Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Polisi (Purn) Achmadi memastikan anggaran pembiayaan untuk pengobatan saksi dan korban berbagai kasus kejahatan tindak pidana hingga pelanggaran hak asasi manusia tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

"Tidak (terdampak efisiensi) karena kalau kurang, saya akan mengajukan," kata Achmadi ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK tidak pernah ragu untuk memberikan pemenuhan hak asasi korban maupun saksi sehingga akan mengajukan tambahan anggaran apabila pos alokasi tersebut tidak mencukupi.

"Jadi, kalau itu haknya ya kita harus perjuangkan. Kalau (anggaran) kurang, (LPSK) ajukan, kan begitu. Dalam beberapa tahun selama ini, LPSK juga kalau kurang anggaran, ya kita ajukan saja. Dipenuhi gitu," ujarnya.

Ia menambahkan LPSK akan mengajukan tambahan anggaran sesuai mekanisme yang tersedia guna mendukung pemenuhan hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat hingga terorisme.

"Jadi, hak asasi korban, termasuk yang disampaikan tadi, seperti korban-korban PHB (pelanggaran HAM berat), korban terorisme, hak-haknya selama itu menjadi haknya, negara harus memenuhi itu," ucapnya.

Achmadi juga menjelaskan bahwa rapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK yang digelar secara tertutup pada hari ini membahas ihwal evaluasi kinerja dan anggaran LPSK.

Namun, ia enggan membeberkan apakah rapat tersebut di dalamnya turut membahas nasib anggaran untuk pemulihan hak saksi dan korban yang terdampak kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"(Rapat terkait) evaluasi kinerja ya, kinerja dan anggaran. Intinya kan itu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta komitmen negara untuk hadir dalam menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban tindak pidana.

"Negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban. Dalam revisi undang-undang ini, kami memastikan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah bisa diakses saksi dan korban tanpa dipersulit dan tanpa prosedur yang bertele-tele," ujar Sugiat.

Hal itu disampaikan Sugiat saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyerapan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/4).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari segera diselesaikan secara hukum.

Dia mengatakan langkah tersebut adalah untuk memastikan negara hadir dalam setiap dugaan pelanggaran hak dasar setiap warga.

"Kasus ini terkatung-katung selama 28 tahun. Negara tidak boleh abai. Kami minta proses hukum berjalan demi keadilan korban," kata Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kasus ini telah tiga kali dilaporkan ke Komnas HAM, dengan rekomendasi pelanggaran HAM sejak 1997, namun rekomendasi itu terkesan diabaikan.

"Fungsi Komnas HAM dipertanyakan jika rekomendasinya tidak ditindaklanjuti," ujarnya.

Ia mendorong Komnas HAM menginvestigasi ulang dan membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Tim Pencari Fakta.

"Jangan hanya viral karena emosi. Butuh tindakan nyata dan berkelanjutan," ujarnya.

Mafirion menegaskan jika penyelesaian melalui mediasi sudah tidak mungkin. Menurutnya pelaku terkesan tak peduli dan sulit diajak berunding.

“Pelaku tanpa hati nurani tak bisa diajak berunding. Hukum satu-satunya jalan," tegasnya.

Ia menegaskan, tuntutan korban bukan sekadar ganti rugi Rp3,1 miliar. Lebih dari itu langkah para korban merupakan upaya untuk membela harkat dan martabat sebagai manusia. "Ini soal harga diri yang nilainya lebih tinggi."

Mafirion juga meminta pemerintah memberikan pendampingan psikologis bagi korban. "Trauma mereka abadi. Negara wajib hadir," ujarnya.

Sebelumnya pada Rabu (23/4), Komisi XIII DPR RI juga menggelar audiensi dengan para korban sirkus OCI untuk mengkaji dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dari audiensi tersebut, pimpinan komisi menyimpulkan agar Polri kembali membuka kasus yang sudah ditutup pada tahun 1997 dengan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengungkapkan bahwa kepemilikan sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari, diduga memiliki keterkaitan dengan Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) TNI AU.

