Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum sepekan, dari 3-9 Februari 2025, yang menjadi sorotan di antaranya Kejagung ungkap peran Dirut PT Kebun Tebu Mas di kasus gula hingga KPK geledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP).

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Kejagung ungkap peran Dirut PT Kebun Tebu Mas di kasus gula

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan peran tersangka ASB selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas (KTM) di kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2016, tersangka ASB selaku Direktur Utama PT KTM mengajukan impor gula kristal mentah sebanyak 110.000 ton.

Lalu, atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan periode 2015–2016, tersangka Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada PT KTM pada tanggal 14 Juni 2016.

Baca selengkapnya di sini.

2. TNI AL bongkar pagar laut sepanjang 22,5 km

Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) berhasil membongkar pagar laut sepanjang 22,5 km dengan rincian 18,2 km di Tanjung Pasir dan 4,3 km di Kronjo, Tangerang, Banten, Rabu (5/2).

Berdasarkan siaran pers resmi TNI AL yang diterima ANTARA Kamis, dijelaskan pembongkaran tersebut merupakan hasil kerja TNI AL dan beberapa kementerian dan lembaga terkait sejak 18 Januari 2025 lalu.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan dalam pembongkaran yang dilakukan Rabu, pihaknya mengerahkan 219 personel yang terdiri dari personel Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti satu Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla), 10 perahu karet (PK), satu RBB (Ranger Boat), serta satu RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).

Baca selengkapnya di sini.

3. Pigai: Tak ada pengekangan kebebasan sipil pada 100 hari pemerintahan

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa tidak ada pengekangan kebebasan sipil yang dilakukan pejabat negara pada 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Seratus hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan sehingga lalu lintas kebebasan berekspresi berjalan dengan baik.

Baca selengkapnya di sini.

4. Delapan tewas di Tol Ciawi, tujuh pria satu wanita

Petugas kepolisian dan pihak RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga Rabu pagi, masih mengidentifikasi delapan korban tewas dan 11 korban luka-luka dalam kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 Tol Jagorawi ke arah Jakarta.

Informasi menyebutkan dari delapan korban tewas terdiri atas tujuh pria dan satu orang berjenis kelamin wanita.

Dari tujuh pria yang tewas, dua diantaranya dalam kondisi hangus terbakar.

Baca selengkapnya di sini.

5. KPK geledah rumah Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS " kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menghormati proses hukum oleh KPK yang menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Kalau secara proses saya tidak mengerti dan mengetahui dengan pasti karena kaitannya dengan kasus Rita Widyasari di tahun 2017, tapi kami menghormati proses hukum yang berlaku," kata Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Walaupun begitu, Arif mengingatkan bahwa proses hukum yang berlaku harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sejauh ini, dia mengatakan tidak ada arahan khusus dari Japto kepada para anggota Pemuda Pancasila terkait permasalahan tersebut. Japto, kata dia, meminta kepada seluruh anggotanya agar berpikiran positif dan tidak bereaksi berlebihan.

"Tetap semangat menjalankan aktivitas organisasi dan minta untuk mendoakan beliau agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik," kata dia.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa Japto pun menghormati KPK karena telah bersikap profesional dan kooperatif ketika menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2). Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Yang terbaru, penyidik pun menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang–baik rupiah dan mata uang asing–senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

KPK menyita flashdisk saat menggeledah rumah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam perkara kasus suap politikus PDIP, Harun Masiku. Tim hukum PDIP mengatakan KPK mengambil flashdisk tersebut dari dalam kamar anak Hasto.

"Flashdisk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto, di lantai 2," ungkap salah satu tim hukum PDIP, Johanes Tobing, dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Johanes mengaku telah menanyakan anak Hasto terkait kepemilikan flashdisk tersebut. Dia menjelaskan barang tersebut juga bukanlah milik anak Hasto.

"Nah flashdisk ini, ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga, artinya tidak mengetahui," kata dia.

Dia juga menegaskan barang yang diambil KPK tersebut pun bukan milik Hasto. Dia menerangkan hal ini sudah ditanyakan langsung juga ke Hasto.

"Kita tanya ke Pak Hasto juga, Pak Hasto juga tidak mengetahui," terang Johanes.

Sementara itu, untuk buku catatan kecil yang turut diambil KPK saat penggeledahan, Johanes mengungkap barang tersebut milik staf Hasto yang bernama Kusnadi. Dia menerangkan buku tersebut berisikan catatan bisnis Kusnadi bersama adiknya.

"Buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama-sama adiknya yang bernama Udin," ujar Johanes.

PDIP sebelumnya juga mempertanyakan KPK yang membawa koper usai menggeledah rumah Hasto Kristiyanto meski hanya menyita flashdisk dan buku. KPK mengatakan barang yang disita usai penggeledahan disimpan dalam koper agar aman.

