Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta mengharapkan adanya reformasi ekosistem media nasional termasuk kebijakan dan regulasi agar mampu menciptakan landasan jangka panjang bagi keberlangsungan mereka di tengah krisis ekonomi media.

Wakil Ketua KPI DKI Jakarta, Rizky Wahyuni di Jakarta, Jumat, mengatakan dari sisi kebijakan, reformasi ini mencakup perluasan cakupan regulasi ke platform digital seperti OTT (over the top/streaming), media sosial dan agregator berita.

Kemudian, sinkronisasi antara undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah untuk mencegah tumpang tindih wewenang serta penguatan lembaga pengawas, yakni KPI dan Dewan Pers dari sisi mandat, kapasitas teknologi dan dukungan hukumnya.

Media sedang menghadapi tekanan berat akibat perubahan lanskap media dan ketimpangan model bisnis antara media konvensional dan digital.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi media, melainkan krisis keberlanjutan demokrasi informasi," ujar dia.

Karena itu, agar media bisa bertahan, KPI DKI juga mengusulkan ada regulasi kompensasi konten agar platform digital membayar konten berita yang digunakan serta negosiasi kolektif melalui asosiasi media Indonesia agar memiliki daya tawar dalam kerja sama dengan platform global.

Lalu, dari sisi perlindungan konten dan jurnalisme berkualitas, perlu ada standar konten berkualitas yang mencakup nilai edukatif, kebangsaan dan keberimbangan.

Selanjutnya, perlindungan hak cipta dan monetisasi konten, termasuk lisensi yang adil dengan OTT, penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan media komunitas sebagai penyedia utama konten publik serta literasi dan edukasi media secara nasional yang melibatkan sekolah, kampus dan ormas.

Berikutnya, dari sisi skema insentif dan subsidi untuk media nasional berupa insentif pajak bagi media yang bertransformasi digital serta pembebasan pajak untuk iklan layanan publik.

Lalu, subsidi konten lokal berkualitas, terutama liputan investigasi, isu lingkungan, budaya lokal dan daerah terpencil, dukungan Inovasi dan transformasi digital, termasuk dana pelatihan dan infrastruktur teknologi.

KPI DKI juga mendorong adanya pinjaman lunak untuk kebutuhan restrukturisasi distribusi digital atau pembayaran upah serta skema kemitraan antara media, BUMN/BUMD dan pemerintah dalam proyek komunikasi publik yang inklusif dan edukatif namun tetap mengedepankan independensi dan kebebasan ruang redaksi.

Selanjutnya, penguatan sumber daya manusia (SDM) media meliputi pengembangan keterampilan bagi jurnalis dan tenaga teknis media, sertifikasi kompetensi media, inkubasi dan kolaborasi digital, termasuk pendirian "media innovation hub".

Rizky juga memandang perlunya pendampingan transformasi media, termasuk model bisnis, konten dan distribusi serta dukungan untuk karyawan terdampak PHK berupa pelatihan kerja baru dan wirausaha media.

Dia berharap pemerintah pusat, DPR RI, pelaku industri media dan masyarakat sipil dapat bersama-sama membangun tata kelola media yang adaptif terhadap perubahan, adil bagi semua pelaku, dan kuat dalam menjamin keberlanjutan informasi berkualitas di Indonesia.

"Membenahi ekosistem media nasional bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar dia.

Menurut Rizky, apabila media sebagai pilar demokrasi melemah bahkan hilang, maka membuka celah bagi disinformasi, polarisasi sosial, dan keruntuhan kontrol publik yang akan mengancam ketahanan dan pertahan nasional.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mengingatkan kepada institusi/lembaga bahwa informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), sehingga harus dapat diakses seluruh warga di manapun berada.

Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan ruang seluas-luasnya bagi publik untuk mengakses informasi.

Dia pun mengapresiasi konsistensi Pemprov DKI yang selama tujuh tahun berturut-turut dinilai sebagai badan publik yang informatif.

"Setiap era kepemimpinan Jakarta senantiasa mendorong keterbukaan informasi," kata dia.

Menurut Harry, dengan kepemimpinan baru saat ini, penting untuk terus mendorong keterbukaan informasi agar masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) melalui dukungan eksekutif dan legislatif.

KI DKI, lanjut dia, memiliki peran strategis sebagai lembaga yang mengemban amanah mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi.

Dalam kesempatan berbeda, Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyampaikan visinya menjadikan Jakarta sebagai Kota Global yang transparan.

Ia menegaskan Pemprov DKI bersama KI DKI terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi dengan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi bagi kemajuan Jakarta.

Sementara itu, Rektor Universitas AI Azhar Indonesia (UAI), Prof Asep Saefuddin mengingatkan, sejak berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 2008, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi dari badan publik.

Meski demikian, informasi yang diberikan harus dikelola secara bijak.

“Tidak semua informasi harus dibuka, tetapi publik harus memahami mana yang menjadi haknya," kata Asep.

UU KIP, kata dia, hadir sebagai saluran untuk membantu masyarakat memperoleh informasi, sekaligus mendukung badan publik dalam menjalankan tugas secara transparan.

Asep juga mengingatkan bahaya penyebaran hoaks. Ia berpendapat, informasi palsu yang terus diulang dapat menciptakan persepsi yang salah dan merusak tatanan sosial.

Dalam menyikapi informasi, tambah dia, masyarakat harus mengesampingkan ego pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam konteks hak asasi manusia serta peran aktif berbagai pihak dalam menjamin akses informasi yang adil dan merata.

Hal itu dia sampaikan saat menerima audiensi Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Guru Besar, Prof. Hafid Abbas di kantor KI DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu.

“Kami merasa bahwa kami tidak sendiri. Masih ada 'stakeholder' yang mendukung, termasuk guru besar dan mantan Komisioner Komnas HAM RI yang berkunjung ke tempat ini,” ujar Harry di Jakarta.

Harry juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik saat ini tidak hanya menjadi hak akses strategis, tetapi telah menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM).

"Ke depan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi hak untuk akses strategis, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia," katanya.

Hal ini penting, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum memahami pentingnya informasi publik. "Kami pun terus-menerus melakukan sosialisasi meskipun dengan berbagai keterbatasan, tetapi semangat kami tetap tinggi,” kata Harry.

Menurut Harry, hal ini menunjukkan bahwa akses informasi dianggap vital untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka.

Dengan memberikan akses informasi yang memadai, kata Harry, masyarakat dapat lebih memahami situasi yang dihadapi dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Sementara itu, Hafid Abbas menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis Komisi Informasi dalam pengelolaan informasi. Menurutnya, Komisi Informasi tidak hanya berfungsi sebagai pengelola data, tetapi juga memiliki fungsi kuasi-yudisial.

Hafid juga membahas tantangan dalam pengelolaan hak asasi manusia yang ditemui di 11 negara, dengan Uni Eropa dan Australia sebagai contoh yang berhasil.

Beberapa tantangan yang disebutkan meliputi sumber daya manusia (SDM) tentang kurangnya tenaga kerja yang memadai untuk menangani isu-isu hak asasi manusia.

Kemudian keselamatan individu tentang ancaman serius terhadap individu yang bersuara mengenai hak asasi manusia, termasuk risiko hilang atau menghadapi bahaya besar.

"Dan kondisi ekonomi tentang situasi ekonomi yang buruk, seperti pertumbuhan ekonomi negatif, yang dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari pengelolaan hak asasi manusia," katanya.

Diskusi tersebut menekankan pentingnya akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi masyarakat dan perlunya perhatian serius terhadap isu-isu tersebut.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024