Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal mengambil langkah hukum soal tuduhan ijazah palsu. Empat orang berpotensi dipolisikan terkait hal itu.

Dilansir detikNews, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan langkah hukum akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini berkas-berkas sudah dikumpulkan dan telah masuk tahap finalisasi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakub menerangkan, adapun bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.

"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.

Soal siapa saja sosok keempat orang yang akan dilaporkan, tim kuasa hukum Jokowi sampai saat ini belum memberi informasi. Tim kuasa hukum masih menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum ini.

"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.

Yakub memastikan persiapan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95 persen. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini.

"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.

Lalu, Yakub menyebut jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat ini adalah hukum pidana, sehingga pelaporan akan dilakukan ke kepolisian.

"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini

Video: Jokowi Bakal Laporkan 4 Orang Terkait Tuduhan Ijazah Palsu

Video: Jokowi Bakal Laporkan 4 Orang Terkait Tuduhan Ijazah Palsu

Tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masih terus menuai perdebatan. Kuasa hukum Jokowi pun tengah mengkaji untuk menempuh jalur hukum terkait tudingan ijazah palsu tersebut.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujar kuasa hukum Jokowi, Prof. Dr. Firmanto Laksana S.H., M.M., M.H., C.L.A, dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Firmanto menegaskan ijazah tersebut telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Diantaranya, KPU, dekanat hingga rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak (Jokowi) sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," ujarnya.

Dia pun meminta masyakarat tak membangun narasi negatif kepada Jokowi. Firmanto menegaskan Jokowi akan mengambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang telah merugikannya.

"Kepada siapapun masyarakat mohon untuk menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif, yang menyesatkan, yang merugikan karena kami sudah berdiskusi dan mencanangkan, mencadangkan untuk mengambil langkah hukum," jelasnya.

"Dan kami ingatkan kepada siapapun untuk jangan sekali-sekali atau berhati-hati dalam menyampaikan informasinya, jangan menyebarkan fitnah atau kebohongan, karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku," sambung dia.

Firmanto mengatakan keaslian ijazah Jokowi telah disampaikan secara terbuka, baik oleh Jokowi maupun pihak UGM. Dia pun menyesalkan adanya narasi-narasi negatif yang terus dibangun oleh sejumlah pihak.

"Kalau kita juga buka laman UGM juga sudah terpampang di situ (klarifikasi ijazah Jokowi), dan masih terus mempersangkakan atau membuat narasi-narasi, kami di sini ditugaskan untuk mengkaji dan menyusun strategi untuk langkah hukum selanjutnya," jelasnya.

"Kami sedang mencadangkan, sedang mengkaji untuk mengambil langkah hukum terkait kepada pihak-pihak yang memang mencoba menyampaikan fitnah, mencoba untuk menjelek-jelekkan dari pada citra Pak Jokowi," imbuh dia.

Diketahui, massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi kediaman Jokowi untuk meminta kejelasan terkait keaslian ijazah. Jokowi merasa tak punya kewajiban menunjukkan ijazahnya kepada massa TPUA.

Ia mengatakan UGM juga sudah jelas menyampaikan terkait ijazah tersebut. "Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki," ujar Jokowi setelah menerima massa TPUA.

Tudingan ijazah palsu ini semakin meluas. Hal ini membuat Jokowi mempertimbangkan membawa tudingan ini ke ranah hukum.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum," kata Jokowi.

Ketika ditanya siapa yang akan dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi belum ingin mengungkapkan. Dia menyerahkan ke kuasa hukum.

"Akan kami segera putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," tuturnya.

Jokowi menegaskan siap menunjukkan ijazah aslinya. Namun Jokowi hanya menunjukkan ijazah itu jika pengadilan yang meminta.

"Saya sampaikan, kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta," kata Jokowi.

Simak juga Video: Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli di Pengadilan: Jika Hakim Meminta!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menegaskan pihaknya hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika ada perintah dari pengadilan.

Yakup pun menyebut wacana ijazah palsu Jokowi yang kembali beredar di media sosial sebagai tudingan menyesatkan.

"Kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," kata Yakup di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

Yakup mengatakan kliennya tak punya kewajiban secara hukum untuk menunjukkan ijazah asli atau dalam bentuk copy kepada publik selama tidak ada perintah pengadilan. 

"Artinya, hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan copy atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan, itu pasti," ujarnya.

Yakup berkata akan menjadi contoh buruk jika kliennya menunjukkan ijazah asli tanpa perintah pengadilan. Sebab, katanya, pihaknya sebagai tertuduh tidak tidak bisa dibebani untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Ia pun mengingatkan publik bahwa tudingan ijazah palsu tersebut sudah tiga kali digugat ke pengadilan dengan hasil penggugat selalu kalah di pengadilan.

Atas dasar itu Yakup meminta masyarakat tak lagi menyebar fitnah terkait ijazah palsu. Yakup meminta semua pihak menghormati hak hukum Jokowi.

"Ini preseden yang sangat buruk, karena saya pun bukan hanya, saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil saja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya, ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan," ujarnya.

Menurutnya, tuduhan ijazah palsu tersebut telah selesai. Dia pun meminta masyarakat tak menimbulkan narasi-narasi yang menyesatkan.

