Praktisi Hukum Gede Pasek Suardika menilai Surat Edaran (SE) gubernur tidak bisa dijadikan landasan untuk memberikan hukuman bagi masyarakat dan pelaku usaha dari semua level. Menurutnya, SE tidak berada dalam klaster perundang-undangan sehingga tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi.

"SE itu sebenarnya masuk ke dalam rumpun administrasi negara yang posisinya berada di level kebijakan. Di dalam beberapa ketentuan yang ada, SE itu setara dengan nota dinas," kata Gede Pasek dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

Hal tersebut diungkapkannya menyusul polemik yang timbul terkait penerbitan SE nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah.

Ia menilai ada kejanggalan dalam SE yang dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster berkenaan dengan larangan dan sanksi dalam surat tersebut. Salah satu pasal yang menjadi sorotan berkaitan dengan pelarangan penggunaan plastik dan produksi serta distribusi air kemasan di bawah 1 liter.

Pasek mengatakan SE bersifat diskresi secara internal untuk memberikan arahan tertentu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ancaman sanksi dalam SE dimaksud.

"Jadi itu kalau sampai nanti dijatuhkan sanksi bisa digugat. Meski penguasa juga tetap bisa digugat," ungkapnya.

Mantan anggota DPR RI ini bahkan siap menjadi kuasa hukum bagi masyarakat manapun yang dikenakan sanksi berlandaskan SE tersebut. Ia juga menegaskan bahwa jasa konsultasi itu akan diberikan dengan gratis.

"Kalau ada pedagang pasar nggak boleh pake tas kresek, trus kalau pake nanti mau apa? mau ditutup? itu nggak bisa. Gubernur nggak bisa menutup usaha orang yang sudah memiliki hanya karena SE," ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku mendukung rencana gubernur untuk mengurangi sampah di Bali. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan benar dan tidak merugikan semua pihak apalagi memberikan sanksi dengan tidak berlandaskan acuan hukum yang jelas.

Mantan politisi partai Demokrat ini menegaskan Gubernur Koster seharusnya membentuk kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sebelum mengeluarkan SE. Menurutnya, pengentasan sampah akan lebih efektif apabila masyarakat bisa mengendalikan diri agar tidak membuang sampah sembarangan.

"Seharusnya, gubernur itu ada uang, aparat dan lain-lain ya itu seharusnya dipakai buat bersihin sampah plastik. Nah abis itu masyarakat diberikan penyadaran dan pendidikan agar dalam social engineering berubah cara dia berpikir sehingga dia bisa mengikuti keinginan kita mengurangi limbah plastik," katanya.

Lebih jauh, politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini melanjutkan kalau pemerintah seharusnya juga membentuk infrastruktur yang merata sebelum mengimplementasikan kebijakan. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menempatkan fasilitas air isi ulang di tempat-tempat strategis.

"Harusnya sediakan juga alternatif sebelum mengarahkan masyarakat begini-begitu, sudahkan gubernurnya menyiapkan isi ulang di semua instansinya? atau air PDAMnya sudah layak nggak? kalau nggak ada infrastrukturnya gimana masyarakat mau cari minum. Inikan menyulitkan masyarakat mau cari minum," katanya.

"Jadi siapkan dulu jaring pengamannya baru buat SE dan ajak masyarakat berubah. Jangan buat SE berbau perundang-undangan dengan ancaman lalu semua ditakuti sehingga semua ketakutan. Ini bukan kerajaan tapi rumpun demokrasi," tambahnya.

Diketahui, pemerintah provinsi (pemprov) Bali telah menerbitkan SE Gubernur nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Salah satu klausul menjadi sorotan terkait pelarangan produksi dan distribusi dalam SE tersebut menuai kontra karena dinilai bakal merugikan publik, masyarakat adat dan pariwisata Bali.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kreativitas sejumlah narapidana Lapas Kelas IIB Jombang patut diacungi jempol. Mereka mengolah limbah kayu menjadi aneka hiasan meja yang estetis.

Suara mesin pemotong kayu mewarnai kesibukan di bengkel kerajinan Lapas Jombang. Sekitar 10 napi sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Mulai dari membuat pola, memotong kayu, menghaluskan, merangkai kayu menjadi aneka hiasan meja, hingga finishing dengan pernis.

