Agus Hartono yang merupakan terpidana kasus korupsi membuat heboh karena dirinya tengah berada di salah satu restoran di Semarang bersama keluarganya. Padahal, seharusnya ia mendekam di Lapas Kelas 1 Semarang usai divonis 10,5 tahun penjara karena kasus yang menjeratnya.

Dilansir detikJateng, setelah kepergok berada di luar lapas akhirnya Agus dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah terkait kejadian itu. Dia mengaku telah melakukan beberapa tindakan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi, Sabtu (8/2/2025).

Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu namun petugas yang terlibat sudah diberikan sanksi.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Mardi menjelaskan pihaknya akan menjaga integritas dan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran. Mardi juga menegaskan kondisi lapas kondusif.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," kata Mardi.

Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida meminta Lapas Kedungpane untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sebagai upaya memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang, pungutan, atau penyimpangan prosedur.

"Sebelum ke mana-mana, yang paling pokok dari jajaran Lapas Kedungpane beserta jajaran Kanwil Pemasyarakatan di Jateng harus betul-betul melakukan pembenahan, pemeriksaan, jika terbukti harus dikenakan sanksi," kata Farida saat dihubungi detikJateng, Minggu (9/2/2025).

Farida menekankan pentingnya integritas petugas dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Lapas Kedungpane harus menjaga integritas dan menegakkan aturan.

"Pihak yang terbukti bersalah harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peristiwa tersebut telah menggerus kepercayaan publik," tegasnya.

Farida menyebut, beberapa yang harus dilakukan Lapas Kedungpane Semarang yakni pemeriksaan internal untuk mengungkap siapa petugas yang lalai dan mengapa maladministrasi dapat terjadi, serta melakukan pembenahan dan evaluasi untuk memastikan tak ada penyalahgunaan wewenang, pungutan, atau penyimpangan prosedur.

"Perlu diungkap siapa petugas yang lalai, kemudian kenapa kok bisa gitu? Dan juga monitoring dari Kanwil Permasyarakatan di Jateng, tidak cukup hanya Kalapas, supaya ini juga tidak terjadi di Lapas maupun rutan lain di Jawa Tengah, tuturnya.

Selain itu, Farida juga mengingatkan bahwa bagi narapidana yang terbukti melanggar, seharusnya tidak mendapatkan remisi maupun hak-hak keringanan hukuman lainnya. "Kami akan coba merancang dulu, kita tetap harus melakukan sidak lagi ke lapas-lapas, tidak hanya Kedungpane," tutupnya.

Keseruan Bersantai di Bubble Tent Ayanaz Gedongsongo, Semarang

Keseruan Bersantai di Bubble Tent Ayanaz Gedongsongo, Semarang

Terpidana kasus korupsi, Agus Hartono, tepergok makan di salah satu restoran di Semarang bersama keluarganya. Pihak Lapas Semarang angkat bicara.

Dilansir detikJatim, Agus yang divonis 10,5 tahun atas kasus korupsi yang menjeratnya itu harusnya berada di dalam Lapas Kelas 1 Semarang. Tetapi, pada kenyataannya Agus justru bisa bebas keluar Lapas hingga pergi bersama keluarga ke sebuah restoran di Semarang.

Keberadaan Agus Hartono ini pun tepergok oleh penegak hukum yang langsung melakukan penindakan.

Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah. Dia mengaku telah melakukan beberapa tindakan

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Agus telah dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Semarang ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Para petugas yang terlibat dengan kejadian ini juga terancam sanksi.

Baca selengkapnya di sini

Saksikan Live DetikPagi :

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengumumkan bahwa sebanyak 14 petugas pemasyarakatan telah dinonaktifkan akibat kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap narapidana narkoba.

Di antara petugas yang dinonaktifkan terdapat kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) dan kepala rumah tahanan (karutan).

"Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kepada anggota yang lalai atau sengaja terlibat, sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan. Terdiri dari kalapas, karutan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP), bahkan ada pegawai sipir yang terlibat di dalamnya," kata Agus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).

Agus menjelaskan bahwa beberapa petugas yang dinonaktifkan terlibat dalam kasus pesta sabu, serta kasus propaganda yang terjadi di sel Jember.

Mereka kini ditempatkan di lokasi penghukuman khusus, meskipun Agus tidak merinci lebih lanjut mengenai tempat tersebut.

"Dan kemudian kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang, karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan," tambah Agus.

Selain itu, Agus juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memindahkan 302 pelaku dan bandar narkoba ke lapas Super Maximum Security di Nusakambangan, mengingat mereka diduga mengendalikan peredaran narkotika di dalam lapas.

"Ini (menindak tegas pelaku dan bandar yang mengendalikan narkoba di lapas) akan terus berlanjut," tegas Agus.

Dalam penegakan hukum ini, Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak bekerja sendirian.

Mereka dibantu oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Polri, serta kementerian dan lembaga lainnya.

"Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polkam dan Bapak Kapolri bahwa kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga akan terus kita tingkatkan, dan upaya untuk suksesnya desk pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita Bapak Presiden untuk mewujudkan negara Indonesia bebas dari narkoba," pungkasnya.

Pemerintah akan menempatkan pelaku pengedar narkoba di lapas super maximum security. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pengedaran dan pengendalian narkoba di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit selaku Ketua Desk Pemberantasan Narkoba dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024). Seperti diketahui, desk ini dibentuk oleh Menko Polkam Budi Gunawan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemberantasan narkoba menjadi salah satu program dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Jenderal Sigit mengatakan pihaknya telah menggelar rapat dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perihal penempatan lapas bagi pelaku pengedar narkoba.

