Jakarta -

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mendorong perubahan paradigma hukum untuk menghadapi bencana. Perubahan paradigma hukum diperlukan untuk merespons krisis ekologis secara efektif serta tetap mengutamakan perlindungan ekosistem alam.

Hal itu diungkapkan CEO IOJI Mas Achmad Santosa dalam sambutannya saat diskusi Nilai dan Praktik Hukum Adat untuk Penyelamatan Ekosistem dan Kedaulatan Pangan di IOJI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Keinginan kita untuk mengembangkan paradigma hukum baru di era anthropocene, karena terbukti, paradigma hukum yang currently saat ini, yang kita sebut hukum lingkungan, hukum sumber daya alam, itu terasa sekali tidak efektif," kata Mas Achmad Santosa.

Menurut dia, perubahan paradigma hukum diperlukan untuk menempatkan manusia tidak lagi menjadi satu-satunya subjek hukum. Melainkan turut menempatkan makhluk hidup lain seperti ekosistem alam, fauna, dan flora juga sebagai subjek hukum.

"Hukum saat ini masih menempatkan manusia sebagai pusat dan subjek utama dari sistem hukum tersebut atau disebut human centered, dengan kata lain, sifat antroposentrisme yang tertanam atau embedded dalam hukum memperlakukan semua sistem kehidupan lainnya, hewan, tumbuhan, ekosistem sebagai objek untuk melayani manusia tanpa mengakui hak intrinsik non-living being," ucapnya.

"Non manusia telah direduksi menjadi objek yang semata ada untuk memenuhi kebutuhan subjek manusianya, dengan kerangka berpikir ini dibutuhkan sistem hukum yang menggunakan cara pandang tentang hubungan manusia dengan alam dan mampu mengubah pendekatan, kepada pendekatan yang inklusif untuk all living being," jelasnya.

Perubahan paradigma hukum itu diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi manusia di era antroposen. Menurutnya, era antroposen atau era di mana kerusakan ekosistem alam disebabkan sepenuhnya oleh manusia itu, telah mencapai batas-batas kritis planet.

"Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kita sudah masuk ke era anthropocene, anthropocene ditandai dengan disrupsi anthropogenic, manusia telah merusak sistem alam dalam skala global yang mengancam kehidupan flora fauna secara keseluruhan," ujarnya.

Bahkan menurutnya, sejumlah studi menunjukkan kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas manusia telah melampaui sejumlah batas kritis planet. Mulai dari perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati hingga polusi kimia.

"Para ilmuwan mencoba mengidentifikasi melalui model planetary boundaries, sembilan batas-batas kritis, sembilan batas-batas kritis ini meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan siklus nitrogen dan fosfor, alih fungsi lahan, polusi kimia, perubahan air tawar, lalu partikel aerosol di atmosfer, penipisan lapisan ozon dan pengasaman laut," katanya.

"Berdasarkan penelitian tahun 2024, bumi telah melampaui 6 dari 9 batas planet, jadi 6 dari 9 batas planet sudah terlalui, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan siklus nitrogen dan fosfor, perubahan alih fungsi lahan, polusi kimia dan perubahan air tawar, terdapat satu batas planet yang sudah mendekati titik kritis atau tipping point yaitu pengasaman laut atau ocean acidification," ucapnya.

Karena kondisi itu, dia menilai pentingnya perubahan paradigma hukum agar manusia dapat merespons krisis ekologis secara efektif demi kelangsungan hidup umat manusia serta keseimbangan ekosistem alam dapat terus terjaga.

"Hukum di era ini harus mampu merespon krisis ekologis dengan efektif dan mengedepankan perlindungan plantery secara utuh, dan reformasi hukum lebih adaptif dan tidak hanya mementingkan manusia tetapi juga alam, dengan mempertimbangkan batas-batas planet untuk kelangsungan hidup jangka panjang umat manusia dan alam di bumi ini," ucapnya.

Lihat juga Video 'Missouri Luluh Lantak Disapu Tornado':

(dek/dek)

Jakarta -

Hewan peliharaan - seperti kucing, ayam, maupun burung- kerap ditemukan di sekitar rumah. Terkadang, hewan tersebut masuk ke dalam pekarangan orang lain dan membuat penghuni rumah kurang nyaman.