Menurut dia, temuan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterima dengan nomor Skep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

"Itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau salah satunya kepemilikan atas sirkus," kata Atnike usai audiensi dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Pada Pasal 10 huruf A SK tersebut, Puskopau diduga mempunyai kepemilikan atas sirkus OCI tersebut dengan nomenklatur "Unit Usaha Jasa Niaga Umum". Namun, dia perlu menelusuri lebih lanjut kepemilikannya, karena SK tersebut terbit pada tahun 1997.

"Nah itu perlu kita lihat itu kan tahun 97," kata dia.

Menurut dia, kasus dugaan eksploitasi yang terjadi di sirkus OCI sudah terjadi sejak lama. Komnas HAM, kata dia, sudah memperoleh informasi-informasi mengenai dugaan eksploitasi itu sejak tahun 1997, tetapi perlu ditelusuri kembali.

Dia pun mengaku bakal meminta penjelasan kepada Markas Besar TNI AU terkait temuan yang sudah lama tercatat tersebut. Karena, kata dia, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi.

"Komnas HAM menolak segala bentuk eksploitasi anak yang bersifat komersil atau segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyebut kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Sugiat menilai terdapat banyak pelanggaran di kasus tersebut.

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," kata Sugiat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Ada beberapa pasal, bahkan UUD 1945 dan beberapa pasal di ketentuan hukum kita bahkan hukum internasional, ini pelanggaran berat," sambungnya.

Sugiat menyesalkan eksploitasi tersebut. Terlebih, kata dia, hal itu mulai dilakukan saat para korban masih berusia anak-anak.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan, si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orang tuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," ujarnya.

Dia mendorong kasus tersebut diusut kembali. Dia bejanji mengawal kasus tersebut hingga selesai.

"Komisi XIII ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan menghukum pelaku kejahatan ini," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) melakukan audiensi ke Komisi XIII DPR RI atas dugaan eksploitasi. Mereka mengaku disiksa hingga tak memiliki identitas selama menjadi pemain OCI.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyesalkan kasus dugaan eksploitasi eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) tak selesai sejak awal mula diadukan. Atnike mengatakan saat ini kasus tersebut telah berlangsung selama 28 tahun.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama dia mengadukan ke Komnas HAM, sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban," kata Atnike rapat bersama Komisi XIII di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4).

"Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997. Jadi sudah lebih 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," sambungnya.

Atnike mengatakan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM pada 1997, tak dijalankan oleh pihak OCI. Menurutnya, hasil pemantauan terdapat pelanggaran hak asasi manusia dari kasus tersebut.

Dia mengatakan pelanggaran HAM tersebut di antaranya, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui identitas dan hubungan keluarga. Atnike menyampaikan para pemain OCI tersebut masih berada di bawah umur saat diambil dari orang tuanya untuk dilatih menjadi pemain sirkus.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKB Mafirion menanggapi insiden warga negara asing (WNA) mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Mafiirion mendorong agar Direktorat Jenderal Imigrasi meninjau izin tinggal yang bersangkutan karena sudah meresahkan.

"Nggak kalau WNA seperti itu, kalau sudah meresahkan dan melakukan beberapa kali tindakan yang sifatnya kriminalitas, saya sarankan, saya sarankan ke Imigrasi, walaupun investor, kalau resahkan masyarakat ya tinjau aja pemberian izin tinggal sementaranya, tinjau aja," kata Mafirion saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

Kemudian, Mafirion menyoroti WNA tersebut yang disebut melanggar izin tinggal. Ia mendapat informasi, seharusnya, WNA itu tinggal di Jakarta Barat (Jakbar), bukan di daerah Kalibata.

"Saya baca dia tinggal di Kalibata City tapi izin tinggalnya Jakbar, KITAS seharusnya diberi sesuai domisili, itu melanggar keimigrasian itu, bisa dicabut KITAS-nya, itu harusnya dikeluarkan sesuai domisili, jadi dia nggak boleh di Jaksel," ucapnya.

