Dalam rangka menjawab tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan keimigrasian, Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau bersama seluruh kantor imigrasi Se-Kepri menggelar program layanan paspor elektronik bertajuk "Eazy 1000 Passport" di Grand Batam Mall, pada 17-18 Mei 2025.

Program ini merupakan upaya konkret dalam merespons lonjakan permintaan paspor yang tercatat mencapai 26.680 pengajuan hanya dalam periode Januari hingga April 2025.

Untuk menjawab keterbatasan kuota layanan harian dan akses di hari kerja, layanan ini diselenggarakan pada akhir pekan dengan kuota 1.000 paspor, Mengusung tema "Bangkit Indonesiaku, Bangkit Layanan Imigrasiku: Digitalisasi Pelayanan Berbasis Transparansi".

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu layanan sekaligus bentuk proaktif Imigrasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses layanan pemerintah.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kepri, Ujo Sujoto, menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus diadakan pada akhir pekan dan hari libur nasional agar lebih banyak masyarakat yang terlayani.

"Kegiatan Eazy Passport ini untuk memfasilitasi pemohon yang tidak bisa mengurus paspor di hari kerja. Ke depan, kami akan rutin menggelar layanan serupa agar masyarakat merasakan kehadiran negara," kata Ujo dalam keterangannya dikutip Minggu (18/5).

"Untuk itu, tolong terus awasi kami, beri masukan jika ada kekurangan dalam proses pelayanan publik. Kami membuka diri dan siap melakukan perbaikan," ujarnya.

Imigrasi turut melibatkan komunitas penyandang disabilitas pada proses pelayanan, sebagai wujud penguatan peran difabel dalam penyelenggaraan birokrasi. Selain itu, sebanyak 60 pemohon terpilih juga berkesempatan menerima doorprize berupa paspor gratis.

"Kami ingin memastikan bahwa layanan ini dapat diakses oleh semua kalangan, melibatkan mereka dalam pelayanan adalah cara kami untuk memastikan kesetaraan layanan dan tidak ada yang tertinggal," ujarnya.Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan harapannya tentang hubungan antara Imigrasi dan Pemerintah Kepri.

"Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Imigrasi atas relaksasi yang diberikan, ini lagi kita usahakan juga biar nanti akan ada juga mobil paspor keliling di masing-masing kecamatan" ungkapnya.

Hadir pula Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Tato Juliadin Hidayawan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan arahan Plt. Dirjen Imigrasi tentang digitalisasi layanan.

"Selanjutnya, program ini juga akan kami lanjutkan di berbagai daerah lainnya untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Kami juga telah memberikan kebijakan visa khusus untuk wilayah Kepri, yaitu pemberian bebas visa kunjungan selama 4 hari bagi para pemegang Permanent Resident Singapura, jadi harus masuk dan keluar lewat Kepri" tutup Tato.

Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Kepri) menggelar layanan paspor massal bertajuk Eazy 1000 Passport. Layanan paspor di hari libur ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat yang tidak bisa mengurus paspor di hari kerja.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Ujo Sujoto, mengatakan layanan Eazy 1000 Passport ini dibuka selama dua hari, yakni Sabtu (17/5) dan Minggu (18/5). Setiap harinya, Imigrasi membuka kuota untuk 500 orang yang akan mengurus paspor.

"Kami melihat banyak masyarakat kesulitan mengurus paspor di hari kerja. Maka akhir pekan menjadi waktu yang tepat. Inilah mengapa kami beri nama Eazy Passport, agar masyarakat mudah mendapat layanan," kata Ujo usai meninjau pelayanan Eazy Passport, Sabtu (17/5/2025).

Ujo menjelaskan bahwa kemudahan pelayanan paspor ini merupakan implementasi dari arahan Presiden RI dan kebijakan Kemenpan-RB terkait pelayanan publik yang adaptif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa layanan imigrasi kini bergerak menuju sistem digital dan transparan.

"Kami terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Pelayanan ke depan tidak lagi bergantung pada kuota manual," ujarnya.

Ujo mengungkapkan, ke depannya Imigrasi Batam tengah merencanakan perluasan pelayanan paspor di beberapa lokasi di Batam. Saat ini unit pelayanan paspor baru tersedia di dua lokasi, yakni Batam Center dan Harbour Bay.

"Akan memperluas Unit Layanan Paspor ke lima lokasi di Batam, yakni Sagulung, Bengkong, Batam Center, Harbour Bay, dan Batuaji. Warga di Barelang atau Batuaji cukup ke ULP Sagulung. Tidak perlu lagi ke Batam Center. Ini bentuk nyata kehadiran negara," ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, mengatakan dalam pelayanan Eazy 1000 Passport ini pihaknya melibatkan kelompok disabilitas. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok disabilitas agar dapat berkarya di tengah masyarakat.

"Kami dalam pelayanan Eazy 1000 Passport ini melibatkan penyandang disabilitas. Karena pada kegiatan sebelumnya kami juga melibatkan mereka. Kali ini kami kembali menyertakan teman-teman disabilitas. Kami berdayakan agar masyarakat juga tahu bahwa mereka setara dengan kita, tidak ada perbedaan," ujarnya.

Pada pelayanan paspor yang dibuka selama dua hari itu, Hajar menyebut pihaknya melibatkan tujuh orang penyandang disabilitas. Mereka diberdayakan di bagian layanan pelanggan hingga penginputan data pemohon paspor.

"Ada tujuh orang yang bertugas di bagian layanan pelanggan untuk entri data. Sebelum pelayanan paspor hari ini, mereka sudah mendapatkan pelatihan dan pengarahan. Mudah-mudahan, suatu saat ada kebijakan khusus yang memungkinkan mereka dapat lebih berkarya," ujarnya.

Video: Puluhan WNA Pelanggar aturan keimigrasian Diamankan di Batam

Video: Puluhan WNA Pelanggar aturan keimigrasian Diamankan di Batam

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam bersama Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menggelar Operasi Gabungan Wira Waspada dan berhasil mengamankan 23 warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Hajar Aswad menyampaikan bahwa pelanggaran yang ditemukan pada bulan April hingga Mei 2025 meliputi penyalahgunaan izin tinggal, overstay, masuk tanpa pemeriksaan keimigrasian, hingga mengganggu ketertiban umum.

"Yang pertama, kami amankan dua warga negara Tiongkok yang tinggal di sebuah penginapan di kawasan Batam Center. Mereka menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja tanpa izin yang sah serta telah overstay selama 14 hari," ujar Hajar di Batam, Kamis.

Imigrasi Batam saat ini masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri agen atau sponsor penjamin kedua WNA tersebut.

Selanjutnya, sebanyak 17 warga negara Myanmar diamankan dari sebuah penginapan di Batam Center karena melampaui izin tinggal.

“Rata-rata ada yang overstay selama 40 hari, ada yang 50 hari, ada yang 126 hari dan bahkan ada yang 169 hari,” katanya.

Mereka diketahui merupakan pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Singapura dan dikoordinir oleh seorang warga negara Myanmar berinisial TS.

“TS ini adalah pencari suaka atau asylum seeker. Karena statusnya, kami akan berkoordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang untuk tindakan lebih lanjut kepada lembaga seperti UNHCR. Sementara 16 WNA Myanmar lainnya akan dideportasi,” katanya menjelaskan.

Satu warga negara Kanada, berinisial WN, juga ditangani dalam operasi tersebut karena dianggap mengganggu ketertiban umum di sekitar kawasan OS Hotel.

“Karena diduga mengalami gangguan mental, yang bersangkutan saat ini tidak dapat dihadirkan. Namun tetap akan kami proses untuk pendeportasian dan penangkalan setelah kondisinya membaik,” tambahnya.

Kantor Imigrasi Batam menghadirkan 21 deteni pada konferensi pers Operasi Gabungan Wira Waspada tersebut, terdiri dari 12 deteni perempuan dan 9 laki-laki. Ada dua deteni yang tidak dapat hadir karena memiliki gangguan psikologis.

Selain itu, Imigrasi Batam juga menindak tiga warga negara Bangladesh berinisial FK, SK, dan SM. Mereka diketahui masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) resmi, dan ditemukan di kawasan Sekupang.

Ketiganya dikenakan Pasal 113 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 63 Tahun 2024.

"Kasus ini telah kami limpahkan ke pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Kami juga menyita barang bukti pendukung dalam upaya penegakan hukum ini," kata Hajar.

Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Kepri AKBP Agung Budi Leksono yang turut hadir pada kesempatan tersebut menyoroti sinergitas kedua pihak dalam pengawasan dan penindakan orang asing.

Melalui operasi ini, Kantor Imigrasi Batam menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan mencegah potensi penyalahgunaan izin tinggal.

“Kami mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan melalui hotline kami di nomor 0821 8088 9090,” kata dia pula.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendeportasi sembilan warga negara asing (WNA). Para WNA itu dideportasi diduga karena menyalahgunakan izin tinggal selama melakukan kegiatan syuting film di Batam.

"Telah dilaksanakan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi terhadap 8 WN Singapura dan 1 satu WN Malaysia yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Mereka dideportasi pada Jumat (18/4), melalui pelabuhan internasional Batam Center," kata Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Muhammad Faris Pabittei, Sabtu (26/4/2025).

Para WNA yang dideportasi itu diperiksa oleh imigrasi sejak Jumat (11/4). Para WNA itu diduga melakukan kegiatan pembuatan film di salah satu hotel di Batam Center, Kota Batam.

"Sedangkan WNA tersebut menggunakan Visa on Arrival (VOA) atau izin tinggal kunjungan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan tersebut," ujarnya.

Faris menjelaskan dari hasil pemeriksaan, para WNA tersebut telah mengantongi izin lokasi dari Kementerian Kebudayaan. Namun, mereka tetap melanggar aturan keimigrasian karena tidak menggunakan jenis visa yang sesuai.

"Untuk kegiatan produksi film, seharusnya menggunakan visa dengan indeks C14, D14, atau E23K," ujar Faris.

Dari penindakan tersebut, Faris menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Batam komitmen dalam menegakkan hukum keimigrasian guna memastikan seluruh kegiatan orang asing di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus berkomitmen dalam penegakan hukum Keimigrasian di wilayah Batam guna memastikan keberadaan dan kegiatan Orang Asing mematuhi hukum di Wilayah Indonesia dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Batam (ANTARA) - Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) memperpanjang masa penahanan mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Kepri.

Humas PT Kepri Priyanto Lumbanradja dikonfirmasi ANTARA di Batam, Jumat, mengatakan perpanjangan masa penahanan Kompol Satria Nanda tertuang dalam Surat Penetapan Penahanan PT Kepri Nomor: 105/Pen.Pid/2025/PT TPG tanggal 25 Maret 2025.

“Penahanan diperpanjang dari tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025 dan yang bersangkutan ditahan di Rutan Polda Kepri,” kata Priyanto.

Sejak perkara ini dilimpahkan ke pengadilan pada 18 Januari 2025, Kompol Satria Nanda ditahan terpisah dari sembilan anggotanya (Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang).

Kesembilan mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang ditahan di Rutan Kelas IIA Barelang, sedangkan Kompol Satria Nanda di Rutan Polda Kepri.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Kota Batam Tiyan Andesta menjelaskan alasan penahanan Satria Nanda di Rutan Polda Kepri untuk keamanan, dikhawatirkan akan berbenturan dengan tahanan yang pernah ditangkapnya.

“Jadi 12 tersangka itu, ssepuluhnya mantan anggota polisi, dua tersangka berstatus sipil. 11 tersangka di Rutan Kelas IIA Barelang, satu tersangka di Rutan Polda Kepri,” kata Tiyan di Batam, Kamis (9/1).

Selain alasan keamanan, kata dia, juga adanya permohonan dari pihak keluarga, serta pertimbangan dari tim Pidana Umum dan pimpinan Kejaksaan Negeri setempat.

Kompol Satria Nanda menjadi terdakwa perkara dugaan tindak pidana penyisihan barang bukti narkoba sabu seberat 1 kilogran bersama sembilan orang mantan anggotanya dari Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang.

