JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 akan fokus meningkatkan mekanisme dan kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Hal itu disampaikan pimpinan LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi usai terpilih menjadi ketua untuk periode 2024-2029 pada Rabu (16/5/2024).

“Penguatan isu-isu strategis perlu diprioritaskan dalam kepemimpinan 2024-2029, antara lain penguatan mekanisme dan kualitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana,” ujar Achmadi kepada wartawan di Gedung LPSK, Kamis (16/5/2024).

Achmadi merincikan, tindak pidana yang dimaksudkan adalah terkait pelanggaran berat, terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga Narkoba.

Selain itu, penguatan kualitas perlindungan juga harus diterapkan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual terhadap anak.

“Termasuk tindak pidana lain yang mengatakan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya,” jelas Achmadi.

Achmadi menambahkan, akses terhadap keadilan bagi saksi dan korban tindak pidana juga perlu dipastikan melalui peran LPSK dalam sistem peradilan pidana.

Diberitakan sebelumnya, LPSK telah menggelar rapat pimpinan pada Kamis (16/5/2024), untuk menentukan ketua dan wakil ketua lembaga periode 2024-2029.

Dalam rapat tersebut, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Achmadi terpilih menjadi Ketua LPSK untuk periode 2024-2029. Dia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK periode 2029-2024.

“Hari ini kami telah melaksanakan pemilihan ketua LPSK sesuai dengan Peraturan LPSK nomor 5 Tahun 2023. Ketua LPSK terpilih adalah Bapak Dr Brigjen Purnawirawan Achmadi sebagai ketua LPSK periode 2024-2029,” ujar Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta dalam konferensi pers Kamis (16/5/2024).

Pemilihan dilakukan setelah sebelumnya tujuh anggota LPSK terpilih mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat di hadapan Presiden Joko Widodo, Rabu (15/5/2024).

Pemilihan ini tertuang Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, hingga Wakil Ketua MA Non Yudisial Suharto yang juga dilantik hari ini.

Berikut ini nama-nama anggota LPSK periode 2024-2029

1. Antonius P S Wibowo

Saya kira sejalan dengan tantangan, tugas, fungsi, pasti di internalnya juga butuh penguatan-penguatan.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum pidana Universitas Padjadjaran Lies Sulistiani mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi tujuh calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024—2029 yang disetujui dalam Rapat Paripurna Ke-15 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023—2024, Kamis (4/4).

Lies mengatakan bahwa anggota LPSK periode berikutnya harus siap menghadapi banyaknya permohonan perlindungan saksi atau korban di luar ranah tindak pidana. Hal tersebut dapat terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak-hak saksi dan korban.

"Saya kira mungkin akan bermunculan juga saksi dalam kasus lain. Misalnya, saksi pada persidangan di MK (Mahkamah Konstitusi) mungkin saja ke depan itu memerlukan pendampingan LPSK karena ada ancaman atau ada tekanan dan sebagainya," kata Lies saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Mantan Wakil Ketua LPSK itu juga mengatakan bahwa LPSK periode mendatang harus fokus membenahi pada internal organisasi yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, atau terkait dengan tata laksana pengawasan internal.

"Saya kira sejalan dengan tantangan, tugas, fungsi, pasti di internalnya juga butuh penguatan-penguatan. Hal itu juga harus menjadi fokus untuk LPSK ke depan," ujarnya.

Untuk anggaran, Panitia Seleksi (Pansel) Anggota LPSK 2024—2029 itu mengatakan bahwa LPSK periode mendatang harus menyiapkan struktur anggaran yang benar-benar bisa mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi).

Ia mengatakan bahwa LPSK periode mendatang perlu menyiapkan program Sahabat Saksi dan Korban (SSK) maupun Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan (P4) dengan baik.

"LPSK juga sudah meresmikan Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan atau mereka singkat itu P4. Ini juga harus bisa sungguh-sungguh dimanfaatkan dengan baik kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, misalnya dengan Kemenkumham karena rencananya 'kan P4 itu juga akan dikembangkan jadi semacam rutan, misalnya untuk justice collaborator (JC)," jelasnya.

Sebelumnya, DPR RI memberikan persetujuan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tujuh calon anggota LPSK periode 2024—2029.

"Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan, fit and proper test, terhadap calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masa jabatan 2024—2029 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/4).

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI.

Ketujuh calon anggota LPSK periode 2024—2029 terpilih itu, yaitu Antonius P.S. Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtias, Wawan Fakhrudin, Mahyudin, Achmadi, dan Sri Nurherwati.

Diketahui bahwa tiga orang di antaranya saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK dan terpilih kembali, yaitu Antonius P.S. Wibowo, Susilaningtias, dan Achmadi.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024