Jakarta -

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memenuhi undangan KPK terkait koordinasi pencegahan korupsi di daerah. Bobby mengaku membahas pencegahan korupsi hingga penegakan hukum.

"Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD," kata Bobby di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

Bobby tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.14 WIB. Rombongan Bobby baru keluar dari KPK sekitar pukul 16.00 WIB. Itu artinya diskusi Bobby dengan pihak KPK berlangsung kurang lebih selama tujuh jam.

Bobby mengaku tidak datang seorang diri saat diskusi potensi korupsi dengan KPK. Dia datang bersama jajaran DPRD Sumut.

"Jadi tadi kami diundang ada delapan daerah, termasuk provinsi dan tujuh kabupaten kota. Dan seluruh provinsi dan kabupaten kota nanti di Sumatera akan diundang semua. Cuma ini jadwalnya kami, delapan daerah," ujar Bobby.

Mantan Wali Kota Medan itu mengaku sejumlah topik potensi korupsi di Sumut dibahas bersama KPK. Isu mulai dari penyusunan anggaran hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu topik yang dibahas.

"Ya yang dibahas penegakan, pencegahan, antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan," katanya.

Bobby menambahkan, pembahasan potensi korupsi di Sumut juga dibahas dari banyak sisi dalam diskusinya dengan KPK hari ini.

"Ya dari segala sisi tadi dibahas mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan," jelas Bobby.

Terpisah, Tim Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan koordinasi dan supervisi KPK bersama kepala daerah menjadi salah satu upaya KPK dalam mencegah praktik korupsi di lingkup pemerintah daerah. Dia mengatakan hari ini KPK fokus membahas upaya pencegahan korupsi di Sumut.

"Pertemuan ini di antaranya membahas dan memetakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi, sehingga nantinya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bisa memberikan pendampingan secara lebih terukur dan terarah," jelas Budi.

Budi menjelaskan KPK tidak hanya berdiskusi dengan Bobby selaku Gubernur Sumut hari ini. KPK juga mengundang sejumlah anggota DPRD Sumut.

"Pertemuan ini juga dihadiri jajaran DPRD, mengingat keduanya merupakan stakeholder kunci dalam pemerintahan daerah. Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban setiap program-program pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan," pungkas Budi.

(ygs/lir)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Jumat (25/4) menjadi sorotan, mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan hasil PSU dan rekapitulasi ulang Pilkada 2024, hingga Mendagri Tito Karnavian membuka peluang revisi UU Ormas akibat maraknya penyimpangan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. TNI AL gagalkan penyelundupan benih lobster di perairan Jambi

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang menggagalkan penyelundupan baby lobster sebanyak 383.615 ekor di wilayah perairan selatan utara Provinsi Jambi.

Selengkapnya klik di sini.

2. MK mulai sidangkan gugatan PSU Pilkada 2024 hari ini

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan perkara gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) maupun rekapitulasi ulang suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Jumat (25/4) dengan metode sidang panel.

Selengkapnya klik di sini.

3. Mendagri buka peluang revisi UU Ormas untuk perkuat pengawasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di tanah air.

Selengkapnya klik di sini.

4. KPK sita satu unit mobil milik Ridwan Kamil terkait penyidikan BJB

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit kendaraan roda empat milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

Selengkapnya klik di sini.

5. Saksi sebut Hasto pernah temui mantan anggota KPU Wahyu Setiawan

Sekretaris mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan sejak 2017-2020, Rahmat Setiawan Tonidaya menyebut pernah melihat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menemui Wahyu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.

Bareskrim Polri ungkap alasan tak tahan tersangka pagar laut Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan alasan tidak menahan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan tidak dilaksanakannya penahanan itu lantaran belum ada kesepahaman antara Dittipidum Bareskrim Polri dengan Kejaksaan Agung dalam memandang kasus pagar laut.

“Dikarenakan para tersangka kooperatif dan belum ada kesepahaman antara penyidik dan Kejaksaan dalam melihat konstruksi perkara pagar laut,” katanya.

Selengkapnya klik di sini.

Windy Idol usai diperiksa penyidik KPK: Sudah cukup menguras tenaga

Windy Yunita alias Windy Idol mengaku pemeriksaan sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung sudah cukup menguras tenaga dirinya.

“Kalau dari saya pribadi, sudah cukup menguras tenaga. Saya punya keluarga juga, saya punya kerjaan yang rusak semua, saya punya masa depan, saya pengin punya masa depan,” ujar Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Oleh sebab itu, dia berharap penyidikan kasus yang melibatkan dirinya sebagai saksi tersebut dapat selesai.

Selengkapnya klik di sini.

KPK beri tiga rekomendasi usai skor SPI Pendidikan 2024 capai 69,05

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tiga rekomendasi usai skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 mencapai 69,05.

