Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya penegak hukum yang diancam karena mengusut kasus korupsi.

Sebagaimana diketahui, KPK merupakan salah satu lembaga penegak hukum selain Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri yang berwenang untuk mengusut tindak pidana korupsi.

Atas pernyataan Presiden tersebut, Setyo mengaku dia pribadi belum pernah mengalami ancaman. Akan tetapi, dia tidak menampik kemungkinan bahwa ada penegak hukum yang pernah mengalami hal tersebut namun tidak pernah menyampaikan.

"Jadi kalau beliau punya pemikiran seperti itu mungkin karena ada informasi yang disampaikan kepada Bapak Presiden dan bisa menjadi perhatian itu semua pihak," terangnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menurut Setyo, pegawainya di KPK tidak ada yang mengalami ancaman dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Apabila ada, KPK pun menyiapkan tim reaksi cepat dari Biro Umum untuk merespons keadaan darurat. Tim itu bekerja sama juga dengan Polri.

"Di bagian Biro Umum itu ada tim reaksi cepat yang bisa merespons kalau misalkan ada laporan atau informasi yang dialami oleh pegawai manakala menghadapi hal-hal yang sifatnya, ya sesuatu yang darurat gitu," lanjut Ketua KPK jilid VI itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak akan berhenti untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Dia menyebut ada penegak hukum yang diancam karena mengusut kasus korupsi.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," ujarnya pada Kongres IV Tidar, Sabtu (17/5/2025).

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi kemarin, dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi KPK hingga mantan Menteri Kominfo membantah terima uang judol.

1. Dedi Mulyadi kunjungi KPK bahas upaya realokasi anggaran Pemprov Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK panggil 6 saksi kasus korupsi proyek di Kabupaten Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proyek peningkatan infrastruktur di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

3. Kuasa hukum Ridwan Kamil ajukan penundaan sidang gugatan Lisa Mariana

Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk menunda jadwal sidang perdana perkara perdata dengan penggugat Lisa Mariana.

Selengkapnya baca di sini.

4. Budi Arie bantah terima 50 persen uang hasil perlindungan situs judol

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang saat ini menjabat Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, membantah narasi yang menyebut dia menerima 50 persen uang hasil perlindungan situs judi online (judol) yang dilakukan sejumlah oknum pegawai Kementerian Kominfo (kini Kementerian Komunikasi dan Digital).

Selengkapnya baca di sini.

5. Kecelakaan KA Malioboro Ekspres di Magetan, ini identitas korban

Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, Senin (19/5), mengatakan jajarannya dan PT Kereta Api Indonesia masih mendalami kasus kecelakaan yang melibatkan KA Malioboro Ekspres relasi Purwokerto-Malang dengan tujuh kendaraan roda dua yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya terluka.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

(ial/dek)

Jakarta (ANTARA) - Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN, media massa di Indonesia penuh dengan berita dan opini yang pada intinya mengungkapkan kekhawatiran bahwa UU tersebut mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa memproses direksi atau komisaris yang melakukan korupsi.

Kekhawatiran itu dikaitkan dengan ketentuan dalam UU yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut tentang status direksi BUMN dan ketentuan tentang status kekayaan/aset BUMN.

UU BUMN 2025 memang menyebutkan bahwa modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN (Pasal 4A ayat (5)) dan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN (Pasal 4B).

UU tersebut juga mengatur bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara (Pasal 9G). Diyakini bahwa karena direktur/komisaris tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara, maka KPK tidak berwenang menindak direksi BUMN saat terjadi korupsi.

Hal yang sama diyakini diakibatkan juga karena UU BUMN 2025 menyebut modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN dan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Kekuatiran yang disampaikan termasuk juga bahwa direksi BUMN menjadi tidak wajib membuat LHKPN atau laporan harta kekayaan.

Penulis mencoba mendekati isu tentang status penyelenggara negara dari perspektif yang berbeda dari yang digunakan oleh pihak-pihak yang kuatir dengan UU BUMN.

