Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai aksi penyerangan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada para guru di Distrik Anggruk, Yahukimo, Papua Pegunungan, itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

“Bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya, baik negara maupun aktor bersenjata non-negara,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, aksi penyerangan oleh OPM yang menyebabkan hilangnya nyawa korban masyarakat sipil itu sebagai pola lama yang terus digunakan dengan menuduh korban sebagai mata-mata.

"Tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan, ini terorisme,” ujarnya.

Dia lantas berkata, "Tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan".

Selain pelanggaran HAM, dia memandang serangan tersebut tidak hanya sekedar menyebabkan hilangnya nyawa korban, melainkan penghancuran harapan, dan penyerangan terhadap kehadiran negara pada sektor pendidikan, yang merupakan sektor paling mendasar.

Dia lantas menyebut bahwa pandangan terhadap konflik Papua saat ini sering kali kurang proporsional. Di mana, negara sering dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata dipandang sebagai ekspresi perlawanan.

Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah dan TNI mempunyai kekhawatiran pula akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan.

Terkait dengan insiden di atas, dia pun menilai sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius.

"Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan undang-undang,” kata dia.

Sebelumnya, Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto mengakui adanya laporan terkait penyerangan yang dilakukan KKB terhadap guru kontrak di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dari laporan terungkap insiden itu terjadi Jumat (21/3) sekitar pukul 16.00 WIT, saat KKB melintas dan menyerang dan membunuh seorang guru.

Adapun Minggu, Tim Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III berhasil mengevakuasi guru yang menjadi korban penyerangan dan pembunuhan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Minggu.

"Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat mengingat kondisi di Distrik Anggruk masih sangat rawan. Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata, namun berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Evakuasi tersebut dilakukan terhadap satu jenazah guru yang tewas dan enam orang guru korban OPM lainnya yang terluka. Tujuh korban yang dievakuasi tersebut, yakni Rosalina yang ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan, tiga korban guru dengan luka berat, yaitu Vidi, Cosmas, dan Tari; serta tiga korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu Vanti, Paskalia, dan Irmawati.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Revisi UU TNI akan memperjelas atau mempertegas posisi dan tugas personel TNI di instansi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Fahmi sejak awal BNPT terbentuk, banyak personel TNI yang sudah menempati posisi tertentu di instansi tersebut, antara lain di bidang penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan strategi pemberantasan terorisme.

Unsur kepolisian, lanjut Fahmi, juga bergerak di ranah yang sama namun lebih meluas karena mereka memiliki wewenang penegakan hukum.

"Yang menjadi persoalan adalah belum adanya dasar hukum dalam UU TNI yang secara eksplisit mengatur masuknya prajurit TNI ke dalam BNPT," kata Fahmi saat dikonfirmasi ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dikarenakan UU TNI disusun sebelum BNPT berdiri. Kondisi itulah yang membuat belum adanya dasar hukum TNI yang mengatur keterlibatan dengan BNPT dalam menanggulangi terorisme.

Padahal, Fahmi menilai salah satu tugas utama TNI yakni mengatasi aksi terorisme yang mengancam kedaulatan negara.

"Pasal 7 UU TNI sudah mengatur tentang peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk mengatasi aksi terorisme, termasuk dalam konteks aksi separatis dan pemberontakan bersenjata, maupun yang terkait dengan keamanan pelayaran dan penerbangan," jelas Fahmi.

Kini posisi TNI mulai difasilitasi dalam RUU TNI yang telah dibahas oleh DPR dan Kementerian Pertahanan. Fahmi menilai hadirnya RUU TNI ini tidak akan menyingkirkan Polri sebagai leading sector penegakan hukum bidang terorisme.

"Revisi ini pada akhirnya lebih kepada memperjelas peran masing-masing di bawah naungan BNPT, bukan mengambil alih kewenangan atau cawe-cawe," tutup Fahmi.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan ada 15 kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI. Salah satu institusi tersebut yakni BNPT.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang membahas Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/3).

Adapun satu dari tiga hal krusial yang bakal direvisi dalam UU TNI adalah terkait masuknya prajurit aktif TNI ke kementerian/lembaga.

"Sebagaimana yang kita semua tahu, bahwa dalam UU sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam UU 34 yang sekarang sedang berlaku," kata Sjafrie.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, pemerintah menyalahi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menunjuk periwra TNI aktif, Mayjen Novi Helmy Prasetya, menjadi Direktur Utama Bulog.

"(Penempatan Novi jadi Dirut Bulog) Itu melanggar ketentuan Undang-undang TNI dan Undang-undang Dasar ya, soal bagaimana ketahanan keamanan wilayah kewenangannya hanya ada di ruang pertahanan dan keamanan," kata Feri kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

Feri tidak memungkiri bahwa UU tidak melarang TNI menduduki jabatan sipil.

Namun, berdasarkan UU, tentara aktif hanya dapat mengisi jabatan sipil yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

Pasal 47 UU TNI menyebutkan, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang
membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Dengan demikian, menurut Feri, penunjukkan Novi sebagai Dirut Bulog melanggar UU TNI karena Bulog tidak masuk daftar jabatan sipil yang dapat diduduki perwira aktif.

"Undang-undang TNI membuka ruang militer untuk menjabat di jabatan sipil, sepanjang itu jabatan yang sudah ditentukan di pasal 47 UU TNI. Di luar itu tidak bisa, dan Bulog bukanlah salah satunya (yang termasuk diperbolehkan)," kata Feri.

Senada dengan Feri, pengamat militer Khairul Fahmi menilai penempatan Novi sebagai Dirut Bulog bahkan dapat menciptakan ambiguitas hukum.

Hal ini berpotensi mengganggu netralitas TNI, yang pada akhirnya dapat memengaruhi independensi dan objektivitas TNI dalam menjalankan tugas-tugas utamanya.

"Tantangannya, undang-undang dan peraturan yang ada saat ini mengharuskan prajurit aktif untuk mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan sipil, termasuk di BUMN seperti Bulog," kata Khairul kepada Kompas.com, Minggu.

"Memang ada beberapa potensi dampak yang kemudian perlu diperhatikan, terutama dalam hal profesionalisme TNI," ujar dia.

Di lain sisi, ia menduga pemerintah memiliki persepsi bahwa Bulog memiliki kaitan erat dengan urusan ketahanan pangan dan logistik strategis, yang dalam beberapa hal dapat beririsan dengan tugas-tugas pertahanan.

Karena itu, menurut Khairul, bisa saja penempatan Mayjen Novi dipandang sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan kecakapan, kedisiplinan, dan pengalaman militer dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan negara.

"Secara keseluruhan, meskipun penempatan prajurit dalam jabatan strategis seperti Bulog bisa dimaknai sebagai kebutuhan negara, langkah ini harus tetap berlandaskan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada," kata dia.

Adapun sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengganti jajaran direksi Perum Bulog.

Pergantian itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025.

Sosok yang diganti salah satunya pada posisi Dirut Bulog, Wahyu Suparyono.

Wahyu diganti oleh seorang perwira TNI aktif, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

Adapun Novi Helmy saat ini masih menjabat Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI.