Menaker: Pekerjaan Layak adalah Bagian Penting dari Hak Asasi Manusia
Menurutnya, pekerjaan yang layak harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan sosial bagi pekerja. [394] url asal
#ketenagakerjaan #kemnaker #indonesia #komnas-ham #edukasi #martabat #hak-asasi #kesejahteraan-pekerja #komisi-nasional-hak-asasi-manusia #jakarta #menaker #smp #pemenuhan #hak-asasi-manusia #semata-mata-tanggung-ja
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa semata-mata dinilai dari sudut pandang pemberi kerja. Menurutnya, pekerjaan yang layak harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan sosial bagi pekerja.
"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).
Hal itu disampaikan Yassierli ketika memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5).
Yassierli mengatakan jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.
"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.
"Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak," ujar Atnike.
Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.
"Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab," jelas Atnike.
"Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.
Simak juga Video: Menaker Ungkap Pengangguran Lulusan SMA dan SMK Capai 3 Juta
HUT KSPSI, Menaker Ajak Pekerja Tingkatkan Hubungan Industrial Pancasila
Yassierli mengajak para pekerja atau buruh untuk terus meningkatkan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) tak hanya sebatas slogan. [296] url asal
#kemnaker #menaker-ajak-pekerja-tingkatkan-hubungan-industrial-pancasila #pusdiklat-kspsi #buruh #kspsi #kesejahteraan-pekerja #purwakarta #immanuel-ebenezer-gerungan #hari-pekerja-indonesia #hut-kspsi #menteri
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Wakil Menteri Immanuel Ebenezer Gerungan menghadiri HUT Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke-52 dan peringatan Hari Pekerja Indonesia (Harpekindo) di Pusdiklat KSPSI di Purwakarta, Jawa Barat, hari ini.
Dalam sambutannya, Yassierli mengajak para pekerja atau buruh untuk terus meningkatkan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) tak hanya sebatas slogan. Tapi implementasi HIP benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan pekerja dan menumbuhkan industri hingga tercipta peningkatan produktivitas.
"Teman-teman serikat pekerja/serikat buruh dan KSPSI harus ada program konkret bagaimana meningkatkan kompetensi dengan melakukan upskilling, reskilling karena tuntutan industri itu terus berubah. Kita harus siap produktif bukan hanya di dalam negeri, tapi juga bisa menjadi contoh di luar negeri," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).
Dia menjelaskan, saat ini, fokus program ketenagakerjaan 2024-2029 antara lain bagaimana HIP dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan tenaga kerja. Serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan daya saing industri pekerja.
"Saya berharap kita berjalan, bersinergi ada serikat buruh/serikat pekerja dan organisasi pengusaha untuk mewujudkan HIP ke depan yang lebih baik, lebih harmonis, lebih mensejahterakan pekerja, dan lebih meningkatkan daya saing industri kita," tutur Yassierli.
Yassierli meyakini dampak hubungan industrial yang baik dan harmonis dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Sebaliknya, hubungan industrial yang buruk dapat berdampak negatif pada pembangunan dan stabilitas ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli memberikan ucapan selama HUT ke-52 kepada KSPSI. Ia berharap KSPSI dapat mengambil peran untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan angkatan kerja kelas menengah dari 20 menjadi 80 persen.
"PR (Pekerjaan Rumah) ini tak mudah karena butuh dukungan semua pihak termasuk KSPSI. Saya yakin KSPSI di usia ke-52 tahun sudah bijaksana, bijaksana dalam semua tindakannya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini," tutupnya.
(akd/ega)