"Ini kenapa yang diambil hanya barang yang misalkan tidak sebanyak itu, tapi digunakannya koper. Yang kita bawa itu, apa namanya, koper gitu kan. Dan itu disimpan di tempat yang menurut kami itu aman, kita menempatkan barang," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1).

Asep mengatakan koper merupakan tempat penyimpangan yang aman. Dia mengatakan tidak mungkin penyidik membawa barang sitaan dengan plastik.

"Menyimpan barang-barang yang disita itu pada tempat atau tempat penyimpanan yang aman. Yang kita bawa tempat penyimpanan yang aman itu adalah koper," kata dia.

"Kalau kita tenteng-tenteng plastik itu kan nanti rawan untuk tertinggal jatuh dan lain-lain. Yang paling cocok yang digunakan untuk membawa ya koper seperti itu," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (7/1) menjadi sorotan, mulai dari penggeledahan rumah tersangka kasus korupsi Hasto Kristiyanto oleh KPK sampai dengan mutasi Kapolsek Cinangka setelah adanya kasus polisi tolak laporan warga yang kemudian berujung pada kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

KPK geledah rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

Informasi soal penggeledahan tersebut dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Selengkapnya baca di sini.

Kapolsek Cinangka dimutasi buntut tolak laporan korban penembakan tol

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto membenarkan bahwa Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto memutasi Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan, buntut menolak laporan dari korban penembakan yang akan menarik mobilnya di rest area KM 45, Tol Tangerang-Merak.

Asep bersama dua anggotanya Brigadir DA dan Bripka DI, dimutasi dalam rangka Pemeriksaan Bidpropam Polda Banten terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas, ke bagian Pelayanan Markas (Yanma) Polda Banten.

Selengkapnya baca di sini.

Istri hakim "vonis bebas" Ronald Tannur sedih lihat saldo ATM Rp0

Istri hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik, Rita Sidauruk, mengaku sedih saat melihat saldo ATM yang menunjukkan nol rupiah (Rp0) karena seluruh uangnya disita terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi atas pemberian vonis bebas kepada terpidana pembunuhan Ronald Tannur pada 2024.

Rita, saat menjadi saksi dalam persidangan perkara tersebut, mengaku sampai memarahi sang suami karena telah terjerat dalam kasus itu sehingga menyebabkan seluruh uangnya disita.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung periksa eks Kasubdit Kemendag terkait kasus impor gula

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Kasubdit di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa MY selaku Kasubdit 2 Importasi Produk Pertanian Kehutanan dan Perikanan pada Kementerian Perdagangan tahun 2014–2016,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Dua WN Ukraina dituntut penjara seumur hidup atas kasus lab narkoba

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung, Bali menuntut dua warga negara Ukraina Ivan Volovod dan Mykyta Volovod dipenjara seumur hidup terkait kasus laboratorium dan pabrik narkoba di Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer," kata Ramdhoni pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin menjadi sorotan, mulai dari pemulangan terpidana hukuman mati kasus narkotika Mary Jane ke negara asalnya Filipina sampai dengan KPK geledah ruangan di Bank Indonesia.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Mary Jane tetap jalani masa hukuman di Filipina

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso tetap menjalani masa hukuman di negara asalnya Filipina.

"Pemindahan Mary Jane ke Filipina statusnya masih terpidana. Saat di Filipina pun statusnya sama dan dia dipenjara di sana," kata Surya dalam konferensi pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

2. Mary Jane: Terima kasih Presiden Prabowo dan Menko Yusril

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra karena telah menyetujui pemulangan dirinya ke Filipina.

"Terima kasih Bapak Prabowo, Menteri Yusril, dan seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung Mary Jane. Tuhan memberkati," kata Mary Jane sebelum diberangkatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta, Selasa malam.

Selengkapnya baca di sini.

3. Imigrasi telah terbitkan 471 Golden Visa dengan investasi Rp9 triliun

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan sebanyak 471 Golden Visa sejak diresmikan pada Juli hingga Desember 2024 dengan total nilai investasi mencapai Rp9 triliun.

“Pengguna Golden Visa 471 dengan investasi sebesar Rp9 triliun,” kata Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra menjawab pertanyaan ANTARA saat taklimat pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK geledah ruang gubernur Bank Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan salah satu ruangan yang digeledah penyidik dalam penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI) adalah ruang Gubernur BI Perry Warjiyo.

"Di sana ada beberapa ruangan yang kita geledah, diantaranya adalah ruang Gubernur BI," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK tetapkan 2 tersangka korupsi dana "CSR" BI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia.

"Tersangka yang terkait perkara ini ada. Kami sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana yang berasal dari 'CSR'-nya Bank Indonesia," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024