Hewan yang mengganggu seperti itu tentunya bisa menjadi sumber ketidaknyamanan penghuni rumah. Apalagi, jika hewan tersebut merusak taman, mengotori rumah tetangga maupun lingkungan sekitar.

Jika terjadi seperti itu, bagaimana hukumnya?

Dilansir dari website Nahdatul Ulama (NU) Banten yang diterbitkan pada 2021, disebutkan bahwa pada dasarnya melepaskan hewan peliharaan boleh saja dilakukan. Akan tetapi, pemilik hewan harus mengindikasikan hewan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan atau mengganggu orang lain.

فَلَوْ اعْتَادَ الطَّائِرُ النُّزُولَ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ وَشَقَّ مَنْعُهُ كُلِّفَ صَاحِبُهُ مَنْعَهُ بِحَبْسِهِ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ لَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ عَنْ الطَّائِرِ ضَرَرٌ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْجِدَارِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الطَّيْرِ تَوَلُّدَ النَّجَاسَةِ مِنْهُ بِرَوْثِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى جُلُوسِهِ مَنْعُ صَاحِبِ الْجِدَارِ مِنْهُ لَوْ أَرَادَ الِانْتِفَاعَ بِهِ

Artinya: "Andai berlaku kebiasaan seekor unggas terbang dan hinggap pada dinding orang lain dan susah untuk mencegahnya, maka pemilik unggas dibebani tugas mengurungnya atau memotong sayapnya atau tindakan semisal, meskipun hinggapnya unggas di atas tembok tersebut tidak membawa akibat langsung pada timbulnya kerugian. Karena bagaimanapun, tingkah polah seekor unggas dapat menularkan terjadinya najis sebab kotorannya, dan terkadang sebab hinggapnya ia di atas tembok, dapat berakibat pada tercegahnya pemilik tembok dari memanfaatkan tembok yang dimilikinya." (Syihabuddin Ibn Hajar al-Haitami,Tuhfatu al-Muhtaj 'ala Syarhi al-Minhaj, Damaskus: Daru al-Fikr, tt.: 23/202).

Apabila terjadi kerusakan akibat hewan yang dimiliki oleh orang tersebut, maka berlaku akad tempuh risiko alias ganti rugi (dlaman). Hal ini berpedoman dari kitabI'anatu al-Thalibin, sebagai berikut:

وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها وإتلاف نحو هرة طيرا أو طعاما عهد إتلافها ضمَّنَ مالكَها ليلا ونهارا إن قصر في ربطه

Artinya: "Jika tabiat hewan tersebut dengan sendirinya merusak tanaman orang lain atau yang semisal tanaman, dan khususnya bila kejadian itu terjadi di siang hari, maka tidak ada pertanggungan risiko yang dibayarkan oleh pemilik ternak. Akan tetapi, bila perusakan itu terjadi pada malam hari, maka wajib tempuh risiko bagi pemiliknya. Semua ini khususnya bila tidak ada unsur keteledoran dari pemilik hewan dalam mengikatnya (mengendalikannya). Namun, bila perusakan itu dilakukan seumpama oleh seekor kucing piaraan yang memakan burung atau makanan tetangga maka dalam kondisi ini, wajib berlaku tempuh risiko (dlaman) bagi pemiliknya, baik perusakan itu dilakukan di siang hari atau malam hari, khususnya jika ia sembrono untuk tidak mengikatnya." (Sayyid Abu Bakar ibn Syatha',Hasyiyah I'anatu al-Thalibin bi Syarh Fathi al-Mu'in, Damaskus: Daru al-Fikr, tt., 4/179).

Hewan peliharaan ada yang wataknya jika dilepaskan maka akan merusak dan ada juga yang tidak merusak. Apabila hewan peliharaan yang dilepas merugikan tetangga, seperti merusak harta bendanya, maka pemilik hewan wajib ganti rugi.

Sementara itu, jika pemilik hewan peliharaan abai dalam penjagaannya dan hewan tersebut merugikan tetangga, baik pada malam maupun siang hari, maka pemilik hewan harus tempuh risiko atau ganti rugi.

Jika hewan peliharaan sudah dijaga namun tanpa disadari terlepas dari penjagaan dan pergi ke tempat tetangga pada siang hari, maka pemilik hewan tidak wajib ganti rugi. Hal itu karena biasanya pada siang hari adalah waktu bagi pemilik lahan untuk menjaga lahan dan tanaman yang dimilikinya (Sayyid Abu Bakar ibn Syatha',Hasyiyah I'anatu al-Thalibin bi Syarh Fathi al-Mu'in, Damaskus: Daru al-Fikr, tt., 4/179).