Dalam perkara ini tercatat total 12 terdakwa, dua di antaranya terdakwa berstatus sipil dan mantan anggota Polri yang dipecat atas nama Azis Martua Siregar, dan Zulkifli Simanjuntak alias Juntak.

Sementara itu, 10 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, yakni Kompol Satria Nanda, Shigit Sarwo Edhi (Kasubnit I), Fadillah, Aryanto, Alex Chandra, Jaka Surya, Wan Rahmat, Ma’ruf Rambe, Rahmadi dan Junaidi Kurniawan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penolakan penerbitan 16 permohonan paspor pada Januari - Februari 2025, sebab terindikasi PMI non prosedural atau ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Selasa, menyampaikan pihaknya terus berupaya memperketat dalam penerbitan paspor, sebagai pencegahan perjalanan PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di luar negeri.

“Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada delapan permohonan, begitu juga pada bulan Februari, juga delapan permohonan yang ditolak. Biasanya, karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural,” ujar Kharisma.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO,” kata dia.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

“Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor,” kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

“Kita buka layanan eazy passport ini hanya Sabtu dan Minggu saja yaitu tanggal 15-16 Maret dan 22-23 Maret 2025 mulai buka pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB,"

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau menghadirkan layanan pembuatan paspor akhir pekan melalui program Lapak Ramadhan.

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad di Batam, Sabtu mengatakan layanan pembuatan paspor itu berlangsung di Hall Mall Pollux Habibie, Batam Center pada Sabtu dan Minggu tanggal 15-16 Maret dan 22-23 Maret 2025.

“Kita buka layanan eazy passport ini hanya Sabtu dan Minggu saja yaitu tanggal 15-16 Maret dan 22-23 Maret 2025 mulai buka pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB," kata Hajar.

Ia menyampaikan layanan pembuatan paspor ini khusus untuk paspor elektronik dengan kuota 100 pemohon.

"Untuk para pemohon juga wajib daftar melalui Aplikasi M-Paspor," kata dia.

Pelayanan pembuatan paspor akhir pekan ini merupakan kolaborasi Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam, Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang, dan Kantor imigrasi Kelas II Tanjung Uban serta pengelola Mall Pollux Habibie.

“Dalam kegiatan tersebut, kami juga mengikutsertakan dan mengkaryakan teman-teman dari penyandang disabilitas untuk menjadi petugas outsourcing pada kegiatan eazy passport,” ujar Hajar.

Sementara itu, untuk persyaratan yang perlu disiapkan sebelum mengajukan permohonan paspor, khusus paspor baru dewasa perlu melengkapi e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran/ijazah/buku nikah/akte perkawinan/surat baptis.

Khusus paspor penggantian atau perpanjangan dewasa cukup membawa e-KTP dan paspor lama.

Untuk paspor anak usia di bawah 17 tahun, baik pembuatan paspor baru maupun penggantian, berkas yang perlu dilengkapi di antaranya e-KTP kedua orang tua, kartu keluarga, akte kelahiran anak, buku nikah orang tua, dan materai 10.000.

“Jangan lupa juga dokumen asli dan fotokopi nya dibawa, yang fotokopi jangan dipotong. Kami himbau juga untuk yang anak-anak wajib didampingi oleh orang tuanya,” kata Hajar.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap penanaman modal asing (PMA) hingga pekerja asing.

Direktur Wilayah V Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ady Soegiharto di Batam, Kamis, mengatakan dengan adanya kolaborasi dua lembaga ini diharapkan investasi yang masuk ke Indonesia memiliki nilai efek pengganda (multiplier effect).

"Jadi, karena ada dua lembaga yang mengurus pengeluaran izin, yaitu izin yang dilakukan secara mudah, akan tetapi dari sektor pengawasan juga kita lakukan secara ketat. Makanya kita lakukan post audit," kata Ady.

Ia mengatakan seluruh pengajuan dan persyaratan dalam pengurus izin berusaha berada di layanan Perizinan OSS (Online Single Submission).

