KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, I Made Muliawan Arya alias De Gadjah-Putu I Agus Suradnyana alias PAS (Mulia-PAS), unggul dalam pemungutan suara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kerobokan, Badung, Bali.

Rinciannya, Mulia-PAS memperoleh 293 suara sedangkan pasangan nomor urut, I Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) meraih 226 suara.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Kerobokan, RM Kristyo Nugroho, mengatakan total jumlah pemilih di tempanya sebanyak 538 orang terdiri dari 26 orang pegawai dan 512 warga binaan.

"Suara tidak sah sebanyak 19 surat suara, dengan jumlah daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Lapas Kerobokan sebanyak 538 orang," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia mengatakan dalam Pilkada 2024 kali ini pihaknya menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus bagi para warga binaan untuk menggunakan hak pilihnya.

Selain pemilihan gubernur (Pilgub) Bali, para warga binaan ini juga menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Badung.

Adapun rincian hasil Pilkada Badung, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, I Wayan Suyasa dan I Putu Alit Yandinata, memperoleh suara sebanyak 42.

Sedangkan pasangan nomor urut 2, I Wayan Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta, memperoleh suara sebanyak 78.

Kemudian, terdapat 5 surat suara tidak sah dari 125 pemilih.

"Kami beserta seluruh jajaran Lapas Kerobokan memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan kondusif, karena kami sudah melakukan koordinasi dan persiapan jauh hari sebelumnya," kata dia.

KOMPAS.com - Proses penghitungan suara Pilkada 2024 di TPS 901 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, rampung pada Rabu (27/11/2024) sore.

Kepala Lapas Singaraja, I Gusti Lanang Agus Cahyana Putra mengatakan, pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana memperolehan 136 suara.

Hal itu membuat paslon yang diusung partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini unggul atas pasangan nomor urut 2, Wayan Koster-Nyoman Giri Prasta.

Di TPS khusus Lapas Singaraja tersebut, Koster-Giri meraih 106 suara.

"Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali jumlah pemilihnya 254 orang. Hasil suara paslon 1 adalah 136 suara, paslon 2 dengan 106 suara. Suara tidak sah 12," ujarnya ditemui Rabu di Lapas Singaraja.

Adapun untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng, pasangan calon nomor urut 2, Nyoman Sutjidra-Gede Supriatna unggul dengan perolehan 110 suara di TPS Lapas Singaraja.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 1, Nyoman Sugawa Korry-Gede Suardana memperoleh 106 suara.

"Pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng, karena yang berdomisili di Buleleng saja yang bisa memilih, jumlah pemilihnya 229 orang. Suara tidak sah 13 suara," ujar dia.

Ia mengatakan, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan aman.

"Proses pemungutan dari 07.30 Wita, selesai penghitungan jam 14.30 Wita," lanjutnya.

Ditambahkan, selama proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut melibatkan pengamanan dari personel Polres Buleleng, Kodim 1609/Buleleng dan Polda Bali.

Tim hukum pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri), membuat laporan ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali 2024.

Tim hukum Koster-Giri, I Gusti Agung Dian Hendrawan, mengungkapkan telah mengantongi sejumlah bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut. Ia mempersoalkan dugaan pembagian beras dan kupon murah oleh rival Koster-Giri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024.

"Menyikapi situasi dua hari kemarin, kami mendapat informasi di masyarakat, medsos, ada peristiwa beredarnya beras dan pembagian kupon. Pembagian kupon harga murah dapat beras," ujar Hendrawan saat dihubungi detikBali, Senin (25/11/2024). Laporan dugaan pelanggaran pilkada itu disampaikan ke Polda Bali pada Minggu (25/11/2024).

Hendrawan mengungkapkan dugaan bagi-bagi beras tersebut terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Bali. Dia menilai kegiatan tersebut berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah tahapan pilkada yang memasuki masa tenang.

Tim Koster-Giri, Hendrawan berujar, telah melampirkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran itu. Mulai dari cuplikan video, foto, dan informasi lain yang telah dihimpun masyarakat maupun tim pemenangan Koster-Giri.

Hendrawan berharap Polda Bali dapat melakukan pengawasan dan menindaklanjuti bila terjadi pelanggaran pilkada. "Kami berharap Polda Bali mohon juga ikut turun melakukan pencegahan, pengawasan. Kalau ditemukan unsurnya, juga diproses," imbuhnya.

Menurut Hendrawan, tim Koster-Giri juga telah melaporkan kasus tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali. Ia meminta Bawaslu Bali memperketat pengawasan bagi-bagi beras dan kupon murah tersebut.

Sebelumnya, tim pemenangan paslon gubernur-wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (PAS), bagi-bagi beras dengan konsep pasar murah di Denpasar. Karung beras itu dibubuhkan gambar Mulia-PAS.

Ketua Bawaslu Denpasar I Putu Hardy Sarjana mengungkapkan pasar murah itu digelar tim pemenangan Mulia-PAS pada Sabtu (23/11/2024) atau sehari sebelum masa tenang Pilkada 2024. Bawaslu menduga pasar murah itu hanya sebagai kedok.

"Saya kebetulan turun langsung melakukan pencegahan yang awalnya rencananya akan dibagikan gratis. Jadi, kupon yang sudah diedarkan itu ada harga Rp 25 ribu. Namun, tidak ada proses transaksi jual beli. Itu yang kami setop dan kami bubarkan ke relawan karena tidak ada proses transaksi jual beli," ucap Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana, Minggu (24/11/2024).

Ketua Tim Mulia-PAS Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, mengatakan kegiatan yang ditemukan oleh Bawaslu tersebut bukan pembagian beras gratis. Menurutnya, kegiatan tersebut adalah pasar murah dan ada transaksi di dalamnya. "Nggak ada dibubarkan, semua jalan. Ada transaksi," ujarnya, Minggu.

Gus Yoga heran dengan pemberitaan yang menyebutkan kegiatan Timses Mulia-PAS tersebut dibubarkan dan dihentikan oleh Bawaslu. Padahal, dia berujar, ada anggota Panwascam yang hadir di lokasi saat kegiatan tersebut. "Lancar, aman terkendali. Bahkan Panwascam hadir di sana," imbuh Ketua DPC Gerindra Denpasar itu.

Video: Koster-Giri Ngaku Siap Mundur di Hadapan Mahasiswa Jika Cuma Obral Janji

Video: Koster-Giri Ngaku Siap Mundur di Hadapan Mahasiswa Jika Cuma Obral Janji

Bisnis.com, DENPASAR - Calon Gubernur Made Muliawan Arya atau De Gadjah mempertanyakan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang tidak kunjung terealisasi dan malahan diduga menjadi masalah hukum yang saat ini ditangani Mabes Polri.

"Bagaimana pembangunan jalan tol saat ini ditangani Bareskrim, bisa dijelaskan apa kebijakan bapak jika itu menjadi kasus hukum dan bagaimana memastikan proyek tersebut bebas dari KKN," tanya De Gadjah kepada Koster dalam sesi tanya jawab Debat Pilgub Bali pada Rabu (20/11/2024).

Pada kesempatan pertama, Wayan Koster-Giri Prasta tidak menjawab pertanyaan tersebut, akan tetapi De Gadjah kembali bertanya masalah tersebut saat menanggapi jawaban Koster, dia meminta pertanyaan tersebut harus dijawab.

Koster kemudian menjawab sekaligus membantah jika proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tersangkut kasus hukum karena prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dugaan adanya kongkalikong atau KKN di pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi, menurut Koster, hanya isu.

"Berkaitan dengan pembangunan jalan tol, perubahan Perusda menjadi Perumda bukan asal-asalan, karen berlakunya peraturan pemerintah yang baru dan di dalam pembebasan milik Pemprov Bali dalam starus Hak Guna Usaha (HGU), itu di aprasial oleh lembaga independen, dan kebijakan ini adalah kebijakan Menteri PU untuk pembangunan jalan tol, Pemerintah Provinsi Bali tugasnya adalah menetapkan lokasi, sesuai dengan kewenangan Gubernur. Dan di dalam proses itu tidak ada kongkalikong atau permainan itu hanya isu saja saya berani pertanggungjawabkan niskala skala," jawab Koster.

Giri Prasta menambahkan jawaban agar pembangunan tol agar jangan dipolitisasi karena pembangunannya demi kepentingan rakyat Bali.