Ia menyebut alasan itu juga bisa menjadi penguat untuk mendeportasi yang bersangkutan. Menurutnya, Indonesia butuh investor yang membuat tenang, bukan meresahkan.

"Itu bisa jadi alasan pertimbangan cabut aja KITAS-nya, sementara tindakan kriminal kita minta polisi ambil tindakan. Saya harap Imigrasi, terutama Imigrasi Jaksel dan Jakbar kan di wilayah mereka untuk aktif memantau masalah ini. Kalau memang mereka lakukan pelanggaran atas izin-izin Imigrasi, cabut saja, deportasi saja, kita butuh investor yang buat tenang, kalau bikin tidak tenang ya deportasi saja," ujar dia.

WNA Diamankan Imigrasi Jaksel

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan warga negara asing (WNA) yang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Kini, WNA tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan gerak cepat menindaklanjuti atas laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," tulis akun Instagram @kanimjaksel, Selasa (22/4).

"Bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Saat ini, WNA tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," lanjutnya.

Proses pemeriksaan masih berlangsung saat ini. Nantinya, pihak imigrasi akan menindak WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Kanim Jaksel melakukan patroli keimigrasian di area Kalibata City untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengimbau masyarakat untuk segera lapor jika menemukan WNA mencurigakan.

"Kanim Jaksel mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar kita. Bersama, kita jaga Jakarta Selatan tetap tertib dan aman," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan harapannya kepada warga binaan atau narapidana agar menjadi manusia 'seutuhnya' usai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (lapas). Dengan kembali 'utuh', Agus berharap eks napi dapat berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Kita ingin warga binaan kembali sebagai manusia utuh, siap hidup bermakna, dan kembali berkontribusi untuk masyarakat," harapnya saat membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (21/4/2025).

Harapan Kementerian Imipas kepada para warga binaan ini yang menjadi dasar diselenggarakannya IPPAFest. Di acara ini, para napi dapat memenangkan karya mereka, baik produk UMKM hingga seni lukisan bahkan musik.

"Tema dari IPPAFest adalah Creation Beyond The Bars, sebuah pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara. Bahwa harapan tidak pernah bisa dibungkam, ia selalu menemukan jalan, ia selalu menemukan jembatan, apapun penghalangnya," tutur Agus.

IPPAFest 2025 merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61 yang jatuh pada 27 April 2025. Tema besar HBP tahun ini yakni 'Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat'.

Menteri Imipas Agus Andrianto membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest). (Foto: Audrey Santoso/detikcom)

IPPAFest juga merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya terkait dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Agus mengatakan IPPAFest bukan hanya sekadar festival, tapi menjadi panggung semangat, panggung harapan, dan panggung kemanusiaan.

"Mari kita buktikan konsistensi dan dedikasi dalam membangun Pemasyarakatan yang lebih inklusif, produktif, dan berbudaya. IPPAFest bukan sekadar festival. Ini adalah perlawanan terhadap pesimisme. Ini adalah panggung untuk mengatakan 'Kami masih punya harapan dan siap berkarya'," ajaknya.

Bagi Agus, IPPAFest bukan hanya tentang perayaan, tapi refleksi atas perjalanan panjang dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna. "Ini adalah proses pemulihan martabat manusia. Ini tentang bagaimana negara hadir untuk mengurangi kejahatan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pembangunan kapasitas pribadi," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi setinggi-tingginya IPPAFest. Festival ini, menurut Maman, ada sebuah kepekaan kepedulian dan transisi pola pikir dalam melihat Warga binaan.

"Mungkin beberapa waktu dulu, kita melihat saudara-saudara kita warga binaan, mohon maaf, mungkin diksinya cenderung kita melihat dalam diksi yang kurang positif. Namun dengan hadirnya program ini dan beberapa karya yang dihasilkan oleh warga binaan di seluruh Indonesia, menunjukkan keberadaan Kementerian Imipas sebagai leading sector untuk memberikan pembinaan, menjadi sebuah hal yang menjadi wajib dan penting," puji Maman.

