Lapas Kelas II B Klaten menggelar sumpah setia dua narapidana terorisme (napiter) kepada NKRI. Untuk itu, Kasi Humas Polres Klaten, AKP Nyoto, berharap napiter lainnya dapat mengikuti jejak napiter tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Polres Klaten, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, Kodim 0723/Klaten, di Kantor Lapas Kelas II B Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kamis (24/4/2025). Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dua napiter yang mengucap ikrar tersebut bernama Bhay dan Ifal. Keduanya membaca Pancasila dan dilanjutkan dengan ikrar setia kepada NKRI.

Kepala Lapas Kelas II B Klaten, Andik Dwi Saputro, menyampaikan selamat kepada dua napiter telah bersumpah setia kepada NKRI.

"Selamat kepada warga binaan kami yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilakukan pada kesempatan ini, meninggalkan paham terorisme dan dapat kembali ke masyarakat," kata Andik saat ditemui di Lapas Kelas II B Klaten, hari ini.

Lebih lanjut, Andik menjelaskan, dua napiter tersebut terlibat dalam kasus terorisme di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka semua divonis 6 tahun 6 bulan kurungan.

"Mereka kasus (terorisme) Poso. (Divonis) 3 tahun 6 bulan (kurungan)," sebutnya.

Dua napiter itu telah menjalani sekitar 2,5 tahun kurungan. Sebab itu, Andik menjelaskan, Ifal dan Bhay mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun salah satu syaratnya adalah janji setia kepada NKRI.

"Salah satunya adalah kesetiaan kepada NKRI," katanya.

Sebelumnya, Andik menerangkan, dua napiter itu tidak mau untuk hormat ke bendera Merah Putih dan mengikuti salat berjemaah di masjid.

"Kalau paham mereka masih merah, mereka tidak mau ikut salat jemaah di masjid, mereka tidak mau hormat kepada bendera. Ini kan buktinya mereka telah mengikuti salat berjemaah di masjid, mengikuti program pembinaan pengajian umum, mereka sudah mau hormat kepada bendera dan mencium," terangnya.

Sementara itu, perwakilan BNPT, Cindytia menerangkan, dua napiter itu sebelumnya tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso.

"MIT CAD Poso," terang Cindytia.

Sementara itu, Ifal bersyukur dirinya dapat berikrar untuk setia kepada NKRI. Dia pun menyesal pernah tergabung dalam kelompok teroris.

"Alhamdulillah, hari ini saya bahagia sekali setelah melewati berbagai pembinaan dari lapas Klaten, BNPT, Densus 88, dan kepolisian, pada hadi ini saya benar-benar tulus, ikhlas untuk ikrar NKRI. Menyesal sekali (pernah tergabung dalam kelompok teroris)," jelas Ifal.

Selanjutnya, AKP Nyoto menerangkan, napiter di Klaten ada dua orang, yakni yang telah berikrar setia kepada NKRI. Dia pun berharap, napiter lainnya dapat mengikuti jejak dua napiter tersebut.

"Semoga napiter yang lainnya mengikuti napiter di Lapas Klaten, bisa kembali di pangkuan Ibu Pertiwi, setia pada NKRI, bertaubat dan menyadari bahwa perbuatan teroris adalah salah baik berdasarkan hukum Islam maupun Hukum Negara RI," jelas Nyoto.

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Seorang wanita berinisial M (26) warga Klaten Tengah, Klaten, diamankan petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Klaten. Yang bersangkutan diamankan karena membawa beberapa alat hisap sabu di kantongnya.

"Hari Kamis tanggal 3 April 2025 kita berhasil menggagalkan barang yang diduga alat hisap berupa pipet, sedotan, plastik klip dan tutup botol air mineral yang diduga akan digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya," jelas Kepala Lapas Klaten, Andik Dwi Saputro kepada awak media, di kantornya, Klaten, Jumat (4/4/2025).

Menurut Andik, wanita tersebut diamankan saat berkunjung dalam rangka kunjungan hari raya. M datang hendak mengunjungi suaminya.

"Wanita tersebut (M) hendak mengunjungi suaminya yang ada di dalam Lapas. Kami lakukan prosedur seperti biasa, kami lakukan penggeledahan barang dan badan akhirnya ditemukan barang tersebut," terang Andik.

Andik mengaku sudah berkoordinasi dengan Polres Klaten terkait temuan ini. Lapas menghubungi kasat narkoba untuk menyerahkan orang beserta barangnya.

"Kita menghubungi kasat narkoba untuk menyerahkan orang beserta barangnya. Selanjutnya Polres yang akan menindaklanjuti barang-barang yang diduga akan disalahgunakan di dalam Lapas," kata Andik.

Modus yang digunakan, sebut Andik, barang tersebut dimasukkan dalam kantong saku celana. Akhirnya ditemukan saat penggeledahan barang.

"Saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang-barang tersebut," sambung Andik.

Pemeriksaan tersebut, ucap Andik, sesuai dengan arahan menteri, dirjen dan kanwil pemasyarakatan terkait perang terhadap narkoba.

"Dimana diminta meningkatkan kewaspadaan dan perang terhadap narkoba khususnya. Jadi kami perintahkan kepada staf untuk lebih teliti dan hati-hati terhadap penggeledahan," ujar Andik.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KKPLP) Lapas Klaten, Agus Suranto, menyatakan dari pengakuan, barang tersebut habis digunakan untuk nyabu. Namun, dia mengaku lupa masih disimpan di celana.

"Habis pakai sabu kemudian mungkin terlalu banyak pakainya masih disimpan di celananya dan dia tidak bermaksud barang tersebut untuk dikirimkan ke suaminya, dia dari Boyolali habis pakai mampir ke lapas dan barang tersebut belum sempat dibuang," ungkap Agus.

Pengungkapan kasus tersebut juga viral setelah diunggah di akun Lapas Klaten. Pada postingan disertakan penjelasan pengungkapan dan video serta foto wanita berkaos hitam dan rambut dicat diamankan.

Video: Momen Penangkapan 3 Pria Jaringan Narkoba di Sulsel, 3 Kg Sabu Disita

Video: Momen Penangkapan 3 Pria Jaringan Narkoba di Sulsel, 3 Kg Sabu Disita

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meluncurkan program penyelarasan produk hukum daerah (Laras Kumda). Sekretaris Daerah (Sekda) Jajang Prihono berharap program ini dapat menguatkan nilai-nilai pancasila di Klaten.

Peluncuran Laras Kumda dilaksanakan di Pendapa Setda Klaten, ditandai dengan pemukulan gong serta nota penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh BPIP dan Sekda Klaten, Jajang Prihono.

Ia berharap, lewat peluncuran Laras Kumda kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Klaten dapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya penandatanganan kerjasama dan juga peluncuran Laras Kumda ini, Pemkab Klaten dapat terus bersinergi membina ideologi Pancasila dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Jajang di Pendapa Setda Klaten, Minggu (11/8/2024).

Adapun, Laras Kumda diluncurkan guna menyelaraskan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum. Lewat program tersebut, Jajang turut berharap nantinya dapat terwujud Pemkab Klaten selalu seiring dengan nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIB Adhianti mengatakan, peluncuran Laras Kumda menjadi salah satu upaya pengarusutamaan Pancasila, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara.

Dalam peluncuran program itu ia turut berharap, pihaknya dapat terus bersinergi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Semoga dengan adanya program ini semua pihak dapat terus bersinergi dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya," harapnya.

"Dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah Klaten dalam penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila," sambungnya.

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Pemkab Klaten menggelar Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Klaten. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Klaten.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Tegulasi BPIP, Adhianti menilai Perda yang dicanangkan Pemkab Klaten tersebut dapat dijadikan mercusuar nasional terkait implementasi pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di daerah.

Ia mengatakan, Perda Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan merupakan wujud perhatian Pemkab Klaten terhadap pentingnya penanaman ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalam semua lini.

"Ada beberapa hal penting yang menggugah BPIP untuk hadir ke sini (Klaten), salah satu yang utama karenna adanya Perda Kabupaten tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan," kata Adhianti di Pendapa Setda Kabupaten Klaten, Selasa (21/5/2024).

Ia turut mengapreasiasi Perda tersebut dan mengaku ingin berkolaborasi dalam pengimplementasiannya ke daerah lainnya. "Jika diberi kesempatan, mari kita sama-sama bawa Perda ini ke seluruh Indonesia sebagai mercusuar pertama," ajaknya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, lewat kegiatan yang diinisiasi Biro Hukum dan Organisasi BPIP melalui Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPIP itu dapat memberikan gambaran penerapan indikator nilai Pancasila dalam proses pembentukan berbagai produk hukum yang disusun camat hingga lurah atau kepala desa.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong camat, lurah, dan kepala desa dapat melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat," terangnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono yang hadir mewakili Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan, produk hukum yang solid dan pemahaman yang mendalam dalam nilai-nilai Pancasila adalah kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Produk hukum yang baik pun nantinya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.

"Kita perlu memastikan setiap aturan yang dibuat dapat kita pahami bersama. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap ideologi Pancasila juga merupakan hal yang sangat penting. Pancasila bukan hanya sekedar semboyan, tapi merupakan landasa filosofis bangsa Indonesia," ungkapnya.