REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Mahkamah Internasional (ICJ), badan yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mengumumkan jadwal dengar pendapat selama lima hari untuk memberikan pendapat penasehat mengenai kewajiban hukum Israel terkait kegiatan PBB di wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel.

Menurut pernyataan ICJ, dengar pendapat ini akan dimulai pada 28 April 2025 dan berakhir pada 2 Mei 2025.

Permintaan pendapat penasehat ini berasal dari resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 19 Desember 2024, demikian diberitakan laman Palestine Chronicle, Kamis (10/4/2025).

Resolusi yang disponsori oleh Norwegia dan diadopsi dengan mayoritas suara yang signifikan yaitu 137 suara setuju, 12 suara tidak setuju, dan 22 suara abstain, secara khusus meminta ICJ untuk menjelaskan tanggung jawab Israel terhadap PBB dan pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penyediaan layanan-layanan esensial dan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestina yang tinggal di wilayah yang dijajah Israel.

Sejumlah besar negara, yang berjumlah 44 negara, akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektif mereka selama sidang yang sangat penting ini.

Negara-negara yang berpartisipasi termasuk Palestina, Amerika Serikat, dan Inggris, di samping berbagai perwakilan negara dari Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Asia, dan Oseania.

Selain itu, empat organisasi internasional terkemuka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Liga Negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Uni Afrika juga dijadwalkan untuk berkontribusi dalam proses tersebut.

Keputusan Majelis Umum PBB untuk meminta pendapat penasihat ini merupakan konsekuensi langsung dari undang-undang yang diberlakukan oleh Israel pada Oktober 2024.

Undang-undang Israel ini secara efektif melarang operasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) di Israel dan wilayah Palestina yang dijajah.

Menyusul penerapan undang-undang ini, Israel telah mengintensifkan pembatasannya terhadap kegiatan UNRWA di wilayah-wilayah tersebut, yang dicontohkan dengan penutupan enam lembaga pendidikan di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel yang berafiliasi dengan badan tersebut.

Pada bulan Juli 2024, ICJ mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa penjajahan yang dilakukan Israel yang terus berlanjut di wilayah-wilayah Palestina, termasuk di Jalur Gaza, tidak sah secara hukum.

Selain itu, saat ini pengadilan juga terlibat dalam tindakan hukum terpisah yang diprakarsai oleh Afrika Selatan, yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.

Sementara kasus ini masih berlangsung, ICJ telah memberikan putusan sementara yang mengindikasikan adanya risiko nyata bahwa Israel telah melanggar Konvensi Genosida.

Sebagai bagian dari langkah-langkah awal ini, pengadilan telah mengamanatkan agar Israel menerapkan tindakan darurat, termasuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Jalur Gaza.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia memandang resolusi Majelis Umum PBB untuk memohon fatwa Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kewajiban hukum Israel menjamin bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, sebagai upaya menguji komitmen dunia terhadap hukum internasional.

Sebagai salah satu negara perumus resolusi yang disahkan pada 19 Desember itu, Indonesia juga melihat pengesahan resolusi tersebut sebagai langkah menuju akuntabilitas dan upaya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir.

“Permohonan fatwa hukum ini merupakan test case bagi komitmen kita terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional,” kata Arrmanatha, sebagaimana pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, dikutip di Jakarta pada Sabtu.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi dari sistem multilateral yang dibangun oleh PBB itu sendiri, ucap Wamenlu RI.

Ia memperingatkan bahwa jika negara-negara pendiri PBB tak lagi berkomitmen terhadap prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, maka dunia akan kehilangan kepercayaan dan harapan terhadap sistem multilateral yang adil.

Resolusi yang diinisiasi oleh Indonesia, Norwegia, Palestina, dan sejumlah negara lainnya tersebut didukung oleh 137 negara dan mendapat co-sponsor dari 53 negara.

Kemlu RI menyatakan, resolusi tersebut merupakan respons dunia terhadap blokade yang dilakukan Israel terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak agresi Israel ke daerah tersebut meletus pada 7 Oktober 2023.

Upaya menjamin bantuan terhadap rakyat Palestina semakin mendesak mengingat lembaga-lembaga dunia, khususnya UNRWA, menghadapi tantangan serius dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat yang menghadapi kehancuran besar akibat serangan Israel.

Parlemen Israel bersikeras melarang aktivitas UNRWA dengan mengesahkan undang-undang pelarangan badan tersebut pada Oktober 2024.

Dengan demikian, resolusi Majelis Umum PBB pada 19 Desember tersebut menjadi upaya untuk terus mendorong dunia membantu rakyat Palestina memenuhi hak-haknya, termasuk hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Dukungan luas terhadap resolusi tersebut turut menunjukkan bahwa dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina merupakan isu yang menjadi perhatian bagi masyarakat dunia, demikian Kemlu RI.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno menyatakan bahwa kerangka hukum internasional penting digunakan sebagai instrumen pemandu dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dalam pernyataan dari akun resmi X @Kemlu_RI, Jumat, Havas menyebutkan beberapa kerangka hukum internasional sebagai instrumen pemandu yaitu Deklarasi Rio 1992, UNCLOS 1982 dan Perjanjian Paris 2015.

Havas memberikan Pernyataan Lisan Indonesia untuk proses Advisory Opinion (AO) mengenai kewajiban negara terkait perubahan iklim di Mahkamah Internasional di Den Haag, Kamis (5/12).

Havas mengatakan bahwa mengatasi tantangan perubahan iklim memerlukan kerja sama global dengan semua pihak, termasuk melalui mobilisasi akses pendanaan dan kolaborasi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim,” kata Havas.

Perubahan iklim tersebut akan berdampak pada lingkungan dan penciptaan lingkungan yang sehat adalah bagian dari hak asasi manusia.

Penciptaan lingkungan yang sehat itu juga telah tercantum dalam instrumen hukum domestik Indonesia, lanjut Havas.

Havas pun menegaskan bahwa AO Mahkamah Internasional terkait perubahan iklim sangat penting dalam memandu tata kelola iklim internasional.

Penyampaian Pernyataan Lisan oleh Wamenlu Havas dalam AO terkait perubahan iklim menegaskan komitmen dan peran strategis pemerintah RI dalam perkembangan norma hukum internasional, khususnya yang terkait perubahan iklim.

Sebelumnya September 2021, Vanuatu mengumumkan niatnya untuk meminta Advisory Opinion (AO) dari Mahkamah Internasional mengenai perubahan iklim.

Inisiatif tersebut diperlukan karena kerentanan Vanuatu dan kerentanan negara-negara kepulauan kecil berkembang lainnya terhadap perubahan iklim dan perlunya peningkatan tindakan untuk mengatasi krisis iklim global.

Vanuatu kemudian melobi negara-negara lain untuk mendukung inisiatif tersebut dan membentuk kelompok inti Negara Anggota PBB untuk meneruskan inisiatif tersebut di Majelis Umum.

Diskusi dalam kelompok inti tersebut menghasilkan pengembangan resolusi A/RES/77/276 yang pada akhirnya diadopsi oleh Majelis Umum pada 29 Maret 2023, dimana resolusi tersebut didukung oleh 132 negara.

Permintaan tersebut kemudian disampaikan ke pengadilan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam surat tertanggal 12 April 2023.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024