Polda Nusa Tenggara Timur buka suara atas tuntutan aktivis perempuan dan tokoh agama di Kupang, yang menuntut proses hukum terhadap eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dilakukan dengan transparan.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra dalam keterangan tertulis Jumat (21/3) malam mengatakan penegakan hukum terhadap eks Kapolres Ngada AKBP Fajar sudah dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Dia menegaskan Polda NTT berkomitmen melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapapun termasuk kepada AKBP Fajar dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak perempuan.

"Polda NTT berkomitmen melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu," kata Henry melalui pesan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com Jumat (21/3).

Dia mengeklaim Polda NTT dalam proses penegakan hukum terhadap AKBP Fajar dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.

"Tetap menjadikan keadilan sebagai mahkota kepastian hukum dan manfaat hukum sebagai tujuan dalam penegakan hukum yang profesional," jelas Henry.

Dia mengatakan saat ini proses hukum terhadap AKBP Fajar terus dilakukan. Penyidik sedang bekerja secara profesional sehingga bisa secepatnya membawa kasus kekerasan seksual ke pengadilan.

Sebelumnya aktivis perempuan dan tokoh agama yang melakukan aksi damai di Polda NTT Jumat (21/3) menuntut agar proses penegakan hukum terhadap eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak perempuan, dilakukan Polda NTT secara transparan.

Menurut koordinator aksi, Merry Kolimon, kedatangan ke Polda NTT hanya untuk menanyakan perkembangan dan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual, pedofilia, narkoba dan TPPO yang dilakukan eks Kapolres Ngada, AKBP. Fajar.

"Kedatangan kami hanya untuk mempertanyakan perkembangan dan penanganan kasus eks Kapolres Ngada," kata Merry Kolimon yang juga bekas ketua Sinode GMIT dua periode.

Sebelumnya AKBP Fajar diamankan tim gabungan Divisi Propam Polri dan Bidang Propam Polda NTT pada 20 Februari 2025 lalu dalam kasus dugaan asusila dan penyalahgunaan narkoba..

Menurut Kapala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truyudo Wisnu Andiko, bahwa Eks Kapolres Ngada itu diduga telah melakukan tindakan asusila dengan melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak di bawah umur berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta satu wanita dewasa berusia 20 tahun.

Dari hasil tes urine yang dilakukan Divisi Propam Polri, AKBP Fajar dinyatakan positif menggunakan narkoba.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan AKBP Fajar diendus Polisi Federal Australia (AFP) yang menemukan beredarnya video kekerasan seksual yang dilakukan AKBP Fajar terhadap seorang anak perempuan di salah satu hotel di Kota Kupang.

Temuan AFP itu kemudian dilaporkan ke Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri yang kemudian diteruskan ke Polda NTT.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Patar Silalahi pada jumpa pers Selasa (11/3) mengatakan dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan ditemukan fakta-fakta bahwa adanya pidana kekerasan seksual tersebut yang dilakukan AKBP Fajar pada 11 Juni 2024 di salah satu kamar hotel di Kota Kupang.

AKBP Fajar pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual anak di bawah umur dan telah dicopot dari jabatannya sesuai telegram mutasi Kapolri tertanggal 12 Maret 2025.

SORONG, iNewsSorongRaya.id – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa, menyesalkan aksi pemblokiran jalan di Kilometer 17, Kota Sorong, yang berlangsung selama sembilan jam pada Minggu (16/2/2025). Aksi tersebut dinilai tidak hanya merugikan kepentingan umum, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Blokade jalan dilakukan oleh massa sebagai bentuk protes atas kasus kematian Abner Kareth (AK). Namun, Wakapolda menegaskan bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan aksi yang merugikan masyarakat luas.

“Kami memahami aspirasi masyarakat, tetapi tindakan pemblokiran jalan telah menghambat aktivitas warga lainnya. Banyak orang yang terpaksa membatalkan perjalanan, kehilangan tiket pesawat, serta gagal menghadiri acara penting. Kami mengimbau agar segala bentuk tuntutan disampaikan dengan cara yang lebih bijaksana,” ujar Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Aksi blokade akhirnya berakhir pada pukul 20.30 WIT setelah Wakapolda turun langsung ke lokasi dan melakukan negosiasi dengan massa, yang akhirnya membubarkan diri.

Kronologi Kasus yang Memicu Aksi Blokade

Dari informasi yang dihimpun Tim Liputan iNewssorongraya.id, kasus ini bermula pada Jumat (14/2/2025) malam, saat seorang warga berinisial FK terlibat perselisihan di sebuah kios di Kilometer 17 yang diketahui milik keluarga menantunya, seorang anggota TNI. Oknum tersebut kemudian memanggil beberapa rekannya ke lokasi. Dalam peristiwa tersebut, Abner Kareth (AK) yang tidak mengetahui kejadian sebelumnya, turut berada di lokasi. Diduga, AK mengalami pengeroyokan sebelum dibawa pergi oleh sejumlah oknum TNI.

AK kemudian dikembalikan ke kompleks dalam kondisi luka-luka dan akhirnya meninggal dunia pada Minggu (16/2/2025) setelah mendapatkan perawatan di RSUD J.P. Wanane, Kilometer 24, Kabupaten Sorong. Kabar kematian AK memicu kemarahan warga, yang kemudian melakukan aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk protes dan menuntut kejelasan hukum atas kasus tersebut.

Upaya Mediasi dan Komitmen Penegakan Hukum

Dalam upaya meredakan ketegangan, mediasi digelar di Mapolres Sorong, dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan keluarga korban, serta pihak TNI, termasuk Danrem 181/PVT, Dandim 1802 Sorong dan Dandenzipur 20/PPA. Hasil mediasi menyepakati bahwa kasus ini akan diselesaikan melalui mekanisme denda adat Papua serta proses hukum terhadap oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

Kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie, menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil. Ia juga mengkritik lambannya respons aparat dalam menangani kasus ini.

“Kami berharap tidak ada upaya untuk melindungi para pelaku. Hukum harus ditegakkan dan kejadian ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi tindakan main hakim sendiri oleh aparat,” tegas Leonardo.

Sementara itu, Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono, memastikan bahwa pihak TNI tidak akan menutup-nutupi kejadian ini. Ia menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan dan tindakan tegas akan diberikan jika ada anggota yang terbukti bersalah.

“Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tetapi jika ada anggota yang terbukti bersalah, mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk keadaan,” ujar Mayor Bambang.

Situasi Kota Sorong Berangsur Kondusif

Dengan telah dibukanya kembali akses jalan yang sebelumnya diblokade, kondisi di Kota Sorong mulai kembali normal. Aparat keamanan terus berkoordinasi dengan masyarakat guna memastikan tidak ada aksi lanjutan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pihak TNI berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan serius guna memastikan keadilan bagi keluarga korban serta menghindari potensi terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Masyarakat pun diharapkan dapat mengawal jalannya proses hukum dengan tetap menjaga kondusivitas wilayah.

Editor : Hanny Wijaya

Penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tengah sementara memeriksa petugas jaga Polres Parigi Moutong setelah peristiwa tujuh tahanan berhasil kabur.

"Iya terhadap kejadian tersebut, petugas jaga hari itu dimintai keterangan (dilakukan pemeriksaan)," kata Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Wienartono kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/2).

Djoko menerangkan anggota tersebut dimintai keterangan terkait kronologis sampai tujuh tahanan di Polres Parigi Moutong kabur dari sel.

"Pemeriksaan ini untuk mengungkap apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian," jelasnya.

Dalam video yang berdurasi 30 detik yang diterima CNNIndonesia.com, terlihat seorang petugas jaga tahanan tengah membuka pintu sel tahanan. Namun, pada saat pintu terbuka, tujuh tahanan tersebut langsung mendorong anggota jaga dan berhasil kabur.

"Iya benar, sesuai dengan video beredar luas ,para pelaku menerobos pintu tahanan pada pukul 05.20 WITA, hari Jumat (31/1)," kata Kasi Humas Polres Parigi Moutong, Iptu Sumarlin, Minggu (2/2).

Sumarlin menyebutkan tujuh tahanan ini terdiri dari enam tahanan kasus narkoba dan satu tahanan kasus pencurian.

"Enam tahanan narkoba yakni, CL, SP, AL, MT, WL, MG dan FA kasus pencurian. FA menyerahkan diri setelah dilakukan upaya pengejaran dan razia untuk memperkecil gerak tahanan," ungkapnya.

Sementara dari hasil pengejaran Polres Parigi Moutong, kata Sumarlin satu tahanan dilumpuhkan, lantaran berusaha melarikan diri.

"Satu tahanan inisial CL, diberikan tindakan tegas terukur, kemudian dibawa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk mendapatkan perawatan medis," jelasnya.

Kemudian dikembangkan kembali, kata Sumarlin, hingga berhasil menangkap lima tahanan yang bersembunyi di perbukitan di Desa Toboli Barat.

"Lima tahanan narkoba ini, ditangkap saat bersembunyi di perkebunan warga. Namun, para tahanan berusaha kabur sehingga dilumpuhkan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis," terangnya.

Sementara ini, kata Sumarlin, ketujuh tahanan kabur tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Saat ini, enam orang tahanan yang kabur sudah di tahanan kembali di Polres Parigi Moutong dan 1 tahanan sementara dalam perawatan di rumah sakit," katanya.

Puluhan ribu perkara hukum ditangani Polda Jabar selama tahun 2024. Puluhan perkara itu berasal dari Direktorat Reskrimum, Reskrimsus, Narkoba dan Polairud Polda Jabar.

"Dalam tahun 2024 ada sebanyak 22.058 perkara. Sedangkan di 2023 itu sebanyak 24.155 perkara. Artinya terdapat penurunan sebanyak 8,6% atau 2.171 perkara. Kemudian penyelesaian perkara di 2024 ini sebanyak 15.857 perkara, sedangkan penyelesaian tindak pidana di 2023 itu sebanyak 18.241 perkara. Jadi turun sebanyak 13,9 persen atau 2.564 perkara," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast di Mapolda Jabar, Senin (30/12/2024).

Jules mengungkapkan, terkait dengan kejahatan konvensional tahun 2024 mencapai 15.491, perkara itu lebih sedikit dibandingkan tahun 2023 yaitu sebanyak 20.824 perkara. Sehingga terjadi penurunan 20,66 persen atau 5.333 perkara.

Lalu, untuk kejahatan transnasional tahun 2024 ini menurut Jules, ada sebanyak 43 perkara. Dibandingkan tahun 2023 lebih tinggi mencapai 129 perkara. Dengan demikian terjadi penurunan 128,57 persen atau 86 perkara.

"Terkait dengan kejahatan merugikan kekayaan negara, tahun 2024 ini sebanyak 57 perkara dan tahun 2023 55 perkara. Artinya terjadi kenaikan 2 persen atau 2 perkara. Sedangkan kejahatan berimplikasi kontingensi tahun 2024 ini sebanyak 3 perkara dibandingkan tahun 2023 itu tidak ada perkaranya artinya terjadi kenaikan kurang lebih 3 perkara atau 300 persen," ungkap Jules.

Selain itu, untuk kejahatan narkoba tahun 2024 ada sebanyak 2.936, naik dibandingkan tahun 2023 itu yang mencapai 2.525, kenaikan mencapai 2,49 persen atau kurang lebih 411 perkara. Untuk jumlah tersangka narkoba tahun 2024 mencapai 3.580 tersangka dan 2023 itu 3.178 orang atau naik 3,14 persen atau 402 orang.

Terkait dengan tindak pidana korupsi, tahun 2024 ini Polda Jabar tangani 5 perkara, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 16 perkara. Artinya terjadi penurunan 68 persen atau 11 perkara. Jumlah tersangka untuk kasus korupsi sendiri di tahun 2024 mencapai 44 orang dan 2023 mencapai 35 orang atau mengalami kenaikan 26 persen atau 9 orang.

"Sedangkan jumlah kerugian uang yang diselamatkan tahun 2024 ini sebesar Rp8.303.798.263. Sedangkan tahun 2023 itu Rp7.506.229.000. Sehingga terjadi kenaikan penyelamatan uang negara sebesar 18% atau kurang lebih sebesar Rp1.296.292.034," ujar Jules.

Untuk kejahatan di perairan, pengungkapan kasus pidana di perairan tahun 2024 itu sebanyak 11 perkara dan tahun 2023 sebanyak 12 perkara atau mengalami penurunan 8,33 persen atau 1 kasus. Sedangkan kasus kecelakaan laka laut, kecelakaan di laut di perairan yang terjadi sepanjang tahun 2024 itu ada sebanyak 43 kasus dan 2023 itu sebanyak 60 kasus. Jadi mengalami penurunan kasus kecelakaan di laut itu 17 kasus.

"Terkait dengan Kamseltibcarlantas, laka lantas tahun 2024 ada sebanyak 7.442. Sedangkan pada tahun 2023 itu sebanyak 9.326 kejadian. Sehingga mengalami penurunan kecelakaan lalu lintas di tahun 2024 dibandingkan 2023 sebanyak 21 persen atau 1.884 kejadian," jelasnya.

"Untuk korban meninggal dunia akibat laka lantas 2024 sebanyak 2.778 orang. Sedangkan 2023 itu sebanyak 3.445 orang atau mengalami penurunan 667 orang atau berkisar 20 persen penurunannya," pungkasnya.

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono memberikan pernyataan terkait adanya kejadian penganiayaan sesama tahanan di rumah tahanan (rutan) Polrestabes Palembang.

Harryo menyampaikan, memang benad ada kejadian penganiayaan tersebut dan kejadian itu terjadi ketika korban M Fajar, kembali masuk ke sel setelah dibesuk keluarganya, Selasa (3/12/2024) kemarin.  

“Mereka yang melakukan penganiayaan terhadap rekannya sendiri itu memang sebelumnya ada permasalahan di luar. Sehingga, korban dianiaya RK dengan menggunakan alat berupa gosok gigi yang disembunyikan di dalam kantongnya,” ujar dia, saat dibincangi awak media di Polrestabes Palembang, Rabu (4/12/2024) siang.

Harryo mengatakan, secara kebetulan ketika kejadian itu pelaku RK juga habis mendapatkan besukan, lantas saat berpapasan terjadilah seketika peristiwa ini.

“Pelaku RK menyerang korban bersama teman - temannya, namun langsung dihalau petugas kita yang melakukan pengawalan, saat akan memasukkan yang bersangkutan ke dalam sel,” kata dia.

Kapolrestabes mengungkapkan, kejadian penganiayaan ini cukup cepat. Namun, akibat dari tindakan pelaku bersama dua temannya mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

“Untuk luka korban telah kita obati, dan korban kita berikan haknya untuk melaporkan atas peristiwa tersebut di SPKT Polrestabes Palembang,” ungkap dia.

Terkait status pelaku penusukan Riki, jelas Harryo, adalah sebagai tersangka, karena tindak pidananya sudah terjadi. Pengaduan korban M Fajar alias Tata sudah diterima dan sudah tingkatkan ke penyidikan dengan status tersangka.

"Sekarang untuk kedua tahanan tersebut sudah kita pisah dan isolasi," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Buntut dari penusukan yang dilakukan sesama tahanan, penghuni rumah tahanan (rutan) Polrestabes Palembang melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Selasa (3/12/2024).

Seperti diketahui, dari kejadian penusukan tersebut, tahanan kasus penganiayaan M Fajar (33) warga Jalan Indra, Kelurahan Bukit Kecil, Palembang, mengalami luka tusuk dibagian bahu kiri, tangan kiri, punggung, leher belakang kanan atas, kepala, dan robek dibagian belakang kepala.

Korban Fajar menceritakan, peristiwa penusukan itu terjadi di depan kamar, sekitar pukul 13.00 WIB, Selasa (3/12/2024). Pelaku penusukan ada empat hingga lima orang. Ketika itu, korban baru saja mendapat besukan atau kunjungan keluarga.

“Saya tau ada empat yakni RK, CK, RS, YG. Kejadiannya setelah menerima kunjungan keluarga, saat hendak masuk ke kamar lalu pelaku RS langsung membenturkan kepala saya ke pintu besi,” ujar dia kepada awak media.

Tak hanya sendiri, ungkap Fajar, pelaku RS juga dibantu tahanan lainnya dengan menyerang menggunakan culak yang terbuat dari sikat gigi. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, maka korban langsung berteriak minta tolong dan didengar petugas piket jaga yang langsung melerai.

“Saat ada petugas itu saya sempat mengatakan bahwa disana ada culak terbuat dari sikat gigi dan ada juga dari sendok,” ungkap dia.

Pelaku tersebut, jelas Fajar, memang musuhnya dan saat ini bertemu lagi dalam sel.

“Luka saya sudah diobati dan dijahit, memang saya ada musuh dan inilah musuh saya bertemu lagi di dalam sel tahanan,” jelas dia.

Sementara, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono menyatakan, masih belum mengetahui kejadian tersebut.

"Saya belum tahu kejadian itu, yang pasti jika benar biar nanti diperiksa Reskrim,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha