Pemeriksaan keimigrasian umumnya identik dengan proses administratif yang lama di immigration checkpoint bandara atau pelabuhan internasional. Namun, terdapat inovasi pelayanan keimigrasian di atas alat angkut, khususnya kapal pesiar, yang dikenal dengan Immigration on Shipping (IoS).

IoS merupakan terobosan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan di atas kapal pesiar selama pelayaran menuju atau keluar dari Indonesia. Proses ini meliputi pengecekan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa sebelum kapal bersandar di pelabuhan tujuan pertama di Indonesia.

"Inisiasi layanan ini berangkat dari komitmen Ditjen Imigrasi dalam mendukung kelancaran peningkatan pariwisata Indonesia, khususnya wisata bahari serta pemberdayaan ekonomi lokal," bunyi keterangan tertulis, Rabu (7/5).

Dalam praktiknya, verifikasi pelaporan (general declaration), daftar awak kapal (crew list), dan daftar penumpang (manifes) dilakukan sebelum kapal pesiar meninggalkan pelabuhan di luar negeri. Petugas Imigrasi Indonesia dengan teliti memeriksa dokumen pemeriksaan dari petugas imigrasi di pelabuhan terakhir luar negeri.

Selama pelayaran berlangsung, awak kapal mengumpulkan seluruh paspor penumpang dan kru, yang kemudian diperiksa secara kolektif oleh petugas imigrasi. Dengan sistem ini, para penumpang tidak perlu mengantri di konter imigrasi saat tiba di pelabuhan Indonesia, sehingga dapat langsung menuju destinasi wisata tanpa hambatan administratif.

Salah satu petugas imigrasi berpengalaman dalam pelaksanaan IoS, Putu Maha Permanana Aditya, menyebutkan tidak semua pegawai imigrasi dapat ditugaskan untuk kegiatan IoS.

"Peraturan yang ada menyebutkan bahwa pegawai yang bisa mengikuti IoS wajib berstatus sebagai Pejabat Imigrasi, kecuali dalam situasi belum adanya Pejabat Imigrasi, pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas pendaratan," jelas Puma, sapaan akrabnya.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan, Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang.

Durasi tugas petugas IoS bervariasi, bergantung pada rute dan jadwal pelayaran. Rata-rata petugas menjalankan tugas selama dua hingga empat hari di atas kapal.

Dalam satu pelayaran, jumlah penumpang yang diperiksa bisa mencapai ribuan orang. Data Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat bahwa sepanjang periode Oktober 2022 hingga April 2025, sebanyak 215.453 penumpang telah dilayani melalui skema IoS.

Tiga negara asal penumpang terbanyak adalah Australia (11.523 orang), Amerika Serikat (8.460 orang), dan Inggris (7.504 orang). IoS telah dilaksanakan pada kapal-kapal yang berangkat dari sejumlah negara termasuk Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, India, dan Papua Nugini.

Pada masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025, sebanyak 2.515 penumpang kapal pesiar dilayani melalui IoS. Sementara itu, pada periode Idul Fitri 2025, tercatat 18.329 penumpang menjalani pemeriksaan keimigrasian melalui skema yang sama.

Beberapa pelabuhan utama di Indonesia menjadi titik masuk kapal pesiar, seperti Pelabuhan Benoa (Bali), Labuan Bajo (NTT), Tanjung Priok (Jakarta), Sabang (Aceh), dan Tanjung Emas (Jawa Tengah). Dari seluruh pelabuhan tersebut, Benoa tercatat sebagai yang tersibuk, dengan 48 kapal pesiar bersandar dalam periode yang sama.

Bagi para petugas imigrasi, bertugas dalam IoS memberikan pengalaman unik. Puma bercerita berlayar di atas kapal pesiar juga sangat menarik, dirinya juga banyak bertemu dengan orang Indonesia yang menjadi kru dari kapal tersebut.

"Terkadang jika kita masuk ke wilayah laut dengan ombak yang besar saat sedang memeriksa paspor, kapal terasa bergoyang sangat kencang sehingga perlu fokus yang tinggi saat bekerja," ujarnya.

Penerapan IoS dinilai menjadi bagian dari upaya strategis dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya wisata bahari. Dengan sistem pemeriksaan yang efisien dan terstruktur, Indonesia diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan mancanegara yang datang melalui jalur laut.

