JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menanggapi kasus dugaan pembunuhan wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh oknum TNI AL berinisial J. Saat ini proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung sehingga masyarakat diminta bersabar agar kasus tersebut terang.

"Informasi terakhir yang kami dapat, saat ini sedang diadakan penyelidikan dan penyidikan. Apakah betul kelasi J itu adalah pelakunya? Karena ini sifatnya baru informasi dari pihak keluarga. Karena ternyata si Kelasi J ini adalah pacar dari korban," ujar Kristomei di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis (27/3/2025).

"Nanti kita lihat apakah betul. Karena informasi yang kita dapat juga, bahwa kelasi J ini sejak 17 Maret sampai hari ini, dia ada di satuannya, di Balikpapan. Nanti kita lihat, makanya kita tunggu saja. Jadi mohon bersabar, jangan kita bertumpu pada opini, bahwa si A yang bersalah kan belum tentu. Kasihan dia kalau enggak bersalah nanti. Kita tunggu saja bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian, kemudian nanti dibantu oleh dari Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), untuk mengecek kebenaran apakah betul si J ini adalah pelaku pembunuhan itu," tambahnya.

Kristomei enggan membeberkan kronologi jelas perihal penangkapan oknum TNI AL berinisial J yang kini diamankan di Pomal Balikpapan. Kristomei meminta agar detail teknis menanyakan ke Dispenal atau Pomal.

"Nah nanti kalau untuk detailnya teknis dan sebagainya itu, tanyakan saja ke Dispenal atau POM AL. Apakah dia melaporkan diri, atau hanya laporan dari pihak keluarga si korban. Nanti silakan tanya teknisnya," ucapnya.

Kristomei menegaskan sikap Mabes TNI menunggu hasil penyelidikan apabila terbukti agar diberikan hukuman seberat-beratnya. "Jadi yang saya tahu, kita dari Mabes TNI menyikapinya, kita tunggu saja hasil penyelidikannya. Kalau memang terbukti dia, memang dia pelakunya, ya nggak ada ampun. Tadi yang saya sebutan tadi, hukum seberat-beratnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut, Ronal Ganap membenarkan terduga pelaku pembunuh jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ialah anggota TNI Angkatan Laut (AL). Terduga pelaku berinisial J.

"Kami menyampaikan bahwa memang benar, bahwa memang benar telah terjadi kasus pembunuh yang diduga dilakukan oleh oknum anggota lanal Balikpapan berinisial J, pangkat kelasi 1," kata Ronal, Rabu, 26 Maret 2025.

Adapun korban yang bernama Juwita itu tewas diduga dibunuh oleh J pada Sabtu 22 Maret 2025 di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia menyampaikan, terduga pelaku kini telah diamankan oleh Polisi Militer Angkat Laut (POM AL) Balikpapan.

"Terduga pelaku saat ini telah diamankan oleh Pomal balikpapan dan proses penyidikannya masih terus dilakukan secara intensif," tuturnya.

Jakarta -

Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangan brutal terhadap warga di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, sehingga menyebabkan satu guru tewas. Komnas HAM mengecam aksi tersebut,.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut pihaknya sedang mengumpulkan informasi dan keterangan awal terkait peristiwa ini. Komnas HAM turut menyampaikan dukacita yang mendalam bagi para korban.

"Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan KSB atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," ujar Atnike dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

Kemudian, Komnas HAM juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemkab Yahukimo beserta TNI dan Polri yang segera mengevakuasi para korban. Lalu juga cepat mengevakuasi seluruh tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan dari distrik-distrik yang dianggap rawan.

"Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional," ujarnya.

Lalu, Atnike mengatakan Komnas HAM memberikan atensi terhadap situasi pascakonflik dan kekerasan di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo yang rawan terhadap pelanggaran HAM. Misalnya risiko dampak tindakan penyisiran terduga pelaku oleh aparat penegak hukum dan keamanan, pengungsian internal, dan lumpuhnya pelayanan publik.

Komnas HAM memberikan perhatian serius terhadap peristiwa penyerangan ini dengan meminta sebagai berikut:

1. Komnas HAM mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan dan pembunuhan melalui investigasi yang profesional, transparan dan tuntas,

2. Komnas HAM meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan langkah- langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban bagi korban jiwa maupun luka, dan keluarga korban aksi kekerasan tersebut, baik pemulihan kesehatan, psikologis, pemberian kompensasi, termasuk pemulangan ke wilayah asal;

3. Komnas HAM meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan warga sipil pasca penyerangan di wilayah Distrik Anggruk, termasuk menjamin perlindungan bagi para petugas pelayanan publik (tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan lain-lain).

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangan brutal terhadap warga di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan yang terjadi pada Jumat (21/3) itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia, enam orang luka-luka, serta terbakarnya fasilitas pendidikan.

Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan TNI berkomitmen selalu melindungi masyarakat, terutama tenaga pendidik dan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. TNI telah melakukan evakuasi terhadap tenaga pengajar dan tenaga kesehatan pascaserangan OPM di Distrik Anggruk.

"TNI telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban, mengamankan wilayah, dan mendukung pemulihan situasi pasca tindakan biadab dan pengecut dari OPM," kata Brigjen Kristomei dalam keterangannya, Minggu (23/3).

Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak. Kelompok kriminal bersenjata (KK) itu sebelumnya meminta sejumlah uang kepada para tenaga pengajar.

Namun, karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, kelompok ini melakukan aksi kekerasan pembunuhan, dan menganiaya enam orang guru, membakar gedung sekolah dan rumah guru, serta menimbulkan ketakutan di masyarakat.

TNI bersama aparat terkait telah mengevakuasi 42 tenaga pengajar dan tenaga kesehatan dari Yahukimo ke Jayapura. Selain itu, TNI meningkatkan pengamanan di wilayah rawan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindak tegas pelaku serangan ini.

Lihat juga Videeo 'KKB Bunuh Sopir Truk di Yahukimo Papua':

(azh/imk)

Jakarta -

Sejumlah orang menggugat Undang-undang (UU) TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai disahkan oleh DPR. Mabes TNI menghormati gugatan tersebut sebab hal itu merupakan hak setiap warga negara.

"TNI tetap menghormati setiap proses hukum yang berlangsung di negara ini, termasuk hak setiap warga negara atau kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (23/3/2025).

Kristomei menuturkan proses pembentukan UU TNI telah melibatkan berbagai pihak. Dia menyebut perubahan dalam UU TNI yang baru tetap dalam kerangka supremasi sipil dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

"Undang-Undang TNI yang baru disahkan oleh DPR tentunya telah melalui proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara serta profesionalisme TNI," ujarnya.

"Perubahan UU ini tetap menghormati dan dalam kerangka supremasi sipil, tetap berdasarkan nilai dan prinsip demokrasi serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Lebih lanjut, Kristomei menyampaikan TNI tetap akan menjalankan tugas pokok sesuai dengan aturan. Dia menyerahkan proses gugatan kepada MK sepenuhnya.

"TNI akan tetap fokus menjalankan tugas pokoknya sesuai konstitusi dan mendukung proses demokrasi serta supremasi hukum yang berlaku. Kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada di MK untuk menilai dan memutuskan gugatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

UU TNI Digugat ke MK

Dua hari setelah disahkan DPR atau pada Sabtu (22/3/2025), UU TNI itu langsung digugat ke MK. Ada 7 orang yang menggugat UU itu ke MK.

Dilihat di situs Mahkamah Konstitusi (MK), permohonan itu terdaftar dengan nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

"Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," bunyi pokok perkara gugatan tersebut.

Adapun para pemohon adalah Muhammad Alif Ramadhan (Pemohon I), Namoradiarta Siaahan (Pemohon II), Kelvin Oktariano (Pemohon III), M. Nurrobby Fatih (Pemohon IV), Nicholas Indra Cyrill Kataren (Pemohon V), Mohammad Syaddad Sumartadinata (Pemohon VI), dan R. Yuniar A. Alpandi (Pemohon VII).

SimakVideo: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-undang

(dek/gbr)