JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, praktik mafia hukum yang dulu mulai disoroti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini justru semakin parah.

Di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI itu, misalnya, Mahfud menyoroti bagaimana hukum dipermainkan tidak hanya di lembaga peradilan, tetapi juga di sektor eksekutif hingga legislatif, baik pusat maupun daerah.

“Di eksekutif itu sudah permainan hukum juga rusak bukan main, sehingga timbul-timbul korupsi itu karena hukum dipermainkan di eksekutif, (seperti) perizinan, ndak sampai pengadilan, tapi sudah main di situ, 'cincai di situ' pusat, daerah, DPR, DPRD semua,” kata Mahfud, dalam program Gaspol! Kompas.com, yang dikutip pada Selasa (13/5/2025).

Mahfud mengungkan, Presiden SBY saat itu menyadari persoalan hukum yang sistemik dan lebih luas dari sekadar praktik di pengadilan.

“Jadi, Pak SBY pada waktu itu (mengatakan) ini bukan pengadilan, darurat kita ini darurat hukum bukan darurat pengadilan, itu kata Pak SBY,” ujar dia.

Menurut Mahfud, istilah “mafia hukum” mulai digunakan secara sadar oleh SBY untuk menggambarkan persoalan hukum yang menyebar di berbagai lini pemerintahan.

Bahkan jika ditelusuri, pernyataan-pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu masih bisa dicari sampai sekarang.

“Anda boleh cari di file-file Pak SBY, pidato-pidatonya itu, dia yang dengan sadar mengatakan bukan mafia pengadilan, ini mafia hukum,” ucap dia.

Atas dasar itu, lanjut Mahfud, Presiden SBY kemudian membentuk satuan tugas khusus untuk menangani mafia hukum.

“Sehingga dia sesudah itu membentuk unit mafia hukum, Satgas dan sebagainya dan itu benar,” kata dia.

Namun, Mahfud menyebut bahwa praktik mafia hukum tersebut tidak hanya tetap berlangsung, tetapi kini menjadi semakin buruk.

Padahal, upaya pemberantasan mafia hukum sudah dilakukan pada zaman Presiden SBY.

“Masih terjadi sampai hari ini, makin parah sekarang,” tutur Mahfud.

Pasti dan ini kan sudah di kejaksaan dan sebentar lagi dilimpahkan ke pengadilan

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan bahwa proses hukum penyelesaian kasus tanah yang dialami keluarga Tupon Hadi Suwarno (Mbah Tupon) sampai tingkat kejaksaan setelah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian DIY.

"Untuk proses kasusnya Mbah Tupon hari ini sudah sampai ke kejaksaan, jadi dari polda, kemudian ke kejati (kejaksaan tinggi), dan sebentar lagi ke pengadilan," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai mengunjungi kediaman keluarga Mbah Tupon di Ngentak, Bangunjiwo, Bantul, Jumat.

Pemkab Bantul telah memberikan bantuan pendampingan hukum kepada keluarga Mbah Tupon dengan membentuk tim advokasi untuk mengawal kasus ini agar hak-hak keluarga Mbah Tupon yang sertifikat tanahnya telah beralih nama dapat segera kembali.

"Dalam proses yang cukup memakan waktu ini, kami sekadar bersilaturahmi, memastikan kesehatan Mbah Tupon dan sekeluarga. Alhamdulillah baik-baik saja sehingga proses hukum yang nanti pada akhirnya menghadirkan Mbah Tupon, Mbah Tupon sekeluarga siap," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, selain memberikan dukungan moril, Bupati Bantul juga memberikan perhatian lain dalam bentuk bantuan materiil. Pemkab berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga hak-hak Mbah Tupon dan keluarga kembali seperti semula.

"Dan alhamdulillah Mbah Tupon sekeluarga baik baik saja dan jajaran forkopimda (forum kordinasi pimpinan daerah) akan terus mengawal ini sampai hak-hak Mbah Tupon itu kembali lagi seperti semula," katanya.

Bupati Bantul mengatakan tim hukum yang melakukan pendampingan pada keluarga Mbah Tupon dan juga keluarga Bryan Manov Qrisna Huri, yang juga menjadi korban mafia tanah, memastikan bahwa proses hukum tidak lama lagi akan sampai ke pengadilan.

"Pasti dan ini kan sudah di kejaksaan dan sebentar lagi dilimpahkan ke pengadilan. Kasus-kasus yang lain juga sudah dilaporkan ke polda sehingga kasus yang terkait dengan mafia tanah ini insyaallah akan selesai satu demi satu sehingga Bantul ini nanti bebas dari mafia tanah," katanya.

Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, menjadi korban penggelapan sertifikat tanah setelah sertifikat tanah seluas 1.655 meter persegi miliknya beralih nama menjadi milik orang lain, kemudian dijadikan agunan kredit sebesar Rp1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan.

Sementara Bryan, warga Tamantirto, Bantul, juga mengungkap kasus penipuan yang sama. Kasus itu bermula sekitar Agustus 2023 ketika ibunda Bryan, Endang Kusumawati (67), mempunyai kenalan bernama Triono dan meminta bantuan untuk melakukan pecah sertifikat tanah.

Namun, sertifikat tanah seluas 2.275 meter milik keluarga Bryan itu tiba-tiba beralih nama menjadi Muhammad Achmadi dan dijadikan agunan kredit di lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Sleman.

Dua korban penipuan kasus tanah itu saat ini menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan pihak yang dipercayai. Kasus tanah tersebut telah dilaporkan keluarga ke Polda DIY.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pencegahan dan pemberantasan mafia hukum dan peradilan termasuk penyalahgunaan kewenangan adalah masalah serius yang membutuhkan pendekatan multidimensi.

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menangkap empat hakim dan dua pengacara serta seorang panitera terkait dugaan suap putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO di PN Jakarta Pusat.

Kasus itu menambah daftar panjang kasus terkait mafia peradilan yang telah diungkap oleh penegak hukum setelah ditangkapnya mantan hakim agung yang juga karena suap.

Komisi III DPR pada saat itu menyoroti para hakim pada kasus Ronald Tannur yang divonis bebas pada tingkat pertama sebelum diputus bersalah di tingkat kasasi. Fenomena suap pada sistem peradilan ini sudah sejak lama terjadi dan ternyata belum hilang sama sekali, seperti penyakit kronik yang belum ada obatnya.

Fenomena suap hakim dan mafia peradilan di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang merusak integritas penegakan hukum. Praktik suap, intervensi pihak eksternal, dan kolusi antara penegak hukum, pengacara, dan para pihak berperkara telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pemerintah dan DPR telah berupaya dengan berbagai cara seperti membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) maupun Panitia Kerja (Panja) untuk menyoroti hal ini, namun ternyata kartel hukum ini tidak hilang.

Bukan rahasia umum bahwa sistem peradilan dan penegakan hukum sangat rentan dengan suap maupun mafia atau calo. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Sebenarnya sudah ada komitmen untuk mereformasi sistem hukum dan peradilan secara lebih terbuka, profesional, dan terpercaya. Seluruh model dan format kajian terhadap independensi, kemandirian, maupun upaya untuk meningkatkan integritas dan kualitas peradilan yang tinggi telah dicoba untuk digalakkan.

Namun seolah permasalahan itu tidak akan pernah berhenti dan terus menerus terjadi, bahkan semakin marak dan kasat mata. Kita tidak hanya berbicara dari permasalahan suap di pengadilan yang baru saja terungkap oleh Kejaksaan Agung, namun juga berbicara di seluruh tahap peradilan.

Ini berarti sistem peradilan pidana misalnya juga menyangkut penyidikan, upaya paksa, penuntutan, hingga putusan itu sendiri. Atau dari pengajuan gugatan atau permohonan, putusan, hingga eksekusi, seluruh tahap seolah memiliki “tarif”.

Dalam praktek di lapangan, banyak modus yang telah tercipta untuk memuluskan peran dan pengaruh mafia hukum dan peradilan. Karena itu, kita tidak hanya berbicara soal struktur dan substansi dari hukum dan peraturan perundang-undangan, namun juga kultur dari hukum dan fenomena tersebut.

Kajian ilmiah juga terus dilakukan untuk menjawab dan mencegah permasalahan ini dari sudut pandang penegakan hukum dan etik, ketatanegaraan, pengawasan, atau hingga sistem hukum yang telah berjalan saat ini.

Karena itu menarik untuk menganalisis modus operandi, dampak, dan langkah-langkah strategis untuk memberantas mafia hukum serta peradilan.

Persoalan suap hakim dan mafia peradilan

Permasalahan mengenai suap menyuap dalam sistem peradilan bukan hal baru karena pasti terkait dengan penanganan perkara dan kewenangannya.

Hal itu teridentifikasi dari beberapa akar permasalahan, pertama adalah korupsi yang sudah sangat kronis dan sistemik dibarengi dengan lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

Kita sering mendengar adanya penanganan terhadap hakim yang bermasalah, tapi tampaknya tidak juga memberikan dampak yang signifikan. Penanganan permasalahan hakim dan aparat penegak hukum sepertinya hanya gesture belaka atau untuk meredam amarah publik.

Kedua, sistem rekrutmen dan seleksi hakim atau sistem karir yang seringkali tidak transparan dan banyak “titipan”. Hal ini terasa biasa saja namun berdampak cukup jauh, koneksi masuknya mafia hukum dan peradilan menjadi langgeng dan banyak yang kemudian tersandera dengan “utang budi” tersebut.

Kita tidak membicarakan terlebih dahulu soal kapasitas dan kualitasnya, karena pada akhirnya bergantung pula pada “koneksi”. Persoalan ini diperparah dengan sistem pembinaan karir yang tidak meritokratis, sistem reward and punishment dikhawatirkan hanya menjadi slogan.

Ketiga adalah permasalahan rendahnya gaji hakim dan kesejahteraannya dibandingkan dengan beban kerja dan godaan suap yang jauh timpang. Meskipun kini gaji dan tunjangan hakim sudah dinaikkan, tidak serta merta membuat hakim merasa “aman” dan tercukupi.

Selanjutnya adalah banyaknya intervensi dan minimnya pengawasan karena pengaruh dari luar (mafia) cukup tinggi. Pengawasan internal dan eksternal tidak efektif karena kalah dengan asas kemandirian dan independensi yudikatif; yang bebas dan mandiri.

Pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial (KY) maupun lembaga pengawas eksternal lainnya akhirnya hanya mengandalkan publik untuk menekan, bukan komitmen dari pengawas yang memegang kewenangan.

Persoalan selanjutnya adalah minimnya pendidikan dan pelatihan yang mendorong integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pelatihan integritas, pembangunan zona integritas dan wilayah bebas korupsi tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan obyektif.

Modus operandi penyuapan terhadap lembaga penegak hukum dan peradilan sebenarnya sudah teridentifikasi, namun tidak memiliki semacam denah (roadmap) untuk penanggulangannya.

Hal yang paling dapat terlihat tentunya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan atau penegakan hukum. Ketidakpastian berdampak pada sistem ekonomi dan investasi serta pelindungan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian dapat terlihat adanya penyimpangan terhadap tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hingga kini adagium seperti “keadilan hanya milik penguasa atau orang kaya” atau “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” akan selalu muncul.

Urgensi langkah strategis

Beberapa upaya dan langkah-langkah strategi eradikasi suap, penyimpangan, dan penyalahgunaan di sistem peradilan sebenarnya selalu dikaji. Namun yang paling penting adalah konsistensi dan keberlanjutan melalui komitmen yang tinggi.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan suap dan penyimpangan dalam sistem peradilan di Indonesia. Pertama, reformasi struktur peradilan dan penegakan hukum perlu dijamin.

Kedua, penguatan fungsi pengawasan melalui sistem, pengawasan internal, maupun pengawasan eksternal. Sistem peradilan pidana misalnya memiliki pengawasan hakim secara internal (Bawas MA), Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, hingga aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ataupun penegakan hukum.

Lebih jauh lagi perlu dipikirkan kembali bagaimana sistem dapat secara otomatis mengawasi akuntabilitas dan keakuratannya.

Revisi Hukum Acara Pidana harus memungkinkan upaya untuk mengajukan keberatan terhadap beberapa tindakan atau upaya paksa yang telah diatur dalam undang-undang, secara obyektif dan transparan.

Keempat, transparansi dari rekrutmen, pembinaan karir, uji kompetensi, dan peningkatan integritas harus dapat dijamin, diharapkan akan mendorong publik agar ikut mengawasi.

Sistem pembinaan karir, mutasi, promosi, demosi, dan pengisian jabatan harus memiliki tolok ukur yang jelas, obyektif, dan kepastian atau ketegasan. Jaminan untuk pembinaan karir dan penempatan di wilayah harus dilakukan dengan sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya.

Kelima, perhatian terhadap hakim dan kesejahteraan maupun fasilitas yang mendukung optimalisasi kerja dan profesionalitas. Saat ini, banyak hakim atau aparat yang mengalami kekurangan dari sisi kesejahteraan maupun dukungan sarana dan prasarana kerja.

Penanganan terhadap pelanggaran etik maupun hukum harus dapat dilakukan secara terbuka atau membuka ruang publik untuk dapat mengadu dan mendapat tindak lanjut yang jelas.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dioptimalkan untuk pengawasan dan transparansi publik. Hal terkait adalah penggunaan whistleblowing system dapat saling melaporkan penyimpangan tentunya dengan penghargaan jika terbukti dan bermanfaat.