"Jadi (tiga) gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu," ujarnya.

"Jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami mengimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum lainnya, Firmanto Laksana, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan jalur hukum. Sebab, dia mengatakan tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi tidak mendasar.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujarnya.

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," sambungnya.

Berbagai lembaga kompeten antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Firmanto, telah memeriksa keaslian ijazah Jokowi.

"Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak lain, termasuk bapak (Jokowi) sendiri," ujarnya.

Jokowi mempertimbangkan langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsunya yang kembali marak di media sosial. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi di Solo, Jumat (11/4).

Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," ujarnya.

Cek selengkapnya di sini...

Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) disebut telah menunjuk advokat YB Irpan sebagai kuasa hukumnya dalam menghadapi gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka yang dilayangkan warga Laweyan Solo, Aufaa Luqmana Re A. Hal itu dikatakan oleh YB Irpan usai bertemu dengan Jokowi di Sumber, Solo, Jumat malam.

"Yang hadir (di sidang) saya. Jadi dalam dalam bahan ini oleh Pak Jokowi sudah memberikan kuasa untuk mewakili," katanya, Jumat (11/4/2025).

Irpan mengaku masih mempelajari isi gugatan yang dilayangkan oleh Aufaa kepada Jokowi. Dirinya menyoroti gugatan wanprestasi tersebut.

Menurutnya, adanya gugatan wanprestasi bisa dilayangkan saat ada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat.

"Nah, dalam hal ini saya baru mempelajari tentang isi daripada gugatan itu sendiri. Yang pada pokoknya bahwa gugatan wanprestasi itu karena adanya hubungan kontraktual," ungkapnya.

"Nah, persoalannya adalah apakah antara penggugat dengan Pak Jokowi yang digugat termasuk Pak Ma'ruf Amin dan juga Direktur PT (Solo Manufaktur Kreasi) yang memproduksi atau pemasan Esemka tersebut ada suatu perikatan mengenai perjanjian dengan pihak penggugat," lanjutnya.

Sebab, kata dia, karakteristik wanprestasi yakni mempunyai perjanjian yang sah dan satu pihak tidak memenuhi perjanjian tersebut.

"Sebab wanprestasi itu salah satu karakteristiknya ini adanya perjanjian yang sah dan oleh karena salah satu pihak tidak memenuhi adanya kewajiban atau prestasi sebagaimana telah diperjanjikan maka itu dinamakan cedera janji atau wanprestasi kan begitu," tuturnya.

Dirinya menegaskan bahwa Jokowi tidak ada perjanjian apapun dengan penggugat yakni Aufaa Luqmana.

"Dan ini tadi saya sudah matur dengan Pak Jokowi bahwa selama ini tidak pernah adanya suatu pengikatan dalam bentuk perjanjian dengan seseorang yang saat ini telah mengajukan suatu gugatan yang dikuasakan kepada Pak Boyamin dan kawan-kawan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menunjuk majelis hakim untuk menangani perkara warga Laweyan, Kota Solo, Aufaa Luqmana Re A yang menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI ke-13 Ma'aruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK).

Dalam perkara nomor 96/Pdt.G/2025/PN Skt itu, Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta. Humas PN Solo Bambang Ariyanto mengatakan gugatan tersebut sudah masuk dan diterima pada Rabu (9/4/2025) pukul 10.00 WIB.

"Oleh PN Solo telah ditetapkan majelis hakim yaitu Putu Gede Hariadi, SH. MH., anggota Majelis Hakim yaitu Subagyo, S.H., M.Hum., dan Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M.," kata Bambang saat ditemui awak media di PN Solo, Kamis (10/4/2025).

Majelis hakim telah menentukan jadwal sidang pertama. Bambang mengatakan, sidang pertama akan dilakukan pada Kamis (24/4/2025), dengan agenda pemanggilan pertama pihak-pihak yang terlibat. Rencananya, sidang kasus wanprestasi mobil Esemka ini akan digelar terbuka.

Video Puan soal Hubungan Jokowi-PDIP: Sudahi Hal yang Bikin Kita Terpecah Belah

Video Puan soal Hubungan Jokowi-PDIP: Sudahi Hal yang Bikin Kita Terpecah Belah

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Tim kuasa hukum Jokowi menyambangi kediaman pribadi Presiden RI ke-7 itu di sumber Banjarsari Solo, Rabu (9/4/2025). Sejumlah tokoh yang hadir yakni putra Otto Hasibuan, Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana serta Rivai Kusumanegara.

Usai kedatangan tim kuasa hukum Jokowi sempat ditanya awak media terkait gugatan salah satu calon pembeli mobil Esemka yang dilayangkan oleh Aufaa Luqmana Re A (19) di PN Solo itu. Namun, Yakup merespons mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjutinya.

“(Ada pembahasan terkait gugatan esemka) Belum, belum. Khusus untuk itu. Untuk yang Esemka Belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah,” katanya.

Kendati demikian, kuasa hukum sudah mengetahui terkait gugatan yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 300 juta tersebut. Ia juga mengatakan belum ada pembahasan secara spesifik karena masih di momen lebaran.

“Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik disitu. Karena ini masih dalam langkah lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ,” katanya.