Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menjadi perbincangan publik lantaran digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Advokat Windu Wijaya yang merupakan pemohon uji materi mempunyai pertimbangan yuridis dan tata kelola pemerintahan untuk menggugat itu.

Khususnya terkait keabsahan struktur kelembagaan negara karena terdapat ketidaksesuaian antara 'tugas' dan 'fungsi' institusi pemerintahan.

"Saya meminta kepada MA untuk menyatakan Perpres itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan lembaga Kantor Komunikasi Kepresidenan tidak sah menjalankan tugas dan fungsi," ujarnya, kepada wartawan, Selasa (22/4).

Windu menilai Perpres 82/2024 secara eksplisit mengalihkan fungsi komunikasi politik dari Kantor Staf Presiden (KSP) ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sementara Pasal 2 Perpres 83/2019 yang menetapkan tugas komunikasi politik masih melekat pada KSP tidak dicabut ataupun disesuaikan.

Lantas, apa beda tugas antara KSP dengan PCO?

Pada 2019 lalu, tepatnya pada 18 Desember 2019, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 (Perpres 83/2019) tentang Kantor Staf Presiden.

Perpres tersebut dibuat dalam rangka peningkatan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis.

Kantor Staf Presiden adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan 10 fungsi.

Yakni pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden; pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan; pengelolaan isu strategis.

Selanjutnya pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan; pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi; penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan; pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Kantor Staf Presiden terdiri dari Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Kepala Staf Kepresidenan; Deputi; dan Tenaga Profesional.

Pada 15 Agustus 2024, Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 (Perpres 82/2024) tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Perpres ini dikenal dengan Perpres PCO.

Perpres 82/2024 dibuat dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Dipimpin oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan enam fungsi.

Yakni pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian atau lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas Kepala; Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi; Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi; Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi; dan Juru Bicara Presiden.

Seorang turis China tak rela ditolak masuk ke Bandara Singapura. Bermodalkan nekat, ia menyuap petugas imigrasi.

Dikutip dari The Straits Times, Jumat (28/3/2025), Wei Shishan (42) mengaku bersalah atas satu dakwaan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi pada Kamis (27/3) .

Wei tiba di Singapura pada bulan Agustus tahun lalu. Saat melewati imigrasi, ia gagal dalam pemindaian pengenalan wajah.

Selama pemeriksaan, ia memberi tahu petugas ICA (Immigration & Checkpoints Authority atau otoritas imigrasi Singapura yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pengawasan masuk dan keluar negara) dengan mengatakan berada di negara itu untuk berlibur dan akan tinggal selama sekitar 10 hari.

Tetapi, petugas ICA menemukan bahwa pernyataan itu bertentangan dengan kartu kedatangannya. Di kartu itu tertulis bahwa kunjungannya akan berlangsung pada 29 hari.

Kartu kedatangan adalah dokumen yang harus diisi oleh wisatawan asing saat memasuki Singapura. Kartu itu berisi informasi penting seperti tujuan kunjungan, durasi tinggal, dan alamat tempat tinggal di Singapura. Informasi yang tertera di kartu kedatangan harus sesuai dengan informasi yang diberikan kepada petugas imigrasi.

Ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan kepada petugas imigrasi dan yang tercantum di kartu kedatangannya menjadi masalah. Wei pun digelandang ke ruang tunggu.

Karena khawatir akan ditolak masuk, Wei menawarkan petugas SGD 30 atau Rp 370 ribuan sebagai "uang kopi" dari dompetnya.

Petugas tersebut menolak suap tersebut. Kemudian, Wei ditangkap.

Berdasarkan hukum Singapura, memberi suap kepada pegawai negeri dapat dihukum hingga lima tahun penjara, denda hingga SGD 100.000 (Rp 1,2 miliar) atau keduanya.

Bandara Changi telah berulang kali masuk dalam jajaran bandara terbaik dunia, dipuji karena fasilitasnya yang modern dan prosedur imigrasi yang efisien.

Video: Setengah Juta Warga di Singapura Kena Penyakit Ginjal

Video: Setengah Juta Warga di Singapura Kena Penyakit Ginjal