Momentum halalbihalal ini menjadi ruang memperkuat komunikasi dan sinergi lintas profesi demi kemajuan Kota Bogor.

Kota Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil memandang kolaborasi penting untuk pelayanan hukum yang berkeadilan di Kota Bogor, Jawa Barat.

Saat menghadiri Halalbihalal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Daerah Kota Bogor di Lorena Ballroom, Swiss-Belinn Bogor, Selasa, Adit menyampaikan apresiasinya atas kontribusi besar notaris dan PPAT dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam urusan keperdataan dan pertanahan.

Adit menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan profesional di bidang hukum merupakan kunci penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Ia mengemukakan bahwa notaris dan PPAT adalah mitra strategis pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, terutama dalam sektor properti dan perdata.

"Momentum halalbihalal ini menjadi ruang memperkuat komunikasi dan sinergi lintas profesi demi kemajuan Kota Bogor," ujar Adit.

Selain menjadi ajang saling memaafkan dan mempererat persaudaraan usai Lebaran 2025, kata dia, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog antarprofesi dalam menjawab tantangan pelayanan hukum ke depan, termasuk menghadapi dinamika regulasi serta digitalisasi sistem pertanahan dan perizinan yang semakin kompleks.

Ketua DPRD Kota Bogor berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung secara rutin agar terbangun kepercayaan dan kekompakan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan komunitas profesi di kota ini.

Pewarta: M. Fikri Setiawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pria bernama Rezky Fauzan Ranajaya alias Eki--sebelumnya ditulis ERW--(28) ditangkap polisi usai membunuh tante sendiri, Evi Latifah (58), di Tanah Sareal, Kota Bogor. Rezky telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan.

Pantauan detikcom, Rezky Fauzan alias Eki dihadirkan saat Satreskrim Polresta Bogor Kota menggelar jumpa pers, Senin (7/4/2025). Rezky memakai baju tahanan berwarna oranye.

Pria yang mengaku mahasiswa kampus di Jakarta ini digiring petugas dengan kondisi tangan diborgol. Eki tidak sedikit pun menjawab pertanyaan wartawan yang menghampirinya.

"Kami dari Satreskrim Polresta Bogor Kota menggelar pers rilis terkait pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia," kata Kasat Reskrim Polresta Kompol Aji Riznaldi, Senin (7/4/2025).

Aji mengatakan pembunuhan terjadi di kediaman korban dan pelaku di salah satu perumahan di Tanah Sareal, Kota Bogor. Sedangkan pelaku ditangkap tak lama setelah kejadian saat masih berada di lokasi pembunuhan.

"Ditangkap di lokasi. Usai pembunuhan masih tetap ada di rumah," imbuhnya.

Sebelumnya, Kasi Humas Polresta Bogor Kota Ipda Eko Agus menyebutkan pelaku diamankan tidak lama setelah aksi pembunuhan. Pelaku juga sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama tiga saksi lainnya.

"Jadi awalnya kita periksa saksi-saksi, ada 4 saksi yang kita periksa, di mana salah satunya adalah diduga pelaku," kata Eko.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BOGOR, iNewsBogor.id – Sengketa hukum terkait hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kota Bogor 2024 terus berlanjut. Setelah sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor, kini Kuasa Hukum Sapta Bela, Ketua KNPI Kota Bogor 2021–2024, menyampaikan hak jawab terkait pemberitaan yang beredar di berbagai media.

Kuasa hukum dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners menegaskan bahwa dalam perkara nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bgr, kliennya berstatus sebagai Turut Tergugat I. Sementara itu, penggugat berjumlah sepuluh orang yang mengatasnamakan Ketua OKP yang tergabung dalam KNPI Kota Bogor.

Kuasa hukum Sapta Bela menjelaskan bahwa perkara ini masih dalam tahap mediasi. Oleh karena itu, segala bentuk pernyataan yang menyebutkan hasil Musda KNPI Kota Bogor tidak sah dinilai terlalu dini.

“Proses hukum masih berjalan, dan diperlukan pembuktian lebih lanjut sesuai dengan Pasal 164 HIR serta asas actori incumbit probatio, di mana pembuktian menjadi tanggung jawab penggugat,” ujar perwakilan kuasa hukum.

Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa kliennya menghormati jalannya persidangan dan siap menghadapi gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga menekankan pentingnya prinsip equality before the law, yang menjamin hak semua pihak dalam mengakses keadilan.

Sementara itu, pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, Dwi Arsywendo, sebelumnya menegaskan bahwa mereka tetap pada gugatan dan akan melanjutkan proses hukum hingga persidangan. Sidang mediasi dijadwalkan kembali pada Senin, 24 Maret 2025.

Dengan adanya hak jawab ini, diharapkan publik mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kasus yang tengah berlangsung.

Editor : Furqon Munawar

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Barat menggelar seminar nasional yang membahas terkait RUU KUHP dalam menjawab tantangan hukum pidana modern. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan kampus di Jawa Barat.

Kegiatan seminar digelar di Aula Nusa Bangsa Griya Zen Solusi Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Seminar dihadiri peserta kurang lebih 220 orang dan dihadiri oleh pemateri yaitu Prof. Henny Nuraeny, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Andre Yosua M. S.H., M.H., M.A.,Ph,D.

Kegiatan seminar dilaksanakan dalam bentuk diskusi simposium. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan menjembatani kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

Mahasiswa di Kota Bogor Gelar Seminar Foto: Dok Ist

Dari kegiatan seminar itu, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan di antaranya RUU KUHP dinilai akan berdampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia dalam aspek perlindungan hak asasi manusia maupun dalam penegakan keadilan sosial. Mereka menilai RUU KUHP merupakan langkah maju untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial.

Namun demikian, RUU KUHP juga dinilai berpotensi memicu protes atau gerakan penolakan dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa dalam revisi RUU KUHP terdapat risiko penyalahgunaan pasal-pasal sehingga dapat berdampak terhadap kebebasan individu.

Terakhir, diskusi itu menyimpulkan mengenai perlunya pengawasan secara transparan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi tertentu terhadap penyusunan mekanisme RUU KUHP yang baru setelah diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak salah digunakan dan diterapkan dengan adil.

Lihat juga Video 'Teatrikal Warnai Aksi Indonesia Gelap di Depan DPRD Jatim':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BOGOR, KOMPAS.com - Sebanyak 692 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang Kelas IIA Kota Bogor, Jawa Barat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Bogor 2024, Rabu (27/11/2024).

Ratusan warga binaan itu mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang berada di lapas, yakni TPS 901 dan TPS 902.

Warga binaan yang menggunakan hak pillihnya itu seluruhnya berusia di atas 17 tahun serta memiliki e-KTP sebagai warga Kota Bogor atau warga Jawa Barat.

"Jadi bagi warga binaan yang merupakan warga Kota Bogor dapat memilih wali kota dan gubernur. Namun, yang di luar Kota Bogor, tapi penduduk Jabar, mereka memilih gubernur saja. Sementara yang KTP-nya di luar Jabar tidak mengikuti pilkada," ujar Kepala Lapas Paledang Kelas II Bogor, Muchamad Mulyana.

Mulyana menjelaskan, proses pencoblosan bagi warga binaan tidak jauh berbeda dari warga lainnya. Ketentuannya mengacu syarat yang sudah ditentukan dan tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb).

"Hanya saja disebut TPS khusus karena pemilihnya warga binaan. Tapi untuk ketentuan lainnya sama saja," sebutnya.

Mulyana menyampaikan, proses pencoblosan di Lapas Paledang berjalan tertib dan aman. Selama kegiatan tersebut, sambungnya, antusias warga binaan cukup tinggi.

"Berjalan baik dan lancar karena kami memfasilitasi warga binaan dengan target partisipasi 100 persen," pungkasnya.