IPPAFest digelar mulai hari ini sampai 23 April 2025. Warga binaan juga berkesempatan kolaborasi musik bersama sejumlah musisi terkenal seperti Zivilia Band, Virgoun, Tagor Pangaribuan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menjelaskan IPPAFest sebagai wadah ekspresi seni para warga binaan dan, menciptakan produk yang memiliki nilai jual, hingga menggelorakan kembali semangat-semangat perubahan menuju perbaikan. Di berharap produk UMKM dari lapas bisa menggerakan roda perekonomian.

"IPPAFest menjadi media promosi hasil karya seni Warga Binaan kepada masyarakat, mengelaborasi pembinaan warga binaan dalam pembangunan nasional. Dengan menggerakkan roda perekonomian melalui sektor industri kreatif," kata Agus.

"Seraya meningkatkan peran serta dan kontribusi para Warga Binaan. Kegiatan ini juga memupuk sikap gotong royong dan rasa kebersamaan antara tiga elemen penunjang pelaksanaan Pemasyarakatan, yaitu Narapidana, masyarakat, dan petugas Pemasyarakatan," ungkap dia.

Pembukaan IPPAFest 2025 makin meriah dengan lelang kain batik dan lukisan karya Warga binaan dari sejumlah lapas dan rutan. Seluruhnya laku terjual, bahkan dua lukisan dihargai hingga Rp 40 juta Rupiah. Total lelang kain batik dan lukisan karya bang napi mencapai ratusan juta rupiah.

Selanjutnya, selama tiga hari, panggung IPPAFest 2025 akan menampilkan beragam seni dan musik, seperti Zivilia Band bersama Sindur Rock Band asal Lapas Khusus Gunung Sindur, Virgoun bersama Band Rutan Cipinang, IPPAFest Fashion Show, Kolaborasi Band dan Calung Lapas Purwokerto, lalu Rampak Beduk Lapas Perempuan Tangerang, Rampak Gendang Lapas Narkotika Bandung, Fire Dance Lapas Kerobokan, Stand-Up Comedy Lapas Cipinang, Reog Rutan Ponorogo, Band dan Angklung LPKA Tangerang, serta beragam hiburan lainnya.

Ada pula 33 stand Kantor Wilayah Ditjenpas seluruh Indonesia yang memamerkan produk unggulan Warga Binaan di wilayah masing-masing. Tak ketinggalan, bazar UMKM dan games seru dengan beragam hadiah menarik bagi seluruh pengunjung.

Turut hadir dalam pembukaan IPPAFest 2025, yakni Wakil Menteri Imipas, Ketua Komisi XIII DPR RI, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Ketua Komisi XIII DPR RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perwakilan Bank BRI, Duta Besar negara sahabat, pimpinan tinggi Kementerian Imipas, dan mitra kerja sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan lainnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

"Ini adalah alarm darurat yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas sebelum rutan maupun lapas benar-benar berubah menjadi pusat kejahatan baru,"

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendesak adanya reformasi total dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, imbas kasus pesta narkoba yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau.

Kasus itu, kata dia, menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta rentannya sistem keamanan di balik jeruji besi. Kejadian itu tidak hanya mengguncang kepercayaan publik, tetapi juga mengancam esensi pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi.

"Ini adalah alarm darurat yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas sebelum rutan maupun lapas benar-benar berubah menjadi pusat kejahatan baru," kata Dewi di Jakarta, Jumat.

Dia menilai kemunculan kasus itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan puncak dari berbagai persoalan yang sudah lama terjadi. Menurut dia, masuknya narkoba ke rutan diduga kuat melibatkan oknum petugas, jaringan kriminal, atau bahkan keluarga warga binaan.

Selain itu, dia menilai bahwa penggunaan teknologi deteksi masih minim hingga menyebabkan penyelundupan narkoba sulit terpantau. Adanya kolusi antara petugas dan warga binaan, menurut dia, membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.

Terlebih lagi, saat ini kondisi rutan maupun lembaga pemasyarakatan (lapas) sudah kelebihan kapasitas sehingga menyulitkan pengawasan dan memperburuk kondisi.

