KemenPPPA minta kekerasan anak di Boyolali diselesaikan secara hukum
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta kasus kekerasan terhadap anak di Boyolali, Jawa Tengah, diselesaikan secara hukum. ... [195] url asal
#kekerasan-terhadap-anak #boyolali #perlindungan-anak #penganiayaan #korban-anak
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta kasus kekerasan terhadap anak di Boyolali, Jawa Tengah, diselesaikan secara hukum.
"Berharap masalah ini dapat diselesaikan secara hukum atas dugaan kekerasan terhadap anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Nahar mengatakan Polres Boyolali masih menyelidiki kasus ini.
"Kasusnya masih penyelidikan," katanya.
Nahar menambahkan korban anak saat ini masih berobat jalan.
"Anak saat ini masih berobat jalan, dan tinggal dengan ibunya," katanya.
KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) terkait pendampingan dan pelayanan kebutuhan anak korban.
"Pemkab Boyolali melalui UPT PPA mendampingi dan melayani anak," kata Nahar.
Sebelumnya sejumlah warga desa Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, diduga menganiaya seorang anak (12) pada 18 November 2024.
Penganiayaan terjadi karena korban diduga mencuri pakaian dalam warga.
Korban baru dibawa ke rumah sakit pada 19 November.
Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami patah di hidung, penyumbatan pembuluh darah di belakang kepala dan di pelipis, serta luka-luka di bagian tubuh lainnya.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
LPSK Catat Permohonan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Naik Hampir Dua Kali Lipat pada 2024
Permohonan perlindungan kekerasan seksual meningkat tajam, terutama pada anak-anak. LPSK berupaya penuhi hak dan layanan perlindungan. Halaman all [432] url asal
#lpsk #korban-anak #perlindungan-kekerasan-seksual #program-perlindungan
(Kompas.com) 11/12/24 15:00
v/23303/
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati mengungkapkan, permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual yang diajukan ke LPSK naik hampir dua kali lipat pada tahun 2024.
“Permohonan perlindungan korban kekerasan seksual meningkat signifikan dari 672 permohonan pada 2022 menjadi 1.063 pada 2024,” kata Nurherwati di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Berdasarkan data tersebut, LPSK menilai, kebutuhan akan perlindungan dan pemulihan dari tindakan kekerasan seksual seiring dengan tingginya angka kekerasan seksual.
Nurherwati menjelaskan, permohonan perlindungan terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bahkan mencapai empat kali lipat dibandingkan kasus pada orang dewasa.
“Selama kurun waktu tiga tahun, 81 persen dari jumlah keseluruhan permohonan terkait kekerasan seksual diajukan untuk korban anak-anak,” ujar dia.
Selanjutnya, terlindung LPSK dalam tindak pidana kekerasan seksual selama periode 2022-2024 mencapai 2.518 terlindung.
Jumlah terlindung tertinggi adalah korban kekerasan seksual anak sebanyak 1.673 terlindung dan kekerasan seksual sebanyak 845.
“Kami melaksanakan pemberian perlindungan kepada terlindung dalam program perlindungan yang mencakup pemenuhan hak atau pemberian bantuan,” kata Nurherawati.
Dia mengatakan setiap terlindung dapat mengakses beberapa jenis program perlindungan.
Dalam kurun waktu tiga tahun (2022-2024), jumlah total program yang diakses sebanyak 4.034 program perlindungan.
Adapun jenis program bantuan yang paling banyak diakses adalah fasilitasi restitusi, dengan 1.505 terlindung.
Program tertinggi kedua adalah program pemenuhan hak prosedural, yang diakses oleh 1.157 terlindung.
Kemudian, program ketiga tertinggi adalah bantuan rehabilitasi psikologis, yang diakses oleh 763 terlindung.
“Hak Prosedural meliputi pemberian keterangan tanpa tekanan, fasilitasi penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, pemberian nasihat hukum, atau pendampingan,” ujar Nurherawati.
Di samping itu, masalah rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua juga menjadi perhatian ke depan.
Dia mengatakan wilayah seperti Papua juga membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan.
“Rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua, yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan,” kata dia.
LPSK Catat Permohonan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Naik Hampir Dua Kali Lipat pada 2024
Permohonan perlindungan kekerasan seksual meningkat tajam, terutama pada anak-anak. LPSK berupaya penuhi hak dan layanan perlindungan. Halaman all [432] url asal
#lpsk #korban-anak #perlindungan-kekerasan-seksual #program-perlindungan
(Kompas.com) 11/12/24 13:07
v/32995/
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati mengungkapkan, permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual yang diajukan ke LPSK naik hampir dua kali lipat pada tahun 2024.
“Permohonan perlindungan korban kekerasan seksual meningkat signifikan dari 672 permohonan pada 2022 menjadi 1.063 pada 2024,” kata Nurherwati di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Berdasarkan data tersebut, LPSK menilai, kebutuhan akan perlindungan dan pemulihan dari tindakan kekerasan seksual seiring dengan tingginya angka kekerasan seksual.
Nurherwati menjelaskan, permohonan perlindungan terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bahkan mencapai empat kali lipat dibandingkan kasus pada orang dewasa.
“Selama kurun waktu tiga tahun, 81 persen dari jumlah keseluruhan permohonan terkait kekerasan seksual diajukan untuk korban anak-anak,” ujar dia.
Selanjutnya, terlindung LPSK dalam tindak pidana kekerasan seksual selama periode 2022-2024 mencapai 2.518 terlindung.
Jumlah terlindung tertinggi adalah korban kekerasan seksual anak sebanyak 1.673 terlindung dan kekerasan seksual sebanyak 845.
“Kami melaksanakan pemberian perlindungan kepada terlindung dalam program perlindungan yang mencakup pemenuhan hak atau pemberian bantuan,” kata Nurherawati.
Dia mengatakan setiap terlindung dapat mengakses beberapa jenis program perlindungan.
Dalam kurun waktu tiga tahun (2022-2024), jumlah total program yang diakses sebanyak 4.034 program perlindungan.
Adapun jenis program bantuan yang paling banyak diakses adalah fasilitasi restitusi, dengan 1.505 terlindung.
Program tertinggi kedua adalah program pemenuhan hak prosedural, yang diakses oleh 1.157 terlindung.
Kemudian, program ketiga tertinggi adalah bantuan rehabilitasi psikologis, yang diakses oleh 763 terlindung.
“Hak Prosedural meliputi pemberian keterangan tanpa tekanan, fasilitasi penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, pemberian nasihat hukum, atau pendampingan,” ujar Nurherawati.
Di samping itu, masalah rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua juga menjadi perhatian ke depan.
Dia mengatakan wilayah seperti Papua juga membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan.
“Rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua, yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan,” kata dia.