Ya, di bengkel ini, mereka memproduksi beragam hiasan meja berbahan kayu. Mulai dari jam, miniatur Vespa dan kapal, asbak, kotak dokumen, wadah pensil, hingga miniatur gubuk. Selanjutnya, kerajinan karya warga binaan ini dipajang di Galeri Kreasi Lapas Jombang.

Napi Lapas Jombang olah limbah kayu/ Foto: Enggran Eko Budianto

Salah satunya karya Prayogi (42), napi kasus narkoba yang divonis 4 tahun 3 bulan penjara. Ia menekuni kerajinan kayu sejak 2,5 tahun lalu. Keterampilannya ia dapatkan dari pelatihan yang digelar Lapas Jombang. Sebab sebelum dipenjara, profesinya sebagai rental mobil.

"Sebelum masuk sini saya tidak punya keterampilan ini (membuat hiasan meja). Karena pekerjaan saya dulu rental mobil," terangnya kepada wartawan di Bengkel Kerajinan Lapas Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Kamis (17/4/2025).

Namun, siapa sangka aneka hiasan meja ini berbahan limbah kayu. Sebab kerajinan karya para napi ini mempunyai nilai ekonomi dan estetis. Tidak hanya itu, keterampilan yang mereka dapatkan menjadi bekal hidup saat bebas nanti.

"Bahannya disiapkan lapas, kayu limbah atau kayu bekas. Insyaallah akan saya terapkan saat bebas nanti," ujar Prayogi.

Napi Lapas Jombang olah limbah kayu/ Foto: Enggran Eko Budianto

Kepala Lapas Kelas IIB Jombang M Ulin Nuha membenarkan kerajinan hiasan meja ini menggunakan limbah kayu dari Perhutani. Sedangkan untuk mengasah keterampilan para napi, pihaknya bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Jombang.

"Mudah-mudahan program ini menjadi bekal warga binaan saat bebas nanti lebih produktif untuk keluarganya," jelasnya.

Hiasan meja karya para napi, tambah Ulin, pihaknya pasarkan secara luas. Kerajinan ini juga akan diikutkan dalam pameran Prison Products and Art Festival (IPPA Fest) di Lapangan Banteng, Jakarta pada 21-23 April 2025.

"Karya warga binaan kami jual untuk masuk kas negara, sebagian untuk premi bagi warga binaan sebagai bekal mereka saat bebas nanti," tandasnya.

Menyulap Limbah Kayu jadi Barang Laku

Menyulap Limbah Kayu jadi Barang Laku

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menghukum PT Rayon Utama Makmur (RUM) membayar kerugian materiil karena dinilai terbukti melakukan pencemaran lingkungan di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Putusan itu diambil majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Hamdi dengan anggota Hakim Agung Maria Anna Samiyati dan Hakim Agung Lucas Prakoso atas perkara Nomor 4441 K/Pdt/2024 yang diajukan warga atas nama Sarmi dan Slamet Riyanto mewakili 183 anggota kelompok.

Gugatan tersebut masuk dalam kategori class action (perwakilan kelas).

“Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Mengadili sendiri: mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian,” sebagaimana dikutip dari situs resmi Badan Peradilan Umum (Badilum) MA, Jumat (31/1/2025).

Berdasarkan catatan Kompas.com, PT RUM merupakan perusahaan yang memproduksi serat rayon. Perusahaan ini berada di bawah payung PT Sritex Tbk dan beroperasi pada Oktober 2017.

Namun, perusahaan itu memicu gejolak di masyarakat karena operasionalnya memicu bau busuk dan mencemari lingkungan. Warga terdampak mengalami pusing, mual, hingga pingsan.

Eskalasi konflik itu bahkan memicu demonstrasi besar-besaran di Sukoharjo.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo, Hakim Agung Hamdi dan anggotanya menyatakan PT RUM melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

MA juga menghukum PT RUM membayar ganti kerugian materiil yang dialami penggugat beserta kelompok yang diwakili.

Ganti rugi itu meliputi pembelian masker untuk mengurangi bau busuk akibat operasional PT RUM Rp 277.500.000, ganti rugi pembelian obat-obatan untuk mengurangi dampak fisik intensitas bau berkepanjangan Rp 222.000.000.

“Akan didistribusikan kepada Para Penggugat dan Anggota Kelompok oleh Tim pendistribusian ganti kerugian dengan cara meminta Para Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok,” bunyi putusan tersebut.

