Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap bimbingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berlanjut sebagai auditor negara guna memastikan terpenuhinya upaya pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan hal tersebut seiring dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi atas arahan dan petunjuk BPK selama ini serta berharap bimbingan tersebut dapat terus berlanjut," ujar Eddy dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 di Sentul, Jawa Barat, Selasa, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (A/T) Polri tersebut pun turut menjabarkan fokus tugas BNPT berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, yakni pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Maka dari itu, dirinya berharap BPK bisa terus memberikan bimbingan dan arahan, terutama dalam mengelola laporan keuangan, agar berbagai upaya pencegahan terorisme dapat tercapai.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi BPK dengan kementerian/lembaga sesuai UU Keuangan Negara.

"Entry meeting ini sebenarnya untuk komunikasi kami dengan partner kami kementerian/lembaga, termasuk BNPT, sesuai yang diamanatkan UU keuangan negara," ucap Nyoman dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menjelaskan arahan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada BNPT, yang disampaikan Presiden pada dirinya saat melaporkan rencana entry meeting pada hari ini.

Adapun tiga poin utama yang ditekankan Presiden kepada BNPT, yaitu semua kegiatan terkait keuangan negara harus dicatat dengan benar, wajib meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta penguatan deradikalisasi dan pencegahan radikal terorisme.

Kepala BNPT menyambut kehadiran Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK beserta jajaran di Kantor Pusat BNPT.

Saat penutupan acara, Kepala BNPT menerima surat tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 sebagai simbol dimulainya pemeriksaan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pada masa transisi saat ini, komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai sinergi yang baik antara Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh unit kerja sangatlah penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 2024.

Seluruh unit kerja tersebut, kata dia, terutama di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian HAM (Kemenham), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) guna memperoleh kembali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-16.

"Pada masa transisi saat ini, komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas," ucap Supratman dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasi.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa seluruh unit kerja harus memperkuat kerja sama dan komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta fungsi instansi lembaga.

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) per 23 Januari 2025, Kemenkumham pada tahun anggaran 2024 telah merealisasikan belanja sebesar Rp20,89 triliun atau 97,97 persen dari total pagu belanja Rp21,32 triliun dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp11,20 triliun atau 140,29 persen dari target Rp7,98 triliun.

Menkum menyebutkan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kementerian/lembaga dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam hal tersebut, kata Supratman, setiap kementerian/lembaga, termasuk Kemenkumham, wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan bahwa pemeriksaan BPK sangat penting dan potensial untuk mencapai visi dan misi Pemerintah saat ini, yaitu Astacita.

Kemenkumham, menurut dia, merupakan lembaga yang potensial karena memiliki kerja sama yang baik dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan.

"Kami berharap sinergi antara Kemenkumham dan tim pemeriksa BPK terus terjalin secara dinamis," ungkap Nyoman.

Ia juga menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai kewajaran. Opini WTP yang diberikan BPK pun memiliki berbagai manfaat bagi institusi yang mendapatkannya.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenkum, Kemenham, dan Kemenimipas hadir, termasuk Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum Razilu.

Di akhir pertemuan, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK menyerahkan Surat Tugas Pemeriksaan atas Laporan Kementerian Hukum dan HAM TA 2024 kepada Menkum.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025