Overkapasitas Lapas Waikabubak, DPR RI Desak Pembangunan Baru di SBD
Anggota DPR Umbu Hunga soroti overkapasitas Lapas Waikabubak, mendesak pembangunan lapas baru di Sumba Barat Daya untuk tingkatkan layanan hukum. [511] url asal
#overkapasitas-lapas #lapas-waikabubak #pembangunan-lapas #sumba-barat-daya #umbu-kabunang #dpr-ri #kejari #lapas-waingapu #kabupaten-sumba-barat-daya #sumba-barat #umbu-kabunang-rudi-yanto-hunga #petugas #pema
Sumba Barat - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyoroti kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengalami overkapasitas. Saat ini, jumlah warga binaan mencapai tiga kali lipat dari kapasitas yang seharusnya.
Umbu mengungkapkan Lapas Waikabubak hanya dirancang untuk menampung 149 warga binaan, namun saat ini dihuni oleh 357 orang. Kondisi ini tetap terjadi meskipun sebelumnya telah dilakukan pemindahan 70 narapidana ke Lapas Waingapu, Sumba Timur.
"Overkapasitas ini bukan hanya berdampak pada warga binaan, tetapi juga terhadap kinerja petugas," kata Umbu dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).
Ia juga menyoroti dampak dari kondisi tersebut, seperti keterbatasan fasilitas dan meningkatnya potensi ketegangan di dalam lapas.
Dalam kunjungannya ke Lapas Waikabubak pada Rabu (2/4/2025), Umbu mendorong pembangunan lapas di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Dengan adanya lapas di SBD, narapidana dari daerah tersebut tidak perlu dipindahkan ke Lapas Waikabubak yang sudah melebihi kapasitas.
"Oleh karena itu, pembangunan Lapas di SBD menjadi solusi yang sangat mendesak," tegas Umbu.
Selain lapas, ia juga mengusulkan pembangunan Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di SBD. Keberadaan ketiga institusi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas layanan hukum bagi masyarakat.
"Setiap perkara hukum harus diproses di Sumba Barat, yang memerlukan perjalanan jauh dan waktu yang tidak sedikit," terang Umbu.
Ia berencana berkoordinasi dengan mitra kerja di tingkat pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten SBD untuk menyediakan lahan yang menjadi syarat utama pembangunan lapas, PN, dan Kejari.
"Jika lahannya sudah tersedia, kami akan segera memperjuangkan anggarannya di tingkat pusat," ujar Umbu.
Anggota Komisi IV DPRD NTT dari Fraksi Golkar Dapil Sumba Raya, Anton Mahemba, turut mendukung percepatan pembangunan Lapas, PN, dan Kejari di SBD. Anton, yang ikut mendampingi Umbu saat meninjau Lapas Waikabubak, menegaskan bahwa keberadaan tiga institusi hukum tersebut sangat vital bagi sistem hukum di SBD.
"Keberadaan ketiga institusi ini sangat penting untuk memperkuat sistem hukum, memastikan akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di daerah," kata Anton.
Ia berharap kunjungan Umbu ke Lapas Waikabubak dapat mempercepat realisasi pembangunan tersebut.
"Kami berharap pemerintah dan pihak terkait segera merealisasikan pembangunan ini demi terciptanya kepastian hukum dan pelayanan publik yang lebih baik di SBD," tandas Anton.
(dpw/dpw)