JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menilai kerja-kerja cepat Kejaksaan dalam menuntaskan perkara berdampak pada tingginya kepercayaan publik.

Dia berpendapat, tak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menuntaskan perkara dengan cepat dan tuntas.

?Kejaksaan menangani secara kontinyu, begitu penyelidikan, langsung penyidikan dan penetapan tersangka, lalu dibawa ke persidangan. Kalau KPK, masih ada tersisa. Tidak langsung tuntas,? kata Hibnu saat menghadiri rilis survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara virtual, Minggu (9/2/2025).

Adapun survei bertajuk ?Kinerja Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo? itu dilakukan pada 20-28 Januari 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.



Selain responsif dan kerja cepat, Hibnu melanjutkan, Kejaksaan juga banyak menangani persoalan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Hibnu memberikan contoh kasus kelangkaan minyak goreng.

Selain itu, penanganan kasus dengan nilai kerugian yang menyentuh ratusan triliun juga menjadi alasan lain.

?Apalagi visi Kejaksaan bukan hanya soal memidanakan, tapi juga mengembalikan kerugian negara. Ini alasan kenapa Kejaksaan menjadi lembaga paling dipercaya,? kata Hibnu.

Karenanya, Hibnu menilai jika Kejaksaan bisa membongkar karut marutnya kasus gas 3 kg yang belakangan ada indikasi korupsi akan melengkapi harapan publik.

?Kalau kasus gas ini bisa dibuka, akan memberikan dampak yang lebih bagus lagi. Apalagi menyentuh hajat hidup orang banyak,? pungkasnya.

JAKARTA - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus tetap dijaga. Hal ini mengacu dari berbagai peristiwa yang melibatkan kepolisian hingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat sempat menurun.

Salah satunya adalah netralitas aparat pada tahun politik yakni penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Haris melihat tuduhan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dijawab karena bisa menimbulkan spekulasi tanpa bukti yang jelas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

"Saya kira perlu ditunjukkan saja dengan pihak kepolisian bahwa netralitas itu sudah dilakukan sebagaimana dilakukan oleh suatu lembaga kepolisian, TNI, ASN, harus netral. Ini juga perlu juga diberikan perhatian serius apakah memang tuduhan ini ada dasarnya atau tidak," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Haris Semendawai, Jumat (3/1/2025).

Selain netralitas, kasus lain yang sempat mendapatkan resistensi kepercayaan masyarakat juga datang dari internal kepolisian. Haris memberikan contoh kasus Sambo hingga isu baru-baru terkait pemerasan oknum polisi kepada warga asing di konser internasional.

Dia awalnya menyayangkan kasus yang terjadi, namun Polri merespons cepat dengan memberikan sanksi tegas serta melakukan evaluasi. "Dalam beberapa kasus, pihak Propam, Pak Kapolri sudah mengambil tindakan-tindakan tegas. Para pelaku diproses atau setidaknya beberapa orang diberhentikan dari jabatan, atau juga dimutasi, atau akan diberhentikan dari kepolisian," ucapnya.

"Tentu ini dilakukan secara konsisten akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Bagaimanapun juga, masyarakat sangat membutuhkan kepolisian, juga negara membutuhkan kepolisian. Dengan adanya kepolisian kredibel masyarakat akan lebih aman," sambungnya.

Haris juga menyampaikan pada tahun baru ini, pihak kepolisian juga harus melakukan pembenahan. Dia menyoroti pada penanganan aksi demonstarsi yang dilakukan masyarakat diharapkan tidak perlu terjadi benturan ataupun tindakan represif dari aparat.

Dia berharap ketika merespons demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat pihak kepolisian lebih mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif. ?Itu juga saya kira penting untuk menunjukkan bahwa pihak kepolisian memihak masyarakat," harapnya.