Jokowi Tunjuk Kuasa Hukum Hadapi Gugatan Aufaa soal Mobil Esemka
Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan mengaku saat ini sedang mempelajari materi gugatan yang diajukan Aufaa soal mobil Esemka. [587] url asal
#gugatan-wanprestasi #jokowi #mobil-esemka #aufaa-luqmana #hukrim-jateng #sumber #penggugat #kuasa-hukum-jokowi #humas-pn-solo-bambang-ariyanto #ma-039-ruf-amin #putu-gede-hariadi #wanprestasi #widodo #perkara-w
Solo - Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) disebut telah menunjuk advokat YB Irpan sebagai kuasa hukumnya dalam menghadapi gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka yang dilayangkan warga Laweyan Solo, Aufaa Luqmana Re A. Hal itu dikatakan oleh YB Irpan usai bertemu dengan Jokowi di Sumber, Solo, Jumat malam.
"Yang hadir (di sidang) saya. Jadi dalam dalam bahan ini oleh Pak Jokowi sudah memberikan kuasa untuk mewakili," katanya, Jumat (11/4/2025).
Irpan mengaku masih mempelajari isi gugatan yang dilayangkan oleh Aufaa kepada Jokowi. Dirinya menyoroti gugatan wanprestasi tersebut.
Menurutnya, adanya gugatan wanprestasi bisa dilayangkan saat ada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat.
"Nah, dalam hal ini saya baru mempelajari tentang isi daripada gugatan itu sendiri. Yang pada pokoknya bahwa gugatan wanprestasi itu karena adanya hubungan kontraktual," ungkapnya.
"Nah, persoalannya adalah apakah antara penggugat dengan Pak Jokowi yang digugat termasuk Pak Ma'ruf Amin dan juga Direktur PT (Solo Manufaktur Kreasi) yang memproduksi atau pemasan Esemka tersebut ada suatu perikatan mengenai perjanjian dengan pihak penggugat," lanjutnya.
Sebab, kata dia, karakteristik wanprestasi yakni mempunyai perjanjian yang sah dan satu pihak tidak memenuhi perjanjian tersebut.
"Sebab wanprestasi itu salah satu karakteristiknya ini adanya perjanjian yang sah dan oleh karena salah satu pihak tidak memenuhi adanya kewajiban atau prestasi sebagaimana telah diperjanjikan maka itu dinamakan cedera janji atau wanprestasi kan begitu," tuturnya.
Dirinya menegaskan bahwa Jokowi tidak ada perjanjian apapun dengan penggugat yakni Aufaa Luqmana.
"Dan ini tadi saya sudah matur dengan Pak Jokowi bahwa selama ini tidak pernah adanya suatu pengikatan dalam bentuk perjanjian dengan seseorang yang saat ini telah mengajukan suatu gugatan yang dikuasakan kepada Pak Boyamin dan kawan-kawan," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menunjuk majelis hakim untuk menangani perkara warga Laweyan, Kota Solo, Aufaa Luqmana Re A yang menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI ke-13 Ma'aruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK).
Dalam perkara nomor 96/Pdt.G/2025/PN Skt itu, Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta. Humas PN Solo Bambang Ariyanto mengatakan gugatan tersebut sudah masuk dan diterima pada Rabu (9/4/2025) pukul 10.00 WIB.
"Oleh PN Solo telah ditetapkan majelis hakim yaitu Putu Gede Hariadi, SH. MH., anggota Majelis Hakim yaitu Subagyo, S.H., M.Hum., dan Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M.," kata Bambang saat ditemui awak media di PN Solo, Kamis (10/4/2025).
Majelis hakim telah menentukan jadwal sidang pertama. Bambang mengatakan, sidang pertama akan dilakukan pada Kamis (24/4/2025), dengan agenda pemanggilan pertama pihak-pihak yang terlibat. Rencananya, sidang kasus wanprestasi mobil Esemka ini akan digelar terbuka.
(afn/ahr)