Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempererat kerja sama untuk rehabilitasi dan integrasi mantan napi kasus terorisme atau napiter serta korban kasus terorisme, menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi, kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan dan mencintai negara kita ini dengan sungguh-sungguh," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai pertemuan dengan BNPT di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu Mensos mengapresiasi Kepala BNPT Eddy Hartono atas kerja sama yang sangat baik selama ini dan mendorong peningkatan kerja sama dalam program-program yang sesuai dengan kondisi serta tantangan hari ini dalam melakukan rehabilitasi dan upaya integrasi.

Dalam pertemuan itu kedua pihak juga membahas penguatan layanan dan program yang sebelumnya belum dapat diakselerasi karena beberapa keterbatasan.

Pada kesempatan yang sama Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan terus dilakukan upaya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi, dalam program radikalisasi kedua pihak, dengan konteks pertemuan hari diperkuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi.

"Baik dalam lapas maupun di luar lapas konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," kara Eddy.

Sasarannya adalah korban-korban terorisme dan mantan narapidana terorisme, tambahnya. Selain Kemensos, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, termasuk TNI/Polri serta Kementerian Agama. Dalam hal untuk memperkuat pemahaman ideologi Pancasila, demokrasi, serta toleransi.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Meskipun upaya penanggulangan telah menunjukkan hasil positif, ancaman tetap ada, terutama dengan pelibatan perempuan dan anak dalam aktivitas terorisme, baik sebagai korban maupun pelaku

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Slowakia memperkuat kerja sama bilateral untuk melindungi anak-anak korban terorisme, sebagai upaya penanggulangan terorisme, khususnya di tingkat nasional, regional, dan global.

Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto , dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kedua negara perlu berfokus pada perlindungan anak yang menjadi korban dari kejahatan terorisme.

"Kami juga fokus pada perlindungan anak yang terpapar konflik, seperti kasus RD di Slowakia. Anak-anak itu adalah korban, bukan pelaku, jadi kami berharap isu ini dapat menjadi perhatian internasional," kata Andika pada pertemuan Joint Working Group (JWG) kedua.

Ia menyoroti tantangan global dalam penanggulangan terorisme yang semakin kompleks, dimana perempuan dan anak kini bukan hanya sebagai korban tapi juga pelaku dalam tindak kejahatan tersebut.

"Meskipun upaya penanggulangan telah menunjukkan hasil positif, ancaman tetap ada, terutama dengan pelibatan perempuan dan anak dalam aktivitas terorisme, baik sebagai korban maupun pelaku," ujar dia.

Senior Specialist Referent dari Anti-Terrorism Center Kepolisian Slowakia, Major Martin Baran, menjelaskan negaranya menghadapi tantangan penanggulangan terorisme, terutama dari individu yang meradikalisasi diri dan para pengungsi yang kembali dari zona konflik.

"Kami mengutamakan pemantauan radikalisasi online melalui teknologi canggih, serta memperkuat kontrol perbatasan dan berbagi informasi intelijen," kata Martin.

Menurut dia, aktivitas itu sangat penting dalam mencegah ekstremisme dan mendukung upaya deradikalisasi.

Melalui pertemuan itu, BNPT dan Slowakia berharap dapat menciptakan standar penanganan terorisme yang lebih komprehensif, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi korban.

Pertemuan lanjutan direncanakan untuk membahas implementasi agenda yang telah disepakati, serta meninjau keberhasilan program-program yang tengah berjalan.

Sejak menjalin kerja sama erat pada 2019, Indonesia dan Slowakia terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani ancaman terorisme global.

Kedua negara sepakat untuk saling berbagi pengalaman dan strategi, termasuk dalam perlindungan anak serta penguatan sistem deradikalisasi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model kerja sama bilateral yang produktif di tingkat internasional.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

BOGOR - Sebagai upaya mendukung pemulihan korban tindak pidana terorisme , Pupuk Kaltim menyalurkan bantuan kemanusiaan dan psikososial kepada 22 penyintas senilai Rp820 Juta. Penerima bantuan tersebar di berbagai daerah di Indonesia timur, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Bantuan diserahkan manajemen perusahaan di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Komplek Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bogor, Jawa Barat, Senin (2/12/2024). SVP Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Kaltim Sutrisna mengungkapkan, bantuan mencakup berbagai aspek, agar para korban mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Mulai dari dukungan pendidikan, kesehatan dan stimulan usaha, hingga proses pemulihan dari dampak secara fisik maupun psikologis akibat aksi terorisme. Upaya itu bagian dari wujud kontribusi Pupuk Kaltim dalam menciptakan perubahan yang lebih baik, sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