Status sebagai penyelenggara negara sudah disematkan pada direksi dan komisaris BUMN setidak-tidaknya sejak UU 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU ini mendefinisikan “Penyelenggara Negara” sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU ini pun menyebutkan secara elaboratif siapa saja yang merupakan penyelenggara negara tersebut, yakni pejabat negara pada lembaga tertinggi negara (karena pada saat itu lembaga MPR masih diberi status sebagai lembaga tertinggi negara); pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan penjabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2).

Nah, dalam penguraian tentang “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” itulah tersebutkan direktur BUMN, bersama dengan komisaris dan pejabat struktural lainnya BUMN sebagai penyelenggara negara (Penjelasan angka 7 dari Pasal 2).

Selengkapnya, UU 28/1999 menyebutkan bahwa “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (karena pada waktu itu masih ada BPPN yang sekarang diteruskan oleh PPA); Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Dengan demikian secara total ada empat belas jabatan yang diberi status sebagai penyelenggara negara di Indonesia dalam konteks membangun sistem penyelenggaraan negara berdasarkan asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini adalah salah satu produk hukum dari gerakan reformasi Indonesia pada waktu itu.

Penulis sengaja menyajikan daftar ini secara terurai dengan maksud agar kita dapat melakukan kategorisasi subyek atas jabatan-jabatan yang diberi status penyelenggara negara dan mencerna naturnya. Sangat menarik menemukan bahwa di antara 14 jabatan itu, semuanya adalah jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi yang bukan merupakan penyelenggara bisnis, kecuali para eksekutif BUMN.

Jika kita jujur melihat, nampaknya memang eksekutif BUMN nyempil sendiri dalam daftar pejabat yang disebut sebagai penyelenggara negara. Bukankah yang lain-lain semua,- selain BUMN,- merupakan institusi pemerintahan dan negara yang bila dikategorikan lanjut terdiri dari pejabat negara dan pemerintah daerah, aparatur sipil negara pada eselon tertentu, aparat penegak hukum (APH) termasuk Polri dan pejabat terkait, TNI, pejabat lembaga pendidikan dan bank sentral dan sejenisnya?

Seluruh kategori ini adalah benar-benar entitas negara yang notabene bukan lembaga yang mencari keuntungan, dan bahwa hanya BUMN satu-satunya yang memiliki nature bisnis alias untuk mencari keuntungan. Tidak dapat disangkal bahwa dari nature masing-masing 14 jenis jabatan yang oleh UU 28/1999 diberi status sebagai penyelenggara negara, hanya BUMN yang berbeda sendiri.

Mungkin ini salah satu reasoning yang ada dalam pikiran pemerintah dan pejabat legislasi pada saat merumuskan UU BUMN 2025 dan menelorkan konsep tentang status direktur BUMN yang bukan sebagai penyelenggara negara.

Bukan berarti bahwa pandangan orang-orang yang mengkuatirkan UU BUMN 2025 sebagaimana digambarkan di atas salah, namun bahwa dilepaskannya status “penyelenggara negara” dari direktur dan komisaris BUMN adalah wajar, bahkan sangat wajar.

Kewajaran ini tentunya semakin ter-justified oleh kenyataan bahwa BUMN kini dalam rezim UU 1/2025 memang diposisikan sebagai aset yang diperlakukan terpisah dari aset negara dalam konteks pemerintahan. Artinya, jika UU 1/2025 tidak memperkenalkan konsep baru dimana BUMN diperlakukan sebagai aset yang terpisah dari aset negara melainkan tetap pada konsep lama sebagai aset negara secara langsung maka sangat wajarlah jika penghilangan status “penyelenggara negara” dari para direktur/komisaris BUMN dikuatirkan.

Bagaimana dengan kekuatiran soal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara)? Walaupun direksi/komisaris BUMN, by norm, terlepas dari kewajiban untuk membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dalam konteks sistem LHKPN KPK (Perkom KPK 07/2016 dan perubahannya), tidak berarti bahwa mereka tidak dapat diwajibkan untuk membuat laporan yang substansinya merupakan laporan pengungkapan harta kekayaan. Pada kenyataannya, rezim hukum BUMN sangat ketat terhadap para direktur dan komisaris BUMN sehingga pemberian kewajiban untuk membuat laporan harta kekayaan sangat mungkin dan tidak mungkin akan terlewat.

LHKP BUMN (jika dapat disebut demikian) dapat dimasukkan sebagai bagian dari Kontrak Manajemen yang memang wajib ditandatangani oleh calon anggota direksi BUMN di Indonesia sebelum menjabat.

Di dalam Kontrak Manajemen yang berlaku saat ini (Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/MBU/03/2003) komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) terdapat pada urutan pertama dari janji/komitmen direktur terhadap Menteri BUMN yang notabene adalah wakil negara.

Bukankah landasan konseptual dan teori hukum korporasi dari praktek LHKPN para penyelenggara negara selama ini adalah prinsip GCG ini, khususnya prinsip transparency (keterbukaan) dan juga prinsip accountability? Jadi, tidak ada dasar untuk mengkuatirkan bahwa konsep ‘direksi BUMN bukan penyelenggara negara’ yang diperkenalkan oleh UU BUMN 2025 menjadikan direksi BUMN terlepas dari kewajiban membuat laporan harta kekayaan.

Bahkan, dengan semangat BPI Danantara dan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penegakan soal transparansi dalam hal harta kekayaan direktur BUMN akan sangat keras dengan konsekuensi langsung dilengserkan dari jabatan sebagai direktur BUMN jika tidak patuh, selain konsekuensi pertanggung-jawaban secara hukum.

LHKP BUMN ini tentunya dapat tetap di-linked-kan pada sistem LHPKN KPK. Ini tentu akan menjadi perhatian para petinggi dalam Dewan Pengawas Danantara, yang tidak akan melewatkannya.

Selanjutnya, apakah benar bahwa konsep ‘direksi BUMN bukan penyelenggara negara’ mengakibatkan KPK tidak berwenang menindak direksi BUMN saat terjadi korupsi?

Jika diamati secara lebih dalam, konsep-konsep baru tentang BUMN --bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, dan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara-- dimaksudkan untuk menegaskan bahwa walaupun terdapat uang negara dalam permodalan dan aset BUMN, namun BUMN tetap harus menjalankan aset itu secara mandiri menurut cara kerja bisnis murni (business-wise), bukan menurut tata kelola pemerintahan atau tata kelola negara yang memang cenderung berkarakter lamban dan lack of sound ownership.

Konsep-konsep ini dan tujuannya sangat baik, sebab tentu saja, BUMN harus menolak intervensi oleh pemerintah dan menolak penerapan cara kerja dan sistem pemerintah terhadap BUMN, agar BUMN dapat gesit beroperasi dan menghasilkan laba maksimal yang ujung-ujungnya adalah demi kesejahteraan rakyat.

Poin penting dan maksud dari konsep-konsep baru tentang BUMN berdasarkan UU BUMN 2025 adalah kemandirian atau keterpisahan BUMN dari manajemen administrasi pemerintahan dan negara sehingga BUMN benar-benar dapat bergerak sebagaimana layaknya entitas bisnis, bukan dengan maksud untuk membuat direksi BUMN kebal hukum.

Jadi, secara konsep, kita dapat mempercayai bahwa intensi UU BUMN 2025 dengan mengajukan konsep-konsep baru tentang BUMN bukan untuk membuat aparat penegak hukum tidak dapat menyentuh direksi BUMN yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian pada BUMN. Tidak ada ketentuan dalam UU BUMN 2025 yang dapat dimaknai sebagai putusnya hubungan pertanggungjawaban antara BUMN di satu pihak dan negara/pemerintah sebagai pemilik asali modal; bukankah namanya adalah BUMN yang kepanjangannya adalah badan usaha milik “Negara”?

Hubungan pertanggungjawaban BUMN terhadap negara sama sekali tidak hapus. BUMN dan Danantara adalah subyek hukum di dalam wilayah dan sistem negara Indonesia yang wajib taat terhadap hukum yang berlaku, dan exposure-nya terhadap penegakan dan penindakan hukum tidak lebih kecil dibandingkan dengan subyek hukum lain manapun.

*) Faoso F. Telaumbanua adalah advokat yang saat ini memimpin Fungsi Hukum & Kepatuhan dan menjadi koordinator sistem manajemen anti-penyuapan pada sebuah perusahaan dalam grup sebuah BUMN.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Aktivis 98 menggelar Sarasehan Lintas Generasi pada Rabu (21/5) mendatang. Acara sarasehan ini mengundang sejumlah tokoh, seperti Ketua DPR Puan Maharani hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Acara akan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Ballroom 2, Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun gelaran ini bertema 'Dari Demokrasi Politik menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi'.

"Kami menilai sepanjang 27 tahun reformasi itu, Indonesia telah mencapai demokratisasi, terutama demokrasi politik. Indonesia menerapkan pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, DPR-RI, DPR-D dan DPD-RI. Kemerdekaan berserikat mendirikan Partai politik hingga ormas dan serikat pekerja dijamin. Demikian juga kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers juga berjalan," kata Juru Bicara Fasilitator Sarasehan Peringati Reformasi 1998, Eli Salomo, kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Eli menyebut sarasehan rencananya dihadiri oleh Puan Maharani, Dasco, dan tokoh aktivis senior Hariman Siregar yang bertindak sebagai Keynote Speak. Sejumlah pembicara juga dijadwalkan hadir seperti Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Robertus Robet, Andi Rahmat, Feri Amsari, Habiburokhman, Melki Laka Lena, Masinton Pasaribu, Ester Indahyani, Salamuddin Daeng, dan Asfinawati.

"Acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Peristiwa 1998 ini difasilitatori oleh aktivis 1998 lintas kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Medan," tambahnya.

Eli menyebut Reformasi 1998 menjadi bagian dari jejak sejarah Indonesia. Indonesia berubah dari sistem yang otoriter menjadi menganut sistem demokrasi.

"Kami memandang sepanjang 27 tahun reformasi itu, rakyat memang telah menikmati demokrasi politik, tentu dengan berbagai kritik terkait demokrasi politik yang dibajak oleh pemodal, demikian juga kritik terkait money politic dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada dan Pilkades," imbuhnya.

(dwr/maa)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari eksekusi hukuman Syahrul Yasin Limpo (SYL) hingga status warga negara Indonesia (WNI) Satria Arta Kumbara, eks anggota TNI yang bergabung dengan militer Rusia.

Berikut berita hukum sepekan terakhir yang dapat kembali Anda simak.

1. KPK jebloskan SYL ke Lapas Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.

“Pada 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/5).

Baca selengkapnya di sini.

2. Seorang pengantin pria di Palembang diserang dan dibacok jelang akad nikah

Seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan, nyaris meregang nyawa setelah dibacok dan diancam ditembak oleh orang tak dikenal sesaat menjelang acara akad nikahnya pada Minggu (11/5).

Informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat pengantin pria bernama Ahmad Anda (31) bersama keluarganya tiba di lokasi akad nikah dan resepsi pernikahannya dengan calon pengantin perempuan Parida menggunakan mobil di Jalan Panca Usaha, Palembang.

Baca selengkapnya di sini.

3. TNI AL gagalkan penyelundupan 1,2 ton kokain dan 750 kilogram sabu

TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan narkoba berupa 1.200 kilogram (1,2 ton) kokain dan 705 kilogram sabu menggunakan kapal ikan asing berbendera Thailand di perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana TNI I Made Wira Hady Arsanta dikonfirmasi di Batam, Jumat (16/5), membenarkan pengungkapan penyelundupan narkoba tersebut dilakukan Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun.

