SERANG, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, menyayangkan ada kadernya yang terjerat kasus dugaan penipuan cek kosong senilai Rp 350 juta.

Diketahui, anggota DPRD Banten dari Fraksi Golkar, inisial RF, telah ditetapkan dan ditahan oleh Ditreskrimum Polda Banten pada Senin (14/4/2025).

"Kami tentunya sangat menyayangkan dan ikut prihatin," kata Tatu kepada wartawan di Serang, Selasa (15/4/2025).

Namun, Tatu tetap menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh penyidik Polda Banten.

Sebagai bentuk kewajiban partai, Bupati Serang ini mengatakan akan memberikan bantuan hukum kepada RF selama proses penyidikan yang dijalani di kepolisian hingga persidangan.

"Kami jajaran keluarga besar Partai Golkar akan mengikuti tahapan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk anggota fraksi," ujar Tatu.

"Tentunya kami akan menyiapkan bantuan hukum, karena sudah menjadi kewajiban kami dari partai untuk mendampingi anggotanya," sambung Tatu.

Terkait siapa yang akan menggantikan kursi anggota DPRD Banten, Tatu belum menyiapkannya karena harus menunggu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Saya belum tahu informasi lengkapnya, tapi biasanya kalau sudah inkrah keputusan hukumnya, baru ada penggantian. Nanti kita ikuti," tandas Tatu.

Sebelumnya, Polda Banten menetapkan anggota DPRD Provinsi Banten berinisial RF sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 350 juta.

Anggota fraksi Partai Golkar itu ditangkap dan ditahan pada Senin (14/4/2025) di Rumah Tahanan Polda Banten.

RF terjerat kasus dugaan penipuan dan penggelapan cek kosong satu lembar cek Bank BJB Nomor: DAA02117363 senilai Rp 350 juta kepada pihak PT Sinar Dinamika Beton.

Penyerahan cek itu terkait pemesanan beton ready mix atau beton siap cor yang dilakukan oleh RF selaku Direktur dari CV Prisma Kencana.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di dua kabupaten di Aceh hanya diikuti satu pasangan calon sehingga akan melawan kotak kosong. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa terkait hukum memilih kotak kosong. Apa isinya?

Fatwa terbatas nomor 1 tahun 2024 tentang Hukum Memilih Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah ditetapkan MPU Aceh pada 28 Oktober lalu. Fatwa itu diteken Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali serta tiga wakil ketua.

Pada bagian menimbang disebutkan fatwa itu ditetapkan karena adanya permintaan masyarakat terhadap penjelasan memilih kotak kosong dalam Pilkada 2024. Di Aceh disebutkan ada dua kabupaten yang diikuti satu pasangan calon yakni Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

Dua pertimbangan itu disebut membuat MPU Aceh menilai perlu menetapkan fatwa terbatas tentang Hukum Memilih Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam fatwa itu, MPU Aceh juga merujuk ke peraturan perundang-undangan serta Al-Qur'an dan hadits.

Dalam putusannya, MPU Aceh menyebutkan memilih pemimpin adalah hak konstitusional yang sejalan dengan syari'at Islam bagi setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih. Pada poin kedua disebutkan hukum memilih pemimpin yang muslim adalah wajib.

"Hukum mencoblos pada kotak kosong di kertas suara dalam Pilkada adalah boleh," bunyi poin ketiga fatwa tersebut.

Ketua MPU Tgk Faisal menyebutkan, dalam prinsip keislaman disebutkan tidak boleh terjadinya kekosongan pemimpin. Memilih kotak kosong disebut tidak akan membuat kekosongan pemimpin.

"Cuma tidak ada pemimpin secara dipilih tetapi ada pemimpin secara ditunjuk. Jadi dasar itulah maka memilih kotak kosong itu dibenarkan dalam kajian fiqih Islam" ujar Faisal.

MUI Tak Akan Keluarkan Fatwa Haram Judol, Ini Alasannya

MUI Tak Akan Keluarkan Fatwa Haram Judol, Ini Alasannya