Keenam, peningkatan keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan dan pengungkapan praktik mafia hukum dan peradilan. Selain edukasi terhadap seluruh aparat penegak hukum, hakim, dan termasuk advokat; dibutuhkan kejelasan sistem yang dapat memudahkan penanganan pelanggaran seperti hukum dan etik yang sangat berat dan dilakukan melalui SOP atau prosedur yang jelas dan obyektif.

Reformasi struktural, pemanfaatan teknologi, penegakan hukum tegas, dan peningkatan kesadaran integritas harus dilakukan secara konsisten dan simultan.

Tanpa upaya serius, kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia akan terus merosot dan tentunya menghambat pembangunan bangsa dan sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu perlu pendekatan penegakan hukum (penindakan), pencegahan, pelatihan, dan langkah-langkah sistemik dalam pengambilan kebijakan dan penanganannya harus terus dilakukan secara transparan dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah anggota Komisi III DPR RI

Copyright © ANTARA 2025

Kasus dugaan suap dan atau gratifikasi yang melibatkan Hakim terkait putusan lepas (ontslag van alle recht vervolging) tiga terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit atau CPO yang dibongkar Kejaksaan Agung menambah daftar panjang aparatur peradilan berhadapan dengan hukum.

Sebanyak empat hakim, satu panitera dan dua pengacara ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka ialah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengadili perkara tiga korporasi (PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group dan PT Musim Mas Group) yakni Djuyamto, Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom.

Kemudian mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta; Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan; serta pengacara korporasi ekspor CPO yakni Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri juga diproses hukum.

Jaksa penyidik pada JAMPIDSUS Kejaksaan Agung menduga ada suap sekitar Rp60 miliar di balik putusan lepas tiga terdakwa korporasi tersebut.

Kasus itu ditemukan jaksa penyidik saat sedang menangani perkara di PN Surabaya yang melibatkan Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) yang menjadi mafia peradilan.

Dalam kasus Zarof, ada tiga orang mantan hakim PN Surabaya, satu pengacara dan ibu seorang terdakwa yang diproses hukum atas kasus dugaan suap dan gratifikasi di balik putusan bebas Gregorius Ronald Tannur (31), terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

Yang paling fenomenal dan masih di ingatan publik ialah kasus korupsi yang melibatkan hakim MK yaitu Patrialis Akbar dan Akil Mochtar.

Kejaksaan Agung, Kepolisian dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah didera oleh kasus hukum yang melibatkan pegawainya.

Lantas, apa yang salah dan perlu diperbaiki agar peristiwa ironis tersebut tidak berulang?

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Fadhil Alfathan menyoroti sistem peradilan yang belum berfungsi dengan baik. Kata dia, sulit untuk mengatakan kasus-kasus yang terjadi selama ini hanya persoalan oknum belaka.

"Kalau kita lihat, karena ini terlalu banyak dan ini berada dalam satu sistem yaitu sistem peradilan, sulit kita bilang ini sebagai suatu hal yang personal gitu ya atau masalah oknum," ujar Fadhil saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (14/4) malam.

Fadhil menyatakan permasalahan yang terjadi saat ini harus dipandang sebagai sesuatu yang sistemik, sehingga solusi atau upaya-upaya untuk mendorong perubahan juga harus sistematis.

"Karena orang-orang ini kan bukan karena dia melakukan korupsi gitu ya tapi atribusi yang dia pegang dan sistem yang dia jalankan. Jadi, itu yang kemudian menjadi ceruk bagi dia untuk melakukan korupsi. Kebetulan dia hakim, kebetulan dia jaksa, kebetulan dia polisi," ungkap Fadhil.

"Nah, maka dengan berbagai macam kebetulan itu dia melakukan korupsi, tapi kebetulan ini terlalu banyak untuk kita bilang hanya sebagai kebetulan," sambungnya.

Fadhil berpendapat hingga saat ini belum ada upaya serius dari negara untuk memperbaiki ini. Meski regulasi yang dibuat pascareformasi dinilai progresif, tetapi belum mampu mengatasi masalah-masalah kiwari.

"Kalau kita lihat dalam rentang waktu itu ya kita bisa bilang enggak ada upaya serius gitu ya. Niatnya di awal oke, ada TAP MPR soal penyelenggaraan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kemudian Undang-undang Penyelenggaraan Negara Bersih KKN. Ada tuh," tutur Fadhil.

