KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Eddy Hartono pernah terselamatkan oleh pengakuan dari pelaku teror di Solo.

Ia tidak tahu akan bernasib seperti apa jika pelaku teror yang diringkusnya itu tidak memberi tahu perihal kekuatan serta karakteristik bom yang tersimpan di dalam rumahnya.

Dikisahkan kembali kepada Brigade Podcast, beberapa waktu lalu, Eddy kala itu menjadi salah seorang penyidik di Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Ia dan kawan-kawannya sedang meringkus seorang pelaku teror di Solo.

Saat pelaku teror sudah di dalam penguasaannya, Eddy merasa ada yang janggal dalam proses itu. Ia pun bertanya ke pelaku teror soal apakah ada bahan peledak masih tersimpan di dalam rumah.

“Untungnya kami menanyakan dulu ke tersangka, ‘Kamu masih ada barang buktinya enggak di dalam rumah?’” kenang Eddy.

“Ternyata tersangka jawab, ‘Masih ada, Pak di dalam rumah’,” lanjut dia.

Pelaku teror itu mengaku, menyimpan bahan peledak di dalam sebuah lemari.

Tak hanya itu, pelaku teror juga memberikan informasi yang sangat penting dan belakangan menjadi penyelamat bagi Eddy dan kawan-kawan.

“Menurut tersangka (bahan peledak yang tersimpan di lemari) ini sangat sensitif,” ujar Eddy.

Berbekal informasi dari pelaku teror, Eddy memanggil petugas pemadam kebakaran. Mereka diminta menyemprotkan air ke lemari yang berisi bahan peledak itu.

Saat proses penyemprotan, lemari rupanya tidak terlalu kokoh sehingga jatuh. Ledakan pun tidak terhindarkan.

Bom yang meledak itu diketahui berbahan nitrogliserin. Apabila bahan ini dirangkai secara khusus, daya ledaknya disebut-sebut bisa lebih besar dibandingkan daya ledak Bom Bali 2002.

Nitrogliserin sendiri merupakan komponen utama pada serbuk mesiu nir asap dan digunakan untuk pengisian ulang senjata api.

Lantas, apa yang terjadi selanjutnya? Tonton selengkapnya di video Brigade Podcast berikut ini:

Menghadapi para tersangka kasus terorisme umumnya para penyidik menghindari melakukan kekerasan dalam upaya mengorek informasi. Pendekatan yang lebih lembut dan relasi kemanusiaan, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono, cenderung lebih berhasil.

Ia merujuk pengalamannya saat masih menjadi penyidik di Densus 88 Antiteror dengan pangkat AKBP. Kala itu ada petinggi Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap tapi selama tiga hari tiga malam tak mau bicara sepatah kata pun.

"Hingga dalam sebuah kesempatan kami menjadi makmum salat berjemaah dan mempersilakan dia menjadi imamnya," kata Eddy mengenang dalam acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional, Kamis (27/2/2025).

Sejak saat itu, dia melanjutkan, si petinggi JI mulai mau buka mulut. Eddy sendiri mengaku bukan ahli agama dan tak berdebat soal itu. Hanya, sebagai aparat penegak hukum, dirinya berkewajiban menegakkan undang-undang.

Dalam perjalanannya kemudian, JI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Belakangan banyak pentolannya yang ditangkap dan diadili. Pada 21 Desember 2024, sekitar 1.400 perwakilan mantan anggota JI menyampaikan deklarasi pembubaran diri dan menyatakan kesiapannya kembali ke pangkuan NKRI. Mereka juga menyatakan komitmen mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Mereka berkomitmen secara syar'i berdasar kesadaran dan kajian di antara mereka sendiri tak punya dasar dan tak ada gunanya memerangi pemerintah. Jadi, mereka tanpa rekayasa kembali ke NKR karena sadar pemerintah bukan thogut. Buktinya mereka merasakan sendiri masih bebas melaksanakan ibadah dan ajaran-ajaran agama," kata Eddy, yang memimpin BNPT sejak September 2024.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono saat memberi sambutan acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr. Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional (Sudrajat/detikcom)

Sebelumnya lulusan Akademi Kepolisian pada 1990 itu pernah menjadi Penyidik Muda Subdirektorat V/Siber Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri pada 2009. Dari situ dia kemudian berkarier di lingkungan Densus 88 Antiteror hingga menjadi Wakil Komandan Densus 88 pada 2017, lalu berkiprah di BNPT.

Pada bagian lain, Eddy menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sepanjang 2024 telah memutus akses 3.000 akun media sosial yang terkait dengan radikalisme. Mayoritas akun tersebut berada di platform Facebook, Telegram, dan sebagainya. berkolaborasi dengan TNI, Polri, BIN, dan instansi terkait lainnya tetap melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

"Di tengah isu efisiensi anggaran pun, kami tetap bahu-membahu untuk senantiasa siaga melakukan pencegahan," kata Eddy.

Secara khusus lelaki kelahiran Blora, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1967 itu mengapresiasi buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' dan film 'Road to Silence' produksi komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian yang diprakarsai Noor Huda Ismail. Kedua karya tersebut bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini