Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan jajaran direksi dan komisaris BUMN tetap bisa dijerat hukum. Dia menegaskan penegakan hukum pada BUMN dijamin tidak akan melemah.

Kekhawatiran melemahnya penegakan hukum ke BUMN muncul usai adanya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyatakan petinggi BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Sebuah kasus korupsi bisa diperkarakan apabila kasus tersebut melibatkan penyelenggara negara.

Dia menegaskan semua tindak pidana yang dilakukan petinggi BUMN, utamanya korupsi akan tetap bisa diproses oleh aparat penegak hukum (APH). Hal itu dilakukan sepanjang ada bukti yang kuat untuk menjerat petinggi BUMN. Dia menegaskan tidak ada pembatasan sama sekali untuk penegakkan hukum ke direksi dan komisaris BUMN.

"Sekarang kan UU BUMN sudah disahkan, yang kedua setiap pelanggaran hukum terkait tindak pidana apalagi korupsi semua aparat penegak hukum tetap boleh. Tetapi memang yang dilakukan sepanjang dilakukan proven, proven terhadap sebuah kebijakan yang diambil, jadi APH sama sekali tidak dibatasi untuk melakukan itu. Kalau yang namanya korupsi ya siapapun yang terlibat ya pasti dilakukan. Apalagi kalau dilakukan atas etikat buruk," beber Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) kemarin.

Supratman melanjutkan soal jeratan hukum karena praktik yang menimbulkan kerugian negara juga akan bisa dilakukan. Bentuknya adalah melihat proses pengambilan keputusan dari petinggi BUMN-nya. Apabila dalam proses bisnisnya ada praktik yang memicu kerugian negara itu bisa menjadi pertimbangan perkara aparat penegak hukum.

"Bahwa bisnis itu ada untung ruginya, tergantung situasi dalam proses pengambilan keputusan. Sepanjang itu dilakukan sesuai dengan perencanaan yang baik, kemudian ternyata menimbulkan kerugian usaha. Itu akan menjadi pertimbangan dari aparat penegak hukum," pungkas Supratman.

KOMPAS.com - Baru-baru ini Yuslih Ihza Mahendra diangkat menjadi komisaris BUMN, tepatnya sebagai Komisaris PT Timah 2025.

Penunjukan Yuslih Ihza Mahendra dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Timah yang digelar pada Jumat, 2 Mei 2025.

Yuslih Ihza Mahendra tak lain adalah kakak kandung Yusril Ihza Mahendra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia.

Sebagai informasi, selain dikenal sebagai saudara menteri, Yuslih Ihza Mahendra merupakan Bupati Belitung Timur periode 2016–2021.

Ia memenangkan Pilkada 2015 bersama pasangannya, Burhanudin, mengalahkan adik Ahok dan pasangannya Basuri Tjahaja Purnama–Fezzy Uktolseja dan pasangan lainnya Usmandie A. Andeska–Musdiyana.

Yuslih Ihza Mahendra sempat menjadi kader Partai Bulan Bintang (PBB), partai yang didirikan adiknya, Yusril Ihza Mahendra, pada 17 Juli 1998.

Ia kemudian hengkang ke Partai Demokrat. Di partai barunya ini, ia sempat mencoba peruntungan dengan maju sebagai anggota DPRD Bangka Belitung, namun kemudian gagal.

Selain Yuslih Ihza Mahendra, ada tiga orang lainnya yang menjabat sebagai Komisaris PT Timah 2025. Ketiganya adalah M Hita Tunggal yang merupakan jenderal bintang 2 TNI AD, kedua Rizani Usman yang tercatat pernah maju sebagai anggota DPR RI dari PAN, dan Eniya Listiani Dewi.

Nama terakhir, Eniya Listiani Dewi, tercatat merupakan pejabat eselon I di Kementerian ESDM, tepatnya sebagai Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

RUPSLB PT Timah juga mengangkat mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009–2012), Letjen TNI (Purn) Agus Rohman, sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen. Ia menggantikan posisi M. Alfan Baharudin.

Sementara di jajaran direksi, Widiyantoro didapuk menjadi direktur utama menggantikan Ahmad Dani Virsal.

Berikutnya, Nur Adi Kuncoro ditunjuk sebagai Direktur Operasi dan Produksi, Fina Eliani sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan Usaha, dan Andi Seto Gadhista Asapa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk.

"RUPSLB ini menyetujui perubahan pengurus pada jajaran Direksi dan Komisaris Perusahaan. Hal ini sebagai upaya penguatan tata kelola perusahaan dan transformasi bisnis perusahaan serta peningkatan kinerja korporasi," kata Corporate Secretary PT Timah Rendi Kurniawan dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatur bahwa pengurus dan pegawai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dapat terbebas dari pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kerugian.

Berdasarkan draf RUU BUMN yang diperoleh Bisnis, aturan itu termaktub dalam Pasal 3Y. Pasal tersebut mengatur bahwa Menteri BUMN, Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan pegawai BPI Danantara tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas kerugian apabila dapat membuktikan empat poin.

Pertama, kerugian BPI Danantara bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Kedua, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola.

Ketiga, tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi.

Keempat, tidak memperoleh kepentingan pribadi secara tidak sah.

Tak hanya BPI Danantara, RUU BUMN juga mengatur syarat agar Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas BUMN bebas dari pertanggungjawaban hukum.

Dalam Pasal 9F, direksi BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola.

Selain itu, direksi BUMN harus membuktikan tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi. Terakhir, direksi BUMN juga harus membuktikan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Untuk Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, persyaratan khusus yang wajib dipenuhi agar terhindari dari pertanggungjawaban hukum ialah membuktikan bahwa telah memberikan nasihat kepada direksi BUMN untuk mencegah timul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

DPR resmi menetapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19/2003 terkait dengan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Menteri BUMN Erick Thohir, dalam sambutannya mewakili pemerintah, mengatakan terdapat empat pokok materi penting dalam RUU BUMN. Poin pertama adalah pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

“Danantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi pengelolaan dividen dan investasi,” ucapnya.