JAKARTA - Warga negara asing (WNA) yang sedang mengurus visa atau izin tinggal Indonesia dapat dengan mudah mengecek status permohonan visa atau izin tinggalnya secara mandiri. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyediakan fasilitas daring melalui situs resmi Imigrasi dengan antarmuka yang ramah pengguna sehingga progress permohonan visa atau izin tinggal dapat dipantau secara berkala dari mana pun.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengakses website evisa.imigrasi.go.id. Setelah halaman utama terbuka, pengguna akan menemukan menu ?Home? di bagian atas website.

Pada halaman ini, tersedia pilihan untuk melacak status aplikasi dengan mengklik bagian yang bertuliskan ?Track Your Application?.



Setelah mengklik ?Track Your Application?, pengguna akan diminta untuk memilih jenis layanan yang ingin dicek, apakah visa atau izin tinggal (stay permit). Pemilihan jenis layanan ini sangat penting karena sistem akan menyesuaikan data yang ditampilkan berdasarkan kategori layanan yang dipilih. Bagi pengguna yang baru pertama kali mengajukan permohonan visa, dapat mengklik kategori ?Visa?, sedangkan bagi pemohon yang sedang mengajukan perpanjangan - baik itu visa on arrival, visa kunjungan maupun visa tinggal terbatas - dapat mengklik kategori ?Stay Permit?.



Berikutnya, pengguna perlu memasukkan ?Register Number? dan ?Passport Number?. Kedua data ini bersifat wajib karena menjadi kunci untuk mengakses informasi aplikasi secara spesifik.

?Perlu diketahui bahwa register number adalah nomor layanan yang tertera di sebelah kiri nama pemohon pada tampilan website setelah mengisi formulir permohonan visa atau izin tinggal,? ujar Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Tato Juliadin Hidayawan.

Setelah data dimasukkan dengan benar, pengguna cukup menekan tombol ?Submit?. Sistem akan segera menampilkan status terkini dari permohonan visa atau izin tinggal tersebut.

Informasi yang ditampilkan dapat mencakup tahapan proses yang sedang berlangsung, apakah dokumen sedang diverifikasi, sudah disetujui, atau masih menunggu persetujuan. Tato juga menjelaskan, apabila terjadi kendala teknis saat mencoba mengakses informasi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.

?Jika hal ini terjadi, pengguna disarankan untuk segera melakukan tangkapan layar (screenshot) dari pesan kesalahan yang muncul. Selanjutnya, lampirkan nomor register, nomor paspor dan deskripsi permasalahan secara singkat, lalu kirimkan informasi tersebut ke Helpdesk Imigrasi yang terletak di pojok kanan bawah halaman utama website. Pengguna atau penjamin wajib login terlebih dahulu, lalu memasukan nama pengguna dan sandi yang dimiliki untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut,? ujar Tato.



Melalui sistem daring ini, Direktorat Jenderal Imigrasi berharap dapat memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam proses layanan keimigrasian.

?Pemohon maupun penjamin tidak perlu datang langsung ke kantor Imigrasi hanya untuk menanyakan status permohonan. Cukup dengan gadget dan data yang diperlukan, seluruh proses dapat dipantau secara real-time dari mana saja,? pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi ataupun kantor imigrasi yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Menurut dia, UKK Imigrasi di daerah 3T masih membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kerja administratif, kelengkapan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja.

“Selama ini UKK Imigrasi di daerah 3T relatif tidak diperhatikan secara optimal oleh pusat. Padahal beberapa kantor UKK Imigrasi di kawasan 3T menjadi garda depan pelayanan imigrasi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga,” kata Prana Putra Sohe dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Prana yang duduk di Komisi XIII–komisi membidangi hukum, HAM, keimigrasian dan pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme–lantas menyinggung bahwa selama ini telah ada Desa Binaan yang diprakarsai Kantor Imigrasi Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan desa tentang keimigrasian.

Program itu, kata dia, meliputi pelatihan proses pengajuan pembuatan paspor hingga upaya mempermudah akses layanan imigrasi bagi penduduk desa.

"Namun, program ini kurang optimal karena lemahnya dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana imigrasi sehingga memudahkan untuk pelayanan keimigrasian seperti pengajuan pembuatan paspor,” ujarnya.