“Ada tiga hal atau tiga dimensi yang menjadi tolak ukur untuk dilakukan perbaikan. Pertama, adalah tentang karakter individu, kemudian ekosistem pendidikan itu sendiri, dan tata kelola,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat memberikan keterangan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (24/4).

SPI Pendidikan 2024 merupakan survei yang dilakukan KPK terhadap 36.888 satuan pendidikan dan 449.865 responden. Adapun skor 69,05 termasuk kategori korektif atau di atas rentan, dan di bawah adaptif, kuat, dan tangguh dalam aspek pendidikan antikorupsi.

Selengkapnya klik di sini.

Pimpinan Komisi VII DPR: Ormas minta THR harus segera ditertibkan

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menegaskan organisasi masyarakat (ormas) yang kerap meresahkan dunia usaha, dengan meminta ‘jatah’ atau THR kepada pelaku usaha harus segera ditertibkan.

“Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan terus menerus, harus ditertibkan aksi-aksi seperti ini karena merugikan lingkungan industri, yang pada akhirnya mengganggu kenyamanan dan keamanan warga,” kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Evita menilai, praktik pungli seperti itu dapat menimbulkan kerugian nyata bagi dunia usaha yang otomatis menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selengkapnya klik di sini.

Sidang Hasto kembali diwarnai kericuhan akibat tudingan penyusup

Sidang kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa, kembali diwarnai kericuhan akibat adanya tudingan penyusup.

Tudingan tersebut diarahkan kepada segerombolan pemuda yang memakai kaos putih bertuliskan #SaveKPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, KOMPAS.com – Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang dikenal dengan nama Mbak Ita, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Semarang, Jawa Tengah. Ia merupakan tahanan dalam kasus dugaan korupsi.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Semarang tersebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemindahan ke Lapas Perempuan Semarang dilakukan pada Senin (21/4/2025).

Kepala Lapas Perempuan Semarang, Ade Agustina, menjelaskan bahwa penahanan Mbak Ita dilakukan selama proses persidangan masih berlangsung.

"Kami menjunjung tinggi prinsip keadilan," ujar Ade pada Selasa (22/4/2025).

Ade menegaskan bahwa penitipan tahanan korupsi telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia juga memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap Mbak Ita.

Ia menyebut seluruh tahanan ditangani berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) tanpa pengecualian.

"Mulai dari pengecekan kelengkapan administrasi, pengecekan kesehatan, pengecekan badan dan barang," tambahnya.

Pihak Lapas, kata Ade, siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan mendukung sepenuhnya jalannya proses hukum.

"Siapapun yang berada di dalam lapas, kami perlakukan setara tanpa ada perbedaan status sosial maupun jabatan sebelumnya," ujar Ade.

Diketahui, Mbak Ita telah menjalani sidang perdana atas kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada hari yang sama, Senin (21/4/2025).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK membacakan tiga dakwaan terhadap Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri. Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan nilai mencapai Rp 9 miliar.

SEMARANG, KOMPAS.com – Kuasa hukum mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa dan menetapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari, sebagai tersangka.

Dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (21/4/2025), jaksa KPK menyebut bahwa Mbak Ita bersama suaminya, Alwin Basri, meminta dana melalui skema "iuran kebersamaan" yang melibatkan Indriyasari.

Kuasa hukum terdakwa, Erna Ratnaningsih, menyayangkan KPK belum menetapkan Indriyasari sebagai tersangka, padahal namanya disebut dalam surat dakwaan sebagai pihak yang turut terlibat dalam proses pemberian dana.

"Itu ada seseorang yang memberikan ada diterangkan di situ (surat dakwaan) bersama-sama dengan Indriyasari gitu ya. Dan Indriyasari ini satu-satunya pemberi yang tidak tidak dijadikan tersangka," kata Erna, Selasa (22/4/2025).

Erna menegaskan bahwa Indriyasari tidak hanya mengetahui, tetapi juga menyetujui dan membiarkan praktik pemotongan insentif pegawai dalam bentuk iuran tersebut.

"Belum, belum dijadikan tersangka. Belum dijadikan tersangka," tegasnya saat dikonfirmasi.

Dana Sudah Dikembalikan Sebelum Penyidikan

Menurut Erna, dana hasil iuran kebersamaan telah dikembalikan ke kas Bapenda sebelum KPK menerbitkan surat perintah penyidikan. Ia menyebut pengembalian itu sebagai bukti itikad baik dari kliennya, Mbak Ita, dan suaminya, Alwin Basri.

Selain itu, Erna menekankan bahwa kebijakan iuran kebersamaan bukan merupakan kebijakan baru yang lahir di era kepemimpinan Mbak Ita, melainkan sudah berlangsung sejak masa wali kota sebelumnya.

"Tuduhan pemerasan atas nama iuran kebersamaan itu bukan kebijakan dari klien kami. Itu sudah berlangsung lama sejak wali kota sebelumnya. Mbak Ita hanya meneruskan kebijakan yang sudah ada," ujar Erna.

