Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengupayakan pembangunan hukum nasional ketika menanggapi sejumlah kasus dugaan suap yang menjerat hakim di tanah air.

Muzani mengatakan bahwa masalah itu bahkan menjadi fokus perhatian sejak awal Prabowo menjabat sebagai presiden.

"Sejak awal Pak Prabowo sangat memberi catatan serius terhadap upaya pembangunan hukum nasional kita," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut Muzani, persoalan hukum menjadi salah satu titik rawan yang perlu dilakukan pembenahan agar kasus-kasus yang mencederai lembaga peradilan di tanah air tidak terus berulang.

"Jangan sampai persoalan hukum selalu menjadi problem di kemudian hari dan ada celah bagi masalah-masalah baru yang terungkit atau terungkap," ucapnya.

Untuk itu, Muzani mengatakan Presiden Prabowo hendak melakukan penataan terhadap pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan para aparat penegak hukum yang berintegritas dan berdedikasi.

"Sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kesejahteraan negara," ujarnya.

Ketua MPR menambahkan bahwa Presiden Prabowo hendak melakukan penataan pembangunan hukum nasional secara komprehensif dengan menyerap masukan dari para ahli hukum di tanah air.

"Beliau ingin terus mendapatkan pandangan dari para ahli hukum yang memiliki keteguhan dan memiliki keinginan yang sama bagaimana Republik Indonesia itu menjadi sebuah negara hukum yang tangguh," katanyaa.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim (Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto) sebagai tersangka kasus dugaan suap Rp60 miliar.

Suap tersebut diberikan kepada hakim agar memberikan vonis ontslag atau putusan lepas kepada tiga perusahaan yang terlibat kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendukung rencana penerbitan aturan hukum baru dalam penegakan dan pemberantasan judi dalam jaringan atau online oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita perlukan komitmen besar-besaran juga dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto. Katanya akan dikeluarkan atau menerbitkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah tentang penindakan judi online sebagai salah satu langkah strategis. Semoga menjadi landasan bagi kita untuk melakukan tindakan dan penegakan," kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Ibas saat membuka acara seminar bertajuk "Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Menurut Ibas, diperlukan tindakan tegas dan penertiban aturan dalam pemberantasan judi dan pinjaman online.

Ia juga menegaskan perang melawan judi daring atau online harus diwujudkan melalui langkah nyata serta sinergi antarlembaga terkait.

"Dengan hukuman yang lebih berat, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi DPR, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat," ucapnya.

Selain menegaskan penertiban dan penegakan hukum, Ibas juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat dalam memerangi praktik perjudian dan pinjaman online ilegal.

"Ayo, bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik! Ayo, menabung demi mengelola keuangan yang lebih sehat! Ayo, berinvestasi dalam sektor produktif yang menguntungkan!" katanya.

Sebagai solusi, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang telah disediakan pemerintah, seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu membangun usaha sendiri tanpa harus terjebak dalam pinjaman ilegal.

Ibas mengatakan bahwa skema kredit tersebut telah disiapkan bagi kelas usaha kecil dan mikro dengan berbagai opsi pinjaman yang dapat diakses masyarakat secara legal dan bertanggung jawab.

"Manfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat untuk wirausaha! Gapai kemandirian ekonomi demi kesejahteraan masa depan," tambahnya.

Ibas mengingatkan pula pentingnya kebijaksanaan dalam mengelola keuangan agar terhindar dari jebakan finansial yang merugikan pada masa depan.

"Kita harus bedakan antara mana yang jadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Kita butuh karena kita butuhkan, tetapi kalau kita ingin, kita bisa mempermudah supaya investasi kita tidak menjadi salah," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi telah menjadi prioritas kepemimpinan nasional dari masa ke masa. Mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga terus berlanjut pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Ibas pun menggarisbawahi bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal pada akhirnya memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia.

"Mari jadikan #SadarDigital sebagai gerakan nasional! Bersama, kita lawan judi online dan pinjaman online ilegal demi masa depan generasi muda Indonesia," ajak Ibas.

Ia lantas melanjutkan, "Bersama kita ciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif!"

