REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta hukum mengaku mendengar ada upaya perdamaian terkait kasus kekerasan seksual oleh dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat. Ia pun meminta hukum tetap ditegakkan demi membangun kepercayaan.

"Saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah kita harus membangun kembali kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran. Sehingga hukumannya harus tegas," kata Dedi di Bandung, Sabtu (12/4/2025).

Dia menyampaikan hal tersebut terkait dengan pernyataan kuasa hukum pelaku yang menyebut telah ada perjanjian damai dengan pihak korban, Menurut Dedi, seharusnya kasus ini dipahami bukan hanya soal perdamaian, melainkan soal penciptaan kondisi agar hal serupa tidak terulang.

"Dalam kasus ini, bukan damai yang jadi inti persoalan. Intinya, kita harus memberikan hukuman tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi universitas dan rumah sakit harus dipulihkan," ujarnya.

Dedi menyebut dampak dari kasus tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap universitas tempat bernaung pelaku dan rumah sakit tempat praktiknya.

Menurutnya, saat ini kepercayaan terhadap kedua institusi itu sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada tindakan tegas dan keputusan cepat.

"Jadi hukumannya harus tegas dan keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya harus segera diambil. Karena apa? Karena itu soal kepercayaan,” ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya evaluasi dalam proses rekrutmen calon mahasiswa kedokteran. Ia secara terbuka mengkritisi sistem seleksi yang selama ini berjalan.

"Jujur saja, hari ini yang masuk kedokteran itu yang punya uang. Pintar saja tidak cukup," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Gumilang Gatot, kuasa hukum Priguna Anugerah Pratama dokter residen PPDS tersangka kasus pemerkosaan terhadap FH (21 tahun) di RSHS Bandung mengkritik pihak-pihak yang menampilkan istri kliennya di media sosial tanpa sensor. Ia menyebut istri kliennya tidak berhubungan sama sekali dengan peristiwa yang terjadi.

"Mungkin kita akan membuka beberapa bukti gitu yang mungkin sedikit mengganggu, ada beberapa yang memposting foto-foto istri dari klien kami gitu ya. Mungkin saya perlihatkan sebentar ya ini ada foto istrinya wajahnya tidak terputus," ucap dia menunjukkan foto tersebut ke wartawan di Bandung, Kamis (10/4/2025).

Ia meminta agar semua pihak menghormati dan menjaga privasi istri dari kliennya. Selain itu, istri dari kliennya merasa terganggu dengan adanya pihak yang mengunggah foto kliennya dan istrinya tanpa sensor.

Ferdy Rizky Adilya kuasa hukum lainnya merasa keberatan dengan pernyataan Direktur Utama RSHS Bandung yang menyebut kliennya sebagai otak kriminal. Ia menilai hal itu berlebihan dan sudah memasuki materi hukum.

"Ada beberapa orang yang memang langsung menghakimi ya seperti misalkan dia berbicara klien kami itu otaknya itu kriminal misalkan atau segala macam lah. Saya kira itu sudah berlebihan," kata dia.

Ia mengatakan, pernyataan tersebut sudah memasuki materi hukum. Pihaknya meminta semuanya menyerahkan urusan tersebut ke polisi. "Kami berharap semua serahkan saja ya. Kita jalani proses hukum ini," kata dia.

Sebelumnya, aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di Gedung MCHC lantai 7 RSHS Bandung kepada FH terjadi pada tanggal 18 Maret. Modus pelaku meminta korban untuk melakukan transfusi darah dengan cara dibius hingga aksi tersebut dilakukan.