Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, membantah anggapan salah satu pasal di Undang-Undang BUMN kontradiktif dengan aturan di peraturan yang lain. Andre menyebut direksi BUMN tak kebal hukum.

"Jadi gini. Intinya apa? Memang direksi BUMN ya, jadi direksi BUMN tidak kebal hukum. Kalau ada pelanggaran pidana dan juga korupsi tentu aparat hukum bisa memprosesnya. Jadi itu yang perlu dipahami. Itu satu," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Andre mengatakan pernyataan tersebut juga mengacu pada ucapan Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Andre menyebut pada UU BUMN juga mengatur kekayaan negara yang dipisahkan.

"Nah yang kedua, adalah bahwa sekarang di UU BUMN itu ada kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi aset BUMN ini kan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menganut business judgement rules," ujar Andre.

Legislator Gerindra ini mengatakan konsep business judgement rules tersebut mengharuskan BUMN membuktikan tak adanya kelalaian atau kesengajaan. Andre menegaskan jajaran BUMN bisa diproses jika terlibat korupsi.

"Sehingga mereka kalau merugikan negara wajib membuktikan bahwa tidak ada unsur kelalaian dan unsur kesengajaan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, tentu mereka diproses secara hukum," ujar Andre.

"Jadi tidak benar bahwa BUMN, Direksi BUMN, Komisaris BUMN kebal hukum. Mereka bisa diproses secara hukum kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi," tambahnya.

Ia menyebut BUMN juga masih menerima dana dari APBN. Andre menegaskan jika ditemukan adanya kerugian negara di sana, maka harus diusut.

"Jadi, nggak bener bahwa direksi BUMN itu kebal hukum atau nggak bisa diproses aparat penegak hukum. Kalau merugikan negara pasti diproses dong," ungkapnya.

Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto buka suara soal polemik salah satu pasal di Undang-Undang (UU) BBM yang mengatur direksi BUMN bukan penyelenggara negara. Setyo mengatakan bunyi pasal itu kontradiktif dengan aturan di peraturan lain.

Simak Video 'Demokrat soal Direksi BUMN Masih Bisa Dipidana: Tak Ada Kebal Hukum':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyambut positif dibentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Anggia menyebut Danantara merupakan harapan besar untuk Indonesia.

Anggia awalnya memberikan apresiasi terhadap penegasan Prabowo bahwa Danantara akan dikelola dengan transparan, tak kebal hukum, dan bisa diaudit setiap saat. Menurutnya, ini menunjukkan keseriusan Prabowo.

"Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara ini sudah selayaknya kita apresiasi. Selain berpeluang meningkatkan ekonomi Indonesia, Danantara Indonesia juga dikelola dengan serius," kata Anggia kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

"Bapak Presiden Prabowo bahkan menyampaikan badan ini akan dikelola dengan transparan dan tidak kebal hukum. Bahkan badan itu disebut bisa diaudit setiap saat oleh penegak hukum," lanjutnya.

Menurutnya, penegasan Presiden Prabowo sebagai pertanda Danantara Indonesia memang dibentuk untuk tujuan yang mulia. "Tentunya ini membuktikan bahwa Danantara Indonesia dibentuk untuk tujuan yang mulia, yakni kemajuan Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anggia juga menilai Danantara sebagai harapan besar untuk Indonesia. Dia pun berharap badan ini bisa langsung bekerja sehingga mimpi Indonesia menjadi negara maju bisa segera tercapai dan kesejahteraan rakyat turut meningkat.

"Danantara Indonesia juga harapan besar untuk Indonesia. Saya berharap badan yang baru saja diresmikan ini bisa langsung memberi dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, cita-cita Presiden Prabowo agar Indonesia menjadi negara maju pun bisa segera tercapai dan kesejahteraan rakyat tentunya juga akan meningkat," ujar dia.

Demi mendukung itu pula, Anggia memastikan Komisi VI DPR akan mengawasi kinerja Danantara. "Kami di DPR juga siap melakukan pengawasan agar Danantara ini berjalan sesuai yang kita harapkan," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo baru saja meresmikan Danantara Indonesia. Dia mengatakan Danantara Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya dan transparan serta harus bisa diaudit oleh siapa pun.

"Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam peluncuran Danantara yang berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Prabowo merasa bangga atas kerja keras semua pihak untuk mewujudkan Danantara Indonesia. Prabowo mengatakan Danantara Indonesia milik anak dan cucu rakyat Indonesia.

"Saya bangga dengan bangsa saya, saya bangga pada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara Indonesia. Karena ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan. Dengan Daya Anagata Nusantara yang artinya adalah energi kekuatan masa depan bagi nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, yang artinya adalah Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita," ucapnya.

Simak Video 'Prabowo: Danantara Harus Dikelola dengan Baik, Bisa Diaudit Setiap Saat':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang digadang-gadang seperti Temasek, ditargetkan meluncur pada kuartal I 2025. Hal ini disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo, jika memungkinkan Rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dibawa ke Paripurna pekan depan. RUU BUMN sudah disepakati dibawa ke Paripurna.

"Secepatnya, kalau minggu depan memungkinkan ada jadwal Paripurna ya kita Paripurna," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Saat dikonfirmasi apakah Danantara akan diluncurkan seiring dengan pengesahan RUU BUMN di Paripurna, Prasetyo menjawab singkat. Ia juga berharap Danantara bisa meluncur pada kuartal I 2025.

"(meluncur kuartal I 2025?) Insyaallah, doakan," tuturnya.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, delapan fraksi di komisi VI DPR RI menyetujui RUU BUMN dibawa ke sidang paripurna. Sebagai informasi, salah satu yang diatur dalam RUU BUMN adalah soal Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Dari kedelapan fraksi di Komisi VI DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, setuju?" tanya Anggia yang disetujui peserta rapat, di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga mengikuti rapat menargetkan RUU BUMN bakal disahkan di paripurna pada Selasa pekan depan. "Rencana hari Selasa, selasa pekan depan," ujar Dasco.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset strategis negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional.

"BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, dan refocusing agar menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus, dan memberikan nilai tambah," kata Supratman pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.

Hal ini juga sesuai dengan visi dan arah kebijakan pemerintah terkait BUMN, yakni mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global.

Selain itu, Supratman mengatakan bahwa BUMN juga perlu mengimplementasikan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), pengembangan sumber daya manusia unggul yang berintegritas dan berwawasan global serta terus melakukan akselerasi, inovasi, dan penguasaan teknologi untuk peningkatan produktivitas.

Dalam delapan Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam demi meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Ia pun berharap BUMN dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, termasuk nikel, bauksit, dan tembaga.

"Menjadi penguatan rantai pasok industri strategis, seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, dan juga untuk peningkatan kandungan lokal dan substitusi impor untuk memperkuat kemandirian ekonomi," ujarnya.

Selain dalam penciptaan nilai melalui hilirisasi, BUMN juga diharapkan dapat menjadi agen pembangunan nasional.

Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan konektivitas yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ketahanan energi dan pangan nasional, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat melakukan kontribusi fiskal terhadap penerimaan negara melalui dividen dan pajak.

Oleh karena itu, lanjut Menkum, pemerintah mendukung revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI.

Dalam perkembangannya, aturan ini telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah dilakukan untuk dapat senantiasa mengakselerasi persaingan BUMN.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025