Baca selengkapnya di sini.

4. Pemain Tangerang Hawks ditangkap polisi

Pemain asing Tangerang Hawks Basketball, Jarred Dwayne Shaw (JDW) ditangkap aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis ganja seberat 8,69 gram.

Wakapolresta Bandara Soetta AKPB Joko Sulistiono dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu (14/5) mengatakan penangkapan Jarred Shaw yang masih tercatat sebagai atlet bola basket profesional ini dilakukan setelah mendapat laporan kecurigaan petugas Bea dan Cukai terkait penemuan barang berupa permen yang mengandung zat narkoba jenis ganja.

Baca selengkapnya di sini.

5. Menkum sebut eks anggota TNI ikut militer Rusia tak lagi berstatus WNI

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Satria Arta Kumbara, mantan anggota Inspektorat Korps Marinir TNI Angkatan Laut, tidak lagi berstatus sebagai warga negara Indonesia usai mengikuti operasi militer di Rusia.

Supratman saat ditemui di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (14/5), mengatakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait gugurnya status WNI Satria tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa politik yang berkaitan dengan isu hukum terjadi di sepanjang Jumat (16/5).

Dari mulai penyitaan uang Rita Widyasari oleh KPK hingga grup Facebook konten inses.

Berikut rangkuman berita terkait isu hukum.

1. KPK sita Rp1,8 miliar usai geledah rumah terkait kasus Rita Widyasari

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam berbagai jenis mata uang dengan total senilai Rp1,8 miliar berdasarkan kurs Bank Indonesia (BI) pada Jumat ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyitaan uang tunai tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

Baca di sini

2. Korupsi tata niaga timah, Kejagung banding atas vonis 4 tahun mantan Dirjen Minerba

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung telah mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono.

"Sudah banding, 8 Mei 2025," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. TNI AL kolaborasi dalami penyelundupan 1,9 ton narkotika di Kepri

Batam (ANTARA) - Panglima Koarmada (Pankoarmada) I Laksamana Muda TNI Fauzi mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam mengungkap kasus penyeludupan 1,9 ton narkotika jenis sabu dan kokain di Perairan Karimun, Kepulauan Riau.

"Pengungkapan ini masih proses dan akan terus didalami, sampai di mana tujuan sesungguhnya, dan dari mana asalnya. Kami berkolaborasi dengan Polda Kepri, Bea Cukai, dan BNN," kata Fauzi di Lantamal IV Kota Batam, Kepri, Jumat.

Baca di sini

4. BNN selidik kasus penyeludupan 1,2 ton kokain dan 795 Kg sabu di Kepri

Batam (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau menindaklanjuti penyerahan kasus upaya penyeludupan 1,9 ton narkoba jenis sabu dan kokain yang berhasil digagalkan TNI AL dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Tentunya kami lakukan penyelidikan tuntas, barang buktinya kami amankan, jangan sampai hilang barang buktinya,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau Brigjen Pol. Hanny Hidayat usai konferensi pers penyeludupan 1,9 ton narkoba di Lantamal IV Kota Batam, Kepri, Jumat.

Baca di sini

5. Anggota Komisi III minta polisi usut grup Facebook berisi konten inses.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak pihak kepolisian mengusut dan menindak tegas orang-orang di balik grup media sosial Facebook "Fantasi Sedarah" yang berisi konten hubungan sedarah atau inses sebab sangat membahayakan.

"Polisi harus mengusut, menindak, dan menangkap orang-orang di balik grup FB 'Fantasi Sedarah' yang sangat membahayakan itu," kata Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa penundaan kongres partainya tidak terkait sama sekali dengan proses hukum yang tengah dijalani Sekjen Hasto Kristiyanto.

Ganjar mengatakan penundaan Kongres dari semula direncanakan pada April murni karena alasan internal partai. Dia menyebut kongres pada waktunya akan diumumkan langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Enggak, itu tidak ada hubungannya juga. Nanti akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum," kata Ganjar usai menghadiri pembekalan kepala daerah PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (16/5).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyebut agenda pembekalan tersebut bukan bagian dari konsolidasi internal menjelang kongres.

"Kalau ini kebetulan saya dan Mas Djarot [Djarot Saiful Hidayat] di diklat, saya urusan pemerintahan, dan kita memandang penting untuk melakukan ini. Dan menurut saya ini ya retret partai kita," ujar Ganjar.

Ia menekankan kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari hingga Minggu (18/5) itu, dilakukan sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi internal antara program pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi dua hal yang berbeda dengan kongres. Kongres nanti disiapkan secara tersendiri," jelasnya.

Ganjar mengaku menekankan ke kepala daerah PDIP untuk komitmen terhadap nilai ideologis, platform partai, janji-janji kampanye, termasuk misi partai dalam kepemimpinan mereka.

"Mesti ada komitmen satu nilai-nilai ideologis, platform partai, program yang sudah mereka siapkan pada saat kampanye, tapi juga misi politik partai yang mesti dibawa, yang saya katakan tadi," katanya.

Hasto yang masih menjabat sebagai Sekjen partai tengah menjalani proses hukum di pengadilan atas kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan PAW Harun Masiku. Hasto diduga mengeluarkan sebagian uang suap sejumlah Rp400 juta.

Jaksa KPK juga meyakini Hasto telah merintangi penyidikan perkara Harun Masiku. Sekjen PDIP dua periode itu disebut memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti dan meminta Harun Masiku melarikan diri.

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Meski sudah dipenjara, perkara lain masih menanti SYL.

"Bahwa pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari detikNews, Rabu (14/5/2025).

Setelah dijebloskan ke penjara, SYL wajib membayar denda Rp 500 juta serta uang pengganti sebesar Rp 44 miliar dan USD 30 ribu.

Sampai saat ini, SYL belum membayar tunai denda itu. Dia baru membayar Rp 100 juta dan uang pengganti sebesar Rp 27.390.667.033 atau Rp 27,3 miliar.

"Sampai saat ini KPK juga masih terus menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut," ucapnya.

SYL Dijerat TPPU

Ternyata, kasus korupsi yang menjerat SYL belum selesai. Tindakan pencucian uang yang dilakukan SYL masih diusut KPK.

Sejumlah saksi telah diperiksa KPK termasuk pengacara SYL, Rasamala Aritonang yang merupakan mantan penyidik KPK juga Febri Diansyah yang merupakan mantan Jubir KPK. Tak hanya itu, KPK juga telah menggeledah kantor pengacara Visi Law yang merupakan kantor pengacara SYL.

Inilah yang mendasari KPK belum menyita sejumlah aset milik SYL meski telah berstatus narapidana. Hal itu karena KPK masih mengusut TPPU terhadap SYL.

"Ada pun beberapa barang lainnya yang belum dilakukan perampasan atau belum bisa dilakukan perampasan oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara lainnya, yaitu TPPU," kata Budi Prasetyo.

(asm/hsr)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (15/5) menjadi sorotan, mulai dari KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta hingga tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pada hari Kamis ini menggeledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.

Ketika ditanya daerah rumah Robert Bono yang digeledah, Fitroh mengatakan bahwa lokasinya berada di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini

Kapolri tegaskan tak ada toleransi untuk premanisme

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Jenderal Pol. Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, memastikan tindakan hukum akan diberlakukan tanpa pandang bulu, terlepas dari simbol atau kelompok mana pelaku berasal.