Untuk itu, dia menekankan bahwa solusi yang diambil harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Dia pun mengusulkan lima langkah konkret sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap sistem pemasyarakatan.

Pertama, dia mengusulkan peningkatan pengawasan dan teknologi, baik secara internal maupun eksternal. Setiap rutan, kata dia, arus dilengkapi dengan alat deteksi narkoba seperti X-ray, drug scanner, dan dilakukan tes urine secara acak rutin dengan menggandeng pihak BNN dan Kementerian Kesehatan. "CCTV dengan sistem pengawasan real-time juga wajib ada, bukan hanya formalitas," kata dia.

Yang kedua, dia mengusulkan agar oknum-oknum petugas yang nakal harus dibersihkan. Investigasi menyeluruh, kata dia, harus dilakukan, baik oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun lembaga independen.

"Oknum yang terbukti terlibat harus diberi sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses hukum tanpa pandang bulu," katanya.

Lalu yang ketiga, dia mengusulkan untuk merehabilitasi tahanan pengguna narkoba dengan cara tahanan pengguna narkoba perlu dipisahkan untuk menjalani program rehabilitasi intensif.

"Kita perlu kerja sama lebih erat dengan BNN dan Kemenkes untuk konseling dan terapi, agar mereka bisa pulih dan kembali ke masyarakat," katanya.

Untuk yang keempat, dia mengusulkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petugas. Menurut dia, petugas rutan juga harus dibekali pelatihan integritas serta insentif yang layak agar tidak mudah tergoda oleh praktik suap atau kolusi.

Kemudian usulan kelima, dia mengatakan bahwa kerja sama dengan penegak hukum dan masyarakat harus dilakukan karena fasilitas pemasyarakatan tidak bisa bekerja sendirian. Menurut dia, harus ada sinergi antara Kepolisian, BNN, dan komunitas lokal.

"Bahkan keluarga dari warga binaan pun perlu diberi edukasi tentang bahaya narkoba dan dampaknya," katanya.

Dia menegaskan bahwa pembenahan sistem pemasyarakatan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu instansi. Rutan dan lapas, menurut dia, harus kembali pada tujuan awalnya yakni menjadi tempat pembinaan, bukan tempat berkembangnya kejahatan.

"Ini saatnya pemerintah membuktikan keseriusannya dalam perang melawan narkoba," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera mengevaluasi dan membenahi pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai buntut berulangnya keriuhan akibat perilaku tidak patut warga binaan di dalam lapas.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Jakarta, Kamis, mengatakan kehebohan yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, telah menjadi perhatian DPR.

Sebelumnya, sedang viral di media sosial sebuah tayangan video yang menampilkan 14 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau, yang terlibat dugem sambil pesta minuman keras dan narkoba.

Menurut Willy, peristiwa di Rutan Pekanbaru itu mirip dengan peristiwa di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, akhir tahun lalu dan peristiwa sejenis lainnya.

"DPR tentu mengapresiasi tindakan cepat dan terukur yang diambil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Riau dengan mencopot Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru," kata Willy.

Ia mengatakan pembenahan tersebut tidak boleh berhenti hanya dengan pencopotan kepala rutan, tetapi perlu ada evaluasi mendasar dan komprehensif terhadap pengelolaan rutan.

"Komisi XIII akan segera panggil jajaran kementerian untuk mengoordinasikan perbaikan komprehensif terkait persoalan ini," ujarnya.

Menurut Willy, evaluasi pengelolaan lapas maupun rutan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Berbagai permasalahan yang terjadi di lapas perlu diurai satu per satu agar peta jalan perbaikan lapas di Indonesia dapat dihasilkan.

"Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir, termasuk tentu kasus Rutan Sialang Bungkuk ini. Kita juga sudah berdialog secara formal dan informal dengan berbagai pihak berkenaan dengan sistem pemasyarakatan warga binaan ini. Nanti kita ulas semua sesuai mekanisme hak pengawasan DPR," kata Willy.

