Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Menurutnya, hal itu harus didukung dengan penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Lestari saat acara umat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, hari ini.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Untuk itu, dia mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Dia pun mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

"Nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi," ujarnya.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang dihadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

"Para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki," tutupnya.

Tonton juga "Waka MPR-Hashim Djojohadikusumo Ketemu Tony Blair, Bahas Nuklir" di sini:

(prf/ega)

Jakarta: Pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini dengan didukung penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa. Para pelajar diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya sehari-hari.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada acara Jumat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, 16 Mei 2025.

Menurut Lestari yang juga alumnus SMA Negeri 1 Purwokerto itu, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengajak para pelajar meniru semangat "Cablaka", yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

Baca juga: Program Bantuan Dana Pendidikan untuk Guru yang Belum S1 Harus Direalisasikan

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal. Di akhir sambutannya, Rerie berpesan agar para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini dengan didukung penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari dalam keterangannya, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Lestari dalam acara Jumat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Menurut Lestari yang juga alumni SMA Negeri 1 Purwokerto, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebhinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut mampu dihidupkan dalam keseharian.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka, yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

Dia berpendapat nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

Di akhir sambutannya, Rerie berpesan agar para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai hubungan yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat serta daerah. Hal itu bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.

Hal itu diungkapkan olehnya dalam acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, di Kompleks MPR RI/DPR RI/DPD RI di Senayan, Jakarta, hari ini. Turut hadir dalam acara itu, antara lain Mercy Chriesty Barends (Chairperson of APHR) dan Yuyun Wahyuningrum (Executive Director APHR).

"Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan," kata Lestari dalam keterangan, Rabu (19/2/2025).

Pada kesempatan itu, Lestari mengungkapkan, MPR RI pada 26 November 2024 lalu telah membentuk Kaukus Nasional SDG's. Kaukus Nasional SDG's hadir sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.

Dia menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya. Temuan tersebut didaparkan pada saat salah satu kegiatan kaukus berlangsung.

"Salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan kita untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan pemahaman terhadap penerapan HAM dalam proses pembangunan," ungkapnya.

Dia menjelaskan para pemangku kepentingan harus mampu mewujudkan SDGs dalam proses pembangunan. Dia berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun.

"Setiap individu, harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara," tutupnya.

(akd/ega)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan kegiatan sosial membutuhkan kepastian hukum. Hal itu untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, keberlangsungan kegiatan, perlindungan hukum dan manfaat yang lebih luas.

"Budaya gotong-royong dan musyawarah menjadi fondasi kepedulian terhadap sesama dan merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia," kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangannya, Kamis (12/12/2024).

Hal ini ia sampaikan dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Mewadahi Kedermawanan Sosial (Filantropi) dalam Bingkai Hukum, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (11/12) kemarin.

Pada November lalu, ujar Lestari, Charities Aid Foundation (CAF) mempublikasikan laporan tahunan tentang World Giving Index 2024 atau indeks kedermawanan dunia. Dalam publikasi tersebut, untuk ketujuh kalinya secara beruntun Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan.

Berdasarkan survei terhadap 145.000 responden di 142 negara itu, Indonesia mencapai skor Indeks Kedermawanan Dunia sebesar 74 poin, melampaui Kenya (63 poin) dan Singapura (61 poin). Menurut Rerie indeks kedermawanan sosial yang tinggi melekat dengan konteks sosial budaya suatu negara.

"Permasalahan muncul, pelaksanaan sejumlah bentuk kepedulian sosial itu kerap terbentur belum adanya peraturan yang mengakomodasinya," imbuhnya.

Berhadapan dengan berbagai tantangan itu, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, filantropi memerlukan bingkai hukum yang tepat untuk mewujudkan kepedulian sosial masyarakat.

Sebagai informasi, diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri. S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Laode Taufik (Pelaksana Tugas Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial, Kementerian Sosial), Hamid Abidin (Koordinator Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas), dan Sita Supomo (Direktur Eksekutif Indonesia untuk Kemanusiaan / IKA) sebagai narasumber.

Hadir pula Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan) sebagai penanggap.

(anl/ega)