Selain itu, PT RUM juga dihukum memulihkan hak warga pada keadaan semula dengan menyusun rencana pemulihan dengan isi dan substansi sebagaimana diatur pasal 55 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Rencana pemulihan itu harus disetujui dan diawasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk meniadakan bau busuk, memasang dan atau memperbaiki pengolahan limbah udara dan cair.

“Memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran udara dan pencemaran air,” bunyi putusan tersebut.

Adapun kasasi ini menganulir putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Semarang yang membatalkan putusan PN Sukoharjo.

Majelis hakim tinggi yang dipimpin Bambang Haruji itu mengabulkan eksepsi PT RUM dan menyatakan gugatan provisi warga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Pemerintah Fukushima tegas terhadap warga yang melanggar aturan pembuangan sampah. Nama-nama pelanggar akan diumumkan di situs pemerintah kota.

Hal itu dilakukan untuk memastikan, agar warga benar-benar memilah sampah sesuai dengan jenis dan ukuran.

Langkah itu menjadi terobosan, karena kebanyakan kota-kota lain di Jepang hanya sebatas mengungkap pelanggar dari kalangan pelaku usaha, bukan individu.

Dikutip dari detikTravel, sebelum aturan baru itu disahkan, para petugas pengumpul sampah biasanya menempelkan stiker pada kantong sampah penanda bahwa terjadi pelanggaran.

Pemilik kantong sampah yang ditandai dengan stiker harus memilah ulang sampah yang mereka hendak buang sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, degan peraturan yang baru disahkan itu memungkinkan para petugas untuk menelusuri identitas para pelanggar yang membiarkan sampah mereka tidak dipilah dengan benar selama sepekan.

Penelusuran ini dilakukan dengan mengorek kantong sampah guna menemukan dokumen-seperti surat-yang bisa menunjukkan identitas pemilik kantong sampah. Saat identitas pelanggar teridentifikasi, para petugas kemudian bisa memberikan teguran secara bertahap.

Pertama teguran lisan, teguran tertulis, dan yang terakhir pengungkapan nama mereka di situs pemerintah kota.

Pihak berwenang Fukushima mengeklaim bahwa inspeksi sampah itu akan dilakukan secara tertutup guna mengantisipasi isu pelanggaran privasi.

Wali kota Fukushima, Hiroshi Kohata, mengatakan bahwa peraturan baru tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengurangan limbah dan metode pembuangan yang tepat.

"Tidak ada yang ilegal dalam mempublikasikan penghasil limbah jahat yang tidak mematuhi peraturan dan tidak mengikuti arahan dan anjuran kota," kata pihak berwenang di kota itu, seperti dikutip Mainichi.

Aturan soal sampah berbeda di masing-masing wilayah

Pembuangan sampah merupakan hal yang dianggap sangat serius di Jepang. Sejak tahun 1990-an, pemerintah Jepang mematok target nasional untuk tidak menumpuk sampah di tempat pembuangan akhir.

Kala itu mereka juga berambisi mengurangi sampah dan mempromosikan daur ulang. Masing-masing pemerintah daerah menyelaraskan target nasional tersebut dengan cara mereka berbeda.

Di Fukushima, kantong sampah harus diletakkan di tempat pengumpulan setiap pagi pukul 08.30. Namun, warga dilarang mengumpulkan sebelum waktu yang ditentukan.

Ilustrasi warga buang sampah Foto: Getty Images/iStockphoto/Imgorthand

Berbagai jenis sampah dipilah berdasarkan jenisnya-mudah terbakar, tidak mudah terbakar, dan dapat didaur ulang. Masing-masing jenis sampah dikumpulkan pada waktu yang berbeda.

Warga yang ingin membuang sampah barang-barang dengan ukuran melebihi ketentuan-seperti peralatan rumah tangga dan mebel-wajib membuat jadwal khusus untuk membuang sampah-sampah tersebut.

Salah satu yang paling ambisius adalah Kota Kamikatsu. Warga di kota itu merasa bangga karena mereka memilah sampah menurut 45 kategori.

Sementara itu, pemerintah Prefektur Kagoshima mewajibkan penduduk menulis nama di kantong sampah mereka. Dua tahun lalu kota Chiba menguji coba sistem berbasis kecerdasan buatan guna membantu warga membuang sampah dengan benar.

Artikel ini telah tayang di detikTravel