Willy menegaskan permasalahan pengelolaan lapas di Indonesia ini cukup kompleks dan perlu melibatkan berbagai perspektif agar bisa ditemukan akar masalahnya untuk dilakukan perbaikan.

Ia menambahkan anomali kelonggaran aturan yang tampak dari peristiwa saat ada warga binaan yang joget-joget sambil konsumsi minuman keras atau narkoba bukan hanya perlu dilihat dari sisi kelalaian pengelola lapas.

"Kita perlu temukan akar masalahnya sebelum mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya, tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan," tegas Willy.

"Kalau memang terjadi transaksi pelonggaran aturan, itu perlu diperiksa apakah sudah memadai kesejahteraan pengelola lapas. Kalau memang warga binaan sampai merasa perlu dugem dan konsumsi narkoba, bagaimana asesmen psikologis terhadap mereka? Jadi, banyak hal yang perlu diperiksa," tambah legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

Willy mengatakan komisinya akan segera bertemu dengan jajaran Kementerian Imipas agar perbaikan lapas dapat segera terwujud.

Ia meyakini Menteri Imipas Agus Andrianto bersama DPR mampu memperbaiki persoalan ini karena Menteri Imipas sebagai sosok progresif yang mengenal baik permasalahan di dalam lapas

"Komisi XIII DPR dan Kementerian Imipas sebagai mitra strategis punya cita-cita yang sama untuk perbaikan sistem pemasyarakatan. Tidak akan sulit mendialogkan langkah perbaikan sistem pemasyarakatan ke depan," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dan mendesak pengusutan tuntas terhadap aksi belasan orang narapidana yang menggelar pesta minuman keras dan narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Mafirion mengatakan tindakan amoral tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan dan adanya unsur pembiaran di dalam rutan.

"Saya meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa terkecuali. Kepala rutan hingga petugas yang berjaga harus diperiksa untuk mengetahui apakah ada unsur pembiaran dalam kejadian ini," ujar Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, "Jika terbukti terlibat, petugas harus dipecat. Napi yang terlibat aksi juga harus ditindak tegas. Penegakan hukum yang lemah berpotensi menyebabkan kejadian serupa berulang."

Mafirion juga mengatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Riau telah membenarkan peristiwa tersebut.

"Saya minta agar Kakanwil segera mengambil tindakan dan membebastugaskan pejabat yang terlibat," ujarnya.

Sebelumnya, media sosial ramai memperbincangkan soal beredarnya video narapidana yang memutar musik sambil berjoget di lokasi yang diduga sebagai Rutan Pekanbaru.

Dalam video tersebut terlihat beberapa botol minuman berserakan. Tampak pula botol bekas yang dilengkapi sedotan putih diduga sebagai alat hisap sabu atau bong.

Beberapa narapidana juga terlihat santai menghisap rokok elektrik, sementara di sudut lain, narapidana lain tampak asyik menelepon menggunakan telepon genggam.

"Peristiwa ini menunjukkan bahwa rutan masih menjadi sarang narkoba dan akses masuk minuman keras sangat mudah. Padahal narkoba dan minuman keras dilarang keras masuk ke rutan maupun lembaga pemasyarakatan. Penggunaan telepon genggam juga harus diselidiki untuk mengungkap kemungkinan adanya oknum yang sengaja memasukkan dan meloloskannya sehingga para narapidana dapat menggunakannya dengan bebas," urai Mafirion.

Dia menekankan bahwa lapas dan rutan di Indonesia hingga kini belum terbebas dari peredaran narkoba. Bahkan, beberapa kali terungkap adanya sindikat pengendalian narkoba dari dalam lapas.

Kasus yang paling menggemparkan adalah terungkapnya pabrik narkoba di Lapas Kelas II A Narkotika Cipinang yang didirikan Freddy Budiman. Pabrik tersebut menjadi importir ribuan butir ekstasi dan mampu memproduksi dua kilogram sabu setiap kali produksi.

Menurut ia, terungkapnya kasus penggunaan narkoba dan minuman keras oleh napi di rutan adalah fenomena gunung es.

"Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi Dirjen PAS untuk melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya di rutan tersebut, tetapi juga di rutan dan lapas lainnya, guna mencegah terulangnya kasus serupa," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

kasus pelanggaran HAM berat di Bumi Flora Aceh Timur tersebut pada Agustus 2001. Saat itu, terjadi dugaan penembakan warga sipil di areal perkebunan kelapa sawit setempat hingga menewaskan 31 warga, kemudian tujuh luka-luka dan satu orang hilang

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menyelidiki satu peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh, yaitu kasus di kawasan perkebunan sawit PT Bumi Flora Aceh Timur.

"Masih ada satu penyelidikan lagi yang masih dilakukan untuk kasus yang terjadi di Aceh, kasus Bumi Flora," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Atnike Nova Sigiro kepada awak media setelah menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh, di Banda Aceh.

Untuk Aceh sendiri, Atnike mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap lima kasus dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa konflik Aceh lalu.

Adapun lima kasus tersebut yakni peristiwa Simpang KKA di Kabupaten Aceh Utara, Rumoh Geudong-Pos Sattis Kabupaten Pidie, Jambo Keupok di Aceh Selatan, Timang Gajah di Bener Meriah dan peristiwa Bumi Flora Aceh Timur.

Dari penyelidikan tersebut, tiga peristiwa yaitu Simpang KKA, Rumoh Geudong dan Jambo Keupok sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana.

Untuk peristiwa Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah, penyelidikannya juga sudah diselesaikan dan telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Sedangkan Bumi Flora masih dalam proses penyelidikan.

"Kalau penyelidikan sudah selesai empat kasus di Aceh, dan sudah diserahkan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Masih ada satu lagi kasus Bumi Flora," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus pelanggaran HAM berat di Bumi Flora Aceh Timur tersebut pada Agustus 2001. Saat itu, terjadi dugaan penembakan warga sipil di areal perkebunan kelapa sawit setempat hingga menewaskan 31 warga, kemudian tujuh luka-luka dan satu orang hilang.

Atnike menyampaikan, untuk tiga peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yang sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia masa Presiden Jokowi diselesaikan secara mekanisme non yudisial, berupa pemulihan terhadap korban atau keluarganya.

Namun, mekanisme penyelesaian secara non yudisial sudah terhenti karena adanya pergantian pemerintahan.

Dirinya menuturkan, dari sekitar 5.000 nama korban pelanggaran HAM berat yang telah diajukan untuk pemulihan, tetapi sampai dengan hari ini masih cukup minim yang mendapatkan hak mereka.

Ia berharap semua hak-hak pemulihan untuk korban pelanggaran HAM berat termasuk Aceh dapat segera ditindaklanjuti, serta harus menjadi prioritas pemerintah, dan komisi XIII DPR RI dapat mendukungnya.

"Kami harap hal tersebut dapat ditindaklanjuti karena sebagian besar korban pelanggaran HAM berat belum mendapatkan pemulihan," demikian Atnike Nova Sigiro.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh, Kamis, serta melakukan dialog dengan warga binaan di lembaga pembinaan narapidana tersebut.

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso serta didampingi 10 anggota komisi.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI melihat langsung sarana dan prasarana lapas serta program pembinaan warga binaan, diantara adalah kebun ketahanan pangan, pembuatan kapal hias, produksi sandal, dan dapur produksi roti.

Pada kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI juga menyempatkan berdialog dengan sejumlah warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Warga binaan juga menyampaikan permintaan kepada wakil rakyat tersebut guna memperjuangkan pemenuhan hak batiniah seperti bilik keluarga.

"Setelah kami melihat langsung bagaimana kondisinya, kami mengapresiasi jajaran Lapas Banda Aceh. Kondisinya sama dengan lapas lainnya di Indonesia, yang kelebihan kapasitas. Kapasitas Lapas Banda Aceh hanya 300-an orang, tetapi dihuni 500-an orang," kata Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan warga binaan untuk terus memperbaiki diri, merenungkan kesalahan-kesalahan di masa lalu, sehingga menjadi insan yang lebih baik lagi.

