BLITAR, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, mengatakan bahwa jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Kota Blitar bertambah cukup cepat dalam beberapa pekan terakhir.

Kecepatan pertambahan penghuni lapas, baik lapas dewasa maupun lapas anak (LPKA), kata Rangga, merupakan dampak langsung dari program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran terkait upaya menekan kriminalitas.

“Yang sekarang menjadi perhatian kami adalah masalah kecukupan surat suara di TPS lokasi khusus (Loksus) di Lapas IIB, LPKA, dan juga tahanan Polres Blitar Kota,” ujar Rangga kepada awak media, Senin (18/11/2024).

“Karena terkait program Asta Cita Pak Prabowo, saat ini pihak kepolisian sedang bekerja keras menekan kriminalitas. Per hari minimal 10 tahanan di Polres,” imbuh Rangga.

Rangga mencontohkan bahwa pada saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 Kota Blitar yang ditetapkan pada 20 September 2024 lalu, jumlah pemilih yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebanyak 76.

Beberapa pekan lalu, lanjutnya, jumlahnya sudah melonjak menjadi lebih dari 100 anak yang telah memiliki hak pilih.

Lonjakan serupa terjadi di lapas dewasa yang ada di Kota Blitar, yakni Lapas Kelas IIB Blitar. Jumlah DPT Lapas IIB Blitar sebanyak 471 orang. Lalu melonjak menjadi lebih dari 500 pemilih beberapa pekan lalu.

“Masalah ini pernah kami sampaikan pada satu kesempatan bersama teman-teman KPU dari seluruh Jawa Timur karena memang dinamika ini terjadi secara nasional,” ungkap Rangga.

Anggota KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ninik Solikhah, mengatakan bahwa pihaknya juga tengah memikirkan solusi terhadap lonjakan tahanan Polres Blitar Kota yang saat ini berjumlah sekitar 50 orang.

“Pada akhir September lalu baru 33 orang tahanan. Sudah ada yang keluar atau pindah ke lapas. Saat ini jumlahnya sudah sekitar 50 orang,” tuturnya.

Selama ini, kata dia, kebutuhan surat suara di tahanan Polres Blitar Kota akan dipasok dari surat suara cadangan dari 3 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di sekitar.

Surat suara cadangan berjumlah 2,5 persen dari jumlah DPT di setiap TPS.

“Tapi kalau setiap TPS memiliki cadangan 12 surat suara, maka surat suara cadangan dari 3 TPS tidak akan cukup. Setidaknya harus 4 atau 5 TPS yang ‘backup’,” tuturnya.

Begitu juga dengan potensi besar terjadinya kekurangan surat suara di 2 TPS Lokasi Khusus, yakni TPS Lapas Kelas IIB Blitar dan LPKA Blitar.

Kata Ninik, pasokan surat suara cadangan dari 3 TPS di sekitar TPS Lokasi Khusus tidak akan cukup jika terjadi lonjakan penghuni lapas yang cukup tinggi dari saat penetapan DPT pada 20 September 2024 lalu.

“Ini yang sedang kita siapkan solusinya, TPS mana lagi di sekitar TPS Lokasi Khusus itu yang akan memasok surat suara nanti,” tuturnya.

Ninik mengatakan bahwa penambahan jumlah pemilih di lapas akan diwadahi dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) yang akan ditetapkan pada 21 November 2024 nanti.

Ninik mengatakan bahwa mayoritas pemilih di TPS Lokasi Khusus hanya memiliki hak pilih pada Pilkada Provinsi Jawa Timur karena bukan warga Kota Blitar.

“Di Lapas IIB, paling hanya ada belasan saja yang punya hak pilih untuk Pilwali (pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar). Sisanya adalah warga Kabupaten Blitar dan warga kota dan kabupaten lain di Jawa Timur,” tuturnya.

“Di LPKA (lapas anak) malah tidak ada sama sekali yang punya hak pilih di Pilwali. Hanya beberapa petugasnya saja yang punya,” tambahnya.

Di wilayah Kota Blitar terdapat satu lapas dewasa, satu lapas anak, dan satu kepolisian resor. LPKA Blitar merupakan lapas anak untuk wilayah Jawa Timur.

KPU Kota Blitar menetapkan jumlah DPT untuk Pilkada Serentak 2024 Kota Blitar sebanyak 120.181 pemilih pada 20 September 2024 lalu.

Jumlah pemilih keseluruhan masih akan berubah melalui pembaruan DPTb dan DPK (daftar pemilih khusus).