Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, membantah anggapan salah satu pasal di Undang-Undang BUMN kontradiktif dengan aturan di peraturan yang lain. Andre menyebut direksi BUMN tak kebal hukum.

"Jadi gini. Intinya apa? Memang direksi BUMN ya, jadi direksi BUMN tidak kebal hukum. Kalau ada pelanggaran pidana dan juga korupsi tentu aparat hukum bisa memprosesnya. Jadi itu yang perlu dipahami. Itu satu," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Andre mengatakan pernyataan tersebut juga mengacu pada ucapan Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Andre menyebut pada UU BUMN juga mengatur kekayaan negara yang dipisahkan.

"Nah yang kedua, adalah bahwa sekarang di UU BUMN itu ada kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi aset BUMN ini kan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menganut business judgement rules," ujar Andre.

Legislator Gerindra ini mengatakan konsep business judgement rules tersebut mengharuskan BUMN membuktikan tak adanya kelalaian atau kesengajaan. Andre menegaskan jajaran BUMN bisa diproses jika terlibat korupsi.

"Sehingga mereka kalau merugikan negara wajib membuktikan bahwa tidak ada unsur kelalaian dan unsur kesengajaan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, tentu mereka diproses secara hukum," ujar Andre.

"Jadi tidak benar bahwa BUMN, Direksi BUMN, Komisaris BUMN kebal hukum. Mereka bisa diproses secara hukum kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi," tambahnya.

Ia menyebut BUMN juga masih menerima dana dari APBN. Andre menegaskan jika ditemukan adanya kerugian negara di sana, maka harus diusut.

"Jadi, nggak bener bahwa direksi BUMN itu kebal hukum atau nggak bisa diproses aparat penegak hukum. Kalau merugikan negara pasti diproses dong," ungkapnya.

Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto buka suara soal polemik salah satu pasal di Undang-Undang (UU) BBM yang mengatur direksi BUMN bukan penyelenggara negara. Setyo mengatakan bunyi pasal itu kontradiktif dengan aturan di peraturan lain.

Simak Video 'Demokrat soal Direksi BUMN Masih Bisa Dipidana: Tak Ada Kebal Hukum':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bos PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri berjanji membersihkan SPBU nakal yang ada di Indonesia.

"Banyak laporan masuk terhadap beberapa praktik-praktik SPBU yang nakal. Nanti akan kita kerja sama dengan aparat (penegak) hukum untuk kita bersihkan. Jangan sampai rakyat yang dirugikan," tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/3).

Simon menegaskan pegawai Pertamina harus siap bertanggung jawab secara hukum, andai ditemukan dugaan kasus korupsi sampai suap.

"Bahkan, apabila itu (korupsi dan suap) terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum," janjinya.

Ia menegaskan menghormati proses terkait dugaan pelanggaran hukum di internal perusahaan. Namun, Simon meyakinkan sosok Merah Putih masih mewarnai perusahaan itu.

Simon mengatakan Pertamina juga menyediakan layanan Call Center resmi di 135. Bahkan, ia membagikan nomor khusus 081417081945 yang dipegangnya secara pribadi untuk menerima aduan dan keluhan masyarakat.

Direktur Utama Pertamina itu menegaskan selalu membawa ponsel keduanya yang berisi nomor khusus tersebut. Simon mengaku enggan memakai admin untuk menjawab setiap keluhan yang masuk.

"Jangan sampai rakyat yang dirugikan. Jadi, nomor ini saya pakai terus. Kadang-kadang jam 12 (malam), jam 1 (dini hari), jam 3 (pagi). Bahkan, ada yang tidak percaya kalau itu saya, saya telepon balik, 'Ini benar saya'," tegas Simon.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan salah satu pejabat anak usaha Pertamina sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Dalam kasus itu, ada 9 tersangka, yakni 6 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta.

Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang digadang-gadang seperti Temasek, ditargetkan meluncur pada kuartal I 2025. Hal ini disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo, jika memungkinkan Rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dibawa ke Paripurna pekan depan. RUU BUMN sudah disepakati dibawa ke Paripurna.

"Secepatnya, kalau minggu depan memungkinkan ada jadwal Paripurna ya kita Paripurna," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Saat dikonfirmasi apakah Danantara akan diluncurkan seiring dengan pengesahan RUU BUMN di Paripurna, Prasetyo menjawab singkat. Ia juga berharap Danantara bisa meluncur pada kuartal I 2025.

"(meluncur kuartal I 2025?) Insyaallah, doakan," tuturnya.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, delapan fraksi di komisi VI DPR RI menyetujui RUU BUMN dibawa ke sidang paripurna. Sebagai informasi, salah satu yang diatur dalam RUU BUMN adalah soal Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Dari kedelapan fraksi di Komisi VI DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, setuju?" tanya Anggia yang disetujui peserta rapat, di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga mengikuti rapat menargetkan RUU BUMN bakal disahkan di paripurna pada Selasa pekan depan. "Rencana hari Selasa, selasa pekan depan," ujar Dasco.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset strategis negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional.

"BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, dan refocusing agar menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus, dan memberikan nilai tambah," kata Supratman pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.

Hal ini juga sesuai dengan visi dan arah kebijakan pemerintah terkait BUMN, yakni mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global.

Selain itu, Supratman mengatakan bahwa BUMN juga perlu mengimplementasikan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), pengembangan sumber daya manusia unggul yang berintegritas dan berwawasan global serta terus melakukan akselerasi, inovasi, dan penguasaan teknologi untuk peningkatan produktivitas.

Dalam delapan Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam demi meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Ia pun berharap BUMN dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, termasuk nikel, bauksit, dan tembaga.

"Menjadi penguatan rantai pasok industri strategis, seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, dan juga untuk peningkatan kandungan lokal dan substitusi impor untuk memperkuat kemandirian ekonomi," ujarnya.

Selain dalam penciptaan nilai melalui hilirisasi, BUMN juga diharapkan dapat menjadi agen pembangunan nasional.

Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan konektivitas yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ketahanan energi dan pangan nasional, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat melakukan kontribusi fiskal terhadap penerimaan negara melalui dividen dan pajak.

Oleh karena itu, lanjut Menkum, pemerintah mendukung revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI.

Dalam perkembangannya, aturan ini telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah dilakukan untuk dapat senantiasa mengakselerasi persaingan BUMN.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025