Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga saat ini masih mendapat sorotan banyak pihak. Pakar hukum berharap RUU KUHAP ini bisa memperbaiki mekanisme pra-penuntutan dalam sistem hukum Indonesia.

Guru besar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, berharap revisi KUHAP dapat memperbaiki mekanisme pra-penuntutan. Sebab, menurut dia, pra-penuntutan yang diatur dalam KUHAP saat ini dirasakan tidak sepenuhnya efektif.

"Hal itu disebabkan desain hubungan koordinasi yang terpisah antara penyidik dan penuntut umum. Otomatis, penuntut umum kehilangan kendali untuk mengawasi dan mengarahkan jalannya penyidikan, agar penuntutan berhasil. Penyidikan tanpa arahan aktif penuntut umum seringkali berujung pada berlarut-larutnya proses penyidikan," kata Topo melalui keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Terkait pra-penuntutan, dia menjelaskan ada perkara-perkara yang penyidikannya tidak diberitahukan kepada penuntut umum, berkas perkara yang bolak-balik, atau banyaknya berkas yang tidak pernah dikirim pada jaksa setelah dikembalikan pada penyidik. Dia mengatakan banyak masyarakat sebagai pencari keadilan akhirnya menjadi korban karena perkara tindak pidana yang terjadi tidak terselesaikan.

"Padahal salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi, sehingga setiap perkara harus ada akhirnya," ucap Topo.

Perbaiki Relasi Penyidik-Penuntut

Dia pun meminta revisi KUHAP harus mampu memperbaiki relasi dan keterpaduan, penyidik dan penuntut umum, khususnya koordinasi polisi dan jaksa.

"Jangan sampai, baik jaksa maupun polisi, bekerja di dunianya sendiri, tidak ada relasi yang cukup untuk saling mengimbangi," timpalnya.

Lebih lanjut, Topo juga menyatakan bahwa dia sependapat revisi KUHAP dijadikan kebutuhan mendesak guna merespon perkembangan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Dia menyebutkan saat ini sumber hukum pidana materiil bukan hanya KUHP, melainkan sudah lahir lebih dari 10 UU Pidana Khusus yang di dalamnya juga mengatur sebagian segi formil (acara pidana) secara lex specialis.

Menurutnya, adanya penyidik di luar penyidik Polri dan PPNS, yang diatur di luar KUHAP harus dilihat sebagai ketentuan yang khusus. Tujuannya agar sesuai dengan prinsip lex specialis derogat legi generali.

Topo mengatakan adanya penyidik di luar Polri dan PPNS itu tetap berlaku, bahkan perlu ditegaskan eksistensinya dalam revisi KUHAP.

"Dengan demikian, sumbernya bukan hanya KUHP, melainkan juga UU Pidana Khusus dan UU Sektoral (UU Administratif) yang memuat ketentuan pidana. Sebagai ketentuan yang bersifat khusus maka berbagai segi hukum acara pidana di luar KUHAP yang sejatinya melengkapi KUHAP, termasuk adanya penyidik jaksa, KPK, dan lainnya Ini tidak bisa dipandang sebagai penyimpangan norma ataupun harus dihapuskan atau disesuaikan dengan KUHAP," ujarnya.

Alasan Jaksa Diberi Wewenang Menyidik

Dia pun mengungkapkan lima alasan mengapa jaksa perlu diberi wewenang penyidikan. Salah satunya adalah sebagai check and balances.

Lima alasan itu adalah check and balances, expertise and resources, public confidence and impartiality, mempercepat proses (streamlining the process), dan pengetahuan yang khusus dan fokus. Menurutnya, di tengah kinerja kejaksaan dan kepercayaan publik yang makin meningkat, telah ada pula beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah konstitusional.

"Sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk menyidik tindak pidana khusus atau tertentu, termasuk korupsi, telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan juga memberikan perlindungan hak asasi sekalipun terhadap tersangka," terang Topo.

Menurut Topo, sinergi para penegak hukum adalah hal yang sangat penting sebagai upaya menanggulangi kejahatan di setiap negara. Sebab, dia menilai kegagalan atau ketidaksempurnaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat merupakan awal kegagalan proses penuntutan.

Dia menuturkan, jika penyidik dan penuntut umum tidak bersatu bisa menyebabkan penuntut umum kurang menguasai perkara secara substantif sebab selama penyidikan, penyidik seolah bekerja sendiri sedang jaksa seperti tinggal menunggu, tanpa dapat terlibat lebih jauh dalam proses penyidikan.

"Dalam hal ini, ide penyidikan dan penuntutan yang berada dalam satu atap atau di bawah kendali penuntut umum menarik untuk dibicarakan. Sebab, keberhasilan tahapan penuntutan tidak lepas dari keberhasilan penyidikan. Termasuk penguatan eksistensi jaksa melakukan penyidikan atas tindak pidana yang kompleks seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan tindak pidana ekonomi sehingga efisiensi penyidikan kasus tindak pidana, sekalipun rumit, dapat ditingkatkan," jelasnya.

Tak Ubah Kewenangan Penegak Hukum

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebutkan fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Dia berharap KUHAP baru yang akan dibahas oleh Komisi III DPR RI akan memberikan keadilan bagi setiap pihak.

"Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana," ujar Waketum Gerindra ini.

"KUHAP baru adalah harapan keadilan baru, pengaturan dalam KUHAP baru memuat banyak perbaikan soal prosedur beracara yang intinya melindungi hak warga negara yang bermasalah dengan hukum, baik sebagai tersangka, saksi, maupun korban," sambungnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Habiburokhman mengatakan KUHAP saat ini sudah berusia lebih dari 44 tahun.

"Pada masa sidang mendatang Komisi III akan membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). RUU KUHAP akan menggantikan KUHAP yang berlaku saat ini yang sudah berusia lebih 44 tahun," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

Habiburokhman menyebutkan fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Dia berharap KUHAP baru yang akan dibahas oleh Komisi III DPR RI akan memberikan keadilan bagi setiap pihak.

"Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana," ujar Waketum Gerindra ini.

"KUHAP baru adalah harapan keadilan baru, pengaturan dalam KUHAP baru memuat banyak perbaikan soal prosedur beracara yang intinya melindungi hak warga negara yang bermasalah dengan hukum, baik sebagai tersangka, saksi, maupun korban," sambungnya.

Habiburokhman mengatakan KUHAP yang dibahas pihaknya akan mencegah terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan. Dia mengatakan kamera pengawas bakal ditempatkan dalam setiap pemeriksaan.

"KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan. Hal tersebut dilakukan dengan pengaturan adanya kamera pengawas dalam setiap pemeriksaan," katanya.

Habiburokhman menyebutkan KUHAP baru juga memperkuat peran advokat. Dia mengatakan advokat tidak hanya mendampingi tersangka atau terdakwa, tapi juga saksi dan korban.

"Dalam KUHAP baru peran advokat juga diperkuat. Jika sebelumnya Advokat hanya bisa mendengar dan melihat pemeriksaan, di KUHAP baru advokat bisa melakukan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap klien yang didampingi. Dalam KUHAP baru, advokat tak hanya bisa mendampingi tersangka atau terdakwa tetapi juga bisa mendampingi saksi dan korban," ujar Habiburokhman.

Dia mengatakan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) menjadi bagian penting yang diatensi oleh Komisi III DPR. KUHAP baru akan mengatur metode restorative justice dalam BAB khusus.

"Hal terpenting dalam KUHAP baru adalah penyelesaian perkara dengan mekanisme restorative justice dimuat secara detail dalam satu BAB khusus. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak sekadar berorientasi penjatuhan hukuman semata, tetapi bagaimana memulihkan hak korban tindak pidana," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat uang tahun kepada presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Prasetyo mendoakan kesehatan selalu untuk Megawati.

"Pertama-tama, tentu saya secara pribadi, barangkali mewakili pemerintah, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Presiden, Megawati Soekarnoputri. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan," ujar Prasetyo setelah melepas penerbangan Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo mengatakan pemerintah berharap hubungan terus terjalin ke depannya. Dia pun berharap semua tokoh, termasuk Megawati, mendukung program-program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Kemudian juga kami berharap pemerintahan ke depan, kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan mencapai program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran," ujarnya.

Ditanya soal ucapan dari Prabowo, Prasetyo mengatakan Ketum Gerindra itu biasanya menyampaikan secara langsung. Dia mengatakan Prabowo juga telah mengirim ucapan karangan bunga.

"Biasanya langsung (ucapan HUT ke Megawati). Kirim (karangan bunga)," kata Prasetyo.

Terkait rencana pertemuan kedua tokoh itu, Prasetyo mengatakan masih dalam proses mengatur waktu yang cocok.

"Sedang diatur waktunya," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Prabowo Subianto memastikan dirinya akan menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Prabowo juga mengimbau kepada seluruh pihak yang menyimpang supaya kembali ke jalan yang benar.

Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya di perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024). Prabowo awalnya menyatakan, dirinya telah disumpah di hadapan rakyat Indonesia untuk menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Undang-Undang. Sehingga, dirinya meminta seluruh pihak taat hukum.

"Jadi kalau ada pelanggaran hukum, tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum saudara-saudara. Jadi saya mengimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya, yang pernah menyimpang kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo kemudian menyinggung banyak rintangan dan pekerjaan rumah yang mesti dijalani oleh Bangsa Indonesia. Ketum Gerindra itu lantas menyoroti banyaknya laporan pelanggaran yang terjadi, mulai dari manipulasi hingga penyelundupan.

"Saya melihat laporan-laporan, terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan ke luar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, manipulasi laporan nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, menerima, memanfaatkan milik rakyat tapi tidak memenuhi kewajibannya akan kita hentikan dan saya minta dukungan seluruhnya," ucapnya.

Prabowo lantas meminta dukungan seluruh partai politik untuk mengatasi rintangan tersebut. Prabowo berujar, dirinya sudah memberikan penegasan di internal Partai Gerindra supaya tak berperilaku menyimpang.

"Saya mohon dukungan Partai Golkar, saya minta dukungan semua Partai. Saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya Gerindra, jangan kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau? Tidak! Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang gubernurnya, walkot, bupati," tegasnya.

"Tanya mereka apa yang saya sampaikan, selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu yang saya sampaikan karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf saya yang pertama yang akan menindak saudara-saudara," imbuhnya.