Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini sepakat dengan aturan 'kebal hukum' bagi bos-bos Danantara, meski terbukti ada kerugian.

Didik menilai ada kesalahan dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Ia menegaskan bagaimana selama ini BUMN yang rugi kerap dianggap sebagai kerugian negara.

"BUMN itu setiap rugi dianggap sebagai kerugian negara dan kemudian (pejabat BUMN) dipenjara, itu kesalahan fatal dalam hukum!" tegas Didik dalam Diskusi Publik INDEF 'Danantara: Bagaimana dan untuk Siapa?' secara virtual, Senin (24/2).

Ia membuat pemisalan mahasiswa pascasarjana yang mendapatkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di luar negeri. Akan tetapi, penerima beasiswa itu ternyata kurang berhasil dalam studinya.

Didik menegaskan apa yang terjadi dalam kasus tersebut bukanlah tindakan kriminal.

"Nah, di dalam undang-undang itu dianggap kriminal, kemudian dipenjara. Enggak! Jadi, kalau kurang berhasil ya sudah kurang berhasil. Tidak naik kelas itu di dalam uu itu kriminal. Jadi, uu tidak bisa membedakan, mencuri kriminal, tidak naik kelas kriminal," tuturnya.

"Itulah yang diberlakukan kepada UU BUMN, UU Keuangan, dan seterusnya. Itu kesalahan fatal! Makanya, Danantara disisihkan ke luar," imbuh Didik.

Meski sepakat petinggi Danantara dibebaskan dari tanggung jawab hukum, Didik menekankan badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto itu tetap perlu pengawasan kuat. Jika tidak diawasi, ia khawatir pengelolaannya bakal sangat riskan.

UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN memang merinci pejabat Danantara 'kebal hukum'. Misalnya, pasal 3Y dalam beleid itu yang menegaskan menteri, organ, dan pegawai badan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;c. Tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dand. Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Lalu, pasal 4B yang mengatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Dengan kata lain, kerugian yang terjadi bukan merupakan kerugian negara.

Ada juga pasal 9F yang membebaskan anggota direksi, komisaris, sampai pengawas dari pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut:

(1) Anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dand. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(2) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN;b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; danc. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini berkomentar soal pasal di UU BUMN yang mengatur Menteri, Badan Pelaksana, dan pegawai BPI Danantara, tidak  tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan saat mengelola dana.

Didik menilai pengaturan memang diperlukan karena ada kesalahan dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Ia menegaskan bagaimana selama ini BUMN yang rugi kerap dianggap sebagai kerugian negara.

"BUMN itu setiap rugi dianggap sebagai kerugian negara dan kemudian (pejabat BUMN) dipenjara, itu kesalahan fatal dalam hukum!" tegas Didik dalam Diskusi Publik INDEF 'Danantara: Bagaimana dan untuk Siapa?' secara virtual, Senin (24/2).

Ia membuat pemisalan mahasiswa pascasarjana yang mendapatkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di luar negeri. Akan tetapi, penerima beasiswa itu ternyata kurang berhasil dalam studinya.

Didik menegaskan apa yang terjadi dalam kasus tersebut bukanlah tindakan kriminal.

"Nah, di dalam undang-undang itu dianggap kriminal, kemudian dipenjara. Enggak! Jadi, kalau kurang berhasil ya sudah kurang berhasil. Tidak naik kelas itu di dalam uu itu kriminal. Jadi, uu tidak bisa membedakan, mencuri kriminal, tidak naik kelas kriminal," tuturnya.

"Itulah yang diberlakukan kepada UU BUMN, UU Keuangan, dan seterusnya. Itu kesalahan fatal! Makanya, Danantara disisihkan ke luar," imbuh Didik.

Meski sepakat petinggi Danantara dibebaskan dari tanggung jawab hukum, Didik menekankan badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto itu tetap perlu pengawasan kuat. Jika tidak diawasi, ia khawatir pengelolaannya bakal sangat riskan.

UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN memang merinci pejabat Danantara 'kebal hukum'. Misalnya, pasal 3Y dalam beleid itu yang menegaskan menteri, organ, dan pegawai badan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;c. Tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dand. Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Lalu, pasal 4B yang mengatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Dengan kata lain, kerugian yang terjadi bukan merupakan kerugian negara.

Ada juga pasal 9F yang membebaskan anggota direksi, komisaris, sampai pengawas dari pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut:

(1) Anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dand. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(2) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN;b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; danc. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Jakarta: Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina memberikan pembekalan kepada para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Angkatan 234. Pembekalan berupa pengokohan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pembinaan kesadaran bela negara.

Pembekalan yang diberikan mencakup sejumlah poin penting, termasuk hasil perjuangan dan kemerdekaan Indonesia, upaya untuk mewujudkan Indonesia yang bahagia, pembangunan bangsa dan negara, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, peran pendidikan dan konsensus nasional, serta Pancasila sebagai ideologi negara.

"Kemerdekaan memberikan kita hak untuk tinggal di manapun di Indonesia. Mengabdi pada Indonesia berarti berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang bahagia, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Inilah tujuan pendidikan bangsa dan negara. Kita harus berjanji untuk melanjutkan semua yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita," kata Rima di Jakarta, 4 Juli 2024.
Semangat itu terlihat dalam lagu "Indonesia Raya" yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada 1928 yang mencerminkan tekad para pemuda untuk membangun Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

"Identitas kita sebagai bangsa adalah hal yang harus kita jaga. Banyak yang telah berjuang tanpa pamrih, bahkan dimakamkan di makam pahlawan tanpa nama," ungkapnya.

Pancasila, sebagai landasan negara, kata Rima juga mengajarkan pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman, serta menjadi panduan dalam mencapai tujuan nasional. Pendidikan dianggap krusial untuk memajukan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial, dengan musyawarah mufakat sebagai prinsip utama dalam proses pengambilan keputusan.

"Dasar negara kita adalah Pancasila, yang mengajarkan kerukunan, kebersamaan, dan persatuan dalam keberagaman. Pancasila menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara, serta menekankan pentingnya musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Pendidikan adalah kunci mencerdaskan bangsa, dengan tujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)