"Jadi, aturan yang sudah ada, tata cara Service Level Agreement (perusahaan) sudah ada, kita tinggal perketat dari sisi pengawasan," ujarnya.

Dengan adanya Operasi Wira Waspada yang dilaksanakan bersama Ditjen Imigrasi, terdapat 12 perusahaan PMA yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) karena adanya perusahaan fiktif dan tidak sesuai dengan izin yang diajukan.

"Yang dimaksud fiktif itu, berdasarkan data di OSS itu, NIB, misal alamat di Batam Center, pada saat kita cek ke lapangan kawasan industrinya ada, tetapi nama PT-nya tidak ada. Tentu orangnya juga tidak ada. Kemudian ada juga mereka yang tertangkap nilai investasinya tidak sampai Rp10 miliar, lalu bidang usahanya tidak sesuai dengan izin yang diajukan," kata Ady.

Ady menyampaikan Kota Batam merupakan kota kedua setelah Bali yang menggelar Operasi Wira Waspada.

Ke depan, BKPM bersama Ditjen Imigrasi akan melanjutkan Operasi Wira Waspada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Saffar M. Godam mengatakan Operasi Wira Waspada adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan keimigrasian dan menjaga ketertiban umum.

"Operasi Wira Waspada ini kami laksanakan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar aturan, serta memastikan bahwa WNA yang beraktivitas di Batam mematuhi peraturan yang berlaku," kata Godam.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang ditetapkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

"Pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memastikan bahwa hanya WNA berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan 13 orang warga negara asing yang bekerja serta mendirikan perusahaan fiktif dalam kegiatan penanaman modal asing (PMA) di Batam, Kepulauan Riau.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Saffar M. Godam di Batam, Kamis, mengatakan selain 13 orang warga negara asing (WNA) yang telah diamankan, terdapat 13 orang WNA lainnya masih berada di wilayah Indonesia dan akan dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) keimigrasian.

"Sembilan orang yang berada di luar wilayah Indonesia akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian," kata Godam dalam konferensi pers mengenai hasil Operasi Wira Waspada 2025.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penolakan penerbitan sembilan paspor pada Januari 2025, karena terindikasi PMI non prosedural atau ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Sabtu menyampaikan pihaknya terus berupaya memperketat dalam penerbitan paspor, sebagai pencegahan perjalanan PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di luar negeri.

“Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada sembilan permohonan. Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural,” ujar Kharisma.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO,” kata dia.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

“Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor,” kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau sebagai pintu masuk internasional di Indonesia bagian barat.

Usai kunjungan kerja, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Batam, Kamis mengatakan Imigrasi Batam telah berhasil meningkatkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2024 yaitu sebesar Rp143 miliar.

“Dan luar biasa, kami mendapatkan temuan PNBP naik jadi kita berterima kasih kepada pihak imigrasi mampu menaikkan pendapatan negara tentu juga memberikan pelayanan yang sangat tinggi. Itu menjadi catatan dan perhatian kita,” kata Willy.

Dalam pertemuan bersama Imigrasi, DPR RI juga menyinggung soal peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Kata Willy, pemberian penghargaan kepada petugas imigrasi yang melakukan pelayanan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar juga diperlukan, salah satunya dengan memberikan upah yang memadai.

“Jangan kita melakukan pelanggaran HAM ringan, (petugas) yang memberikan pelayanan di pulau-pulau tapi gajinya tidak memadai. Jadi itu catatan kami bagaimana peningkatan penghargaan bagi mereka yang bekerja di pulau-pulau, itu kami bahas,” ujar dia.

Untuk peningkatan infrastruktur, terdapat beberapa hal yang dilakukan perbaharuan untuk menunjang kelancaran dalam proses keimigrasian.

“Terakhir infrastruktur, ada beberapa temuan, kapal patroli, data base, ini akan kita coba diskusikan, kami dalami mana yang sesuai dengan kebutuhan dan mana yang sesuai dengan zaman. Sekarang zaman sudah bergerak digital, ini sudah Artificial Intelligence (AI), tentu beberapa peralatan kita yang membutuhkan pergantian, pembaharuan itu kita lihat nanti,” kata Willy.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menyampaikan pihaknya terus berupaya mengoptimalkan pengawasan melalui inovasi-inovasi yang dihadirkan, salah satunya dengan pemasangan pintu perlintasan keimigrasian otomatis (autogate) di pintu masuk internasional.