"Ada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang KPK walaupun dinamikanya banyak dan pada akhirnya upaya pemberantasan korupsi juga dibajak di 2019 dan sampai sekarang kita enggak bisa lihat suatu upaya yang seperti dulu lagi, yang tegas dan punya semangat untuk membersihkan negara dari korupsi," lanjut dia.

Negara, tutur Fadhil, sebenarnya menyadari namun tidak merespons itu sebagai sesuatu masalah. Ia menambahkan regulasi bukan menjadi faktor tunggal untuk memperbaiki masalah yang tengah terjadi.

Mengutip teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, Fadhil menyatakan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

"Jadi, kalau kita lihat di sini regulasi cuma salah satu tapi kalau spesifik soal korupsi Itu ada lagi rumusnya tuh korupsi sama dengan monopoli plus diskresi, kurang akuntabilitas," ungkap Fadhil.

"Jadi, banyak yang bisa kita lihat sebagai penyebab korupsi ketimbang hanya satu substansi gitu ya atau satu regulasi, tapi kalau regulasinya juga enggak bagus sebenarnya dia sama parahnya," imbuhnya.

Fadhil turut menyoroti Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai tugas untuk membuat regulasi atau Undang-undang. Semestinya Presiden bisa berbuat banyak untuk mengatasi krisis hukum yang sedang menghantui.

"Presiden adalah salah satu kekuasaan pembentuk Undang-undang, sama dengan DPR. Presiden atasan dari beberapa lembaga penegak hukum di ranah eksekutif ya. MA bukan bawahan dia tapi dia punya bawahan seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Artinya, dia punya banyak hal yang bisa dilakukan, banyak ruang yang bisa dia masuki untuk kemudian mendorong penegakan hukum dan penyelenggaraan negara yang bebas KKN," ungkap Fadhil.

"Kita juga bisa bilang presiden enggak ngapa-ngapain. Artinya, ini tugas besar lah ya dari presiden sendiri sama pun DPR lah sebagai pembentuk Undang-undang agar serius memperbaiki ini," sambungnya.

Fadhil mengaku belum melihat ada keseriusan untuk mendorong perubahan dari pembentuk Undang-undang. Hal itu terlihat dari kian marak pembentukan Undang-undang oleh DPR dan pemerintah yang dilakukan tanpa mengakomodasi kepentingan publik.

"Sekarang kan trennya korupsi itu bukan hanya dalam pelaksanaan, tapi dalam perumusan kebijakan perspektifnya ada korupsi. Nah, itu yang kemudian dalam praktik, dalam teori juga disebut state capture corruption: melegalkan korupsi dan kekuasaan negara," kata dia.

Jika permasalahan ini tidak segera diperbaiki, Fadhil menuturkan akan berdampak serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disebabkan karena korupsi meluas ke sektor demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kita enggak akan bergerak ke mana-mana," ucap Fadhil.

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah 'Castro' memandang kasus hukum terutama korupsi yang kian marak bahkan melibatkan aparat penegak hukum karena Indonesia telah kehilangan panutan atau contoh baik.

Dalam hal ini Castro menyinggung KPK dahulu sebagai contoh baik karena memiliki standar integritas bagi lembaga-lembaga lainnya, namun kini tidak lagi setelah Undang-undangnya direvisi pada tahun 2019.

Revisi tersebut mengamputasi kewenangan lembaga antirasuah.

"Kehilangan panutan itu berkonsekuensi terhadap standar integritas yang kita pakai di semua lembaga-lembaga," kata Castro, Senin (14/4).

Ia menambahkan kondisi tersebut diperparah dengan sikap Presiden yang hanya menebar gimik dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia mengambil satu contoh Presiden yang tidak menyingkir orang-orang bermasalah dari pemerintahannya.

"Presiden justru seolah-olah hanya menebar gimik," kata dia.

Padahal, sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi, Castro berpendapat Presiden semestinya bisa bertindak dengan konkret. Misalnya dengan memerintahkan percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.

"Alih-alih mempercepat Rancangan Undang-undang Perampasan Aset, Presiden justru kemudian mengampanyekan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi jawaban dalam urusan korupsi, dia mau membuat penjara di pulau, mengejar koruptor ke ujung dunia, macam-macam. Hal-hal yang sebenarnya tidak beralasan," kata dia.

Menurut Castro, Indonesia telah kehilangan arah karena pemerintah tidak punya desain yang jelas mengenai kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia menyatakan Presiden hanya banyak menebar gimik terkait urusan tersebut.

"Ibarat kapal yang nakhoda-nya tidak jelas, itu yang terjadi di Indonesia- akan semakin masif korupsi itu," pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menduga eksekusi rumah toko (ruko) dan bangunan oleh pengadilan di Jalan AP Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), melanggar hukum. Dia juga menyoroti 1.500 personel polisi yang dikerahkan saat proses eksekusi.

