JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Polri ikut melakukan investigasi atas ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang.

Koalisi berpandangan, Komnas HAM dan Polri perlu dilibatkan karena peristiwa tersebut menyebabkan korban tewas dari kalangan sipil dan terjadi di luar zona militer.

“Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili koalisi, dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Koalisi menilai investigasi harus dilakukan secara independen, imparsial, dan transparan, serta melibatkan lembaga di luar TNI untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas.

“Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan," kata Ardi.

"Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi," imbuh dia.

Di samping itu, Koalisi meminta Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden tersebut.

"Menurut Koalisi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Tiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional," kata Ardi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, YLBHI, Kontras, Amnesty International Indonesia, ELSAM, HRWG, WALHI, dan LBH Jakarta.

Ledakan terjadi pada Senin (12/5/2025) pagi di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

Ledakan tersebut berasal dari kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai yang dilakukan oleh personel Gupusmu III Pusat Peralatan TNI AD.

Saat ini, tim investigasi TNI AD masih menyelidiki penyebab pasti ledakan.

Namun, dengan banyaknya korban warga sipil, desakan untuk membentuk tim investigasi eksternal semakin menguat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Polri ikut melakukan investigasi atas ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang.

Koalisi berpandangan, Komnas HAM dan Polri perlu dilibatkan karena peristiwa tersebut menyebabkan korban tewas dari kalangan sipil dan terjadi di luar zona militer.

“Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili koalisi, dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Koalisi menilai investigasi harus dilakukan secara independen, imparsial, dan transparan, serta melibatkan lembaga di luar TNI untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas.

“Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan," kata Ardi.

"Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi," imbuh dia.

Di samping itu, Koalisi meminta Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden tersebut.

"Menurut Koalisi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Tiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional," kata Ardi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, YLBHI, Kontras, Amnesty International Indonesia, ELSAM, HRWG, WALHI, dan LBH Jakarta.

Ledakan terjadi pada Senin (12/5/2025) pagi di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

Ledakan tersebut berasal dari kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai yang dilakukan oleh personel Gupusmu III Pusat Peralatan TNI AD.

Saat ini, tim investigasi TNI AD masih menyelidiki penyebab pasti ledakan.

Namun, dengan banyaknya korban warga sipil, desakan untuk membentuk tim investigasi eksternal semakin menguat.