Dia menilai selain di kawasan 3T, di wilayah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan seperti Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dukungan sarana keimigrasian pun relatif lemah sehingga masih membutuhkan tambahan kapasitas server di UKK Lubuklinggau.

“Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian secara cepat seperti pembuatan paspor untuk perjalanan ibadah umrah, tapi kalau server terbatas pastinya ini menghambat,” tuturnya.

Padahal, tambah dia, UKK Lubuklinggau menjadi tumpuan masyarakat dari 10 kabupaten untuk pembuatan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya.

Untuk itu, ujarnya lagi, meningkatnya jumlah pemohon pengajuan paspor membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mempermudah akses keimigrasian kepada masyarakat.

“Kami minta agar penggandaan server ini dilakukan tahun ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia meminta pula agar ada peningkatan status dari UKK menjadi Kantor Imigrasi Lubuklinggau, menyusul Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan telah menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang akan diproyeksikan untuk menjadi Kantor Imigrasi Kota Lubuklinggau.

“Peningkatan status dari UKK menjadi kantor imigrasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lubuklinggau,” kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi ataupun kantor imigrasi yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Menurut dia, UKK Imigrasi di daerah 3T masih membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kerja administratif, kelengkapan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja.

“Selama ini UKK Imigrasi di daerah 3T relatif tidak diperhatikan secara optimal oleh pusat. Padahal beberapa kantor UKK Imigrasi di kawasan 3T menjadi garda depan pelayanan imigrasi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga,” kata Prana Putra Sohe dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Prana yang duduk di Komisi XIII–komisi membidangi hukum, HAM, keimigrasian dan pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme–lantas menyinggung bahwa selama ini telah ada Desa Binaan yang diprakarsai Kantor Imigrasi Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan desa tentang keimigrasian.

Program itu, kata dia, meliputi pelatihan proses pengajuan pembuatan paspor hingga upaya mempermudah akses layanan imigrasi bagi penduduk desa.

"Namun, program ini kurang optimal karena lemahnya dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana imigrasi sehingga memudahkan untuk pelayanan keimigrasian seperti pengajuan pembuatan paspor,” ujarnya.

Dia menilai selain di kawasan 3T, di wilayah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan seperti Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dukungan sarana keimigrasian pun relatif lemah sehingga masih membutuhkan tambahan kapasitas server di UKK Lubuklinggau.

“Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian secara cepat seperti pembuatan paspor untuk perjalanan ibadah umrah, tapi kalau server terbatas pastinya ini menghambat,” tuturnya.

Padahal, tambah dia, UKK Lubuklinggau menjadi tumpuan masyarakat dari 10 kabupaten untuk pembuatan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya.

Untuk itu, ujarnya lagi, meningkatnya jumlah pemohon pengajuan paspor membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mempermudah akses keimigrasian kepada masyarakat.

“Kami minta agar penggandaan server ini dilakukan tahun ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia meminta pula agar ada peningkatan status dari UKK menjadi Kantor Imigrasi Lubuklinggau, menyusul Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan telah menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang akan diproyeksikan untuk menjadi Kantor Imigrasi Kota Lubuklinggau.

“Peningkatan status dari UKK menjadi kantor imigrasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lubuklinggau,” kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA - Kantor Imigrasi TPI Kelas I Surabaya terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kini, Immigration Lounge di lantai 4 Mal Ciputra World Surabaya beroperasi setiap hari. Bahkan Sabtu dan Minggu tetap buka melayani pemohon.

Hal ini menjadi kemudahan bagi masyarakat, terutama pekerja dan mahasiswa yang tidak sempat mengurus paspor di hari kerja.

Sejak diresmikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas), Agus Andrianto, pada 16 Januari 2025 silam, ribuan pemohon telah memanfaatkan layanan ini.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Surabaya, Agus Winarto menjelaskan bahwa layanan ini dilakukan utk mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas), Agus Andrianto.



"Pemohon dapat mengajukan permohonan paspor melalui aplikasi M-Passport. Layanan akhir pekan beroperasi mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB," ujar Agus.

Sebagai informasi, jam operasional Immigration Lounge di Ciputra World, Senin-Jumat mulai buka pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB. Sedangkan pada Sabtu dan Minggu, buka pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

Agus menambahkan, Immigration Lounge ini menawarkan pengalaman yang lebih ekslusif, nyaman, fleksibel, dan efisien dibandingkan kantor imigrasi konvensional.

Dengan fasilitas seperti akses internet gratis, mesin fotokopi mandiri, PC dengan printer, charging area, serta mini pantry yang menyediakan snack dan minuman, pemohon dapat mengurus paspor dengan lebih santai.

"Pemohon bisa menikmati sofa yang nyaman, akses internet gratis, serta snack dan kopi yang bisa dinikmati sembari menunggu nomor antrian dipanggil," tambah Agus.

Tak hanya itu, bagi pemohon yang lupa membawa dokumen, tersedia layanan pencetakan mandiri. "Pemohon bisa membuka email dan mencetak dokumen langsung di sini, tanpa harus kembali ke rumah atau mencari tempat fotokopi di luar," papar Agus.

Ketika meninjau langsung di Immigration Lounge, pada Minggu, 23 Februari 2025, Agus menyebutkan bahwa pemohon di akhir pekan ini rata-rata merupakan pekerja yang tidak sempat mengurus paspor pada hari kerja. Mereka pun meluangkan waktunya mengurus paspor sembari berkunjung ke mal dengan keluarga.

"Sabtu dan Minggu banyak keluarga yang datang, terutama orang tua sembari mengajak jalan-jalan anak-anak, bisa mampir kesini untuk mengurus paspor," paparnya.

Dengan layanan yang semakin fleksibel dan nyaman ini, Agus berharap semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam mengurus dokumen keimigrasian secara efisien.

"Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Surabaya dan sekitarnya," pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Ferry Khrisdiyanto menyampaikan bahwa proses pelayanan di Immigration Lounge juga terbilang cepat, rata-rata hanya memakan waktu 10-15 menit.

Terkait biaya, berdasarkan PP No 45 Tahun 2024, tarif PNBP untuk paspor elektronik (e-paspor) dengan masa berlaku 5 tahun sebesar Rp650 ribu, lalu untuk masa berlaku 10 tahun Rp950 ribu.

"Kami juga melayani layanan percepatan paspor dalam satu hari, dengan dikenakan biaya tambahan Rp1 juta," ungkap Ferry.

Selain layanan pembuatan paspor, Ferry mengungkapkan bahwa di Immigration Lounge juga menyediakan layanan konsultasi terkait keimigrasian.

"Di sini, petugas kami siap memberikan edukasi mengenai persyaratan perjalanan ke luar negeri, termasuk kewajiban memiliki dokumen yang sah, visa, serta aturan izin tinggal agar tidak terjadi penyalahgunaan," tandasnya.

Di sisi lain, Dina Dahlia (18), seorang mahasiswi, yang tinggal di kawasan Diponegoro, Surabaya mengaku sangat terbantu dengan layanan ini.

"Saya sengaja datang di hari Minggu karena hari biasa sibuk kuliah. Lokasinya juga strategis, dekat dengan tempat tinggal. Kebetulan baru pertama kali ke sini, awalnya sedikit bingung tapi ada petugas yang membantu mengarahkan," ujar Dina, yang mengaku akan berangkat umrah bersama keluarganya.

Selaras dengan Dina, Melani Siswanti (35), mengaku sangat terbantu dengan adanya Immigration Lounge ini. Terlebih, masa berlaku paspornya sudah habis sejak tahun 2020. Namun, belum ada kesempatan untuk melakukan penggantian paspor ke Imigrasi.

"Kebetulan mau ke liburan sama keluarga, Singapore dan China. Terbantu sekali dengan adanya ini (Immigration Lounge), jadi tidak perlu jauh-jauh. Apalagi saya membawa anak-anak juga. Di sini tempatnya juga bersih. Selesai dari sini juga bisa langsung nge-mal," tandasnya.

Jakarta -

Ditjen Imigrasi menginformasikan ketentuan khusus terkait layanan imigrasi untuk anak. Tujuannya agar perjalanan keluarga semakin nyaman dan menyenangkan.

Simak ulasan berikut ini.

Aturan Khusus Layanan Imigrasi untuk Anak

Untuk mempermudah perjalanan keluarga, ada sejumlah layanan imigrasi khusus untuk penumpang anak. Dikutip dari unggahan Instagram Ditjen Imigrasi (@ditjen_imigrasi), berikut daftar aturan khusus imigrasi anak.