Diketahui, eksekusi ruko dan bangunan di Jalan AP Pettarani, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Makassar, berlangsung pada Kamis (13/2) pagi. Eksekusi tersebut sempat diwarnai kericuhan lantaran pemilik ruko melakukan perlawanan.

"Eksekusi yang dilakukan kalau boleh saya mengatakan ini adalah eksekusi yang melanggar hukum. Kenapa melanggar hukum rupanya di atas tanah itu sudah ada pemilik-pemilik yang pihak ketigakan," kata Rudianto Lallo saat konferensi pers di Rumah Aspirasi Anak Rakyat di Makassar, Senin (24/2/2025).

Rudianto Lallo menilai seharusnya ada ganti rugi bagi warga yang memiliki hak atas bangunan tersebut. Apalagi, eksekusi bangunan tersebut melanggar hukum.

"Karena eksekusi yang melanggar hukum seharusnya minimal orang-orang yang sudah punya hak membeli beritikad baik punya sertifikat harusnya diganti rugi dan sebagainya," jelas Rudianto Lalllo.

Kericuhan terjadi saat proses eksekusi ruko di Jalan AP Pettarani Makassar. (Zulkarnaim/detikSulsel)

Pengerahan 1.500 Polisi Berlebihan

Legislator partai NasDem tersebut juga menyoroti jumlah personel polisi yang diterjunkan saat eksekusi berlangsung. Menurutnya, 1.500 personel polisi yang dikerahkan terlalu berlebihan.

"Di catatan kritis saya, pelaksanaan eksekusi (ruko) yang banyak melibatkan anggota Polri. Kok bisa eksekusi sampai menghadirkan 1.500 personel seperti negara dalam keadaan darurat saja," katanya.

Dia mengaku heran eksekusi ruko tersebut melibatkan banyak personel polisi. Bahkan setelah eksekusi, personel kepolisian masih melakukan pengamanan di lokasi.

"Ini ada apa? tidak seperti eksekusi-eksekusi lainnya yang hanya mungkin pengamanannya tidak sampai 1.500 personel," katanya.

"Yang kedua setelah dieksekusi (ruko) biasa sudah bubar kok bisa polisi menjaga ruko-ruko itu, lahan-lahan itu, seakan dia menjadi security dari lahan-lahan itu, ini ada apa," sambungnya.

Rudianto Lalllo pun menduga ada oknum mafia tanah yang terlibat di balik eksekusi ruko tersebut. Ia menegaskan agar polisi tidak ikut campur terlalu dalam meskipun mereka diminta untuk bertindak sebagai pengamanan.

"Penggunaan aparat dalam eksekusi. Kita berharap agar putusan pengadilan yang dianggap kontroversi patut diduga ada mafia di dalamnya patut diduga ada mafia tanah. Seharusnya polisi bisa berhati-hati khususnya jajaran polisi yang ada di Kota Makassar hati-hati jangan ikut campur terlibat di situ (eksekusi ruko) meskipun ada permintaan pengamanan dari pengadilan," tegasnya.

Video: Geramnya Uya Kuya dengan Mafia Tanah di Indonesia

Video: Geramnya Uya Kuya dengan Mafia Tanah di Indonesia

Napi korupsi Lapas Kedungpane Semarang, Agus Hartono, menjadi sorotan usai tepergok pelesiran saat menjalani masa hukumannya. Dia Ternyata juga pernah terseret kasus mafia tanah.

Dia kembali disorot usai tepergok makan dengan keluarganya di sebuah restoran di Semarang, padahal dia seharusnya menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Semarang Kedungpane. Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso membenarkan hal itu dan tindakan sudah dilakukan dengan memindahkan Agus ke lapas dengan pengamanan ketat di Nusakambangan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangan menanggapi peristiwa Agus yang bisa jalan-jalan meski dalam masa tahanan, Sabtu (8/2).

Agus Hartono diketahui menjadi narapidana korupsi karena kasus kredit macet terhadap tiga bank plat merah yang berada di Semarang. Dari kasus korupsinya itu dia juga terseret kasus pencucian uang. Selain itu, dia juga pernah terseret kasus mafia tanah. Bagaimana kasusnya?

Dalam catatan detikJateng, Agus Hartono pernah ditetapkan tersangka kasus mafia tanah di Salatiga oleh Polda Jateng pada Juli 2022 lalu. Polda Jateng menyebut Agus dan rekan-rekannya berkomplot untuk mengambil tanah para petani dengan total luas sekitar 3 hektare.

Ketiga tersangka yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi, Nur Ruwaidah alias Ida, dan Agus Hartono (AH). Aksi itu terjadi pada 2016 lalu.

"Tersangka atas nama DI alias ES kemudian tersangka atas nama Ida, dan tersangka atas nama AH melakukan pembelian 11 bidang tanah di wilayah Salatiga," kata Dirreskrimsus Polda Jateng yang saat itu dijabat Kombes Pol Johanson Simamora di kantornya, Selasa (19/7/2022).

Johanson menyebut Donni Iskandar Sugiyo Utomo menggunakan identitas palsu bersama dengan Ida notaris yang mewakili Agus Hartono selaku pembeli tanah. Mereka lalu membeli 11 bidang tanah milik warga dengan membayar uang muka sebesar Rp 10 juta.

Lalu, ED meminjam sertifikat korban dengan dalih untuk dicek keasliannya di BPN. Ternyata, sertifikat itu justru dibalik nama atas nama Agus Hartono dan dijaminkan ke bank.

Sebanyak 11 bidang tanah seluas 3 hektare itu digadai sebesar Rp 2,5 miliar. Johanson menyebut harga pasaran tanah itu di tahun 2016 mencapai Rp 13 miliar.

"Tahun 2018 terjadi kredit macet oleh AH kepada pihak bank. Oleh pihak bank otomatis melakukan penyitaan atas jaminan atau agunan yang ada di bank. Pada saat pengecekan ke lokasi, pemilik tanah merasa belum menerima pembayaran sepenuhnya," katanya.

Sederet Vonis Agus Hartono

Kasi Intel Kejari Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, menjelaskan ada tiga kasus Agus yang ditangani Kejari Semarang. Pertama yaitu terkait kredit macet Bank BJB cabang Semarang dan diadili 18 Juli 2023 dengan hukuman 10,5 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsidair 3 bulan. Di tingkat banding hukuman menjadi 9 tahun 6 bulan penjara. Uang Pengganti Rp 14,7 miliar.

Agus Hartono juga terjerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus itu, Pengadilan Tinggi Jateng memberi vonis 8 tahun penjara.

Agus bermasalah dengan pinjaman bank lain yaitu kredit macet di BRI Agroniaga cabang Semarang tahun 2016. Awalnya dia dijatuhi hukuman 7 tahun, namun di tingkat MA dinyatakan ontslag van recht vervolging atau putusan lepas.

"Ontslag di kasasinya, terdakwa lain, Donny dijatuhi hukuman 6 tahun," ujarnya, Senin (10/2/2025).

Kasus berikutnya yaitu tindak pidana korupsi terkait kredit macet di bank Mandiri sekaligus kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia dan rekannya, Donny, dituntut 19 tahun dan uang pengganti Rp 89,2 miliar subsidair 9,5 tahun.

Kemudian putusan di tingkat pertama Agus divonis 2 tahun, dan Donny 1 tahun penjara. Jaksa kemudian mengajukan banding.

"Putusan Pengadilan Tingginya Agus 8 UP Rp 52,3 miliar subsidair 1,5 tahun, Donny 7 tahun, UP Rp 41,9 miliar subsidair 1,5 tahun. Kita upayakan kasasi," tegasnya.

Di Salatiga juga terlibat kasus pemalsuan dokumen dan dituntut 5 tahun penjara. Dia divonis hukuman 10 bulan penjara, namun di tingkat Pengadilan Tinggi menjadi dihukum 4 bulan penjara.

Dari data tersebut, jika dijumlah, Agus saat ini mendapat vonis penjara 25 tahun 10 bulan. Kemudian jika tidak membayar uang pengganti, total menjadi 31 tahun 4 bulan. Kemudian uang pengganti yang harus dibayar Agus yaitu Rp 67 miliar.

Video: Usut Kasus Mafia Tanah, Kejati Lampung Periksa Bupati Way Kanan

Video: Usut Kasus Mafia Tanah, Kejati Lampung Periksa Bupati Way Kanan

Polda Metro Jaya telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka terkait kasus mafia buka akses judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Para tersangka kini berbaju tahanan.

Pantauan detikcom, para tersangka dihadirkan langsung dalam jumpa pers di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Para tersangka kini mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan yang terborgol.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan total ada 24 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rinciannya, terdiri atas 10 pegawai Kementerian Komdigi dan 14 orang lainnya merupakan warga sipil.

"24 orang itu terdiri dari 10 oknum pegawai Kementerian Komdigi dan 14 warga sipil lainnya. Ya total 24," kata Ade Ary.

