Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta kepada Dirjen Pemasyarakatan (PAS) agar selektif memberikan remisi. Agus tujuannya bukan membatasi hak waega binaan atau narapidana.

"Beberapa saat yang lalu saya juga dikomplain sama Pak Dirjenpas (Direktur Jenderal Permasyarakatan), 'Kenapa kok dibatasi?', Saya bilang saya tidak membatasi hak warga binaan atau anak dalam binaan. Karena menurut saya kalau hak itu diberikan secara, karena remisi ini menurut saya juga rawan penyimpanan," tutur Menteri Agus dalam sambutan acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Lebaran kepada para narapidana di Lapas II Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Menurut dia, Lapas juga berhak untuk menolak memberikan remisi. Terutama bagi narapidana dengan kasus-kasus yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Oleh karena itu saya juga memohon kepada Pak Dirjen PAS untuk betul-betul selektif di dalam memberikan remisi. Memang hak, tapi kita juga punya hak untuk menolak. Karena terutama kepada kasus-kasus yang menimbulkan keresahan atau meresahkan masyarakat atau yang berdampak luas ke masyarakat," lanjut dia.

Pemberian remisi, kata Agus, memang penghargaan dari pemerintah kepada narapidana. Namun pemberiannya harus selektif dan mempertimbangkan keamanan masyarakat. Dia meminta agar Ditjenpas tak takut apabila ada yang komplain soal remisi.

"Pemberian remisi bukan hanya penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, tapi juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku," tutur Agus.

Agus menuturkan Kementerian Imipas melalui Ditjenpas memiliki wewenang menolak remisi narapidana. Agus berulang kali menekankan, bila pertimbangannya keamanan masyarakat.

"Jadi nggak usah takut untuk kalau ada yang komplain, 'Kenapa saya tidak diberikan hak saya sesuai dengan ketentuan undang-undang'. 'Ya anda boleh mengajukan hak, kita juga punya hak menolak dengan berbagai pertimbangan mungkin berdampak luas kepada masyarakat'," jelasnya.

Agus juga menyinggung terkait petugas Lapas yang 'dikasih makan'. Dia kemudian juga menyoroti narapidana dengan kasus narkoba.

"Masalah kelakuan baik kadang-kadang kalau Kalapasnya atau semua petugas lapasnya dikasih makan di kantin, pasti nilainya baik kan. Yang pada akhirnya dampaknya juga membahayakan, terutama kepada pelaku-pelaku narkoba," pungkasnya.

Tonton juga Video: 8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan melakukan kunjungan ke Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Otto mendatangi Lapas Kelas I Cirebon.

Otto mengatakan, kunjungannya tersebut dalam rangka melakukan evaluasi. Ia mengungkapkan bahwa kondisi Lapas Kelas I Cirebon saat ini sudah over kapasitas.

"Kami datang ke sini untuk kunjungan. Karena kami ini sedang dalam rangka memberikan evaluasi-evaluasi mengenai beberapa hal tentang ketentuan-ketentuan hukum, termasuk rencana amnesty," kata Otto Hasibuan di Kota Cirebon, Jumat (7/2/2025).

"Kami juga ingin melihat kondisi-kondisi lapas. Bahwa ternyata jumlah di lapas itu sudah over capacity. Termasuk sudah lama sebenarnya," kata dia menambahkan.

Otto mengatakan, saat ini lapas-lapas di Indonesia mayoritas dihuni oleh warga binaan atau narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba.

"Memang terlihat bahwa jumlah lapas yang ada itu, penghuninya itu hampir 55 persen ke atas, itu rata-rata dihuni oleh kasus narkoba. Sehingga kita sekarang sedang berpikir, kalau ini dibiarkan terus ini akan masalah," kata dia.

Tidak Ingin Menambah Lapas

Meskipun Otto menyebutkan bahwa penghuni lapas sudah melebihi kapasitas, ia menegaskan bahwa penambahan lapas bukanlah solusi utama. Menurutnya, yang lebih penting adalah fokus pada upaya untuk menekan angka kejahatan di masyarakat, sehingga jumlah penghuni lapas bisa berkurang.

Otto melihat langkah ini sebagai hal yang sangat penting untuk diterapkan di Indonesia. Dengan mengurangi angka kejahatan, diharapkan jumlah penghuni lapas bisa terkendali, tanpa perlu memperbanyak jumlah lapas.

"Kita mempunyai paradigma tidak ingin sebenarnya menambah lapas atau rutan. Sebab kalau kita berpikir menambah lapas, berarti kita berpikir kejahatan terus terjadi dan lapasnya ditambahkan," ucap Otto.

"Kita berpikir bagaimana caranya agar kejahatan ini tidak banyak terjadi, sehingga lapas menjadi kosong. Itu konsep yang harus dibuat dalam bernegara sebenarnya," sambung dia.

Minta Pengguna Narkoba Direhabilitasi

Otto kemudian menyoroti masalah warga binaan atau narapidana yang terjerat kasus penggunaan narkoba. Ia berpendapat bahwa para pengguna narkoba seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan langsung dijebloskan ke penjara.

"Untuk kasus narkoba, jadi banyak juga pengguna pertama, dia baru coba-coba, tapi akhirnya langsung masuk penjara, dihukum. Lama-lama keluar jadi bandar dia. Ini juga menjadi perhatian kita," kata Otto.

Otto menilai bahwa pengguna narkoba yang terjerat untuk pertama kali sebaiknya diberi kesempatan untuk direhabilitasi, bukan dihukum dengan penjara. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini hanya berlaku bagi pengguna, bukan pengedar.

"Kita mengambil kesimpulan, kalau ada pengguna pertama ini, mungkin kita pikirkan bagaimana kalau boleh itu direhabilitasi saja. Tapi bukan pengedar yah, hanya pengguna," kata dia.

Lapas Kelas I Cirebon Over Kapasitas

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Nanang mengatakan bahwa kondisi lapas saat ini memang sudah over kapasitas. Saat ini, jumlah warga binaan yang ada di Lapas Kelas I Cirebon telah mencapai lebih dari 960 orang.

"Jumlah narapidana di kita itu ada 964," kata Nanang Syamsudin saat ditemui di Lapas Kelas I Cirebon, Kota Cirebon.

Menurut Nanang, jumlah warga binaan yang menghuni Lapas Kelas I Cirebon sebenarnya memang sudah sangat melebihi kapasitas.

"Kalau melihat kapasitas, memang ini sudah lebih. Sudah over kapasitas 100 persen," kata Nanang.