Kejadian meresahkan baru-baru ini terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, di mana sebuah mobil ambulans diberhentikan oleh Satlantas Polres Sukabumi karena mengemudi ugal-ugalan di tengah kepadatan lalu lintas.

Menurut laporan detikJabar, setelah diperiksa, mobil ambulans tersebut ternyata tidak mengantar pasien, melainkan digunakan oleh warga untuk kepentingan pribadi.

"Saat itu padat di exit Tol Parung Kuda. Ambulans itu melambung ke kanan menggunakan sirine dan rotator. Kami langsung menghentikannya untuk pemeriksaan," ujar Ipda M. Yanuar Fajar, Kanit Gakkum Sat Lantas Polres.

Lebih lanjut, ditemukan bahwa ambulans tersebut digunakan untuk mengantarkan warga ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas), bukan untuk keperluan medis seperti yang semestinya.

Sopir ambulans mengakui telah menggunakan kendaraan tanpa izin, dan menjelaskan bahwa mereka tidak berwisata, melainkan hanya menjenguk keluarga di Lapas.

"Saya sopir ambulans Desa Kompa, memohon maaf kepada Pemerintah Desa Kompa dan Ibu Lurah karena saya berangkat tanpa izin mengantar warga ke Lapas. Saya ingin meluruskan, kami tidak berwisata ke Palabuhanratu, tetapi memang benar untuk mengantar warga menjenguk keluarganya di Lapas," ujarnya dalam video yang diterima detikJabar.

Aturan Penggunaan Ambulans

Penggunaan ambulans untuk kepentingan selain pelayanan medis, seperti yang terjadi pada insiden di Sukabumi, jelas melanggar ketentuan yang ada.

Kepala Desa Kompa, Yulianti, mengakui bahwa sopir ambulans telah menggunakan kendaraan tersebut tanpa izin untuk mengantar warga menjenguk keluarganya di lembaga permasyarakatan. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang dan telah memberikan sanksi tegas kepada sopir yang bersangkutan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Teknis Ambulans. Pada Bab II poin 2.1 dijelaskan bahwa ambulans adalah suatu kendaraan atau alat transportasi untuk menjemput, membawa, atau memindahkan korban hidup atau pasien dalam rangka pertolongan, penanganan, tindakan medis baik yang bersifat gawat ataupun tidak gawat darurat.

Dalam kejadian ini, penggunaan ambulans untuk keperluan pribadi atau non-darurat berpotensi mengganggu fungsi utamanya, yang bisa menghambat pertolongan medis bagi pasien yang benar-benar membutuhkan.

Video: Ambulans Kepergok Angkut Rombongan Warga saat Terobos Macet di Sukabumi

Video: Ambulans Kepergok Angkut Rombongan Warga saat Terobos Macet di Sukabumi

Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang mengirim 33 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) ke Nusakambangan. Mereka akan belajar berkebun, bertani, dan beternak.

Pengiriman 33 napi itu dilakukan hari Kamis (6/3) kemarin. Mereka berangkat menggunakan bus dikawal oleh petugas Lapas dan anggota Kepolisian. Sebelum berangkat, narapidana sudah melalui tahap pemeriksaan berupa pemeriksaan badan, barang, dan juga kesehatan.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso, dalam keterangannya mengatakan pengiriman napi itu merupakan wujud akselerasi program menteri imigrasi dan pemasyarakatan dalam memberdayakan WBP untuk mendukung dan menyukseskan program ketahanan pangan.

"Di sana teman-teman akan belajar, minimal belajar bagaimana beternak, berkebun, belajar bagaimana menjadi laki-laki. Syukuri apapun yang terjadi, rezeki kalian saat ini ada di sana, memang sudah takdir kita," kata Mardi saat pengarahan dan dituangkan dalam siaran pers, Jumat (7/3/2025).

Dia menjelaskan, Lapas Terbuka Nusakambangan menyiapkan lahan yang akan diolah untuk berbagai kegiatan pendukung ketahanan pangan. Antara lain menjadi lahan pertanian, jagung, sawah, tambak udang, sayuran juga peternakan ayam petelur, pedaging hingga kambing.

"Perlakuannya berbeda, mereka dikirim ke sana untuk bekerja, menyukseskan program ketahanan pangan, tentu mereka akan diperhatikan, diberikan fasilitas yang baik dan juga premi," pungkas Mardi.

Untuk diketahui, dikutip dari detikNews, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Agus Andrianto, berencana memanfaatkan Nusakambangan menjadi percontohan pusat latihan terpadu sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga balai latihan kerja konveksi maupun pemanfaatan faba (limbah PLTU) untuk pembuatan bahan bangunan. Pelatihan itu diperuntukkan bagi warga binaan.

"Kami telah menggandeng berbagai pihak, termasuk PT PLN dan BRI, untuk mewujudkan visi besar ini," kata Menteri Agus saat meninjau langsung kondisi Nusakambangan bersama para pihak yang terlibat pelaksanaan proyek kolaborasi, Rabu (5/2).

Kementerian Imipas sudah mengaktifkan lahan seluas 115 hektare untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lahan seluas 72 hektare dibagi untuk sektor pertanian dan perkebunan ditargetkan menjadi lumbung padi dan jagung.

Kemudian 32 hektare lahan di tepi pantai belakang Lapas Pasir Putih akan dikembangkan sebagai tambak udang, termasuk budidaya udang vaname dan berbagai jenis ikan. Sisa lahan dimanfaatkan untuk sektor peternakan ayam petelur, ayam kampung, bebek, kambing, dan sapi.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan dia sudah mengajukan surat pengunduran diri dari anggota DPR RI seminggu yang lalu. Ia menyebutkan, setelah dilantik sebagai Menkumham, ada kemungkinan pimpinan DPR RI akan menandatangani persetujuannya.

"Sudah, sudah lama kami ajukan (mundur dari DPR), tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR, tapi saya sudah mengajukannya itu sudah seminggu yang lalu," ujar Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Supratman mengatakan besok akan serah terima jabatan (sertijab) dengan eks Menkumham Yasonna Laoly. Agenda Sertijab diagendakan pagi hari.

"Besok akan kami serah terima dengan menteri yang lama, sertijabnya besok di Kumham. Saya belum tahu, saya belum tahu jam berapa, mungkin pagi," kata Supratman.

Adapun ia ingin melaksanakan sederet prioritas di dua bulan kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM. Supratman mengaku bakal mengharmoniskan lembaga permasyarakatan hingga pembenahan di kontrol imigrasi.

"Pertama masih banyak tugas-tugas yang ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di pembahasan undang-undang. Kemudian, masih banyak harmonisasi yang kita lakukan, juga terkait dengan administrasi hukum di Dirjen AHU, juga pembenahan-pembenahan juga akan kita kontrol di imigrasi, dan juga di lembaga pemasyarakatan," imbuhnya.