"Kalau meresahkan masyarakat kami tindak tegas. Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapa pun itu sepanjang meresahkan masyarakat kami tidak kompromi dan kami tindak tegas," kata Jenderal Pol. Sigit dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korps Brimob Polri di Gedung Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Enam terdakwa kasus korupsi tata kelola emas dituntut 9 tahun penjara

Sebanyak enam terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas emas Antam seberat 109 ton periode 2010—2022 dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta denda masing-masing sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Kami menuntut para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Syamsul Bahri Siregar dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Adapun keenam terdakwa dimaksud, yakni Vice President (VP) Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam periode 2008—2011 Tutik Kustiningsih, VP UBPP LM Antam periode 2011—2013 Herman, serta Senior Executive VP UBPP LM Antam 2013—2017 Dody Martimbang.

Kemudian, General Manager (GM) UBPP LM Antam periode 2017—2019 Abdul Hadi Aviciena, GM UBPP LM Antam periode 2019—2020 Muhammad Abi Anwar, serta GM UBPP LM Antam periode 2021—2022 Iwan Dahlan.

Baca selengkapnya di sini

KPK panggil lima saksi terkait kasus korupsi LPEI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Atas nama SR, SWP, S, WPR, dan AA," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis.

SR diketahui merupakan mantan Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly. Sementara SWP dan WPR disebut sebagai mantan pegawai LPEI bernama Sunu Widi Purwoko, dan Wahyu Priyo Rahmanto.

Untuk S diketahui sebagai Supiyanto seorang swasta, sedangkan AA dikabarkan merupakan Staf Keuangan bernama Ayu Andriani.

Baca selengkapnya di sini

Tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti kasus kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Aulia Risma Lestari ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Kamis.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Candra Saptaji mengatakan bahwa ketiga tersangka yang dilimpahkan masing-masing dokter senior PPDS Undip Semarang ZYA; Kepala Prodi Anestesiologi FK Undip Semarang TEN; dan Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip SM.

Terhadap ketiga tersangka, kata dia, penuntut umum langsung melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK menjebloskan SYL ke Lapas Sukamiskin di Bandung untuk menjalani vonis 12 tahun penjara.

"Bahwa pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).

Selain hukuman penjara, SYL juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp500 juta dan uang pengganti Rp44 miliar serta 30.000 dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, SYL disebut baru membayar denda sebesar Rp100 juta.



Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis SYL 10 tahun penjara atas kasus pemerasan dan gratifikasi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Putusan itu diperberat di Tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta. Saat itu majelis hakim menambahkan vonis penjara SYL menjadi 12 tahun. SYL sempat melakukan upaya hukum kasasi meski upayanya itu ditolak.

Dalam pokok perkara, SYL dinilai terbukti melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL melakukan tindak pidana itu bersama dua anak buahnya Kasdi Subagyono selaku Sekjen Kementan dan Muhammad Hatta selaku Direktu Alat dan Mesin Pertanian Kementan.

SYL pada 2020 memerintahkan keduanya untuk melakukan pengumpulan uang dari hasil patungan. Uang itu dikumpulkan dari para pejabat eselon I Kementerian Pertanian seperti Dirjen, Kepala Badan hingga sekretaris eselon I.

Nilai uang yang dipungut berkisar dari USD4.000-10.000 dan SYL juga disebut meminta jatah 20% dari anggaran masing-masing Sekretariat, Direktorat dan Badan di Kementan. Dalam persidangan juga terungkap bahwa SYL melakukan pemerasan tersebut disertai dengan ancaman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

SYL divonis 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin, di mana terpidana dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, uang pengganti sebesar Rp44 miliar dan Rp30 ribu Dollar Amerika Serikat (AS)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Budi mengatakan, saat ini KPK masih menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut.

"Adapun beberapa barang lainnya yang belum dilakukan perampasan atau belum bisa dilakukan perampasan oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara lainnya, yaitu TPPU," ujar dia.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman SYL dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan.

Putusan ini mengubah hukuman pidana badan dan pidana uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tertanggal 11 Juli 2024.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia dalam sidang di Pengadilan Tinggi Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Selain pidana badan, Majelis Hakim Tinggi juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan kepada SYL.

Tidak hanya itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mengubah hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dollar AS.