Awal Mula Kasus Terungkap

Polda Metro Jaya mengungkap awal mula kasus mafia buka akses judol yang melibatkan pegawai Komdigi. Kasus terungkap saat pihak kepolisian menyelidiki website judi online bernama Sultan Menang.

"Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari pengungkapan terkait perjudian online dengan website yang bernama Sultan Menang," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dikutip, Kamis (7/11).

Saat itu penyelidikan berkembang hingga terungkap 'kantor satelit' pegawai Komdigi yang terlibat judi online di kawasan Galaxy, Kota Bekasi. Mulanya kantor tersebut berlokasi di kawasan Tomang, Jakarta Barat, tapi berpindah ke Bekasi.

Kantor tersebut dikelola oleh tiga tersangka utama, yakni AJ, AK, dan A. Total ada 12 karyawan yang bekerja di sana, dengan rincian 8 orang bekerja sebagai operator dan 4 orang lainnya sebagai admin.

Para pekerja tersebut diminta untuk mengumpulkan daftar website yang terindikasi judi online. Website tersebut kemudian difilter oleh tersangka AJ melalui akun Telegram.

"Kemudian daftar ataupun list web judi online yang telah dikumpulkan difilter oleh Saudara AJ dengan menggunakan akun Telegram milik AK agar website yang telah di-list menyetorkan uang," ujarnya.

Setelah itu, para tersangka meminta sejumlah uang kepada pemilik website setiap dua minggu sekali. Duit tersebut sebagai imbalan agar website judol milik mereka tidak diblokir. Wira menyebutkan website yang tidak menyetorkan uang akan langsung diblokir oleh Komdigi.

"Uang tersebut sudah disetor setiap dua minggu sekali akan dikeluarkan dari list tersebut. Setelah list website yang sudah dibersihkan, maka AK akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada Tersangka R untuk dilakukan pemblokiran," jelasnya.

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Medan dengan Polda Aceh mencegah seorang pria berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Internasional Kualanamu. Pria bernama Muhammad Rais (25) itu akan dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU yang disegel polisi.

"Yang bersangkutan sebagai pengelola SPBU Lamnga," kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy saat dimintai konfirmasi detikSumut, Rabu (13/11/2024).

Menurutnya, Rais akan dibawa ke Polda Aceh untuk dimintai keterangan. Polisi masih mendalami keterlibatannya dalam dugaan penyalahgunaan solar subsidi di SPBU yang berlokasi di Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar.

"Yang bersangkutan belum kita periksa, kita akan periksa dulu dan kalau buktinya cukup nanti pertimbangan penyidik yang akan menentukannya (apakah ditahan atau tidak)," jelas Winardy.

Diketahui, satu pompa SPBU di Lamnga, Aceh Besar, Aceh disegel polisi karena diduga operatornya menjual solar subsidi ke mobil tangki yang sudah dimodifikasi. Polisi masih mendalami kasus itu untuk mengetahui keterlibatan pemiliknya dalam penyalahgunaan BBM subsidi.

SPBU tersebut disegel personel Ditreskrimsus Polda Aceh, Senin (12/11/2024) kemarin. Sejumlah petugas mendatangi SPBU kemudian menyegel pompa yang diduga terjadi pelanggaran.

"Kita melaksanakan program Asta Cita Presiden dan arahan Kapolri untuk menindak mafia BBM subsidi secara tegas, mulai dari pelaku sampai SPBU yang diduga menyediakan BBM subsidi," kata Direskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy saat dimintai konfirmasi detikSumut, Selasa (12/11).

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Medan dengan Polda Aceh berhasil melakukan pencegahan terhadap 1 orang terduga pelaku Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi. Satu orang terduga pelaku ini akan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Internasional Kualanamu.

Pencegahan berdasarkan informasi melalui surat bernomor B/4145/XI/RES.2.1./2024/Ditreskrimsus yang berisi permintaan pencegahan keluar negeri seorang WNI atas nama Muhammad Rais (25) yang di terima pada pukul 10.44 WIB.

"Petugas Imigrasi bergerak cepat melakukan penelusuran keberadaan Muhammad Rais. Diketahui Rais yang telah berada di pesawat dijemput oleh petugas imigrasi untuk dibawa kembali ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi," ungkap Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Sofyan Martono Wibowo, Rabu (13/11/2024).

Fakta Seputar Wanita Jatuh dari Lift Bandara Kualanamu dan Tewas Membusuk

Fakta Seputar Wanita Jatuh dari Lift Bandara Kualanamu dan Tewas Membusuk