"Kami memahami tindak pidana terorisme tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan dalam waktu lama. Maka melalui dukungan ini, kami berharap dapat membantu para korban agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal," kata Sutrisna dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Menurutnya, Pupuk Kaltim akan terus menjalin kolaborasi aktif bersama pemerintah maupun stakeholder terkait, untuk memberikan solusi nyata dalam pengentasan berbagai persoalan sosial di masyarakat, seperti halnya pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Langkah ini sejalan dengan visi misi perusahaan untuk senantiasa berperan secara proaktif mendukung berbagai sektor kehidupan, yang tidak hanya terfokus bagi masyarakat sekitar perusahaan tapi juga Indonesia secara umum.

"Kami ingin memastikan korban tidak hanya pulih secara fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup, sehingga bisa kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," tambah Sutrisna.

Selain Pupuk Kaltim, juga ada bantuan serupa dari anak usaha Pupuk Indonesia lainnya, yang turut difokuskan bagi wilayah tanggung jawab distribusi masing-masing perusahaan. Total ada 49 penyintas yang kali ini menerima bantuan, sebagai wujud bakti BUMN dalam mendukung pengentasan aksi terorisme di Indonesia.

"Upaya pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif. Hal ini mendasari semangat kami untuk turut memberikan dukungan di dalamnya," ucap Direktur SDM Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menyampaikan aspresiasi dan terima kasih atas dukungan Pupuk Kaltim bersama Pupuk Indonesia Grup, bagi pemulihan korban terorisme yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kata dia, hal ini sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2018, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sekaligus bentuk hadirnya negara dalam mendukung pemulihan korban.

"Kami menilai ini bentuk sinergi positif, untuk secara bersama meningkatkan kepekaan dan kepedulian bagi korban tindak pidana terorisme," terang Eddy Hartono.

Dirinya pun berharap sinergi dan kerja sama yang terjalin antara Pupuk Kaltim dan BNPT dapat terus ditingkatkan, termasuk Pupuk Indonesia Grup, dalam upaya pengentasan potensi aksi terorisme yang jelas mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

"Semoga langkah baik ini dapat terus berkelanjutan, melalui sinergi yang lebih kuat antara BNPT bersama Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia Grup," kata Eddy Hartono.

Fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016-2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi membuka kembali layanan permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu Periode 2024—2028 mulai Senin (25/11) hingga 8 Juni 2028.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengungkapkan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103 PUU-XXI/2023.

"BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorime Masa Lalu menindaklanjuti Putusan MK 103 PUU-XXI/2023 dengan membuka kembali permohonan surat penetapan korban terorisme masa lalu," kata Imam dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun pelayanan tersebut ditujukan kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan korban atau haknya sebagai korban terorisme masa lalu belum sepenuhnya terpenuhi.

Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu oleh BNPT merupakan salah satu syarat formal permohonan korban terorisme masa lalu, sesuai dengan amanat Pasal 43 L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

Alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera jelas dalam laman resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT atau dapat menghubungi Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT di nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 berisi tentang permohonan pengujian Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

Dalam putusan itu, batas waktu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban terorisme kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban diubah menjadi 10 tahun dari sebelumnya hanya 3 tahun.

Dari data yang dihimpun per September 2024, terdapat kurang lebih 1.157 korban tindak pidana terorisme masa lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 492 korban belum teridentifikasi.

Sementara itu, fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016—2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Kompensasi disalurkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibantu oleh BNPT kepada 785 korban dan/atau keluarganya pada periode tersebut lewat putusan pengadilan maupun skema kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme sebagai dasar koordinasi perlindungan dan pemulihan anak korban jaringan terorisme yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.

"Pedoman ini bertujuan untuk memaksimalkan peran Kementerian/Lembaga, dan pemda sesuai dengan mandat PP Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, serta PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pedoman ini diharapkan dapat memperkuat regulasi nasional dan memastikan respons yang terkoordinasi di tingkat pusat maupun daerah.

