Keluarga FH korban dari tersangka Priguna Anugerah Pratama, mengaku telah memaafkan perbuatan tersangka memperkosa korban, namun mereka ingin proses hukum tetap berlanjut.

Priguna adalah dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi Universitas Padjajaran. Dia jadi tersangka pemerkosaan terhadap FA yang sedang menunggu ayahnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat.

"Kita tetap mengutuk perbuatan itu. Sesama manusia tetap memaafkan, walaupun itu tidak mengembalikan kondisi adik saya. Sebagai keluarga sudah memaafkan tapi secara hukum, kita ingin proses hukum tetap berlanjut, dan kita serahkan ke pihak terkait, ke Polda Jabar. Kasus ini diusut sampai tuntas, mudah-mudahan bisa terungkap senetral, sebersih mungkin, supaya tidak ada korban lain," kata Agus kakak ipar dari korban FH, Kamis (10/4).

Agus menuturkan sebenarnya korban dan keluarga tidak menginginkan kasus ini menjadi ramai. Ia juga kaget atas banyaknya info yang berseliweran di media sosial.

"Agak syok tiba-tiba jadi viral karena saya menekankan ke keluarga untuk menahan diri sampai kasus ini bisa selesai. Timbul spekulasi mungkin sebelum, pas cari keadilan kita kan bercerita ke pihak security (rumah sakit) termasuk ke Polda," katanya.

Agus mengatakan saat ini pihak keluarga telah mencabut laporan akan kasus ini. Meski demikian dia menyatakan kasus tetap berlanjut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

"Ya, tetap menyerahkan kasus ini ke pihak terkait. Proses tetap berjalan," katanya.

Agus mengatakan, saat ini korban dalam kondisi sehat namun masih perlu pendampingan.

"Masih kita dampingi dan awasi betul-betul kondisi psikis," ucapnya.

Dokter Priguna jadi tersangka pemerkosaan terhadap FH yang sedang menunggu keluarganya yang dirawat di RSHS Bandung.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan dugaan pemerkosaan terjadi pada 18 Maret sekitar pukul 01.00 WIB.

Saat itu, korban FA tengah menjaga ayahnya yang menjadi pasien, kemudian diminta oleh tersangka untuk pengecekan atau transfusi darah.

Selanjutnya pelaku membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7.

"[Tersangka] Meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ungkap Hendra, di Polda Jabar, Rabu (9/4).

Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan baju operasi. Setelah itu, tersangka membius dengan cara penyuntikan hingga korban tak sadarkan diri.

Kemudian, pada pukul 04.00 WIB, korban tersadar dan kembali ke IGD. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya.

Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri, kepada ibunya. Keluarga korban merasa ada kejanggalan dari rasa sakit yang dirasakan FH. Mereka akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2025, polisi mengamankan tersangka PAP.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan menyatakan dokter Priguna punya penyimpangan seksual.

"Itu diakui sendiri oleh tersangka," ujar Surawan saat dihubungi, Kamis (10/4).

Priguna disebutnya mengakui punya fetish ketertarikan terhadap wanita yang tak sadarkan diri atau pingsan. Namun, penyidik masih akan mendalami pengakuan Priguna melalui pemeriksaan psikologi forensik.

"Kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, ahli psikologi untuk tambahan pemeriksaan," katanya.

Polisi menyatakan korban pelecehan seksual dokter PPDS anestesi Priguna Anugerah Pratama diduga lebih dari satu orang.

Selain FH yang diperkosa Priguna di Rumah Sakit hasan Sadikin (RSHS) Bandung, diduga masih ada dua korban lainnya yang dilecehkan oleh Priguna.

Polisi mengatakan dua korban lain saat ini masih belum dapat dimintai keterangan.

"Ada dua lagi (yang jadi korban)," kata Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, saat dikonfirmasi Kamis.

Surawan mengatakan ia sempat berkomunikasi dengan kuasa hukum dari salah seorang korban Priguna. Namun pihaknya meminta untuk dilakukan pemeriksaan setelah lebaran.

"Belum (lapor), namun sudah dikomunikasikan dengan kuasa hukumnya," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Isu mengenai korban pemerkosaan yang "ditutupi" dengan pernikahan sering kali menjadi topik yang mengundang perdebatan di masyarakat.

Dalam beberapa budaya, masih ada anggapan bahwa pernikahan dapat menjadi jalan keluar bagi korban pemerkosaan, dengan tujuan untuk menghapuskan aib dan memberikan solusi sosial terhadap peristiwa tragis tersebut.

Pada prinsipnya pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dalam Islam. Kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, harus secara sukarela dan bebas memilih untuk menikah.

Oleh karena itu, pernikahan paksa termasuk dalam kasus pemerkosaan tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum perkawinan Islam.

Hukum Islam menuntut adanya persetujuan penuh dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup.

Pada situasi pemerkosaan, ketika korban jelas tidak memberikan persetujuan, pernikahan dengan pelaku tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga berisiko merendahkan martabat dan hak-hak korban.

Hukum perkawinan Islam jelas memberikan pedoman tentang bagaimana pernikahan harus dilaksanakan dengan niat yang baik dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Hukum Islam melarang keras pemaksaan dalam segala bentuknya, termasuk dalam konteks pernikahan.

Sebagai solusi yang lebih adil, hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, pemulihan hak-hak korban, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemerkosaan.

Oleh karena itu, memaksa korban pemerkosaan untuk menikahi pelaku tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Sehingga pernikahan tidak dapat dijadikan solusi yang sah dan adil dalam kasus pemerkosaan karena bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum Islam.

Dalam Islam, korban pemerkosaan memiliki hak-hak yang sangat penting untuk dihormati. Hak tersebut seperti hak untuk memberikan persetujuan dalam pernikahan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk menjaga martabat dan kehormatan mereka.

Memaksa korban untuk menikahi pelaku pemerkosaan tidak hanya merugikan korban, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebebasan, keadilan, dan martabat manusia.

Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat dalam kasus pemerkosaan adalah penegakan hukum yang adil terhadap pelaku dan perlindungan serta pemulihan hak-hak korban.

Dasar hukum dalam menangani hak-hak korban pemerkosaan dan pernikahan paksa harus merujuk pada sumber hukum Islam yang menjadi pedoman utama dalam memuliakan manusia, mengatur kebebasan memilih pasangan hidup dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kitab suci Al Qur'an adalah sumber hukum pertama. Kedua, hadis nabi mengenai pernikahan dapat menjadi rujukan berikutnya.

Di Al Qur'an prinsip keadilan sangat penting. Islam menuntut agar korban diberikan hak untuk memilih jalan hidupnya tanpa paksaan, mendapatkan perlindungan yang layak, dan memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. QS An Nisa ayat 48 jelas memerintahkan hal tersebut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil...” (QS 4:58).

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam setiap situasi, termasuk dalam kasus pemerkosaan dan perlakuan terhadap korban. Memaksa korban untuk menikahi pelaku pemerkosaan bukanlah bentuk keadilan, karena ini mengabaikan hak korban untuk memilih jalan hidup sendiri dan melindungi martabat korban.

Martabat individu dalam hukum Islam adalah hak yang sangat dilindungi. Dalam konteks pemerkosaan, martabat korban harus dipulihkan dengan memberikan hak-hak korban untuk memilih jalan hidup tanpa paksaan, mendapatkan perlindungan yang layak, dan menerima keadilan sesuai dengan ajaran Islam.

Prinsip Keadilan

Pernikahan paksa setelah pemerkosaan jelas merendahkan martabat korban, karena hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip persetujuan bebas yang merupakan syarat sahnya pernikahan dalam Islam, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis dan sosial korban.

Islam mengajarkan bahwa setiap individu, terutama perempuan, memiliki martabat yang harus dihormati, dan pernikahan paksa tidak bisa menjadi solusi yang sah atau adil dalam kasus pemerkosaan.

Dalam hal ini, korban harus diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup dengan penuh martabat, mendapatkan keadilan yang mereka perlukan, dan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Islam sangat menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk dalam hal perlindungan terhadap perempuan. Martabat ini berasal dari pengakuan Islam terhadap nilai dan kehormatan setiap individu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 70:

"...Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam; kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan..." (QS 17:70)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk perempuan, memiliki martabat yang harus dihormati.

Dalam konteks pemerkosaan, penghormatan terhadap martabat korban adalah hal yang utama, dan perlindungan terhadap martabat ini menjadi dasar bagi kebijakan hukum yang adil dan berperikemanusiaan.

Dasar hukum berikutnya yaitu hadis nabi. Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai persetujuannya.”

Hadis ini menekankan bahwa pernikahan dalam Islam harus berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa ada paksaan.

Pada kasus pemerkosaan, ketika korban tidak dapat memberikan persetujuan bebas, memaksakan pernikahan tidak hanya bertentangan dengan hadis di atas, tetapi juga merendahkan martabat korban.

Dalam kajian hukum perkawinan Islam, prinsip keadilan sangat jelas menjadi dasar untuk penegakan hukuman yang adil terhadap pelaku kejahatan.

Menyelesaikan kasus pemerkosaan dengan pernikahan paksa tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ini, tetapi juga berisiko merugikan korban lebih lanjut.

*) Penulis adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Copyright © ANTARA 2024