1. Anak usia minimal 6 tahun dapat menggunakan autogate

Anak usia enam tahun ke atas dapat menggunakan autogate di bandara internasional dan pelabuhan untuk mempercepat proses imigrasi. Teknologi pengenalan wajah memungkinkan pemeriksaan otomatis tanpa perlu pemeriksaan manual, membuat perjalanan lebih nyaman bagi anak-anak.

2. Layanan prioritas di kantor imigrasi untuk anak usia balita

Anak usia 0-5 tahun termasuk pemohon prioritas di kantor imigrasi. Orang tua dapat langsung datang (walk in) tanpa antrean online via M-Paspor. Disarankan agar terlebih dahulu menghubungi kantor imigrasi setempat untuk ketersediaan kuota dan datang lebih pagi.

Ilustrasi anak naik pesawat (Foto: Shutterstock/)

3. Dapat melalui layanan prioritas di pemeriksaan imigrasi bandara/pelabuhan

Konter prioritas di pemeriksaan imigrasi mempermudah perjalanan keluarga, terutama saat bepergian ke luar negeri ataupun kembali ke Indonesia. Layanan ini membantu mengurai antrean dan memastikan anak tidak menunggu terlalu lama.

4. Masa berlaku paspor anak maksimal 5 tahun

Sesuai Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 2A, paspor dengan masa berlaku 10 tahun hanya untuk WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Anak usia 0-16 tahun mendapat paspor dengan masa berlaku maksimal 5 tahun. Hal ini berkaitan dengan masih memungkinkannya perubahan biometrik pada anak.

5. Anak didampingi orang tua saat datang ke kantor imigrasi dan bepergian ke luar negeri

Saat wawancara dan pengambilan biometrik paspor, anak harus didampingi orang tua atau wali sah. Orang tua perlu membawa dokumen asli seperti akta kelahiran, e-KTP, buku nikah, kartu keluarga, dan paspor orang tua jika ada. Pada saat bepergian ke luar negeri juga harus didampingi orang tua atau keluarga.

Syarat dan Cara Membuat Paspor Anak

Berdasarkan informasi dari Indonesia Baik dan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, berikut persyaratan dan cara mengurus pembuatan paspor anak.

1. Syarat Membuat Paspor Anak

• Kartu Tanpa Penduduk (KTP orang tua (ayah/ibu)
• Kartu Keluarga (KK)
• Akta Kelahiran atau Surat Baptis
• Akta Perkawinan atau Buku Nikah orang tua
• Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah ganti nama)
• Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

2. Cara Membuat Paspor Anak

• Datang langsung ke kantor Imigrasi setempat sesuai domisili
• Isi data pada aplikasi/formulir yang disediakan di loket permohonan
• Lampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan
• Petugas Imigrasi akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan
• Jika dinyatakan lengkap, akan mendapatkan tanda terima permohonan dan kode pembayaran
• Lakukan pembayaran sesuai nominal biaya pembuatan paspor dan sesuai metode pembayarannya
• Melakukan proses pengambilan foto dan sidik jari untuk paspor anak
• Melakukan proses wawancara dengan petugas Imigrasi
• Proses verifikasi dan adjudikasi
• Setelah proses selesai, paspor yang sudah jadi bisa diambil pada hari yang telah ditentukan.

(kny/imk)

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menghadirkan layanan yang bersih dan transparan kepada masyarakat melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025.

"Penandatanganan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh jajaran di kantor imigrasi berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani dengan baik," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Hamdan Muhammad Al Amin di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, penandatanganan ini untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut dia, penandatanganan ini menjadi momen penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang transparan dan bebas dari korupsi.

"Pakta Integritas menjadi simbol dari kesungguhan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," kata dia.

Ia menekankan pentingnya peran setiap individu dalam organisasi untuk berperan aktif dalam menciptakan zona integritas yang bersih, transparan dan akuntabel.

"Ini langkah konkret dalam pembangunan zona integritas guna meningkatkan pelayanan publik," kata dia.

Selain itu, pihaknya berkomitmen menjadi seluruh pihak terkait untuk menjadikan Kantor Imigrasi sebagai lembaga yang berintegritas tinggi dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pembangunan Zona Integritas ini diharapkan tercipta lingkungan kerja yang semakin profesional dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip 'good governance'," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Ramdhani bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si meningkatkan koordinasi terkait fasilitas autogate di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo serta pelayanan paspor Immigration Lounge di Ciputra World Mall, Surabaya.

Dalam koordinasi ini, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya di dampingi oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Aditya Triputranto, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, M. Novrian Jaya serta Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yudhistira Yudha Permana.

Ramdhani dalam keterangannya di Surabaya, Jumat, menjelaskan Imigrasi Surabaya telah memasang 28 autogate baru di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo.

Ia mengatakan autogate ini dapat digunakan, baik oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing. Imigrasi Surabaya juga mengelola pelayanan paspor Immigration Lounge di Ciputra World Mall Surabaya yang melayani permohonan paspor elektronik, baik permohonan baru, penggantian maupun layanan percepatan.

"Imigrasi Surabaya memiliki 18 autogate di terminal keberangkatan dan 10 autogate di terminal kedatangan. Dengan menikmati layanan tersebut, waktu pemeriksaan hanya berlangsung sekitar 15-20 detik. Selanjutnya, untuk Immigration Lounge pelayanan yang kami tawarkan, yakni permohonan paspor yang dapat selesai di hari yang sama," ujarnya.

Ia menjelaskan dukungan dari instansi kepolisian, khususnya Polda Jawa Timur sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan inovasi yang telah diciptakan.

Ramdhani berharap Kantor Imigrasi Surabaya dan Kepolisian Daerah Jawa Timur dapat menjalin kolaborasi dalam pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan oleh Polda Jatim kepada kami. Kami berharap kolaborasi yang sudah terjalin dapat ditingkatkan lagi agar muncul inovasi-inovasi baru, baik di kepolisian maupun Imigrasi. Kami juga siap mendukung dan bekerja sama dengan Kepolisian, khususnya Polda Jatim dalam hal pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat," tuturnya.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Imam Sugianto, M.Si memberikan dukungan penuh terhadap inovasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Surabaya yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam hal layanan keimigrasian.

"Saya menilai langkah ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan paspor di mall merupakan inovasi yang jelas akan mempermudah masyarakat dalam pembuatan paspor. Begitu juga fasilitas autogate di Bandara Juanda, jelas akan memberikan efisiensi waktu penumpang, namun tanpa mengurangi peran pengawasannya," kata Imam Sugianto.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi berhasil mencatatkan pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp80 miliar sepanjang 2024. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Uckhy Adhitya mengatakan, kinerja pelayanan keimigrasian di Kota dan Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan.

?Saya mengapresiasi kinerja seluruh pejabat dan pegawai di seluruh bagian, karena mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik. Bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.? ujar Uckhy, Jumat (27/12/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun, Kantor Imigrasi Bekasi mencatatkan kenaikan PNBP sebesar 24,75% dari Rp64.212.400.000 data per 20 Desember 2023 ke angka Rp80.107.942.468 data per 23 Desember 2024. Pendapatan tersebut dihasilkan dari penerbitan paspor, penerbitan izin tinggal serta pendapatan lainnya.

Untuk pelayanan dokumen perjalanan atau paspor, berdasarkan data per 23 Desember 2024 tercatat sebanyak 126.663 dokumen sudah diterbitkan. Dengan rincian 63.160 penerbitan paspor biasa dan 63.503 penerbitan paspor elektronik, atau terjadi peningkatan sebesar 34,86% dari tahun 2023.

Sedangkan untuk pelayanan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA), Kantor Imigrasi Bekasi mencatatkan penerbitan perpanjangan Visa On Arrival (VoA) sebanyak 361 dokumen, Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 159 dokumen, penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 4.161 dokumen.

Sedangkan, penerbitan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 187 dokumen, Affidavit sebanyak 221 dokumen, Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) sebanyak 7 dokumen, Exit Permit Only (EPO) sebanyak 1294 dokumen, Exit Re-entry Permit (ERP) sebanyak 2264 dokumen, perubahan alamat sebanyak 1.438 dokumen.

Perubahan data paspor sebanyak 516 dokumen, lapor lahir sebanyak 6 dokumen, lapor kematian sebanyak 6 dokumen, pelaporan WNA menjadi WNI sebanyak 14 dokumen, dan perubahan status sipil sebanyak 1 dokumen (data per 24 Desember 2024).

Untuk pelaksanaan kegiatan intelijen dan penindakan keimigrasian, Kantor Imigrasi Bekasi mencatat sebanyak 179 operasi pengawasan sudah dilakukan, terdiri dari 174 operasi pengawasan mandiri, 3 operasi pengawasan gabungan, dan 2 operasi pengawasan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kota dan Kabupaten Bekasi.

?Dilakukan juga kegiatan pengawasan administrasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 1 kegiatan, dan pengawasan administrasi bagi WNA sebanyak 17 kegiatan,? katanya.

Dalam hal penindakan keimigrasian, telah dilakukan penindakan bagi WNI sebanyak 676 pemohon yang paspornya hilang dan rusak, pendetensian bagi WNA sebanyak 21 orang, deportasi terhadap 130 orang, dan penyelidikan bagi 1 orang WNA.

Pada 2024 ini, Kantor Imigrasi Bekasi juga sudah menyelenggarakan 4 kegiatan sosialisasi keimigrasian terkait penerapan golden visa, serta pengawasan dan penindakan bagi Orang Asing. Dalam hal indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian, diraih angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97,99, dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 98,52.

Salah satu inovasi pelayanan yang dihadirkan oleh Kantor Imigrasi Bekasi di tahun 2024 adalah pelayanan keimigrasian di Immigration Lounge Grand Metropolitan Mall Bekasi yang resmi dibuka pada tanggal 19 Desember 2024. Dihadirkan layanan percepatan untuk paspor elektronik, dengan jaminan paspor selesai dalam kurun waktu 1-2 jam setelah wawancara. Selain itu, dilayani juga permohonan izin tinggal berbasis daring melalui laman resmi.

Uckhy juga berharap, tidak ada rasa puas yang dirasakan atas hasil kinerja tahun ini. Justru dijadikan motivasi untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat sejumlah keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat selama 2024. Salah satunya melayani 16.061.994 pelaku perjalanan internasional.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Subki Miuldi, juga menyebutkan, capaian kinerja sepanjang 2024 merupakan hasil kolaborasi Imigrasi Soekarno-Hatta dengan berbagai pihak.

?Capaian Imigrasi Soekarno-Hatta sepanjang 2024 merupakan manifestasi dari integritas pegawai kami, kolaborasi dengan mitra strategis, serta peran aktif dari masyarakat. Kami harap kolaborasi ini dapat terus terjalin dan semakin erat di tahun-tahun mendatang,? ujarnya, Selasa (24/12/2024).

Di sisi lain, kata Subki, tantangan keamanan siber di 2024 menuntut Imigrasi Soekarno-Hatta untuk beradaptasi dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian yaitu dengan inovasi teknologi informasi yang mutakhir.

?Strategi ini mendesak dilakukan guna menciptakan penegakan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel di tengah tingginya perlintasan internasional oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA),? katanya.

Inovasi teknologi informasi yang diberlakukan selama 2024 mengantarkan Imigrasi Soekarno-Hatta pada sejumlah capaian kinerja sebagai antara lain

Penambahan 15 unit autogate baru yang tersebar di Terminal 2 dan 3, serta mendesentralisasi konter Visa on Arrival (VoA) di beberapa titik untuk mengurai antrean. Langkah tersebut sukses mempercepat proses pemeriksaan dan meningkatkan pengalaman pengguna jasa bandara.

?Hal ini membuat Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil melayani 16.061.994 pelaku perjalanan internasional, 21,15% lebih banyak dibandingkan 2023,? katanya.

Selain itu, Imigrasi Soekarno-Hatta juga berhasil melakukan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

?Sepanjang 2024, Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil menyelamatkan 3.543 WNI yang diduga akan bekerja secara nonprosedural di luar negeri, di mana di antaranya terindikasi akan bekerja pada sektor judi online,? katanya.

Menurut Subki, Imigrasi Soekarno-Hatta juga berhasil menerapkan Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada 251 WNA, dan Tindak Pidana Keimigrasian kepada 16 WNA. Beberapa di antaranya melibatkan penggunaan dokumen palsu oleh WNA dari Suriah, Sudan, dan China.

?Penanganan kasus tindak pidana keimigrasian ini meningkat tajam sebesar 128% dibandingkan 2023,? katanya.

Pencapaian lainnya adalah, penerbitan 75.186 paspor dan 2.542 izin tinggal. Selain itu, Imigrasi SoekarnoHatta juga melaksanakan program unggulan seperti Soetta Lestari, Soetta Apaan Tu, dan Si Peluru, serta layanan percepatan paspor darurat untuk situasi mendesak yang juga tersedia melalui Unit Layanan Percepatan Paspor (UP3).