Ia juga mengutip pernyataan Indriyasari yang mengakui bahwa dana iuran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Wali Kota Semarang.

“Iuran kebersamaan ini bahkan sudah dikembalikan ke Bapenda sebelum penyidikan KPK dimulai,” tambahnya.

Kompas.com sudah berupaya menghubungi Indriyasari terkait pernyataan kuasa hukum Mbak Ita ini, namun ia belum merespons.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hevearita Gunaryanti Rahayu resmi menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (21/4/2025).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK membacakan tiga dakwaan terhadap Mbak Ita dan Alwin Basri.

Keduanya diduga melakukan praktik korupsi dengan nilai kerugian mencapai Rp 9 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Tim Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus pengacara Rasamala Aritonang bungkam usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

Pantauan di lokasi, Rasamala tak memberi pernyataan apapun terkait pemeriksaan sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Dia berjalan sangat cepat untuk menghindari para wartawan yang mengikutinya sambil menanyakan proses pemeriksaan.

Catatan Kompas.com, dalam sepekan yang lalu, KPK telah memanggil sejumlah pegawai di Visi Law Office. Mereka didalami soal aliran uang yang berkaitan dengan dugaan korupsi SYL.

Selain itu, KPK juga menggeledah kantor firma hukum Visi Law Office di Pondok Indah, Jakarta pada Rabu (19/3/2025).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Rasamala Aritonang diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian untuk tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Saksi. (Kasus) SYL," kata Tessa saat dikonfirmasi, Senin.

*Kasus TPPU tersangka SYL

SYL diduga melakukan pencucian uang atas praktik pemerasan dan gratifikasi yang ia lakukan selama menjabat sebagai menteri pertanian.

Pada Mei 2024 lalu, penyidik KPK gencar menyita sejumlah aset SYL dan anak buahnya, mulai dari rumah hingga sejumlah mobil.

Salah satu yang disita adalah mobil Mercedes-Benz Sprinter beserta kunci remot yang ditemukan penyidik di Perumahan Bumi Permata Hijau, Makassar.

Selain itu, penyidik juga menyita dua unit kendaraan di Perum The Orchid Jalan Orchid Indah, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Kendaraan dimaksud adalah satu unit mobil New Jimny warna ivory dengan satu buah kunci, serta satu unit motor Honda X-ADV 750 CC warna silver dominan beserta tiga buah kunci.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka layanan kunjungan keluarga tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama rangkaian perayaan Hari Raya Paskah 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, total ada 11 tahanan yang merayakan Paskah di Rutan KPK, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

"Betul (termasuk Hasto), jumlah tahanan yang akan melaksanakan ibadah Paskah di Rutan KPK sejumlah 11 orang dari total 46 tahanan KPK," kata Budi dalam pesan singkat, Jumat (18/4/2025).

Layanan kunjungan keluarga ini juga akan tetap difasilitasi pada Minggu, 20 April 2025, mulai pukul 09.00-13.00 WIB.

Selain itu, KPK akan menyelenggarakan rangkaian ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik.

Ibadah Jumat Agung, misalnya, akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada Jumat, 18 April 2025. Sementara untuk ibadah paskah akan dilaksanakan pada 20 April 2025, pukul 14.00-16.00 WIB.

Terakhir, KPK menyatakan berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memberikan fasilitas bagi tahanan beragama Kristen Protestan dan Katolik termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang akan merayakan Hari Raya Paskah 2025. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, hal itu sebagai wujud menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

"Dalam rangka perayaan Hari Raya Paskah tahun ini, KPK akan menyelenggarakan ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik," kata Tessa kepada wartawan yang dikutip Jumat (18/4/2025).

Tessa menjelaskan, ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih. Kegiatan itu akan digelar dua hari, yakni pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025 dari pukul 14.00-16.00 WIB.



Selain itu, layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada Minggu, 20 April 2025 dari pukul 09.00-13.00 WIB

"KPK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa hingga polisi menetapkan seorang dokter spesialis kandungan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila terhadap pasiennya di Kabupaten Garut.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Ganjar Pranowo hadiri sidang Hasto Kristiyanto untuk beri dukungan

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan perintangan penyidikan pada kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tiba di Ruang Sidang Hatta Ali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, pukul 09.30 WIB, mengenakan pakaian serba hitam, tak lama setelah Hasto memasuki ruangan yang sama untuk menunggu jalannya persidangan.

"Kami selalu mendukung. Semangat untuk Mas Hasto agar bisa menghadapi ini dengan lancar dan tegar," kata Ganjar.

Baca selengkapnya di sini.

2. Wali Kota Banda Aceh ancam cabut izin usaha yang langgar syariat Islam

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan akan mencabut izin pelaku usaha di Ibu Kota Provinsi Aceh yang diduga menyediakan tempat untuk pelanggaran Syariat Islam.

“Kita akan meningkatkan pengawasan dan penegasan. Jadi, kalau ini terus berulang, kita cabut izin usaha,” kata Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi temuan praktik prostistusi serta menjaring puluhan muda-mudi nonmahram yang melakukan khalwat dan berpesta narkoba di beberapa hotel di Banda Aceh dalam operasi penegakan syariat yang dipimpin langsung olehnya dalam tiga hari berturut-turut, yakni 15-17 April.

Baca selengkapnya di sini.

3. KPK: Penggeledahan di Situbondo terkait kasus dana hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa penggeledahan rumah di Kabupaten Situbondo pada Rabu (16/4), berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Dana hibah Jatim,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Adapun rumah yang digeledah merupakan milik Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Srikandi Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Yesi Rahmatillah.

Baca selengkapnya di sini.

4. Karutan Pekanbaru dibebastugaskan terkait video napi dugem di sel

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Permasyarakatan Provinsi Riau membebastugaskan Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru atau Sialang Bungkuk serta kepala pengamanan rutan (KPR) terkait video dugaan narapidana dugem di dalam sel.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Riau, Maizar di Pekanbaru, Kamis mengatakan yang bersangkutan dibebastugaskan untuk diperiksa. Selanjutnya pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk menggantikan yakni Kepala Bidang Pengamanan Kanwil Kemenkumham Riau, Nimrot Sihotang.

“Kami sudah tarik sementara kepala rutan dan KPR-nya untuk diperiksa lebih lanjut di kantor wilayah,” katanya.

Baca selengkapnya di sini.

5. Polisi tetapkan dokter tersangka kasus asusila pada pasien di Garut

Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan seorang dokter spesialis kandungan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila terhadap pasiennya di wilayah Kabupaten Garut, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara sesuai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

"Ini merupakan pasal yang kita tetapkan kepada tersangka dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda Rp300 juta," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Hendra Rochmawan saat jumpa pers pengungkapan kasus seorang dokter melakukan perbuatan asusila di Markas Polres Garut, Kamis.

Ia menyebutkan, penyidik menjerat tersangka inisial MSF (33) warga Kota Bandung dengan pasal yang diterapkan yakni Pasal 6 B dan C dan atau Pasal 15 Ayat 1 Huruf B UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

KPK memfasilitasi rangkaian perayaan hari raya Paskah untuk tahanan yang beragama Kristen atau Katolik di Rutan KPK, Jakarta Selatan. KPK memastikan para tahanan mendapatkan hak untuk beribadah.

"Dalam rangka perayaan Hari Raya Paskah tahun ini, KPK akan menyelenggarakan ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik," ujar Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih hari Jumat tanggal 18 April tahun 2025 dan Minggu 20 April 2025 pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00," tambahnya.

KPK juga membuka kunjungan bagi keluarga yang ingin merayakan Paskah bersama tahanan. Kunjungan bisa dilakukan pada Minggu (20/4).

"Layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada hari Minggu pada tanggal 20 April 2025 mulai pukul 09.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia bagian barat," sebutnya.

Diketahui, Paskah jatuh pada Minggu (20/4) mendatang. Salah satu rangkaian Paskah adalah Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada Jumat (18/4) besok.

(ial/whn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik untuk merayakan Hari Raya Paskah 2025.

"Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Tessa mengatakan, ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025, pada pukul 14.00-16.00 WIB.

Selain itu, layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada Minggu, 20 April 2025, mulai pukul 09.00-13.00 WIB.

"KPK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum," ucap dia.

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara ihwal sepeda motor mewah milik Ridwan Kamil yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Motor ini disita lantaran berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau Bank BJB.

"Menyangkut dengan salah satu kader Partai Golkar, kami dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada," kata Bahlil usai menggelar acara halal bihalal Partai Golkar, di kantor DPP, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025) malam.

Bahlil menegaskan, Partai Golkar tidak ingin mengintervensi lebih jauh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Namun, Partai Golkar masih tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.



"Kami juga sebagai warga negara harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyita sepeda motor milik mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Penyitaan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau Bank BJB.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, selain pemeriksaan saksi, KPK juga turut menggali informasi yang ada di barang bukti elektronik yang berhasil disita. Dia menyebut, tidak hanya barang bukti elektronik, ada kendaraan juga yang disita.

"Ada kendaraan dan yang lainnya (yang disita)," kata Asep dalam konferensi persnya, Jumat (11/4/2025).

Asep tak menyangkal jika motor yang berada di kediaman Ridwan Kamil juga turut disita lembaga antirasuah saat melakukan penggeledahan.

"Salah satunya itu. Kalau nggak salah itu, saya nggak hafal lah pokoknya," ujar Asep.