"Kami mengingatkan untuk terus berbuat baik. Warga binaan yang masih di dalam lapas, belum tentu tidak lebih baik dari masyarakat di luar lapas. Kami juga memperjuang agar warga binaan di lapas ini bisa mendapatkan pembinaan yang lebih baik lagi," katanya.

Terkait aspirasi warga binaan menyangkut dengan bilik keluarga, Sugiat Santoso mengatakan pihaknya akan menyampaikan permintaan warga binaan tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Bilik keluarga ini merupakan pemenuhan kebutuhan batiniah warga binaan. Persoalan ini juga sudah kami sampaikan pada rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami juga berharap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan segera membuat patung hukum bilik keluarga tersebut," kata Sugiat Santoso.

Sementara itu, Suhaimi, warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, mengharapkan Komisi XIII DPR RI memperjuangkan keberadaan bilik asmara. Bilik ini menjadi tempat pertemuan dan pemenuhan hak batiniah warga binaan dengan keluarga.

Selama ini, kami menerima kebutuhan lahiriah dengan baik. Namun, untuk hak batiniah, selama ini tidak terpenuhi. Kami berharap DPR RO memperjuangkan hak batiniah berupa bilik asmara," kata Suhaimi dalam pertemuan dengan Komisi XIII DPR RI.

Selain itu, Suhaimi juga menyampaikan aspirasi warga binaan lainnya berupa renovasi musala dalam lapas. Selama ini, rumah ibadah tersebut tidak mampu menampung jamaah ketika shalat lima waktu.

"Kami mengusulkan musala diperbesar, sehingga mampu menampung jamaah saat shalat lima waktu. Selain itu, kami juga berharap pembangunan fasilitas olahraga seperti lapangan bulu tangkis," kata Suhaimi.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Komisi XIII DPR RI dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) akan menginisiasi perdamaian di Papua sehingga daerah tersebut tidak lagi berkonflik. Legislator bakal membuka peta jalan damai dengan belajar dari proses perdamaian antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, perdamaian yang sudah berlangsung di Aceh selama 20 tahun diharapkan menjadi contoh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Perdamaian Aceh diteken di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam.

"Kemarin kita sampaikan ke kawan-kawan Komnas HAM, kalau di Aceh saja itu bisa terjadi rekonsiliasi antara GAM dengan NKRI, kenapa ini tidak dijadikan contoh yang sama ketika di Papua, misalnya bagaimana kawan-kawan Komnas HAM RI juga berkolaborasi dengan kita komisi XIII menginisiasi atau membuka peta jalan damai di Papua dengan belajar dari apa yang terjadi di Aceh," kata Sugiat saat berkunjung ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (10/4/2025).

Sugiat hadir ke kantor tersebut didampingi sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI serta Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro. Politikus Partai Gerindra itu berharap perdamaian yang terjadi di Tanah Rencong dapat terulang di ujung timur Indonesia.

"Apalagi kan eskalasi konflik di Papua, kemarin kan banyak juga yang berjatuhan korban. Ada enam guru yang jadi korban, terus kawan-kawan KKB juga masih sangat berkeras," jelasnya.

Sugiat beharap konflik yang terjadi di Papua dapat segera diselesaikan agar tidak ada lagi korban berjatuhan. DPR RI dan Komnas HAM disebut akan fokus pada perdamaian Papua.

"Saya pikir kita harus belajar bagaimana membangun rekonsiliasi di tingkat nasional. Belajar dari Aceh. Kami ketika rapat kerja kemarin sudah sama-sama sepakat dengan kawan-kawan Komnas HAM agar ke depan fokus membangun peta damai di Papua ini menjadi perhatian yang sangat serius. Jangan sampai dilarut-larutkan supaya tidak ada lagi anak-anak bangsa kita yang menjadi korban," jelas Sugiat.

Aktivitas dan Cerita Dede Yusuf, Produktivitas Kerja Nyata!

Aktivitas dan Cerita Dede Yusuf, Produktivitas Kerja Nyata!