?Termasuk pembaruan domain resmi, pemeliharaan 39 titik LAN, pengembangan 9 aplikasi lokal, dan pemasangan 52 unit CCTV baru di berbagai lokasi mendukung terciptanya layanan berbasis teknologi informasi yang lebih aman dan efisien,? katanya.

Imigrasi Soekarno-Hatta juga membantu Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemulihan jaringan pascagangguan di Pusat Data Nasional.

?Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi Soekarno-Hatta mencapai Rp475,43 miliar, meningkat 4,05% dari tahun sebelumnya,? ucapnya.

BOGOR - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor berhasil mencatatkan pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp68 miliar sepanjang 2024.

Angka ini melampaui target yang ditetapkan, yaitu Rp22,8 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan paspor yang mencapai Rp55 miliar.

"Paling besar paspor, masyarakat yang membuat paspor lebih banyak tahun ini," kata Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor di bawah kepemimpinan Kepala Kantor, (Kakanim) Ruhiyat M Tolib saat refleksi akhir tahun di kantor Imigrasi Bogor, Senin (23/12/2024).

Selain itu, kata dia, layanan Re-entry permit menyumbang Rp11 miliar, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,7 miliar. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tolib menyebutkan, pada 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor menerbitkan 101.090 paspor, meningkat signifikan sebesar 82,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Layanan paspor ini menjadi salah satu kontributor utama dalam pencapaian PNBP, mencerminkan tingginya permintaan masyarakat untuk perjalanan internasional dan dokumentasi imigrasi.

Sepanjang 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor melakukan 343 tindakan administratif keimigrasian (TAK), meningkat sebesar 37,75% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, sebanyak 48 orang asing ditangkal masuk Indonesia, mengalami peningkatan signifikan sebesar 108,7%. Hal ini menunjukkan komitmen Kantor Imigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran imigrasi, menjaga ketertiban, dan keamanan negara.

"Kami memperketat celah pelanggaran admistrasi agar pemohon betul-betul memenuhi syarat yang diperlukan dan mendapatkan paspor yang sah tanpa banyak kesalahan adminitrasi," katanya.

Meskipun terjadi penurunan jumlah penerbitan Izin Tinggal, Kantor Imigrasi Bogor tetap mencatatkan angka yang signifikan pada layanan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Secara keseluruhan, penerbitan Izin Tinggal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun hal ini tidak mempengaruhi kinerja Kantor Imigrasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan optimal sesuai dengan kebijakan pemerintah.

BEKASI - Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar M. Godam meresmikan Immigration Lounge di Grand Metropolitan Mall Bekasi. Peresmian Immigration Lounge di bawah koordinasi Kantor Imigrasi Bekasi itu dihadirkan guna menjawab permasalahan akan tingginya jumlah pemohon layanan keimigrasian di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Dalam kesempatan itu, Plt Dirjen mengapresiasi kesigapan Kantor Imigrasi Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan keimigrasian di luar kantor.

?Karena Immigration Lounge ini yang pertama di Jawa Barat, tentunya kita patut apresiasi. Semoga peresmian Immigration Lounge di Bekasi ini bisa mendorong kantor imigrasi lain di Jawa Barat, untuk menyelenggarakan pelayanan serupa,? tutur Godam.

Terletak di lantai 4 (empat), layanan di Immigration Lounge buka di hari Senin-Jumat jam 10.00-18.00, dan hari Sabtu-Minggu jam 10.00-14.00. Pendaftaran layanan percepatan untuk paspor elektronik dapat diakses melalui aplikasi M-Paspor dan walk-in di Immigration Lounge. Selain itu, dibuka juga pelayanan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Uckhy Adhitya menyampaikan, kuota per hari 100 permohonan untuk weekdays dan 50 permohonan untuk weekend. Letak Grand Metropolitan Mall yang dekat dengan exit tol Bekasi Barat menjadi pertimbangan utama pembukaan Immigration Lounge.

Uckhy menambahkan, Kantor Imigrasi Bekasi meluncurkan Immigration Lounge sebagai upaya untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi para ekspatriat di kawasan industri Bekasi. Lounge ini tidak hanya menyediakan layanan paspor, tetapi juga layanan izin tinggal yang semakin dibutuhkan.