(abr/zlf)

JAKARTA - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga ahli lingkungan Bambang Hero Saharjo dilaporkan ke Polda Bangka Belitung pada Rabu, 8 Januari 2024. Bambang dilaporkan atas dugaan kejanggalan hasil perhitungan kerugian negara dari sektor lingkungan yang jadi dasar penanganan korupsi timah , yakni sebesar Rp271 triliun.

Pakar Hukum Pidana Boris Tampubolon mengatakan, seorang ahli yang memberikan keterangan di pengadilan tidak bisa dilaporkan atas dasar memberi keterangan palsu yang terdapat dalam Pasal 242 KUHP. Menurut Boris, unsur Pasal 242 KUHP juga tidak masuk dalam kasus Prof Bambang Hero ini.

?Sebab seorang ahli di dalam persidangan itu hanya memberikan pendapat berdasarkan keahliannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP intinya keterangan seorang ahli itu merupakan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan,? katanya, Senin (13/1/2025).

Boris menambahkan, pendapat itu sendiri bisa berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lain. Nantinya hakim yang akan menilai berdasarkan fakta persidangan apakah pendapat dari ahli itu bisa digunakan sebagai dasar atau tidak dalam pertimbangan putusannya.

?Pada akhirnya, hakim lah yang menilai dan menentukan, apakah pendapat ahli itu bisa diterima atau justru ditolak. Jadi sangat tidak tepat bila keterangan Prof. Bambang Hero sebagai ahli yang mengutarakan pendapatnya dalam kasus timah itu dituduh sebagai memberi keterangan palsu,? kata Founder Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers) ini.

Meski demikian, kata Boris, tidak bisa dipungkiri pendapat Prof. Bambang Hero yang menyatakan kerugian Rp271 triliun di kasus timah banyak menjadi perbincangan. Sehingga wajar bila memunculkan banyak reaksi dari masyarakat termasuk adanya sekelompok masyarakat yang sampai melaporkan dia ke polisi atas memberi keterangan palsu.

?Saya pribadi menghormati pendapat beliau yang menyatakan kerugian dalam kasus timah ini mencapai Rp271 triliun akibat kerusakan lingkungan. Yang menjadi persoalan mengganjal dalam kasus ini sebenarnya adalah apakah kerugian akibat kerusakan lingkungan itu sama dengan kerugian korupsi? Atau apakah bisa kerugian kerusakan lingkungan itu dimasukan menjadi kerugian korupsi dalam UU Tipikor,? ujarnya.

Boris menilai, kerugian akibat kerusakan lingkungan itu punya mekanisme sendiri dan secara aturan kerugian lingkungan itu sifatnya masih bisa mengalami perubahan karena dipengaruhi faktor teknis dan non teknis di bidang lingkungan seperti dalam Pasal 6 Permen LH No. 7/2014, artinya sifat kerugiannya potensial atau belum pasti. Sementara kerugian keuangan negara dalam korupsi itu harus pasti atau actual lost.

?Menurut saya karena kejanggalan ini lah sehigga wajar menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat atas pendapat dari Prof. Bambang Hero ini. Sehingga beliau akhirnya sampai dilaporkan atas dasar dugaan memberikan keterangan palsu,? ucapnya.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan dirinya tidak mempunyai istri selama 13 tahun ke belakang. Namun, dalam periode tersebut, dirinya mempunyai tiga orang pacar.

"Saya tidak punya Istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun. Dan tidak bersamaan atau dalam waktu yang sama," ujar Pigai saat dihubungi melalui pesan tertulis, Kamis (2/1).

Pigai menjelaskan maksud berbicara seperti itu di hadapan pejabat Kementerian HAM yang dilantik pada pekan lalu. Ia menginginkan anak buahnya menjauhi selingkuh.

"Saya tekankan tidak boleh ada yang selingkuh!" ucap Pigai.

Menurut dia, salah satu satu sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan antarpegawai, baik di pemerintahan maupun di swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," tegas dia.

Ia menambahkan perselingkuhan antarpegawai di berbagai sektor akan menimbulkan kerusakan baik moral dan mental. Korupsi tak lagi bisa dihindari.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," kata Pigai.

"Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," tandasnya.