Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Amiruddin Al-Rahab, menilai ada dua penyebab terjadinya turbulensi demokrasi di RI. Ia menyebut salah satu alasan lantaran kekuatan partai politik yang semangatnya masih dilakukan secara setengah-setengah atau tidak maksimal.

Hal itu disampaikan Amiruddin dalam diskusi publik 76 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan tema 'Hak Asasi Manusia dalam Turbulensi Demokrasi'. Acara ini juga sekaligus meluncurkan buku terkait mantan Ketua Komnas HAM RI, mendiang Abdul Hakim Garuda Nusantara.

"Saya ingin meresponsnya dengan menyatakan bahwa kita menyadari saja sedang berada dalam situasi turbulence itu sudah suatu alarm buat kita, bahwa memang kita belum menyusun pikiran dan agenda kita bagaimana keluar dari situasi itu atau bagaimana menghadapi situasi itu bertambah buruk atau berakhir, itu kan penting," kata Amiruddin dalam pemaparannya, di Auditorium RRI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Amiruddin mengulas kekuatan partai politik di zaman orde baru dengan sekarang. Ia menyebut saat ini partai politik sudah terfragmentasi sedemikian rupa, namun kekuatannya justru melemah.

"Kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan, situasi sementara situasi seperti ini kita lihat perjalanan 98 itu kan perubahan yang terjadi dari konsentrasinya kekuasaan di dalam sangat mayoritas," ujar Amiruddin.

"Politik waktu saat itu Golkar karena ABRI, reformasi mengubahnya menjadi terfragmentasi, yaitu dengan munculnya multi partai. Tapi sekarang, partainya masih multi tapi semangatnya sudah tidak multi lagi, ya," tambahnya.

Menurutnya, hal itu menjadi tantangan tersendiri untuk demokrasi Indonesia ke depan. Ia menyebut demokrasi di RI juga perlu dicermati lagi untuk mencari sistem mana yang paling pas.

"Kita katakan juga hari ini sistem yang ada hari ini atau yang sudah berjalan dalam 15 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir tidak kompatibel dengan upaya untuk menyelesaikan masalah HAM. Oleh karena itu apa? hal yang mesti dirancang ke depan adalah sistem seperti apa yang akan kompatibel?" katanya.

Ia menyebut penafsiran terkait demokrasi perlu diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Dikatakan demokrasi jangan sampai hanya dijadikan prosedur elektoral.

"Makanya saya katakan begini mungkin kita hari ini mengatakan bahwa demokrasi itu sendiri lah HAM. Selama ini kita melihat demokrasi itu hanya sebagai prosedur elektoral ya, mungkin banyak orang hari ini malah demokrasi prosedur elektoral aja, bisa pemilu, bisa ikut Pilkada," kata Amiruddin.

Ia menyebut masyarakat juga harus memperjuangkan hak itu dalam demokrasi. Dikatakan legitimasi pemimpin bisa berkuasa didapat dari kedaulatan rakyat.

"Demokrasi itu adalah hak Anda sebagai warga negara yang harus Anda tuntut kepada negara itu harus dijalankan. Kenapa? karena tanpa itu hak asasi manusia Anda juga tidak akan terlindung," pungkasnya.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, berbicara soal hak asasi manusia di tengah turbulensi demokrasi. Atnike menyoroti permasalahan HAM di RI yang sebenarnya masih berkutat pada hak dasar seperti pekerjaan, tempat tinggal, hingga kebebasan dalam berpolitik.

Hal ini disampaikan Atnike dalam acara diskusi publik Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) sekaligus peluncuran buku mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, di Auditorium RRI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Atnike mulanya ditanyai terkait hak asasi manusia dalam turbulensi demokrasi.

"Kita menghadapi yang dinamakan turbulensi dalam demokrasi yang salah satunya adalah dari kekurangan dalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan HAM di masa lalu," kata Atnike dalam pemaparannya.

Atnike menyebut sebenarnya masih ada persoalan dasar masyarakat yang belum tuntas meski perubahan dari zaman otoriter ke reformasi sudah tejadi. Ia menyebut hal pokok seperti kesejahteraan masyarakat faktanya belum bisa dituntaskan oleh pemerintah yang akhirnya memunculkan masalah baru di masa depan.

"Persoalan-persoalan HAM itu masih berkutat pada persoalan-persoalan mendasar mengenai kebebasan politik, penegakan hukum, hak-hak sosial budaya yang sangat dasar seperti hak atas tanah, hak atas perumahan, pekerjaan, dan sebagainya," kata Atnike.

"Kira berpikir persoalan-persoalan hak asasi sudah semakin kontemporer ya, seperti persoalan artificial inteligence (AI) yang betul adalah ancaman. Tetapi, kita lupa persoalan-persoalan yang 20 tahun lalu dikerjakan oleh Pak Hakim bersama teman-teman itu ternyata nggak pernah selesai-selesai," tambahnya.

Atnike mencontohkan warga di sekitar Stasiun Manggarai yang tak sedikit masih hidup di lingkaran kemiskinan, padahal pembangunan di sana sudah demikian maju. Ia menyebut pembicaraan terkait HAM terlalu jauh padahal ada hal mendasar yang hingga kini belum tersentuh oleh pemangku kebijakan.

"Kita berbicara persoalan judi online, AI, oligarki. Ada persoalan-persoalan hak asasi yang demikian mendasar yang tidak tersentuh bahkan mungkin tidak disadari oleh politisi-politisi yang berbicara mengenai demokrasi, kebebasan, dan sebagainya," ujar Atnike.

"Menurut saya itulah yang memperlihatkan turbulensi yang menyebabkan kita tidak mampu lagi melihat persoalan-persoalan yang sesungguhnya sejak dulu ada dan masih terjadi, bahkan makin dilupakan," sambungnya.

Ia menyinggung soal Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didorong pemerintah, padahal masih ada warga yang hari-harinya bergantung belas kasihan orang lain. Atnike memaknai demokrasi mestinya bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya.

"Kita bicara mengenai PSN (program strategis nasional) tapi ada orang yang hidupnya dari hari ke hari menunggu belas kasihan. Demokrasi itu bisa dilihat apakah dia betul-betul memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya," imbuhnya.