"Kemudian juga dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kita sepakat bahwa seluruh pelaku pengedar narkoba ini akan ditempatkan di super maximum security," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit berharap dengan ditempatkannya para pelaku di lapas super maximum security dapat memutus rantai peredaran narkoba. Dia juga berharap tidak ada lagi pengendalian narkoba oleh para pelaku di tahanan.

"Sehingga ini bisa memotong potensi peredaran atau pengendalian jual beli narkoba yang masih dikendalikan atau selama ini dilakukan oleh para pelaku yang divonis mati atau pun seumur hidup ini lakukan, mudah-mudahan ini berdampak," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Jenderal Sigit, pihaknya bersama lembaga penegak hukum lainnya sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap. Dia juga berharap Mahkamah Agung akan memberikan vonis maksimal terhadap para pengedar dan bandar narkoba.

"Terkait dengan masalah penegakan hukum ini kita rapatkan, kami sampaikan bahwa kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap, tadi Pak Kejaksaan Agung juga sudah sangat mendukung, demikian juga kita harapkan nanti dari teman-teman Mahkamah Agung juga memberikan hukuman vonis yang maksimal," kata Jenderal Sigit.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan dirinya telah memberikan sejumlah arahan kepada Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen Pas) untuk menyikapi video pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel), dan protes petugas lapas tersebut yang dimutasi usai menyebarkan video itu ke media sosial (medsos). Agus meminta Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) dinonaktifkan dalam rangka diperiksa.

Selain Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas, Agus menambahkan, petugas Lapas berinisial RB yang menyebarkan video tersebut juga diperiksa. Agus menekankan pemeriksaan harus adil.

"Sudah saya tekankan harus clear dan adil. Kalapas dan KPLP serta yang bersangkutan (RB) diperiksa secara adil. Dan (Dirjen Pas) tunjuk Plt pada dua jabatan (Kalapas dan KPLP) tersebut," tegas Agus kepada detikcom, Selasa (19/11/2024).

Agus kemudian menyampaikan para narapidana yang melakukan pesta sabu tidak akan mendapat remisi atau potongan masa tahanan. Agus memerintahkan Dirjen Pas menginvestigasi dalang dan penyelenggara pesta sabu tersebut.

"Ini penegasan juga, bahwa penghuni yang melakukan pesta sabu tidak mendapat remisi. Dan akan dicek juga yang menyelenggarakan pesta baik otak maupun donaturnya," kata Agus.

Agus meminta para napi pelaku pesta sabu yang masih lama hukumannya untuk segera dipindah ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). "Cek hukumannya apa, kalau masih lama, pindahkan ke Nusakambangan," pungkas Agus.

Sebelumnya Kadivpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Sumsel Mulyadi menjelaskan video viral yang terjadi di dalam sel tahanan Lapas Tanjung Raja. Menurutnya, saat itu ada warga binaan yang membawa handphone dan menghidupkan musik remix begitu keras, lalu direkam. Petugas yang menjaga lapas saat itu bernama Robby.

"Robby menyita handphone napi tersebut dan mengancam kepada napi akan memberitahukan ke Kalapas dan KPLP. Karena Robby merupakan pecandu narkoba, sehingga ia memanfaatkan situasi tersebut dengan meminta sejumlah uang kepada napi tadi, dan handphone-nya dikembalikan ke napi," ujarnya.

Dia menegaskan yang merekam video itu bukan petugas lapas, tetapi warga binaan yang membawa handphone.

"Jadi kelemahan kami ada warga binaan yang membawa handphone ke dalam sel. Dia menghidupkan musik remix dengan volume cukup besar sehingga seolah-olah sedang ada yang berpesta narkoba," ujarnya.

Lihat juga Video: Caleg PAN di Lombok Tengah Ditangkap Seusai Pesta Sabu Bareng Rekannya

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) memindahkan 40 narapidana yang berstatus risiko tinggi dari lapas-lapas di Banten ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Mereka yang dipinda dari Banten itu merupakan bandar narkoba dan pelaku kejahatan berat lain.

Kepala Lapas Cilegon Yosafat Rizanto mengatakan pemindahan napi dari Banten dilakukan pada dini hari tadi. Dia mengatakan pemindahan dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap para napi berisiko tinggi.

"Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah nyata kami untuk memperkuat pengawasan dan menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman. Kami berupaya memastikan bahwa para pelaku tindak kejahatan berat, terutama bandar narkoba, tidak memiliki ruang gerak di Lapas Cilegon," ujar Yosafat Rizanto, Rabu (14/11/2024).

Pemindahan juga dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba di lingkungan lapas. Dia mengatakan pemindahan merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat agar bandar narkoba dipindah ke fasilitas keamanan maksimum di Nusakambangan.

Proses pemindahan napi dari Banten ke Nusakambangan (dok. Istimewa)

"Langkah pemindahan ini tak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan, tetapi juga mengirim pesan tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba yang mencoba memanfaatkan sistem lapas," jelasnya.

Para napi yang dipindah itu terdiri dari 24 orang dari Lapas Cilegon, 10 orang dari Lapas Kelas I Tangerang, tiga napi dari Rutan Kelas I Tangerang, dua orang dari Lapas Serang, dan seorang dari Lapas Pemuda Tangerang. Mereka merupakan narapidana yang terlibat jaringan narkoba sehingga harus mendapatkan pengawasan ekstra ketat.

"Pemindahan ke Nusakambangan, yang dikenal dengan pengawasan ketatnya, diharapkan menjadi langkah efektif dalam menjaga integritas lapas dan memutus rantai jaringan narkoba di dalam penjara," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) memindahkan 88 narapidana yang berstatus 'risiko tinggi'. 88 Napi berisiko tinggi ini dipindah dari lapas-lapas di Banten dan Jawa Timur (Jatim) ke Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan.