Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

(ial/dek)

Hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti!

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum.

Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak pernah gentar melawan ancaman dan intimidasi yang dialamatkan kepada mereka.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu. Saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara Kongres IV PP Tidar di Jakarta, Sabtu.

Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu.

"Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Prabowo.

Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya.

"Hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak kita akan berhenti!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan sejak menerima mandat dari rakyat Indonesia sebagai Presiden, dirinya bertekad untuk menyelamatkan uang-uang rakyat dari tangan-tangan koruptor.

"Untuk kesekian kali lagi, saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya, dan saya percaya, dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat," kata Presiden.

Pada kesempatan sama, Presiden mengingatkan rakyat Indonesia menghadapi tantangan yang berat karena selalu ada kekuatan-kekuatan besar yang ingin Indonesia tidak dapat mandiri dan tidak berdaya.

"(Mereka) takut Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dari sejak (masa) Proklamator kita Bung Karno sampai dengan sekarang, mereka tidak ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Mereka selalu ingin mencuri dan merampok kekayaan bangsa kita," kata Presiden Prabowo.

Kekuatan-kekuatan besar itu, Presiden melanjutkan, melakukan berbagai cara dan upaya untuk melemahkan bangsa dan negara.

"Dengan segala dalih dan teknik, mereka ingin rusak sendi-sendi kehidupan kita. Mereka mau menyogok hakim-hakim kita, membeli pejabat-pejabat kita di semua eselon, di semua institusi," kata Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden pun menegaskan komitmennya untuk terus berpedoman kepada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) dan undang-undang, untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, dan merugikan negara.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

(amw/dhn)

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengingatkan pentingnya perbaikan dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia.

Suparji menegaskan untuk menciptakan kualitas advokat yang lebih baik, integritas dan profesionalisme harus menjadi perhatian utama. Selain itu, stabilitas emosi juga menjadi faktor yang tak kalah penting dalam praktik hukum.

Hal ini diungkapkan Suparji saat merespons dinamika hukum yang berbuntut panjang melibatkan advokat ternama Hotman Paris Hutapea dan Razman Arif Nasution. Dia juga mengingatkan proses hukum pada kasus keduanya juga harus berlandaskan pada data, fakta, dan bukti yang sah.

Dalam konteks ini, dia menjelaskan, jika ada rekayasa dalam penyidikan atau proses hukum lainnya, mekanisme kontrol seperti praperadilan harus dijalankan dengan benar.

?Sebelum masuk di situ saya ingin memberikan satu poin bahwa bagaimana pendidikan kita, hukum kemudian harus diperbaiki ya, hukum menjadi lebih baik ya dalam konteks advokat lebih selektif gitu ya, betul-betul memperhatikan integritas profesionalitas stabilitas emosi dan lain sebagainya,? ujar Supardi dalam dialog Rakyat Bersuara dipandu Aiman Witjaksono, di iNews, Selasa (11/2025).

Suparji Ahmad menekankan, proses seleksi yang ketat dalam pendidikan hukum diperlukan untuk menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas. Suparji juga menyoroti perlunya peningkatan integritas di kalangan aparat penegak hukum untuk mencegah kebobrokan dalam penegakan hukum.

?Demikian pula aparat penegak hukum yang lain supaya kemudian tidak ada kebobrokan dalam penegakan hukum. Jadi refleksi yang sangat penting bagi dunia pendidikan hukum untuk berbenah sehingga lahirlah sarjana-sarjana hukum yang baik di kedepannya,? jelasnya.

Suparji juga menekankan pentingnya bukti yang kuat dalam membuktikan suatu rekayasa, jika memang itu terjadi.

?Soal apakah mungkin ya, soal rekayasa gitu, tentunya dalam hal ini saya bicara tidak pada konteks asumsi tetapi bagaimana ada piranti dalam konteks misalnya ada soal kesalahan prosedur ada mekanisme kontrol horizontal melalui pra peradilan. Demikian pula kaitannya dengan soal hak-hak dari seorang tersangka tentunya ada ruang-ruang untuk mengajukan hak-hak tersebut,? ujarnya.

Suparji berharap agar kisruhnya hubungan antara Hotman dan Razman tidak menjadi cerminan buruk bagi dunia hukum Indonesia. Sebaliknya, dia berharap kasus ini menjadi refleksi bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan profesionalisme di bidang hukum.

?Jadi menurut saya kalau kemudian kita menggunakan asumsi bahwa apakah mungkin ya rekayasa-rekayasa dan sebagainya, Saya kira tentunya kita harus menggunakan basis data basis fakta basis bukti dan melalui berbagai mekanisme yang dapat dilakukan. Misalnya pra peradilan. Ada di aspek, substansi, prosedur dan kewenangan. Perhatikan aspek substansi bagaimana prosedur yang ditempuh dan siapa yang berwenang di situ,? katanya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada yang kebal hukum di bawah pemerintahannya. Dia memastikan tidak akan ragu memberantas korupsi.

"Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini, di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Kabinet Merah Putih. Tidak ada yang kebal hukum!" kata Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, dilansir detikJatim, Senin (10/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa dia bersama Gibran dan Kabinet Merah Putih juga tak akan ragu membela kepentingan rakyat. Prabowo mengaku siap mati demi bangsa Indonesia.

"Percayalah kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya katakan saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo

Bukan cuma itu, dia juga menegaskan bahwa dia telah memerintahkan KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk menangkap para koruptor dan tidak akan ada jalan damai.

"Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Mbok ya kembaliin, saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini seratus berapa hari ya? Apa boleh buat ya terpaksa lah, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, KPK, silakan," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Kala Prabowo Sentil Koruptor yang Tak Balikin Uang Curian':

(dek/idn)

Surabaya -

Prabowo Subianto memberikan penegasan tentang pemberantasan korupsi dalam pemerintahan yang dia pimpin bersama Gibran Rakabuming Raka saat ini. Dia tegaskan tidak ada yang kebal hukum selama dirinya memimpin.

"Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini, di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Kabinet Merah Putih. Tidak ada yang kebal hukum!" kata Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, Senin (10/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa dirinya bersama Gibran dan Kabinet Merah Putih yang dia pimpin tidak akan ragu-ragu memberantas korupsi di Indonesia. Dia siap melawan siapa pun pihak yang melakukan korupsi.

"Percayalah kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya katakan saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo

Bukan cuma itu, dia juga menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada KPK, Jaksa Agung, Kapolri untuk menangkap para koruptor dan tidak akan ada jalan damai.

"Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Mbok ya kembaliin, saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini seratus berapa hari ya? Apa boleh buat ya terpaksa lah, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, KPK, silakan," tegasnya.

Di hadapan para emak-emak Muslimat NU, Prabowo juga menegaskan bahwa saat ini rakyat Indonesia semakin cerdas. Ia menyebut rakyat Indonesia sudah tidak ingin membiarkan kekayaan negara diambil.

"Saudara-saudara, benar saya nangkap di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan ke mana-mana menangkap rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi," tandasnya.

(dpe/iwd)

Jakarta -

Ahli hukum pidana dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof Aan Asphianto menyambut baik langkah KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Aan yakin penyidik KPK profesional.

"Saya menyambut baik penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, tentu penyidik KPK kan tidak sembarangan, saya yakin sebagai seorang akademisi melakukan langkah-langkah sesuai dengan KUHAP, di mana di sana dijelaskan dalam KUHAP untuk penetapan tersangka itu kan sudah dilakukan sesuai dengan bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti yang valid, yang sah untuk seseorang bisa ditetapkan tersangka," kata Aan kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

Aan menilai langkah KPK ini sesuatu hal yang baik. Dia berharap ke depan KPK melakukan penegakan hukum tidak pandang bulu.

"Ini saya kira sebagai orang akademisi itu kan ya saya melihat ini hal yang baik, mudah-mudahan penegakan hukum ke depan tidak pandang bulu. Tapi tetap kan masih menggunakan asas praduga tak bersalah, tapi setiap orang apakah orang biasa, pejabat tinggi, ya equality before the law, setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan," ucapnya.

Aan yakin KPK bisa membuktikan bahwa anggapan penetapan Hasto tersangka politisasi itu tidak benar. Dia pun mendukung langkah-langkah KPK selama dalam aturan yang berlaku.

"Penetapan tersangka seseorang itu harus sangat hati-hati, harus profesional, harus proporsional, harus transparan. Karena masyarakat sekarang sudah kritis," imbuhnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebutkan penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak juga video: Pernyataan Lengkap Hasto Usai Jadi Tersangka Terkait Harun Masiku

[Gambas:Video 20detik]

(fas/dnu)

Jakarta -

Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Budiyono, mengatakan keputusan KPK menersangkakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto justru menunjukkan lembaga antirasuah terbebas dari politisasi. Bagi Budiyono, sikap pimpinan KPK periode sebelumnya yang tak kunjung menersangkakan Hasto mengisyaratkan adanya faktor politik.

Untuk diketahui, PDIP mengaitkan penetapan Hasto sebagai tersangka di KPK dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebutkan Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas sikap politiknya yang menentang Jokowi di akhir masa jabatannya.

"Pendapat PDIP tersebut apabila dilihat dari aspek yuridis-empiris justru bertolak belakang. Justru karena sudah terbebas dari pengaruh politis, maka HK ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan tidak kunjung ditetapkannya HK sebagai tersangka dahulu karena ada tekanan faktor politis," ucap Budiyono dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2024).

