REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP), Japto Soerjosoemarno diperiksa menyangkut penerimaan metrik ton dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

KPK pernah menyebut Rita Widyasari memperoleh jatah sebesar USD 3,6 hingga USD 5 per metrik ton tambang batu bara selama menjabat. Jatah itu diduga merupakan sebagai bentuk gratifikasi yang diterima Rita dari sejumlah perusahaan tambang. "Terkait penerimaan metrik ton," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

KPK belum memastikan akan memanggil Japto Soerjosoemarno atau tidak di kemudian hari. Hal itu akan ditentukan dari kebutuhan tim penyidik. "Tidak terinfo," ujar Tessa.

KPK juga masih enggan menjelaskan hubungan antara Japto Soerjosoemarno

dengan Rita Widyasari. dalam perkara ini. "Belum terinfo dari penyidik ke saya," ujar Tessa.

Sebelumnya, Japto dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi pada Rabu (26/2/2025). Tercatat, rumah Japto yang terletak di Jalan Benda Ujung No.8, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah KPK. Penggeledahan terjadi pada Selasa (4/2/2024) sekitar pukul 17.00 hingga 23.00 WIB. Berkat upaya itu, KPK menemukan dan menyita sejumlah barang bukti diduga terhubung dengan kasus Rita.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan kapan akan memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno dan Politikus Nasdem Ahmad Ali menyusul penggeledahan di rumah mereka. Penggeledahan itu disebut KPK menyangkut kasus dugaan gratifikasi eks bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

"Untuk pertanyaan kapan dilakukan pemeriksaan, itu tentu merupakan kewenangan penyidik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Tessa menyebut Japto dan Ahmad Ali bisa saja dipanggil penyidik KPK nantinya. Hal ini kalau penyidik KPK membutuhkan keterangan tambahan dari barang bukti.

"Bahwa seyogianya alat bukti tersebut perlu dikonfirmasi, baik itu keterkaitan maupun hal-hal lain kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan," ujar Tessa.

Tessa mengajak publik menunggu perkembangan proses hukum di perkara ini. "Jadi kita tunggu saja sama-sama bila memang ada panggilan untuk pemeriksaan," ujar Tessa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemeriksaan terhadap ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkembang tidak hanya ke persoalan hukum, tapi juga politik dan kekuasaan. Hal ini menyangkut perebutan pengaruh di antara Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya yang didirikan Hercules.

Beredar spekulasi di warganet pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pengaruh GRIB Jaya akan semakin berkibar.

"Kenapa baru sekarang...???? Kenapa sblm GRIB lahir gak di jamah KPK...???," demikian salah satu bunyi netizen.

GRIB menjadi salah satu trending topik di X pada Rabu (5/2/2025) sore. GRIB menjadi trending menyusul pemeriksaan Japto oleh KPK.

"PP Out, GRIB in," ujar netizen yang lain.

Seperti diketahui meski antara Japto dan Hercules sempat ditampakkan baik-baik saja, namun gejolak di bawah terasa kencang. Tidak hanya perebutan pengaruh, tapi juga anggota.

Beberapa waktu lalu, bentrokan antara Ormas GRIB dan Pemuda Pancasila di Blora viral di media sosial. Setidaknya 12 orang terluka dan insiden yang diduga bermula dari penolakan Pemuda Pancasila terhadap kehadiran markas GRIB di Blora.

Di Bandung, hampir tak lama berselang dari Blora, insiden pertikaian juga terjadi. Kantor Pemuda Pancasila di Bandung diserang. Diduga penyerang dilakukan oleh kelompok GRIB.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Di Kampar, Riau, massa GRIB dan Pemuda Pancasila nyaris bentrok terkait dengan sengketa lahan.

GRIB merupakan ormas sebuah organisasi sosial bernama Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru (GRIB) yang didirikan pada 2011 oleh Hercules. GRIB menjadi salah wadah bagi anggota-anggota kelompok Hercules yang sebelumnya bergulat di dunia 'jalanan'. Sementara Pemuda Pancasila telah didirikan sejak 1959. Japto telah memimpin Pemuda Pancasila sejak 1981.

Baca juga, Sosok Hercules, Bawa GRIB ke Puncak Persaingan Ormas

Pemeriksaan Japto

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).