Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru lebih dekat pada filosofi hukum di tengah masyarakat. Namun ia mengungkapkan delik perzinaan di KUHP baru membuat kontroversi.

Hal itu diutarakan Yusril saat orasi ilmiah dalam acara 'Wisuda Poltekip (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) dan Poltekim (Politeknik Imigrasi) 2024' di Poltekip, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024).

"Saya kira spirit KUHP baru itu lebih dekat pada filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Walaupun kontroversial, ketika kita mengedraf itu," kata Yusril dalam paparannya.

Yusril kemudian menceritakan dirinya berdiskusi panjang dengan rekan profesornya. Debat itu mengenai overspelt (perzinaan).

"Debatnya itu tentang overspelt, perzinaan, delik perzinaan di dalam KUHP Belanda, yang kita mengubah, kontroversi. Dia bilang sama saya, 'Pak Yusril, walaupun saya Kristen, saya lebih setuju pada hukum Islam tentang definisi perzinaan daripada hukum Belanda'," jelasnya.

Dia mengatakan rekannya lebih menyetujui hukum Islam dibandingkan hukum Belanda yang telah diubah. Sebab, hukum Belanda menjelaskan perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain.

"Hukum Belanda mengatakan perzinaan itu adalah hubungan seksual, suka sama suka, yang dilakukan dua orang, yang salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain," sambungnya.

Sedangkan, lanjut Yusril, dalam KUHP baru, apabila adanya kohabitasi atau dikenal dengan 'kumpul kebo', hal itu tidak bisa dilaporkan terhadap ketua lingkungan setempat maupun polisi. Sebab, dalam KUHP baru, itu bukan perzinaan.

"Jadi kalau mahasiswa, mahasiswi, Poltekip Poltekim, terus indekos, terus kumpul kebo, tidak bisa dilapor pada ketua RT, tidak bisa dilapor pada polisi. Bahkan yang dilaporkan itu bisa melaporkan yang tadi melaporkan, 'Eh, kamu kok mengganggu stabilitas keamanan, saya mau kumpul kebo di sini'. Karena menurut KUHP itu bukan perzinaan," tuturnya.

"Karena salah satu dari para pihak itu atau dua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Dengan hukum Islam, mengatakan perzinaan itu adalah setiap hubungan seksual di luar nikah," sambungnya.

Dia mengatakan pemerintah melihat transformasi dari hukum adat dan hukum agama bisa ditransformasikan menjadi kaidah hukum nasional di samping hukum adat. Dia menilai hal itulah yang membawa pemerintah memperbarui KUHP.

"Jadi kita melihat transformasi dari hukum adat dan hukum agama-agama di tanah air kita, tidak spesifik Islam. Mungkin hukum Katolik, gereja Katolik atau hukum Hindu dapat ditransform menjadi kaedah-kaedah hukum nasional di samping hukum adat. Dan itulah hukum original bangsa Indonesia yang mungkin dapat mengilhami kita dalam pembaharuan," tuturnya.

"Mungkin juga dengan KUHP baru ini, dengan filosofi pemidanaan yang jauh berbeda, barangkali kurikulum pendidikan Politekip juga akan berubah," tutupnya.

Simak juga Video 'Yusril Sebut Prabowo Mungkin Dapat Ilham dari Gus Dur Hadirkan Kemenham':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM meluluskan 625 Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), di Poltekim, Cinere, Depok. Kelulusan ini diharapkan menjadi tonggak penting penerapan restorative justice.

Acara 'Wisuda Poltekip (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) dan Poltekim (Politeknik Imigrasi) 2024' itu digelar di Poltekip, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024). Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan para lulusan kepada Wamen Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.

Prosesi ini juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dalam Orasi Ilmiahnya, Yusril menekankan tiga pilar penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Yaitu pendidikan dan penguasaan teknologi, kebinekaan yang kuat, serta semangat inovasi dan kewirausahaan. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera," kata Yusril dalam paparannya.

"BPSDM Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam membentuk SDM unggul, khususnya di sektor imigrasi dan pemasyarakatan. Lulusan Poltekip dan Poltekim ini adalah bagian penting dari upaya tersebut," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Eddy Hiariej menyampaikan pegawai pembimbing kemasyarakatan saat ini menjadi tonggak penting dalam penerapan restorative justice. Serta juga bagaimana mengembalikan peran pada warga binaan ke masyarakat.

"Lulusan Poltekip diharapkan menjadi tonggak penting dalam penerapan restorative justice melalui peran mereka sebagai pembimbing kemasyarakatan yang membantu warga binaan kembali ke masyarakat. Sementara itu, lulusan Poltekim diharapkan dapat memperkuat pengawasan keimigrasian, terutama di tengah tantangan perdagangan manusia, imigran gelap, dan peredaran barang terlarang," tuturnya.

"Kami percaya bahwa lulusan ini akan memberikan kontribusi maksimal untuk memajukan lembaga pemasyarakatan dan keimigrasian di Indonesia. Pendidikan berbasis teknologi dan praktik nyata yang mereka tempuh di BPSDM adalah bekal terbaik untuk menghadapi tantangan global," tutupnya.

Adapun, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, mengatakan sebanyak 625 taruna yang diluluskan terdiri dari dari 335 lulusan Poltekip dan 290 lulusan Poltekim.

"Sebanyak 625 taruna, terdiri dari 335 lulusan Poltekip dan 290 lulusan Poltekim dengan berbagai peringkat kelulusan, resmi diwisuda dan siap mengemban tugas baru di seluruh Indonesia," kata Gusti Ayu dalam paparannya.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam wisuda 625 lulusan Poltekip-Poltekim (Foto: dok. Istimewa)

Dia mengatakan prosesi ini menjadi momen bersejarah sebab pertama kalinya para lulusan akan ditempatkan di kementerian yang berbeda.

Setelah wisuda, para lulusan akan langsung ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini tidak hanya memperkuat sistem pelayanan publik di sektor hukum dan HAM tetapi juga memastikan pemerataan SDM berkualitas di seluruh tanah air.

Wisuda 625 Lulusan Poltekip-Poltekim (Foto: dok. Istimewa)