Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto menandai adanya masalah pada tata kelola pemerintahan saat ini.

Dengan penunjukan tersebut, terlihat bahwa ada jabatan tumpang tindih dengan Presidential Communication Office (PCO) Istana Kepresidenan. PCO terkesan menjadi tidak sesuai dalam menjalankan fungsinya.

“Ini membuktikan bahwa PCO sebenarnya lembaga benalu di Istana, hidup dari anggaran negara, tetapi tidak memiliki fungsi yang seharusnya. Jika telah diputuskan Mensesneg merangkap jubir, konsekuensinya PCO seharusnya ditiadakan,” katanya kepada Bisnis.com, Jumat (18/4/2025).

Dia juga menyoroti beban tugas yang dimiliki oleh Mensesneg yang sebenarnya sudah cukup besar. Misalnya harus fokus pada masalah administrasi, koordinasi, dan birokrasi antar kementerian.

“Jika Mensesneg merangkap juru bicara maka potensial merusak fungsi. Utamanya bisa bermasalah pada kinerja birokrasi antar kementerian dan Presiden karena menterinya fokus pada reputasi Presiden atau Prabowo Subianto,” ungkap Dedi.

Lebih lanjut, dia beranggapan penunjukan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, sebagai jubir Prabowo, kemungkinan karena Prabowo sedang mengalami keraguan dengan orang di sekelilingnya.

“Dia [Prabowo] terpaksa memberi posisi pada tokoh kampanye di masa pilpres meskipun tidak memiliki manfaat pada negara dan kepresidenan. Bisa jadi, langkah ini [penunjukan Pras] diambil karena Hasan Nasbi [Kepala PCO) justru merusak reputasi Presiden,” ucapnya.

Dedi menilai bahwa jubir presiden terbaik masih dipegang oleh Julian Pasha pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kepastian komunikasi Presiden terjamin, karena satu pintu. Semakin banyak juru bicara maka semakin buruk,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi jubir.

“Siapa? Nggak, Nggak perlu dilantik [soal jadi jubir], kami semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.