Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap II periode tahun 2025-2029.

Dalam kegiatan Rapat Pimpinan Tahunan BNPT Tahun Anggaran 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan kedua program tersebut melalui RAN PE tahap 2 periode tahun 2025-2029 selaras dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sini lah rencananya peran RAN PE," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dirinya menegaskan program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan luar lapas harus terintegrasi. Adapun pada deradikalisasi dalam lapas, terdapat kolaborasi antara BNPT, Polri, Kejaksaan, lapas, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Sementara di luar lapas, terdapat kolaborasi Balai Pemasyarakatan (Bapas), TNI, dan unsur lainnya yang cakupannya akan lebih luas.

Selain itu, kata dia, BNPT juga akan memprioritaskan pelaksanaan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nasional.

"Dengan anggaran yang BNPT punya sekarang, program kolaborasi lintas unit ini akan diperkuat melalui RAN PE fase ke-2," ucap dia.

BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi senilai Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 senilai Rp428,56 miliar.

Di sisi lain, Kepala BNPT juga melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni pentingnya BNPT untuk terus konsisten dalam menyebarkan berbagai narasi positif dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT Dionisius Elvan Swasono menambahkan, RAN PE tahap II juga akan fokus mengikat pemerintahan daerah untuk ikut terlibat aktif dalam berbagai upaya pencegahan, di mana salah satunya meminta daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

"RAN PE fase kedua juga fokus implementasi di daerah. Dalam salah satu pasal pada peraturan presiden itu, daerah diminta untuk menyusun RAD PE," ujar Dionisius.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memulai langkah besar dalam upaya memperkuat pencegahan terorisme melalui pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional di kawasan Jakarta Barat.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional tersebut merupakan bentuk nyata komitmen BNPT dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya dalam upaya meningkatkan pencegahan tindak pidana terorisme yang mencakup kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, serta deradikalisasi.

"Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme yang memang ini amanat UU Nomor 5. Dalam hal ini, Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme," ujar Komjen Pol. Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pembangunan awal Pusat Kesiapsiagaan Nasional di Jakarta ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono bersama mantan Kepala BNPT Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar pada hari Jumat (10/1).

Pusat Kesiapsiagaan Nasional diproyeksikan berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi dan akan difungsikan sebagai pusat rehabilitasi, koordinasi, dan layanan masyarakat.

Gedung tersebut diharapkan menjadi elemen strategis dalam mendukung berbagai program BNPT untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme secara menyeluruh.

​​​​Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiatif tersebut.

Menurut dia, lokasi yang strategis menjadi keunggulan dan modal untuk memperkuat kolaborasi BNPT dengan pemangku kepentingan.

"Ini akan menjadi modal. Dengan posisi yang strategis kita, sangat mudah mengajak stakeholder dan seluruh unsur bersama-sama dalam rangka meningkatkan kemampuan negara bangsa kita dalam mengeliminasi kekerasan aksi terorisme, memberi nilai manfaat yang tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Boy dalam acara peletakan batu pertama.

Kesiapsiagaan nasional itu, kata dia, untuk memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal tersebut dimaknai bahwa negara melindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat hingga nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan.

Salah satu penjabaran dalam perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada warganya diwujudkan dengan pengesahan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum bagi Pemerintah melalui kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan sedang merencanakan pembangunan gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional di wilayah Jakarta.

Kepala Biro Umum BNPT sekaligus Ketua Tim Teknis Pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional Marsma TNI Fanfan Infansyah mengatakan keberadaan Pusat Kesiapsiagaan Nasional akan berperan strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dan meningkatkan daya tahan nasional atau national resilience.

"Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme serta untuk membangun national resilience sebagai upaya pencegahan dan mengatasi ancaman terorisme," kata Fanfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan pembangunan gedung yang direncanakan dimulai tahun 2025 di wilayah Jakarta Barat itu tidak hanya menjadi bagian dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional, tetapi juga bagian dari upaya BNPT untuk menjadi pusat koordinasi dan orang yang kembali dari rehabilitasi (returnees).

Kawasan tersebut, kata dia, kelak juga akan menjadi pusat pelayanan asesmen koordinasi aparat penegak hukum, kegiatan kontra-radikalisasi, hingga pemulihan korban tindak pidana terorisme.

"Gedung ini sekaligus menjadi simbol integrasi strategi nasional. Sarana prasarana yang akan dibangun bukan hanya untuk memperkuat kesiapsiagaan, tapi juga menjadi pusat koordinasi dan rehabilitasi para returnees," ucap dia menambahkan.

Kesiapsiagaan nasional dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal tersebut dimaknai bahwa negara melindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat hingga nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan.

Salah satu penjabaran dalam perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada warganya diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum bagi Pemerintah melalui kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme.

Kesiapsiagaan nasional dilaksanakan oleh Pemerintah dan dikoordinasikan oleh BNPT, di antaranya dalam aspek pemberdayaan masyarakat.

Dalam payung hukum tersebut, BNPT diamanatkan untuk melakukan pencegahan terorisme melalui tiga hal, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Kesiapsiagaan nasional yang dimaksud dalam UU tersebut, yaitu siap siaga seluruh elemen masyarakat dari ancaman aksi terorisme dan bahaya paham radikal terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025