Pedoman ini mencakup tiga aspek utama, yakni pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi, serta penanganan peradilan anak.

Fokus utamanya adalah memberikan panduan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam jaringan terorisme.

Bintang Puspayoga menegaskan bahwa anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan Indonesia dan mereka berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk dari jaringan terorisme.

"Pedoman ini diharapkan dapat menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030," katanya.

Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat antara tahun 2016 hingga 2023, terdapat 29 anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Data itu mencakup anak-anak yang menjadi pelaku maupun korban, sehingga menunjukkan seriusnya ancaman ini terhadap generasi masa depan bangsa.

Anak-anak yang terlibat sering kali merupakan korban dari propaganda dan doktrin jaringan teroris, serta menghadapi trauma fisik dan emosional yang mendalam.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima permohonan untuk perpanjangan batas waktu pemberian bantuan kepada korban terorisme masa lalu dari sebelumnya 3 tahun menjadi 10 tahun sejak pemberlakuan UU 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyatakan, putusan MK tersebut memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan hak mereka.

"Kami sangat mengapresiasi keputusan ini karena akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka," ujar Susilaningtias dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

Ia juga mengapresiasi kepada para korban dan kuasa hukumnya atas upaya gigih mereka memperjuangkan hak-hak melalui proses judicial review.

LPSK berharap keputusan ini dapat menghadirkan keadilan yang lebih baik bagi para korban.

Susilaningtias menjelaskan, LPSK akan menyiapkan serangkaian langkah untuk menindaklanjuti putusan MK dengan tujuan agar korban terorisme masa lalu dapat mengakses hak-haknya secara optimal.

"Langkah-langkah tersebut mencakup penyesuaian prosedur, penyediaan informasi yang jelas dan transparan, sosialisasi, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, utamanya dengan BNPT dalam hal penerbitan surat keterangan korban," kata Susilaningtyas.

"Tujuannya adalah agar setiap korban terorisme masa lalu tidak lagi terkendala dalam mengajukan permohonan bantuan, kompensasi, atau rehabilitasi yang menjadi hak mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, MK memutus uji materi atas Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Kamis, (29/8/2024).

Dalam putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023 itu, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang dimohonkan oleh tiga orang korban tindak pidana terorisme.

Mahkamah memberikan batas waktu selama 10 (sepuluh) tahun bagi korban tindak pidana terorisme di masa lalu dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak UU Tindak Pidana Terorisme berlaku.

Dengan demikian, para korbant indak pidana terorisme dapa tmengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, hingga rehabilitasi psikososial dan psikologis hingga 2028 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com -Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah tenggat waktu masa pengajuan kompensasi korban terorisme menjadi 10 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Hal itu ditetapkan dalam putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023 dalam perkara yang diajukan oleh Peria Ronald Pidu dan dua orang lainnya, para pemohon adalah korban terorisme yang dibuktikan oleh surat penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Mahkamah beralasan, waktu 10 tahun sejak UU Tindak Pidana Terorisme diberlakukan adalah waktu yang adil untuk para korban mengurus kompensasi dan restitusi.

"Oleh karena itu, tenggang waktu 10 tahun terhitung sejak UU 5/2018 mulai berlaku sampai dengan 22 Juni 2028 harus dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk memulihkan hak konstitusional korban dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi korban," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam ruang sidang MK, Kamis (29/8/2024).

"Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 telah ternyata tidak cukup memberikan jaminan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945,” sambung Enny.

Perpanjangan waktu kompensasi dan restitusi para korban terorisme ini juga mempertimbangkan dampak Covid-19 yang terjadi sejak 2019 lalu.

Hal ini berpengaruh pada proses pengajuan permohonan oleh korban tindak pidana terorisme masa lalu serta penanganannya oleh BNPT dan LPSK.

Keadaan kahar tersebut membuat penanganan korban tindak pidana terorisme masa lalu tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan UU 5/2018 dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan, untuk pokok permohonan lainnya Mahkamah tidak mengabulkan.

"Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Enny.

Jakarta -

Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme atau International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism diperingati setiap tahun pada tanggal 21 Agustus.

Peringatan ini untuk menghormati dan mendukung para korban maupun penyintas aksi terorisme. Sebagian dari mereka yang terdampak aksi terorisme, harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang terkasih dan tak sedikit yang membutuhkan bantuan keuangan dan medis.

Berikut sejarah peringatan Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Bagi Korban Terorisme setiap 21 Agustus.

Sejarah Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme

Dikutip dari situs Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penetapan Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 72/165 pada Juli 2017. Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme.

Adanya Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme bertujuan untuk menghormati dan mendukung para korban dan penyintas terorisme serta memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Pada bulan April 2020, melalui Resolusi Majelis Umum 73/305, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menerbitkan laporan tentang 'Kemajuan sistem PBB untuk mendukung Negara-negara Anggota dalam membantu korban terorisme' ( A/74/790 ), yang menyerukan 'peningkatan kerja sama internasional untuk membantu korban terorisme'.

Tema Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme 2024

Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme 2024 mengusung tema "Voices for Peace: Victims of Terrorism as Peace Advocates and Educators" atau "Suara untuk Perdamaian: Korban Terorisme sebagai Pendukung dan Pendidik Perdamaian".

Pada peringatan ke-7 Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme, akan disiarkan acara di laman WebTV PBB yang menampilkan suara-suara dari para korban terorisme.

Di sana, mereka akan berbicara tentang bagaimana menggunakan pengalaman dan perjalanan mereka untuk menciptakan perubahan yang bermakna dan positif dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak jangka panjang terorisme dan dengan menghormati mereka yang hidupnya hilang atau berubah selamanya.

Pada Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme, luangkan waktu sejenak untuk mengenang mereka yang telah meninggal akibat serangan teroris di seluruh dunia. Anda juga bisa memberikan bantuan kepada organisasi kemanusiaan yang membantu korban serangan teroris.

(kny/imk)

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia tahun 2016-2024 yang dibayarkan negara mencapai Rp113,37 miliar.

Ketua LPSK Brigjen Pol. Purn. Achmadi mengatakan pembayaran kompensasi disalurkan melalui LPSK dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kepada 785 korban dan/atau keluarganya pada periode tersebut lewat putusan pengadilan maupun skema kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

"Korban terorisme merupakan tanggung jawab negara yang dijamin dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, baik korban langsung maupun tidak langsung," ucap Achmadi dalam acara Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Bagi Korban Terorisme Tahun 2024 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Selain pemberian kompensasi, ia menyebutkan terdapat pula berbagai program lain yang terus dilakukan LPSK dan BNPT untuk kepentingan pencegahan, perlindungan, dan/atau bantuan baik medis, psikologis, maupun psikososial secara berkelanjutan.

Secara perinci, fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme selama sembilan tahun itu terdiri atas pembayaran dengan dasar putusan pengadilan dan non putusan pengadilan korban terorisme masa lalu.

Untuk pembayaran dengan dasar putusan pengadilan meliputi senilai Rp8,33 miliar kepada 126 korban yang digelontorkan pada 2016-2022, Rp1,11 miliar kepada 23 korban pada 2021, Rp3,81 miliar kepada 33 korban pada 2022, Rp901,47 juta kepada 30 korban pada 2024, serta Rp218,68 juta kepada satu orang pada 2024.

Sementara untuk pembayaran dengan dasar non putusan pengadilan, tercatat meliputi sebanyak Rp39,2 miliar kepada 215 korban yang digelontorkan pada 2020, Rp59,22 miliar kepada 355 korban pada 2021, serta Rp500 juta kepada dua korban pada 2022.

Achmadi menekankan bahwa perlindungan pemenuhan hak saksi dan korban, pemberian bantuan medis, psikologis, dan psikososial untuk memulihkan korban yang dilakukan secara terpadu, sinergi antara kementerian dan kelembagaan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta pemberdayaan masyarakat sipil sangat penting.

Alasannya, kata dia, korban mengalami penderitaan fisik psikis yang mendalam serta mengalami kerugian ekonomi dan dampak yang berkepanjangan. Dengan demikian, terorisme telah menjadi musuh bagi semua umat manusia di dunia.

"Semoga suasana aman dan damai saat ini dapat terus terjaga dan kita pertahankan demi kesejahteraan untuk semuanya," ungkapnya menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024