"Kenapa sejak tahun 2020 kasus suap tersebut diungkap dan masuk dalam proses peradilan pidana, yang kemudian menghasilkan putusan bahwa tindak pidana suap itu terbukti dengan dijatuhkan pidana terhadap salah komisioner KPU yang menerima suap, hal itu berarti si pemberi suap secara yuridis sudah teridentifikasi siapa saja tersangkanya," sambung Budiyono.

Dia yakin KPK sudah tahu identitas tiap orang yang terlibat kasus Harun Masiku ini. Namun Budiyono menyebutkan pemimpin KPK sebelumnya diduga berpolitik.

"Yang pasti sudah dimiliki bukti dan datanya oleh KPK waktu itu. Tapi kenapa KPK tidak segera menetapkan siapa saja pihak pelaku suap atas kasus Harun Masiku tersebut? Atas pertanyaan tersebut, maka jawaban yang paling mendekati kebenaran adalah adanya faktor politis yg membelenggu pimpinan KPK periode waktu itu, sehingga tidak berani menetapkan HK sebagai tersangka," ucap dia.

"Dengan demikian justru tidak ditetapkan HK sebagai tersangka pada waktu periode pimpinan KPK yang lalu disebabkan karena faktor politis. Namun, setelah pimpinan KPK yang baru terbentuk saat ini sudah terbebas dari faktor politis, maka KPK yang baru ini berani menegakkan hukum secara genuine dengan menetapkan HK sebagai tersangka," tambah dia.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim, buka suara. Chico menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebutkan penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak Video 'Hasto soal Jadi Tersangka KPK: Kami Taat Hukum':

[Gambas:Video 20detik]

(aud/idh)

Jakarta -

Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, merespons tudingan penetapan tersangka KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bermuatan politis. Maruarar menyebut semua pihak harus menghormati proses hukum.

"Saya rasa kita hormati hukum," kata Maruarar di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Maruarar kembali menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itulah, katanya, biarkan proses hukum itu berjalan.

"Kalau kita kan, tentu, ini adalah negara hukum. Kita menghormati hukum. Biarlah proses hukum itu berjalan," ucapnya.

Maruarar menyebutkan sayembara untuk menangkap Harun Masiku masih berlangsung. Dia meyakini negara sebesar Indonesia bisa menangkap buron legenda Harun Masiku.

"Kan berlaku bagi yang bisa menangkap. Kan siapa yang bisa menangkap, kan masa negara sebesar ini, tangkap Harun Masiku nggak bisa," tuturnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim buka suara. Chico menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebut penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

(ial/whn)

Jakarta -

Pakar hukum ilmu pidana Universitas Islam Lamongan (Unisla), Ayu Dian Ningtias, menyebut usulan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertentangan dalam pandangan ilmu hukum pidana khususnya. Begini penjelasannya.

"Status atau eksistensi kepolisian dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP) sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari SPP," kata Ayu dalam keterangannya, dilansir detikJatim, Minggu (1/12/2024).

Ayu menyebut, berdasarkan tugas, Polri sebagai kepolisian nasional di Indonesia bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pada awalnya, kata Ayu, Polri adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkan UU Kepolisian No 2 Tahun 2002, status Polri sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini disebabkan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Secara internasional, lanjut Ayu, hal ini terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5/1975 (mengenai 'The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders' khususnya dalam membicarakan masalah 'the emerging roles of the police and other law enforcement agencies') yang menegaskan It was recognized that the police were a component of the larger system of criminal justice which operated against criminality (diakui bahwa polisi adalah komponen dari sistem peradilan pidana yang lebih besar yang beroperasi melawan kriminalitas).

"Nah kalau kekuasaan kehakiman diartikan hanya sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, seperti tercantum dalam Pasal 1 UU RI Nomor 4 tahun 2004. Perumusan demikian memberi kesan sempit, bahwa kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan peradilan, atau kekuasaan mengadili, menurut hemat penulis kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum/undang-undang," ujarnya.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana kekuasaan kehakiman diimplementasikan dengan 4 tahap yaitu: Kekuasaan penyidikan, Kekuasaan penuntutan, Kekuasaan mengadili, Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana. Keempat tahap itu merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana yang integral), jelas dalam Dalam KUHAP tercantum mengenai siapa saja yang boleh melakukan penyidikan dan penyelidikan, di mana yang boleh melakukan penyidikan disebut dengan penyidik diatur dalam pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

"Sedangkan yang berhak melakukan penyelidikan yang kemudian disebut dengan penyelidik, diatur dalam Pasal 1 butir 4 bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang, kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah mandiri dalam sistem peradilan pidana," imbuhnya.

Lihat juga video: Ahli Hukum Pidana: Restorative Justice Bukan Menghapus Tindak Pidana

[Gambas:Video 20detik]

(fas/knv)