“Kita sedang melengkapi segala macam infrastruktur yang ada, kita akan tingkatkan autogate di semua terminal, dan tentunya mengkoordinasikan dengan para pengusaha pelabuhan untuk mengoptimalisasikan pelayanan imigrasi di pelabuhan, serta dengan pengawasan WNA yang datang,” ujar Godam.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menghadirkan pusat informasi bagi warga negara asing di mal pelayanan publik (MPP), guna mewujudkan layanan yang terintegrasi.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Ahad mengatakan salah satu layanan unggulan yang hadir adalah exit permit only (EPO), yang kini dapat diakses dengan lebih mudah di Pusat Informasi PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) di MPP.

"Layanan EPO kini lebih cepat dan jelas, memberikan kemudahan bagi orang asing yang hendak meninggalkan Indonesia. Selain itu, jangkauan layanan EPO juga telah diperluas, sehingga lebih banyak orang asing dapat memanfaatkannya," kata Kharisma.

Ia menyampaikan inovasi ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi bagi orang asing.

Kharisma menambahkan melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, terkhusus bagi WNA yang tinggal dan beraktivitas di Kota Batam.

“Program ini juga akan mempermudah proses administrasi keimigrasian dan memberikan layanan yang lebih terintegrasi bagi orang asing,” kata Kharisma.

Menurutnya, dengan layanan yang lebih terintegrasi, setiap individu yang membutuhkan informasi atau layanan keimigrasian kini dapat mengunjungi MPP sebagai pusat layanan yang lengkap dan terorganisir.

"Tujuannya adalah menciptakan pusat layanan yang terintegrasi, sehingga orang asing di Batam tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses informasi atau layanan keimigrasian yang mereka butuhkan," ujar dia.

Kharisma menjelaskan pusat informasi ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan administrasi orang asing di Batam, mulai dari pengurusan izin tinggal hingga layanan terkait kepulangan.

"Keberadaan layanan ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk komunitas internasional di Batam," kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Sebagian besar calon PMI ilegal itu berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa provinsi di Pulau Jawa

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), penundaan keberangkatan 767 orang yang diduga PMI ilegal pada November 2024, sebagai upaya memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad di Batam, Sabtu mengatakan upaya memperkuat pencegahan TPPO itu dilakukan melalui pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara internasional.

"Saat ini, kami telah menunda keberangkatan dari pintu pemeriksaan pelabuhan dan bandara sebanyak 767 orang. Selain itu, pada November ini ada 12 permohonan paspor yang kami tolak atau tunda penerbitannya, dan semua laporan telah kami sampaikan ke pusat sebagai bagian dari upaya pencegahan," tutur Hajar.

Ia menyampaikan langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban perdagangan orang atau eksploitasi tenaga kerja.

"Sebagian besar calon PMI ilegal itu berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa provinsi di Pulau Jawa," ucap dia.

Kata Hajar, sebagai bagian dari pencegahan TPPO, Kantor Imigrasi Batam rutin melakukan monitoring di lapangan, baik di pintu perlintasan internasional maupun penerbitan paspor.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabreskrim) Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan ada tiga Polda yang mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam jumlah besar, salah satunya adalah Polda Kepulauan Riau (Kepri).

"Sepanjang satu bulan terakhir ini ada tiga Polda yang jumlah pengungkapannya cukup besar, yakni Polda Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat," kata Wahyu dalam rilis kasus TPPO yang diikuti secara daring dari Makopolda Kepri, Kota Batam, Jumat (22/11).

Jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan TPPO sudah menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi menjadi perhatian dunia internasional.

TPPO, kata dia, merupakan kejahatan transnasional dan biasanya juga merupakan kejahatan yang terorganisir dalam melakukan eksploitasi kepada para korban.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024