Jika benar mereka dipaksa mencopot jilbab, maka ini merupakan tindakan intoleransi, dan diskriminasi, berpeluang melanggar hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar meninjau ulang SK standar pakaian Paskibraka dengan menyertakan contoh pakaian berhijab sehingga dapat menjadi pilihan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024.

"BPIP dalam menyusun dan menetapkan standar pakaian Paskibraka harus mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, nondiskriminasi, serta nilai keberagaman yang merupakan pengamalan nilai Pancasila," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Hal ini dikatakannya menanggapi informasi bahwa perempuan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, diwajibkan melepas jilbab.

Pihaknya menduga terdapat 18 perwakilan paskibra perempuan yang mengenakan jilbab yang berpotensi mengalami kekerasan dipaksa melepas jilbab, padahal mereka sejak kecil memakai jilbab sebagai bentuk pengamalan atas ajaran agama yang diyakini.

"Jika benar mereka dipaksa mencopot jilbab, maka ini merupakan tindakan intoleransi, dan diskriminasi, berpeluang melanggar hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak," kata Aris Adi Leksono.

KPAI pun melakukan telaah terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No. 35 tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Selain itu, dalam lampiran standar pakaian paskibraka tidak menyertakan contoh pakaian berhijab menjadi pilihan model.

"Hasil telaah menunjukkan bahwa standar pakaian tersebut kurang mengakomodasi asas dan prinsip dasar perlindungan anak, serta terlalu umum, tidak mengakomodasi nilai-nilai keberagaman," kata dia.

KPAI pun meminta BPIP agar menyusun dan menetapkan standar pakaian paskibraka yang mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, yakni nondiskriminasi, serta nilai keberagaman, yang merupakan pengamalan nilai Pancasila, serta memastikan tidak terjadi praktik pemaksaan pencopotan jilbab bagi anggota paskibraka perempuan, yang merupakan upaya menjaga dan mengamalkan nilai ajaran agama yang diyakini.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin mendukung pemutaran kembali film 'Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI'. Pemutaran film itu dinilai bagus untuk mengingatkan agar peristiwa itu tidak terulang kembali.

Menurut Mahyudin, film tersebut memberi pemahaman dan menyadarkan bahwa ancaman perbedaan ideologi sangat berbahaya bagi bangsa.

"Karena itu saya semakin mantap menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik yang harus menjadi perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Mayhudin dalam keterangan tertulis dari MPR, Rabu (20/9/2017).

Mahyudin menyampaikan itu dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana di Denpasar, Bali, hari ini. Hadir pula Wakil Rektor III Universitas Udayana Prof Dr Ir I Made Sudarma.

Rencana pemutaran kembali film karya Arifin C Noer itu diinisiasi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Bahkan Gatot memerintahkan jajarannya untuk menggelar nonton bersama film itu agar mengingatkan peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 tersebut tidak terulang.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Peristiwa G30S/PKI menimbulkan banyak korban baik dari militer dan rakyat. Kita tidak ingin peristiwa itu terulang kembali," kata Mahyudin.

Mahyudin berpendapat bahwa pemutaran ulang film itu untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi atau diadu-domba.

"Pemutaran film itu bagus juga agar masyarakat hati-hati, tidak terprovokasi, dan tidak mudah diadu-domba," ungkapnya.

Namun Mahyudin juga setuju agar ada pembuatan film serupa yang disesuaikan dengan kekinian. Misalnya adegannya lebih diperhalus.

"Adegan-adegan pembunuhan mungkin diperhalus," imbuhnya.

Mahyudin mengaku waktu kecil berulangkali menonton film G30S/PKI. Dari pengalaman itu Mahyudin mengatakan film itu tidak terlalu berpengaruh pada kekerasan.

"Dari segi kekerasan, film itu tidak membuat saya kasar," tuturnya menanggapi kekhawatiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Perangi Korupsi dan Narkoba

Di tempat yang sama Mahyudin mengungkapkan tiga masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu korupsi, narkoba, dan radikalisme. Mahyudin mengajak mahasiswa untuk memerangi bersama tiga masalah itu.

Dalam masalah korupsi, Mahyudin mengatakan korupsi sudah menjadi budaya. Korupsi terjadi baik di pusat maupun daerah. Mulai dari anggota DPR hingga anggota DPRD, mulai dari pejabat eselon I hingga kepala desa.

"Negara ini tidak akan maju kalau masih ada korupsi. Korupsi harus dihilangkan kalau Indonesia mau maju. Kita sepakat korupsi harus diperangi bersama," imbuhnya.

Dalam masalah narkoba, Mahyudin menyebutkan data dari BNN bahwa setiap hari 50 orang meninggal karena narkoba. "Kasus yang terbaru adalah PCC di Kendari. Beberapa pelajar menjadi korban. Kita harus sama-sama memerangi narkoba," imbuhnya.

Sedangkan dalam masalah radikalisme, Mahyudin mengatakan masih ada paham-paham yang mencoba untuk mengganti ideologi Pancasila. Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Ormas dan telah membubarkan satu ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

"Kita harus melawan bersama-sama paham-paham radikal itu karena paham-paham itu telah memecah bangsa," ucapnya.

Empat Pilar MPR, lanjut Mahyudin, adalah juga untuk menghadapi tiga masalah dan tantangan Indonesia itu. Empat Pilar MPR menjadi panutan dalam kehidupan berbangsa.

"Indonesia adalah negara besar. Empat Pilar telah mempersatukan ribuan pulau, suku, bahasa, dan agama. Empat Pilar adalah alat pemersatu. Kita mempunyai perekat yaitu Pancasila. Masyarakat sebenarnya menyadari adanya perekat itu. Masyarakat harus memahami ideologi," kata Mahyudin.



VIDEO 20detik: Cerita Pengangkat Jenazah Para Jenderal Korban PKI di Lubang Buaya(ega/nwy)