Selain mahasiswa, seminar itu juga dihadiri berbagai lembaga pemerintah dan institusi, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Reserse Kriminal Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

.. tadi kami banyak berbincang, bersilaturahmi, bertukar pikiran tentang upaya penegakan hukum, upaya penegakan demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan MPR RI membahas soal upaya penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto dan jajaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

"Kami merasa mendapatkan kehormatan beliau (Ketua MA dan jajaran) bersilaturahmi dengan pimpinan MPR, dan tadi kami banyak berbincang, bersilaturahmi, bertukar pikiran tentang upaya penegakan hukum, upaya penegakan demokrasi, bagaimana baik MPR ataupun Mahkamah Agung, sama-sama lembaga negara bisa memberi kontribusi yang baik dan yang terbaik bagi bangsa dan negara," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai pertemuan.

Dia lantas berkata, "Mahkamah Agung bisa memberi arti yang banyak, yang berarti bagi penegakan hukum. Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa memberi arti, dan yang berarti bagi demokrasi di Indonesia."

Pada kesempatan tersebut, Muzani juga mengapresiasi terobosan pengadilan elektronik yang dilakukan MA dalam menangani puluhan ribu perkara yang belum selesai dengan jumlah hakim agung yang terbatas.

"Pimpinan Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan pengadilan elektronik, dan pengadilan elektronik itu sudah bisa disajikan di 923 pengadilan di seluruh Indonesia untuk semua jenis pengadilan dan semua jenis perkara. Tentu ini sebuah langkah dan terobosan yang luar biasa," ujarnya.

Menurut dia, terobosan tersebut merupakan sebuah upaya percepatan dalam mengurangi tunggakan perkara yang kian hari semakin bertambah sehingga dapat memenuhi keadilan yang diharapkan masyarakat.

"Termasuk, apresiasi kami terhadap Mahkamah Agung yang terus melakukan peningkatan terhadap sumber daya hakim di Mahkamah Agung karena perkara dan masalah yang berkembang di masyarakat juga semakin jelimet, semakin rumit, semakin kompleks sehingga hakim juga harus terus ditingkatkan kualitasnya, sumber dayanya," tuturnya.

Adapun dia menyebut bahwa pertemuan pimpinan MPR dengan jajaran MA tidak membahas perihal isu spesifik tertentu.

"Tadi lebih bicara tentang bagaimana penguatan, bagaimana penguatan Mahkamah Agung dan konstruksi hukum, desain pembangunan hukum, bagaimana membangun tatanan hukum dan bagaimana Mahkamah Agung bisa memenuhi tuntutan harapan masyarakat," paparnya.

Sementara itu, Sunarto yang baru saja dilantik sebagai Ketua MA pada Oktober 2024 menyampaikan bahwa maksud kunjungannya bersama jajaran pimpinan MA tersebut dalam rangka bersilaturahmi, berkolaborasi, dan bertukar pikiran dengan MPR RI sebagai sesama lembaga negara.

"Kami ingin berkolaborasi, ingin bersilaturahmi karena lembaga Mahkamah Agung, lembaga MPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya itu dibentuk untuk mewujudkan tujuan kita bernegara, cuma tugas dan fungsinya yang berbeda," katanya.

Dia pun menekankan komitmen MA untuk terus meningkatkan kualitas hakim-hakim di tanah air dalam menjaga integritas lembaga peradilan.

"MPR belum pernah memberikan catatan kepada Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Agung berusaha untuk selalu meningkatkan kapabilitasnya, kapasitas hakim dan agar para aparatur, baik hakim maupun aparatur yang lainnya juga selalu menjaga integritasnya. Itu tantangan kami semua karena yang diurus adalah kurang lebih 7.800 hakim yang diurus oleh Mahkamah Agung," ucap dia.

Pada kesempatan tersebut turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, yakni Eddy Soeparno, Bambang Wuryanto, Abcandra Akbar Supratman, Rusdi Kirana, dan Kahar Muzakir.

Sementara itu, Sunarto didampingi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suharto, Ketua Kamar Pengawasan MA Dwiarso Budi Santiarto, Ketua kamar Pidana MA Prim Haryadi, hingga Panitera MA Heru Pramono.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa pembinaan mental dan moral aparat penegak hukum merupakan upaya berkelanjutan yang harus terus dilaksanakan.

Hal itu disampaikannya menanggapi dua kasus penembakan oleh anggota Polri yang terjadi dalam waktu berdekatan beberapa waktu lalu.

"Masalah pembinaan mental, moral, saya kira merupakan suatu upaya berkelanjutan yang harus tetap dilaksanakan untuk seluruh aparat penegak hukum," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Sebab, kata dia, aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan tugasnya dengan didukung beberapa perangkat, termasuk persenjataan, sehingga dapat berakibat fatal apabila disalahgunakan.

Dia menuturkan bahwa di samping aksi main hakim sendiri dalam kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, terdapat pula permasalahan tambang ilegal yang menyulut aksi penembakan tersebut.

Dia pun mengimbau Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan penindakan secara serius terhadap maraknya tambang-tambang ilegal di sejumlah wilayah.

"Karena maraknya illegal mining apalagi ada indikasi bahwa adanya kekuatan besar yang melindungi illegal mining tersebut ya tentu itu merupakan program tersendiri terpisah yang memang harus ditangani," ucap dia.

Sebelumnya, terjadi kasus penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menyebabkan tewasnya Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar yang dilaporkan terjadi pada hari Jumat (22/11) sekitar pukul 00.43 WIB di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Polda Sumatera Barat menjerat Kabag Ops Kepolisian Resor Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dengan pasal pembunuhan berencana.

Lalu yang terbaru, seorang siswa SMKN 4 Kota Semarang tewas akibat tertembak diduga oleh oknum polisi, Minggu (24/11) dini hari. Sejauh ini belum diketahui detail kronologi dari kejadian tersebut, namun pihak Polrestabes Semarang menyebut insiden terjadi saat aksi tawuran antarkelompok berlangsung.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Abchandra Muhammad Akbar Supratman , anak sulung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD. Anggota DPD dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah itu mendapatkan suara terbanyak melalui pemilihan dua putaran.

Terdapat 6 Anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Ahmad Mawardi, Daud Yordan, Agustinus Teras Narang, Maya Rumantir, Fadel Muhamad, dan Abchandra Muhammad Akbar Supratman.

Pada putaran pertama, Akbar ungggul atas lima calon lainnya dengan memperoleh 45 suara. Sementara, Fadel Muhammad memperoleh 38 suara, Daud Yordan 29 suara, Agustin Teras Narang memperoleh 17 suara, AA Ahmad Nawardi memperoleh 13 suara, dan Maya Rumantir 1 suara.

Akbar dan Fadel Muhammad dinyatakan melaju ke putaran kedua. Hasilnya, Akbar kembali unggul atas Fadel Muhammad yang merupakan Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 tersebut.

Akbar memperoleh suara sebanyak 93, dan Fadel Muhammad memperoleh 50 suara. Sedangkan, terdapat satu suara yang dinyatakan tidak sah.

"Dengan demikian, yang suara terbanyak dan dinyatakan terpilih untuk mewakili DPD di MPR sebagai Wakil Ketua MPR adalah Abchandra Akbar," kata Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung selaku pimpinan rapat, Kamis (3/10/2024).

Profil Abchandra Muhammad Akbar Supratman

Achandra Muhammad Akbar Supratman merupakan putra sulung dari Menkumham Supratman Andi Agtas. Pria kelahiran Palu, 1 Oktober 1998 ini maju dari Dapil Sulawesi Tengah yang merupakan tanah kelahirannya.

Akbar menghabiskan masa kecil di Palu. Dia mengenyam bangku Sekolah Dasar di SDN 25 Palu (2004-2010). Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Jubilee Junior High School Jakarta (2011-2013). Lepas SMP, juga juga meneruskan pendidikan menengah atas di Jubilee Senior High School Jakarta (2013-2016). Pada 2018, Akbar memilih Universitas Trisakti untuk pendidikan tingginya dan lulus pada 2022.

Saat di bangku kuliah, Akbar mulai aktif berorganisasi. Ia menjadi kader PC Tidar Jakarta Pusat (2018-2020), Ketua Umum Permuda Sulteng (2019-2021), Sekretaris PP PW DKI Jakarta (2019-2021), dan Sekretaris KNPI DKI Jakarta (2021-2024).

https://www.youtube.com/@officialsindonews

Meski masih muda, Akbar merupakan seorang direktur perusahaan. Ia menjadi salah satu pimpinan di PT Celebes Elaeis Indonesia (2017-2031). Tak hanya itu, ia juga menempati posisi sebagai komisaris di PT Alat Kesehatan Indah Jaya (2018-2030).

Beberapa kursus dan diklat yang pernah diikuti Akbar Supratman adalah LK II HMI Komisariat Universits Ibu Chaldun Cabang Jakarta Raya (2020), Kader Utama PP Sapma (2022), Instruktur Utama PP Sapma (2022), dan Bela Negara Kementerian Pertahanan (2022).

Itulah sekelumit profil Abchandra Muhammad Akbar Supratman, anak sulung Menkumham Supratman Andi Agtas, yang terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD.