Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan ke depannya agar tidak ada lagi rasa dendam antara penyintas dan eks napiter

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa program Silaturahmi Kebangsaan merupakan pendekatan humanis yang sangat relevan dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus mendukung deradikalisasi.

Dalam kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (7/5), Direktur Perlindungan BNPT Inspektur Jenderal Polisi Imam Margono menyampaikan program Silaturahmi Kebangsaan merupakan kegiatan rekonsiliasi yang dapat memberikan ruang pemulihan bagi para korban melalui dukungan psikologis.

"Kegiatan ini sekaligus mengoptimalkan upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme agar mereka dapat kembali berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Irjen Pol. Imam saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut Imam, kegiatan silaturahim tersebut erat kaitannya dengan kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi. Apalagi di sela kegiatan, pihaknya mengajak para peserta untuk semakin memperkuat komitmen terhadap Negara.

Disebutkan bahwa dari sisi penyintas, kegiatan itu memberikan dampak psikologis positif, sehingga mereka bisa lebih menerima dan saling memaafkan.

Sementara itu, salah seorang penyintas aksi teror di Polsek Astana Anyar, Ajun Komisaris Polisi Upa Suparya berharap kegiatan rekonsiliasi dapat terus dilanjutkan agar perdamaian antara penyintas dan mantan narapidana terorisme tetap terjaga.

Ia juga berharap agar para mantan narapidana terorisme tidak kembali terpengaruh oleh paham radikal karena dampaknya sangat merugikan korban dan keluarga.

“Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan ke depannya agar tidak ada lagi rasa dendam antara penyintas dan eks napiter," tutur AKP Upa dalam kesempatan yang sama.

Di sisi lain, mantan narapidana terorisme Dwi Surya Putramantan menyatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk empati dan solidaritas terhadap para penyintas serta ajakan untuk bersama-sama melawan terorisme.

“Saya sebagai mitra deradikalisasi merasa penting hadir di sini untuk menunjukkan empati dan simpati kepada para korban serta memberikan semangat agar kita tetap bersama-sama melawan terorisme,” ujar Dwi.

Silaturahmi Kebangsaan tersebut juga diisi dengan Deklarasi Kebangsaan yang dibacakan oleh para penyintas dan mantan narapidana terorisme, yang berisi seruan untuk mencegah terorisme dan setia pada ideologi bangsa.

Selain itu, turut diselenggarakan kegiatan pelatihan di dalam ruangan (inbound training) psikologis dan kegiatan di luar ruangan (outbound) untuk mempererat ikatan antarpeserta.

Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan yang mempertemukan penyintas aksi terorisme dari kalangan anggota Polri dengan mantan narapidana terorisme, di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, digelar pada 5–7 Mei 2025.

Kegiatan itu menjadi sarana rekonsiliasi antara korban dan pelaku tindak terorisme dalam rangka membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Adapun kegiatan turut dihadiri oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias serta perwakilan dari Polda Jawa Barat dan Polres Kuningan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

"Semoga penanggulangan terorisme di Indonesia semakin efektif sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pengembangan kajian terorisme merupakan aspek krusial dalam kesiapsiagaan nasional.

Dalam acara bedah buku di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Senin (5/5), ia menuturkan kajian terorisme bisa memberikan pencerahan melalui wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan ke depan.

"Semoga penanggulangan terorisme di Indonesia semakin efektif sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama," ujar Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Adapun BNPT menjalankan kesiapsiagaan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, perlindungan terhadap objek vital, serta kajian dan pemetaan daerah rawan terorisme.

Maka dari itu, Kepala BNPT memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan bedah buku berjudul JI The Untold Story: Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah, yang digelar bekerja sama antara UI dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Polri tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan bagian penting dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme, khususnya dalam kerangka kesiapsiagaan nasional.

Sementara itu, Wakil Direktur Keuangan, Sumber Daya, dan Kerja Sama SKSG UI Maureen Pomsar Lumban Toruan berharap kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar kolektif menuju masa depan yang damai dan inklusif.

"Saya berharap acara ini tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga ruang pertemuan antara pengetahuan, pengalaman, dan harapan bahwa bangsa ini mampu belajar dari masa lalunya dan menata masa depan yang lebih damai, adil, serta inklusif," tutur Maureen dalam kesempatan yang sama.

Kepala Densus 88 AT Polri Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo pun berharap buku itu dapat menjadi sumber pembelajaran berharga bagi masyarakat luas, terutama dalam menjaga keamanan dan perdamaian Indonesia dari ancaman terorisme.

"Buku ini merupakan bagian dari semangat pembelajaran bersama, fakta-fakta di dalamnya semoga bisa dimanfaatkan, terutama oleh kalangan akademisi. Terima kasih atas antusiasme semua pihak," ucap Irjen Pol. Sentot, yang juga merupakan penulis buku tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya sinergi di dalam membangun kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas guna mencegah berkembangnya berbagai paham kekerasan di tengah masyarakat.

Saat menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Ke-34 di Jakarta, Senin (5/5), dia menyebutkan jaringan kelompok kekerasan menunggangi isu-isu nasional secara masif untuk mencapai tujuan.

"Mereka memanfaatkan isu-isu masyarakat, lalu pahamnya menyebar dan masuk ke mana saja, termasuk ke kantor-kantor," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, dia menilai edukasi dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke kementerian/lembaga (K/L), menjadi bagian penting untuk dilakukan.

BNPT, kata dia, akan berkoordinasi dengan K/L untuk mereduksi berbagai paham yang disebarkan para jaringan kelompok kekerasan, sebagai bagian penting karena ideologi kekerasan bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal profesi.

Dikatakan bahwa pada tahun ini BNPT diamanatkan dua program prioritas nasional, yakni kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi luar lapas yang dilakukan bersama K/L, termasuk Polri.

Sementara itu, Kepala Bagian Bina Diklat Sespimti Polri Brigadir Jenderal Polisi Fauzi Bakti Mochji berkomitmen untuk memberikan saran dan masukan terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia.

Brigjen Pol. Fauzi menjelaskan bahwa tujuan KKP adalah memperkaya wawasan tentang rencana kerja pemerintah di masing-masing K/L dan memahami keterkaitan tugas dan fungsi Polri untuk mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Output dari KKP ini akan kami uji dan akan kami jadikan saran serta masukan bagi program di BNPT," ujar Brigjen Pol. Fauzi dalam kesempatan yang sama.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPT didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol. Wawan Ridwan.

Tercatat 11 peserta didik Sespimti turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap II periode tahun 2025-2029.

Dalam kegiatan Rapat Pimpinan Tahunan BNPT Tahun Anggaran 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan kedua program tersebut melalui RAN PE tahap 2 periode tahun 2025-2029 selaras dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sini lah rencananya peran RAN PE," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dirinya menegaskan program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan luar lapas harus terintegrasi. Adapun pada deradikalisasi dalam lapas, terdapat kolaborasi antara BNPT, Polri, Kejaksaan, lapas, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Sementara di luar lapas, terdapat kolaborasi Balai Pemasyarakatan (Bapas), TNI, dan unsur lainnya yang cakupannya akan lebih luas.

Selain itu, kata dia, BNPT juga akan memprioritaskan pelaksanaan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nasional.

"Dengan anggaran yang BNPT punya sekarang, program kolaborasi lintas unit ini akan diperkuat melalui RAN PE fase ke-2," ucap dia.

BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi senilai Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 senilai Rp428,56 miliar.

Di sisi lain, Kepala BNPT juga melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni pentingnya BNPT untuk terus konsisten dalam menyebarkan berbagai narasi positif dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT Dionisius Elvan Swasono menambahkan, RAN PE tahap II juga akan fokus mengikat pemerintahan daerah untuk ikut terlibat aktif dalam berbagai upaya pencegahan, di mana salah satunya meminta daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

"RAN PE fase kedua juga fokus implementasi di daerah. Dalam salah satu pasal pada peraturan presiden itu, daerah diminta untuk menyusun RAD PE," ujar Dionisius.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memulai langkah besar dalam upaya memperkuat pencegahan terorisme melalui pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional di kawasan Jakarta Barat.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional tersebut merupakan bentuk nyata komitmen BNPT dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya dalam upaya meningkatkan pencegahan tindak pidana terorisme yang mencakup kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, serta deradikalisasi.

"Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme yang memang ini amanat UU Nomor 5. Dalam hal ini, Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme," ujar Komjen Pol. Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pembangunan awal Pusat Kesiapsiagaan Nasional di Jakarta ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono bersama mantan Kepala BNPT Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar pada hari Jumat (10/1).

Pusat Kesiapsiagaan Nasional diproyeksikan berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi dan akan difungsikan sebagai pusat rehabilitasi, koordinasi, dan layanan masyarakat.

Gedung tersebut diharapkan menjadi elemen strategis dalam mendukung berbagai program BNPT untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme secara menyeluruh.

​​​​Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiatif tersebut.

Menurut dia, lokasi yang strategis menjadi keunggulan dan modal untuk memperkuat kolaborasi BNPT dengan pemangku kepentingan.

"Ini akan menjadi modal. Dengan posisi yang strategis kita, sangat mudah mengajak stakeholder dan seluruh unsur bersama-sama dalam rangka meningkatkan kemampuan negara bangsa kita dalam mengeliminasi kekerasan aksi terorisme, memberi nilai manfaat yang tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Boy dalam acara peletakan batu pertama.

Kesiapsiagaan nasional itu, kata dia, untuk memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal tersebut dimaknai bahwa negara melindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat hingga nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan.

Salah satu penjabaran dalam perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada warganya diwujudkan dengan pengesahan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum bagi Pemerintah melalui kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan sedang merencanakan pembangunan gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional di wilayah Jakarta.

Kepala Biro Umum BNPT sekaligus Ketua Tim Teknis Pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional Marsma TNI Fanfan Infansyah mengatakan keberadaan Pusat Kesiapsiagaan Nasional akan berperan strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dan meningkatkan daya tahan nasional atau national resilience.

"Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme serta untuk membangun national resilience sebagai upaya pencegahan dan mengatasi ancaman terorisme," kata Fanfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan pembangunan gedung yang direncanakan dimulai tahun 2025 di wilayah Jakarta Barat itu tidak hanya menjadi bagian dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional, tetapi juga bagian dari upaya BNPT untuk menjadi pusat koordinasi dan orang yang kembali dari rehabilitasi (returnees).

Kawasan tersebut, kata dia, kelak juga akan menjadi pusat pelayanan asesmen koordinasi aparat penegak hukum, kegiatan kontra-radikalisasi, hingga pemulihan korban tindak pidana terorisme.

"Gedung ini sekaligus menjadi simbol integrasi strategi nasional. Sarana prasarana yang akan dibangun bukan hanya untuk memperkuat kesiapsiagaan, tapi juga menjadi pusat koordinasi dan rehabilitasi para returnees," ucap dia menambahkan.

Kesiapsiagaan nasional dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal tersebut dimaknai bahwa negara melindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat hingga nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan.

Salah satu penjabaran dalam perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada warganya diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum bagi Pemerintah melalui kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme.

Kesiapsiagaan nasional dilaksanakan oleh Pemerintah dan dikoordinasikan oleh BNPT, di antaranya dalam aspek pemberdayaan masyarakat.

Dalam payung hukum tersebut, BNPT diamanatkan untuk melakukan pencegahan terorisme melalui tiga hal, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Kesiapsiagaan nasional yang dimaksud dalam UU tersebut, yaitu siap siaga seluruh elemen masyarakat dari ancaman aksi terorisme dan bahaya paham radikal terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025