Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani memorandum saling pengertian (MSP) tentang pertukaran legislasi dan kerja sama teknis sistem informasi hukum di Sejong, Korea Selatan, Kamis.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pelaksanaan kerja sama itu karena perlunya pemanfaatan sistem informasi hukum untuk menyediakan layanan informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas tinggi.

"MSP ini penting untuk membangun kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan melalui pertukaran keahlian dan berbagi informasi di bidang pembentukan legislasi dan pemanfaatan teknologi sistem informasi hukum," kata Supratman usai menghadiri acara penandatanganan, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

MSP diteken oleh Menkum sebagai perwakilan pemerintah Indonesia serta Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea Lee Wan-Kyu sebagai perwakilan pemerintah Republik Korea.

Supratman menjelaskan kerja sama meliputi sejumlah kegiatan, di antaranya pembangunan sistem informasi hukum, penguatan kapasitas legislatif, pembagian informasi hukum secara waktu nyata, hingga penyelenggaraan konferensi internasional.

Menkum menyebutkan beberapa bentuk kerja sama Indonesia dan Korea Selatan selama ini berupa kunjungan timbal balik delegasi kedua negara, peningkatan kapasitas dan pengalaman, pertukaran informasi dan dokumen hukum, serta penelitian bersama atau konferensi dan seminar.

Ia berharap kerja sama selama 5 tahun dengan pemerintah Korea Selatan ke depan tersebut akan meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi sehingga berkontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

"Indonesia akan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari pelatihan. Kami akan memastikan bahwa pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari kerja sama dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum dan informasi di Indonesia," tutur dia.

Adapun delegasi Indonesia yg hadir bersama Menkum, yaitu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (Kemenkum) Dhahana Putra; Kepala Biro Hukum, Informasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum Ronald Lumbuun; serta Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika.

Sementara itu, hadir mendampingi Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea, yakni Direktur Jenderal Biro Perencanaan dan Koordinasi Choi Young Chan, Direktur Divisi Inovasi Data Hukum Lee Young Jin, Direktur Divisi Pertukaran Legislatif dan Kerja Sama Park Ji Eun, serta Direktur Sistem Informasi Hukum Korea Jung Man Seok.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mendorong adendum nota kerja sama atau memorandum of cooperation (MoC) antara Kementerian Hukum (Kemenkum) RI dan Kementerian Kehakiman Jepang.

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi di Jakarta, Kamis (12/12), Supratman mengatakan adendum nota kerja sama diperlukan karena Kementerian Hukum yang semula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah bertransformasi.

“Transformasi di Kemenkumham kini menjadi tiga kementerian. Untuk itu, perlu dilakukan adendum, mengingat MoC yang sebelumnya melingkupi bidang imigrasi, pemasyarakatan, kekayaan intelektual, dan peraturan perundang-undangan,” kata Supratman seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun salah satu MoC yang akan didorong pelaksanaan adendumnya, yakni yang telah ditandatangani pada 2018 lalu di bidang hukum dan HAM.

Menkum RI mengakui kontribusi Jepang dalam investasi di Indonesia dan akan berkomitmen untuk mendukungnya. Dengan demikian, dirinya menyatakan terbuka terhadap kerja sama yang berpotensi positif.

“Saya melihat peran Jepang yang sangat besar dalam membangun perekonomian nasional, khususnya dalam membuka banyak lapangan kerja baru," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa langkah tersebut juga merujuk pesan Presiden RI Prabowo Subianto kepada para pengusaha Jepang dalam mendukung program prioritas dalam periode pemerintahannya, terutama di bidang industri.

Dalam pesannya, kata dia, Presiden RI mengharapkan Jepang dapat terus membantu dalam hilirisasi.

Dirinya pun menuturkan akan menyampaikan masukan kepada Prabowo tentang kemitraan yang penting dengan Jepang, khususnya memberikan ruang yang besar bagi investasi Jepang, terutama di bidang pangan, mengingat teknologi pangan Jepang sudah sangat baik.

“Tentunya semua ini dapat mendukung visi Presiden RI untuk swasembada dan ketahanan pangan,” kata Supratman menambahkan.

Menanggapi adendum MoC, Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi mengatakan pihaknya akan segera mempelajari agar adendum dapat segera dilakukan, sehingga kerja sama dengan Kemenkum dapat segera dilanjutkan.

“Saya mengapresiasi MoC yang telah ada antara Kementerian Kehakiman Jepang dengan Kemenkumham, bahkan telah lama Jepang menugaskan dua tenaga ahli di bidang Kemenkumham,” kata Masaki dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, kelanjutan kerja sama yang akan berakhir pada bulan September 2025 tersebut juga akan mempertimbangkan untuk menugaskan tenaga ahli di bidang lain yang dapat membantu selanjutnya. Untuk itu, dirinya akan meminta para jajarannya guna mendiskusikan hal tersebut.

Terkait investasi dan pesan Presiden Prabowo kepada para pengusaha Jepang, Masaki mengatakan akan berdiskusi lebih lanjut untuk menyesuaikan MoC.

Saat ini, ada kurang lebih dua ribu perusahaan Jepang di Indonesia dan 65 ribu warga negara Jepang di Indonesia, sehingga ia berharap Menkum RI dapat terus mendukung iklim usaha yang baik untuk investasi Jepang di Indonesia sesuai tugas dan fungsinya.

“Kedubes dan pemerintah Jepang akan terus mendorong para pengusaha Jepang untuk berkontribusi lebih dan mendukung pembangunan di Indonesia. Saya harap kerja sama dengan Kemenkum RI dapat terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Kemudian menanggapi kerja sama dalam ketahanan pangan, dirinya berharap dan mendorong Indonesia agar dapat terus memperbaiki dan meningkatkan transparansinya.

Jepang, kata dia, turut membantu Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), sebab penting bagi Jepang bila ingin terus lebih berinvestasi di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menjajaki penguatan kerja sama di bidang hukum dengan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, saat menerima kunjungan di Jakarta, Kamis (14/11).

Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang hukum, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan perlindungan kekayaan intelektual serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

"Beberapa prioritas Kementerian Hukum (Kemenkum) antara lain rencana pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, perlindungan kekayaan intelektual, dan reformasi birokrasi di bidang hukum," kata Supratman dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyambut baik inisiatif Indonesia dalam mereformasi sistem hukum dan menawarkan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti sistem hukum pidana, demokrasi, dan perlindungan anak.

"Kami terbuka untuk bertukar pikiran terkait perspektif sistem hukum pidana dan demokrasi," ucap Dominic dalam kesempatan yang sama.

Selanjutnya, Dubes Inggris menggarisbawahi kebijakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, khususnya bagi warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana berat.

Menurutnya, penting bagi kedua negara untuk menjaga komunikasi dalam menangani berbagai kasus tersebut demi memastikan proses yang adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia (HAM).

Dengan begitu, Dominic berharap ada ruang dialog lebih lanjut mengenai penerapan hukuman mati, terutama terkait warga negara Inggris yang menghadapi ancaman hukuman tersebut.

Di akhir pertemuan, ia menyampaikan dukungan Inggris terhadap upaya Indonesia untuk menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, merupakan organisasi internasional bermarkas di Paris, Prancis, yang didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

Menanggapi permintaan Dubes Inggris, Supratman menjelaskan, bahwa kebijakan hukuman mati di Indonesia akan diterapkan secara ketat berdasarkan undang-undang (UU) yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP yang baru.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada penegakan hukum nasional yang konsisten dan berharap agar setiap negara, termasuk Inggris, menghormati kebijakan hukum Indonesia.

"Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun," ucap Supratman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024